Budaya Politik Pengertian Budaya Politik Menurut para Ahli

  • Slides: 26
Download presentation
Budaya Politik

Budaya Politik

Pengertian Budaya Politik Menurut para Ahli : 1. Gabriel Almond dan Sidney Verba (1966)

Pengertian Budaya Politik Menurut para Ahli : 1. Gabriel Almond dan Sidney Verba (1966) Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. 2. Kay Lawson (1988) Budaya politik adalah terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa. 3. Larry Diamond (2003) Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran individu masing- masing dalam sistem itu. 4. Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews (2000) Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintah negara dan politiknya 5. Austin Ranney (1996) Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan peme- rintahan yang dipegang secara bersama, sebuah orientasi terhadap objek-objek politik.

Kesimpulan Budaya politik tidak menekankan persoalan pada perilaku aktual warga negara yang berupa tindakan,

Kesimpulan Budaya politik tidak menekankan persoalan pada perilaku aktual warga negara yang berupa tindakan, melainkan lebih menekankan persoalan pada perilaku nonaktual yang berupa orientasi, misalnya sikap, nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian warga terhadap suatu objek politik Budaya politik menggambarkan orientasi politik warga negara dengan jumlah besar bukan perseorangan Hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik dan objek pembicaraan warga negara adalah kehidupan politik pada umumnya. Budaya politik adalah orientasi atau pandangan individu atau masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku ▪

Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik 1. Tingkat pendidikan warga negara yang baik merupakan pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik 1. Tingkat pendidikan warga negara yang baik merupakan pendidikan politik warga negara yang baik yang memungkinkan lahirnya budaya politik yang demokratis. 2. Tingkat perekonomian warga negara yang baik dan sejahtera akan meningkatkan tingkat partisipasi politik warga negara. 3. Kondisi Politik (political will) Keinginan penguasa atau pemimpin negara untuk senantiasa memperbaiki sistem politik ke arah kesempurnaan. 4. Supremasi hukum Adanya penegakan hukum yang adil akan melahirkan asas kepastian hukum menjadi terwujud sehingga menjadi budaya politik yang sadar hukum. 5. Media komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab Media berpengaruh besar terhadap budaya politik yang berlaku karena dapat mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu dituntut pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Meriam Budiarjo Menurut Meriam Budiardjo, budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa

Menurut Meriam Budiarjo Menurut Meriam Budiardjo, budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: a. Sejarah perkembangansistem politik b. Agama yang berkembang dalam masyarakat c. Kesukuan d. Status Sosial e. Konsep kekuasaan atau kepemimpinan

Tipe-tipe budaya politik

Tipe-tipe budaya politik

Perhatikan gambar berikut ini !

Perhatikan gambar berikut ini !

Lembar kegiatan No 1 2 3 Gambar Tipe Alasan

Lembar kegiatan No 1 2 3 Gambar Tipe Alasan

Tipe-tipe Budaya Politik Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat

Tipe-tipe Budaya Politik Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Klasifikasi budaya Politik No Budaya Politik Uraian / Keterangan 1 Parokial 1. Frekuensi orientasi

Klasifikasi budaya Politik No Budaya Politik Uraian / Keterangan 1 Parokial 1. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol. 2. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat 3. . Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. 4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik 4. . Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. 5. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.

Lanjutan 2 Subyek/Kaula 1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang

Lanjutan 2 Subyek/Kaula 1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol. 2. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah 3. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif. 4. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan. 5. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

lanjutan 3 Partisipan 1. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output,

lanjutan 3 Partisipan 1. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu. 2. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik) 3. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik 4. Masyarakat berperan sebagai aktivis

Budaya Politik yang berkembang di Indonesia !

Budaya Politik yang berkembang di Indonesia !

Perhatikan gambar kartun di bawah ini !

Perhatikan gambar kartun di bawah ini !

