BPM ACEH KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGUATAN POKJANAL POSYANDU

BPM ACEH KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGUATAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI DAERAH OLEH : Drs. ZULKIFLI Hs, MM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH

VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH VISI MISI Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud Mo. U Helsinki. 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Keberlanjutan Perdamaian; 3. Dinul Islam, Adat dan Budaya; 4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; 5. Penaggulangan Kemiskinan; 6. Pendidikan; 7. Kesehatan; 8. Infrastruktur yang Terintegrasi; 9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan; 10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Program dan Anggaran Pembangunan Aceh diarahkan untuk 7 (tujuh) Prioritas yaitu : 1. Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. 2. Penanggulangan kemiskinan, keterasingan, keterpencilan dan keterbelakangan. 3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan simplikasi pembangunan kemukiman dan gampong. 4. Peningkatan kemampuan produksi pemanfaatan tehnologi tepat guna. masyarakat dengan 5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat kemukiman dan gampong. 6. Terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat di kemukiman dan gampong. 7. Penyiapan rancangan qanun/pergub tentang sistim informasi, data base potensi masyarakat miskin, profil mukim dan gampong, serta koordinasi, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.

VISI: “Terwujudnya kemandirian Masyarakat Aceh MISI: 1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong 2. Peningkatan keswadayaan masyarakat. 3. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga. 4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 5. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 6. Pendayagunaan tehnologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. 7. Penanggulangan Kemiskinan.

– Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan. b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. c. Penyelenggaraan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota. d. Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang pemberdayaan masyarakat. e. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat. f. Pembinaan unit pelaksanaan teknis Badan

a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong; b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat; c. Merumuskan menyiapkan kebijakan dibidang usaha ekonomi masyarakat; d. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam; e. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan dibidang pemberayaan masyarakat; dan f. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

STRATEGI Untuk mewujudkan Visi dan Misi diperlukan Strategi berikut : sebagai 1. Penguatan manajemen pembangunan partisipatif. 2. Penguatan kelembagaan mukim, gampong, kelurahan dan kelembagaan masyarakat lainnya. 3. Peningkatan kemampuan produksi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna melalui pemanfaatan sumber daya alam. 4. Pengembangan sarana/prasarana kemukiman, gampong dan kelurahan. 5. Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di kemukiman, gampong dan kelurahan. 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kemukiman, gampong dan kelurahan.

TUJUAN “Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kemukiman dan Gampong melalui penciptaan, Kesempatan belajar, lapangan kerja, kesempatan berusaha serta pemanfaatan sdm. sda dan teknologi tepat guna”.

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 2. Berkurangnya kemukiman dan gampong tertinggal. 3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur dan masyarakat kemukiman, gampong dan kelurahan. 4. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna melalui pemanfaatan sumber daya alam. 5. Meningkatnya motivasi, partisipasi, daya cipta dan karya masyarakat kemukiman, gampong dan kelurahan dalam berbagai kegiatan pembangunan. 6. Terciptanya keserasian dan keberlanjutan pembangunan perkotaan dan perdesaan. 7. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kemukiman, gampong dan kelurahan serta sarana dan prasarana perdesaan lainnya.

8. Tersedianya dana alokasi khusus dari APBA dan APBD Kab/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di gampong. 9. Berfungsinya kelembagaan sosial masyarakat, di kemukiman, gampong dan kelurahan. 10. Tersedianya lembaga keuangan kemukiman, gampong dan kelurahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga dan masyarakat perdesaan. 11. Berkembangnya usaha produksi yang berorientasi pasar. 12. Terciptanya lapangan kerja baru diluar sektor pertanian. 13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat kemukiman gampong dan kelurahan. 14. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembinaan keluarga (PKK) dan Posyandu.

LANDASAN HUKUM 1. PERMENDAGRI PEMBENTUKAN NOMOR 54 KELOMPOK TAHUN KERJA 2007 TENTANG OPERASIONAL PEDOMAN PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU; 2. PERMENDAGRI NOMOR PENGINTEGRASIAN 19 TAHUN 2011 LAYANAN SOSIAL DASAR TENTANG DI POS PEDOMAN PELAYANAN TERPADU; 3. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.

