BPPSD BAPPEDA DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sinergitas Penelitian

BPPSD BAPPEDA DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sinergitas Penelitian & Kajian Pusat Dan Daerah 2019

LITBANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Kelitbangan dalam peraturan perencanaan pembangunan daerah? Permendagri 86/2017 Perencanaan pembangunan daerah dalam peraturan kelitbangan? Permendagri 17/2016

CONTOH IMPLEMANTASI Analisis Gambaran umum Daerah Gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil penelitian lapangan

KEGIATAN KELITBANGAN DALAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN Kelitbangan utama a. penelitian; b. pengkajian; c. pengembangan; d. perekayasaan; e. penerapan; f. pengoperasian; dan g. evaluasi kebijakan. Kelitbangan pendukung Dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Tercapainya Tujuan pembangunan peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program

Permendagri 17/2016 Hasil kelitbangan pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan Rencana Induk Kelitbangan disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD. Penyelenggara fungsi kelitbangan di provinsi menyusun Rencana Kerja Kelitbangan berpedoman pada RPJMD Provinsi, Rencana Induk Kelitbangan (RIK), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi. Rencana kerja tahunan Kelitbangan disusun paling lambat bulan Februari untuk dimasukan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah

CONTOH KEGAGALAN INTEGRASI DAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Arah Kebijakan LITABANG DIY 1 2 3 4 Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perekayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan Meningkatkan jejaring (networks) untuk berkolaborasi dengan para pelaku kelitbangan lainnya, Instansi Vertikal melalui Badan Litbangnya, perguruan tinggi dan sektor swasta yang menjadi salah satu identitas DIY Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat DIY dalam bentuk kebijakan publik (public policy). Meningkatkan dan menjamin mutu kinerja kelitbangan daerah maupun hasil-hasil kelitbangan daerah.

Strategi LITBANG DIY 1 Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga lain 1 2 3 4 3 Mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 4 Meningkatkan kualitas, menjamin mutu, tata kelola, dan penguatan kapasitas unit litbang daerah

Litbang & Perencanaan PEMDA Perencanaan Litbang

Bagaimana Dengan Pusat Daerah

PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan PEMBANGUNAN 0430/M. PPN/12/2016) PENCAPAIAN TARGET NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259 UU No. 23 Tahun 2014) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL K/L PROVINSI Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis, Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI PROV Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan berusaha, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik Daya saing Daerah. KAB/KOTA

PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan 0430/M. PPN/12/2016) 5 Partisipasi Pemerintah Prov, Kab, dan Kota mutlak diperlukan 4 6 Pertumbuhan ekonomi, tk pengangguran, tk kemiskinan, tk partisipasi sekolah, tk kematian ibu, IPM, dll yg menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari K/L di pusat saja. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tk pemerintahan sesuai dng kewenangan. NKRI RPJM NASIONAL Penjabaran Sasaran 3 Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dlm jangka menengah yg hrs dicapai olh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya 2 Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa: a. Hanya dilakukan olh Pemerintah Pusat, seperti Han, Kam, politik luar negeri, dll. b. Dilakukan olh semua tk pemerintahan sesuai dng kewenangan. RPJMD PROVINSI RPJMD KAB/KOTA Pencapaian Sasaran 1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan

FOKUS DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN PERMASA-LAHAN io Program Strag NAS P INPUT RK rit as as rit RP io Pr Program Strategis Pr JM D POTENSI DAN Isu Strategis KARAKTERIST IK DAERAH Pembangunan Daerah Program TERCAPAINYA TARGET PEMBANGUN AN DAERAH KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEMAKIN BAIK

Perlunya Sinergitas Dalam Pembangunan Penyebaran Potensi dan Sumber Daya di Daerah yang tidak merata Sinergitas Program dan Kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar -Pemerintah Daerah Keterbatasan sumber pendanaan Pemerintah dan pemerintah daerah Untuk mempercepat pencapaian Target Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERIMA KASIH HUBUNGI KAMI BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH (BPPSD) ALAMAT Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta ALAMAT SURAT Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta EMAIL bappeda@jogjaprov. go. id TELEPON +62 274 562811