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Politik yang berkembang di Indonesia ! 1. Politik Tradisional (keetnisan) 2. Budaya Poltik Islam,

Politik yang berkembang di Indonesia ! 1. Politik Tradisional (keetnisan) 2. Budaya Poltik Islam, yaitu pendekatan terhadap agama islam 3. Budaya Politik Modern, yaitu pendekatan untuk memajukan stabilitas keamanan

Tipe-tipe Budaya Politik Menurut Greetz Budaya Politik Abangan, yaitu aspek animisme/kepercayaan masyarakat § Budaya

Tipe-tipe Budaya Politik Menurut Greetz Budaya Politik Abangan, yaitu aspek animisme/kepercayaan masyarakat § Budaya Politik Santri, yaitu keagamaan (islam) Budaya Politik Priyayi, yaitu kelompok aristokrat (pejabat pemerintahan, kalang atas, dan sebagainya)

Rusadi Kartaprawira : Ciri budaya politik Indonesia Sifat ikatan primordial masih kuat yang dikenali

Rusadi Kartaprawira : Ciri budaya politik Indonesia Sifat ikatan primordial masih kuat yang dikenali melalui indikator yang berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan. Budaya politik Indonesia bersifat parokial subjek di satu pihak dan partisipasi di lain pihak. Ada subbudaya yang banyak dan beraneka ragam. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki budaya sendiri-sendiri. Kecenderungan budaya politik Indonesia masih mengukuhi sifat paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikator, misalnya adalah perilaku menyenangkan atasan.

Affan Gaffar (1999) : Hierarki yang tegas Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang

Affan Gaffar (1999) : Hierarki yang tegas Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang menunjukkan adanya pembedaan atau tingkatan atas dan bawah. Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat kebanyakan. Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarkis yang sangat ketat. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercermin pada cara penguasa memandang dirinya dan rakyatnya. Mereka cenderung merendahkan rakyatnya. Karena penguasa sangat baik, pemurah, dan pelindung, sudah seharusnya rakyat patuh, tunduk, setia, dan taat kepada penguasa negara. Bentuk negatif lainnya dapat dilihat dalam soal kebijakan publik. Penguasa membentuk semua agenda publik, termasuk merumuskan kebijakan publik, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik. Rakyat tidak diajak berdialog dan kurang didengar aspirasinya.

lanjutan Kecenderungan patronage Adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, baik di kalangan penguasa dan

lanjutan Kecenderungan patronage Adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, baik di kalangan penguasa dan masyarakat maupun pola hubungan patronclient. Pola hubungan ini bersifat individual. Antara dua individu, yaitu patron dan client , terjadi interaksi timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan kasih sayang, bahkan materi. Kemudian, client memiliki sumber daya berupa dukungan, tenaga, dan kesetiaan. Menurut Yahya Muhaimin, dalam sistem bapakisme (hubungan bapakanak), ”bapak” (patron) dipandang sebagai tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material dan bahkan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional.

lanjutan Kecenderungan Neo-patrimonialistik Dikatakan neo-patrimonalistik karena negara memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern

lanjutan Kecenderungan Neo-patrimonialistik Dikatakan neo-patrimonalistik karena negara memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperhatikan atribut yang patrimonial. Negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga. Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonalistik penyelenggaraan pemerintah berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Adapun menurut Affan Gaffar, negara patrimonalistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut: a. Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. b. Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa. c. Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. d. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya lebih besar.

Normatifnya bagimana ? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen atas dasar suku, daerah, dan

Normatifnya bagimana ? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen atas dasar suku, daerah, dan agama maka di Indonesia terdapat banyak subbudaya politik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika sehingga semua bentuk subbudaya yang ada di Indonesia adalah budaya politik nasional.

Lanjutan Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan atau filsafat hidup

Lanjutan Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Budaya Politik Pancasila akan mengarahkan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi seperti politik dan pandangan hidup pada umumnya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

lanjutan Adapun sistem politik Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat (2)

lanjutan Adapun sistem politik Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat (2) adalah sistem politik demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Budaya politik yang sesuai, selaras, dan sebangun dengan sistem.