RUANG LINGKUP LAYANAN DLM PERGUB 60 THN 2012 Meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak ; Bina Keluarga Balita (BKB); Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Pos PAUD); Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA); ’ Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Perilaku Hidup Bersih, Sehat dan Berwawasan Kependudukan; Kesehatan Lanjut Usia; Bina Keluarga Remaja; Kesehatan Reproduksi Remaja; Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Akte Kelahiran Anak; Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak; dan Peningkatan Ekonomi Keluarga.

PENGERTIAN 1. POSYANDU : SALAH SATU BENTUK UKBM YANG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH, UNTUK DAN BERSAMA MASY DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEMBERDAYAKAN MASY DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA MASY DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR UTK MEMPERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI 5 KEGIATAN ATAU PELAYANAN MINIMAL PADA POSYANDU. 2. POSYANDU PLUS : POSYANDU YG SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 MEJA, JUGA MENJALANKAN ROGRAM-PROGRAM LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 THN 2011. DENGAN KATA LAIN, POSYANDU PLUS ADALAH POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI, BKB, POS PAUD, TPA DAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UKBM YG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK MASY.

3. POKJANAL POSYANDU : KELOMPOK KERJA YANG TUGAS DAN FUNGSINYA MEMPUNYAI KETERKAITAN DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN POSYANDU YANG BERKEDUDUKAN DI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN. 14

POKJANAL POSYANDU (PERMENDAGRI NO 54 TAHUN 2007) PEMBINA POKJANAL – PUSAT POKJANAL – Provinsi POKJANAL – Kabupaten/Kota MENDAGRI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA POKJANAL – Kecamatan CAMAT POKJA – Gampong KEUCHIK 51

RAMBU – RAMBU PERAN MASING-MASING UNSUR DALAM PENGORGANISASIAN POKJANAL POSYANDU 1. Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD); berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitas, pemantauan. 2. Dinas Kesehatan : berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat-alat kesehatan) serta dukungan bimbingan teknis. 3. Bkkb. N/PLKB : berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat. 4. BAPPEDA : berperan dalam koordinasi perencanaan umum dan evaluasi. 5. TP. PKK : berperan dalam pendayagunaan kader, motivasi masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis. 6. Dinas pendidikan, LSM, dan sebagainya ; berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu. 16

HASIL PENELITIAN UNSYIAH – BPM ACEH 1. MOTTO POSYANDU PLUS DARI, UNTUK, OLEH MASY BLM DIPAHAMI SECARA UTUH OLEH SELURUH LAPISAN MASY ; 2. SEBAGIAN KADER DAN BIDAN TIDAK AKTIF (BAHKAN SEBAGIAN BIDAN GAMPONG TIDAK MENETAP DI GAMPONG POSYANDU; 3. DUKUNGAN PERANGKAT GAMPONG DAN TOKOH MASY, TERUTAMA KAUM BAPAK CENDERUNG KURANG; 4. KETIDAKAKTIFAN KADER DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN DAN TK PENDIDIKAN, DUKUNGAN SUAMI, INSENTIF DAN DUKUNGAN MASY (KHUSUSNYA, PERANGKAT GAMPONG DAN PENERIMA MANFAAT); 5. PAUD DAN TPA YG MERUPAKAN PROGRAM ANDALAN POSYANDU PLUS YG SEHARUSNYA AKTIF, MASIH BELUM BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA; 6. PEMAHAMAN MASY PENERIMA MANFAAT POSYANDU, MASY PENDUKUNG, KADER DAN PENGGIAT PROPOOR TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI POSYANDU (BIASA DAN PLUS) RELATIF KURANG; 7. SECARA UMUM RENDAHNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI SOSIAL PARA KADER DISEBABKAN OLEH TINGKAT PENDIDIKAN MEREKA YG RATA 2 LULUSAN SLTP, KURANGNYA PEMBINAAN DARI PEMERINTAH, SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT YG KURANG BAIK, TERMASUK RENDAHNYA INSENTIF; 8. RENDAHNYA KOMPETENSI SOSIAL PARA BIDAN DIPENGARUHI OLEH KESADARAN, MOTIVASI DAN TANGGUNG JAWABNYA THD TUPOKSINYA SBG BIDAN DI POYANDU.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PERMASALAHAN POKJANAL PADA UMUMNYA Pokjanal yang ada hanya sekedar SK; Belum optimalnya tugas dan fungsi masing-masing sektor; Sekretariat Tetap belum mempunyai program kerja yg jelas dan terintegrasi; Kurangnya koordinasi antar Sektor/Lembaga dan antar Program Pemberdayaan terkait; Masih ada persepsi bahwa Pokjanal tugas teknis Dinas Kesehatan; Kurangnya sosialisasi; dan Belum maksimalnya dukungan dana pembinaan, termasuk Dana Operasional Posyandu, dll.

PELAKSANAAN PEMBINAAN POSYANDU DI PROVINSI ACEH TAHUN 2008 S. D 2011 NO 1. 2. 3. PROGRAM/KEGIATAN Rakorda Pokjanal Posyandu a. Rakorda Pokjanal Posyandu b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pokjanal Posyandu ke Kabupaten/Kota c. Studi Banding ke Pokjanal Posyandu Provinsi Sulawesi Selatan d. Assessment Posyandu Plus (Survey Kuantitatif) e. Kegiatan Assessment Posyandu Plus (Study Kualitatif) SASARAN 92 orang 79 orang 15 Kab/Kota 13 orang 159 Desa 3 Kabupaten SUMBER DANA JUMLAH DANA 129. 042. 000 120. 000 103. 092. 000 41. 204. 000 43. 500. 000 200. 899. 200 927. 431. 374 413. 915. 000 LOKASI KEGIATAN APBA APBD I UNICEF APBD I UNICEF KET Banda Aceh Kab/Kota Kab. Bone 13 Kab/Kota 2 Kab di Sumut Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Timur 2008 2009 2010 2010 19

NO PROGRAM/KEGIATAN f. Workshop Sosialisasi dan Audiency 4. g. Pelaporan Komprehensif a. Rakorda Pokjanal Posyandu b. Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Posyandu Gampong Binaan c. Biaya Jajanan PMT-Balita di Posyandu Binaan d. Biaya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pokja Posyandu Gampong e. Honorarium/Insentif Kader Posyandu Gampong Binaan f. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pokjanal Posyandu ke Kabupaten/Kota JUMLAH DANA SUMBER DANA LOKASI KEGIATAN KET 83. 219. 800 UNICEF Banda Aceh 2010 15 Kab/Kota 23. 000 102 orang 173. 782. 000 330 orang 1. 119. 167. 000 345 gpg x 4 blnx 193. 200. 000 Rp. 140. 000, 345 Gampong 207. 000 5 org x 345 gpg x 345. 000 4 bln x Rp. 50. 000, - 18 Kab/Kota 139. 100. 000 UNICEF APBA APBA Kab/Kota Banda Aceh Kab/Kota 2010 2011 2011 SASARAN

NO PROGRAM/KEGIATAN g. Workshop Pengembangan Rencana Strategis untuk SASARAN JUMLAH DANA Tim Pokjanal 140. 350. 000 SUMBER DANA LOKASI KEGIATAN KET UNICEF Banda Aceh 2011 Posyandu Provinsi Pokjanal Posyandu di tingkat Provinsi h. Workshop Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan Pokjanal Posyandu UNICEF Banda Aceh 2011 Tim Pokjanal 106. 050. 000 Posyandu Provinsi dan Kab/Kota UNICEF Banda Aceh 2011 i. Workshop Pengembangan Tim Pokjanal 174. 225. 000 Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Posyandu Provinsi Pendekatan Terpadu melalui Posyandu 74. 950. 000 UNICEF Banda Aceh 2011 dan Pemeliharaan Fasilitas dan Program Posyandu di Aceh j. Workshop Operasionalisasi 21

1 5. 2 3 4 5 6 7 a. Rakorda Pokjanal Posyandu 102 orang 148, 992, 000 APBA Banda Aceh 2012 b. Rapat Triwulanan Pokjanal 35 orang 15, 262, 500 APBA Banda Aceh 2012 22 Kab/Kota 216, 250, 000 APBA Kab/Kota 2012 a. Rakorda Pokjanal Posyandu 56 orang 74, 574, 000 APBA Banda Aceh 2013 b. Rapat Triwulanan Pokjanal 30 orang 15, 300, 000 APBA Banda Aceh 2013 3 Kab/Kota 27, 450, 000 APBA Kab/Kota 2013 c. Pembinaan, monitoring dan d. Evaluasi program Pokjanal e. Posyandu ke Kab/Kota 6. c. Pembinaan, monitoring dan d. Evaluasi program Pokjanal e. Posyandu ke Kab/Kota 22

1 2 3 4 5 6 7 1. Workshop Penyusunan Penstra. Pokjanal Posyandu Aceh 44 orang 151. 095. 000 Unicef Banda Aceh 2013 2. Rapat Final Renstra Pokjanal 10 orang 41. 700. 000 Unicef Banda Aceh 2013 3. Sosialisasi Renstra di 3 Kabupaten (Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Timur) 55. 965. 000 Unicef Aceh Jaya, Aceh Besar dan Aceh TImur 2013 156. 280. 000 Unicef Banda Aceh 2013 Unicef Aceh Jaya, Aceh Besar dan Aceh Timur 2013 150 orang Workshop Sosialisasi Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengintegrasian Layanan 66 orang 4. Sosial Dasar di Posyandu Aceh untuk Pokjanal Provinsi dan Pokjanal 23 Kabupaten / Kota 5. Workshop Sosialisasi Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu Aceh untuk 3 Kabupaten dan Pokjanal Kecamatan 150 orang 55. 965. 000

DAFTAR ALOKASI PENERIMA BANTUAN KOMPUTER SIP DARI KEMENDAGRI No Provinsi / Kabupaten / Kota Jumlah Tahun 1. Provinsi Aceh 1 Unit 2008 2. Kota Subulussalam 1 Unit 2008 3. Kabupaten Aceh Jaya 1 Unit 2008 4. Kabupaten Aceh Besar 1 Unit 2009 5. Kabupaten Bireuen 1 Unit 2009 6. Kabupaten Aceh Timur 1 Unit 2009 7. Kabupaten Aceh Tengah 1 Unit 2010 8. Kabupaten Pidie Jaya 1 Unit 2010 9. Kota Banda Aceh 1 Unit 2010 Ket

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN Pokjanal Posyandu Provinsi Pembina Gubernur dan Wakil Gubernur Ketua Sekretaris Daerah Aceh Wakil Ketua I Kepala BAPPEDA Aceh Wakil Ketua II Ketua TP. PKK Aceh Sekretaris Kepala BPM Aceh Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Aceh Bendahara Pengeluaran pada BPM Aceh Anggota Kepala SKPK terkait, Akademisi / Para Ahli, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat Bidang - bidang Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SIP, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Pokjanal Posyandu Provinsi

55

56

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota Pembina Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Ketua Sekretaris Daerah / Asisten Bidang Kesra Wakil Ketua I Kepala BAPPEDA Kabupaten / Kota Wakil Ketua II Ketua TP PKK Kabupaten / Kota Sekretaris Kepala BPM Kabupaten / Kota Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bendahara pada Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Anggota Kepala SKPKab/Kota terkait, Akademisi/ Para Ahli, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat Bidang - bidang Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

TUGAS SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit pada Pokjanal Posyandu Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu

TERIMA KASIH 60