BKD PROVINSI JAWA TENGAH Nama Tempat Tanggal lahir

BKD PROVINSI JAWA TENGAH Nama Tempat & Tanggal lahir : : SODIKIN, S. Sos, M. Si Brebes, 8 Oktober 1977 Pekerjaan : Jabatan : PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Kasubid Pengembangan Jabatan Fungsional No HP/e-mail Riwayat Pendidikan : 08562714225/sodikbkd@yahoo. co. id S 1 : Administrasi Negara FISIP Undip Tahun 2001 S 2 : Administrasi Publik FISIP Undip Tahun 2004 Pengalaman Kerja : : PNS pada BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – sekarang

1. UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara; 2. UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; DASAR HUKU M 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Inpassing dalam Jabatan Fungsional; 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 68 ayat (2) UU No. 5 Th. 2014 “Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai” Pasal 68 PP No. 11 Th. 2017 “Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu”

PENUGASAN DALAM JABATAN LAIN ahli utama; ahli madya; ahli muda DEVELOPMENT ahli pertama. WEAKNESSES K E N A I K A N penyelia; mahir; Terampil; Keahlian pemula. PEMBEBASAN SEMENTARA PEMBERHENTIAN ALIH JENJANG Keterampilan K E N A I K A N

FUNGSIONAL HEBAT A. FUNGSIONAL MENJADI PROFESI INTI DISKPD/RSUD/RSJD, UPT DAN SATUAN PENDIDIKAN B. PEMENUHAN SDM JABFUNG MELALUI ANGKAT I, DARI JABATAN LAIN, INPASSING, DAN KEMBALI DAN MUTASI SERTA PENGADAAN CPNS C. PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEJABAT FUNGSIONAL D. MENJAMIN PENGEMBANGAN KARIER, SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN POLA KARIER JABFUNG ANGKAT Jenis Jabatan Fungsional PENELITI PEREKAYASA PENGGERAK SWADAYA MASY. PERENCANA PENYULUH KEHUTANAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN POLISI KEHUTANAN BENEFIT MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL 1. KP bisa 2 Tahun; 2. Tunjangan Jabfung yang menarik; 3. BUP Pensiun maksimal Khusus Perekayasa dan Peneliti 70 Tahun; 4. Mutasi diagonal; Instansi wajib mengembangkan jabatan fungsional sebagai pilihan karier yang prospektif bagi PNS dan bukan sekedar alternatif karier

Kebijakan Pemprov Jateng dalam pembinaan Jabatan Fungsional 1. Analisis kebutuhan JF; a. Penyusunan Anjab (uraian, syarat dan peta jab) b. Penyusunan ABK (Jumlah, beban kerja dll) 2. 3. Penetapan formasi JF; Pemenuhan SDM JF a. Pengadaan CPNSD formasi JFT & pengangkatan JFT konsistensi dengan formasi; b. Redistribusi (pemenuhan SDM yg ada); c. Mutasi PNS dari instansi pusat/daerah; d. Pengangkatan dari Jab Lain (struk/jft) 4. Pembinaan JF; a. Fasilitasi penetapan SK Gubernur JF (KP, KJ, Inpassing, PPK dll) dan Surat Pengantar Gubernur ke Presiden Hal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang Utama dari Prov/Kab/Kota; b. Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional di Provinsi Jawa Tengah; c. Sosialisasi dan pembinaan JF di daerah/ SKPD sebagai upaya peningkatan pemahaman JF/ peraturan, tertib administrasi dan minat PNS menjadi tenaga JF serta bahan optimalisasi penguatan JF di SKPD/Kab/Kota; d. Monitoring dan Evaluasi JF untuk mengetahui kondisi (up dating data dan permasalahan) serta sebagai bahan instrumen penyusunan kebijakan pengembangan JF. 5. Pengembangan SDM JF a. Pendidikan formal (tubel dan izin belajar); b. Diklat Teknis dan Penjenjangan; c. Ujian peningkatan pendidikan dan penyesuaian pangkat: dll

PNS PEKERJA SOSIAL FORMASI TAHUN 2018 Bezzeting Pekerja Sosial 119 dan Penyuluh Sosial 17 NO NAMA 1 AZMI SAHID FILLAH, S. Kesos. JABATAN PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA UNIT KERJA PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG 2 DINARTANTI, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL EKS PSIKOTIK PANGRUKTI MULYO REMBANG 3 ERLINA RAHMA INDAH PUSPITA, S. Tr. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TURUS GEDE REMBANG 4 PUSPITA BUDININGTYAS, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS NETRA PENDOWO KUDUS 5 REGINA FATMA LUCKY, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK MANDIRI SEMARANG 6 RETNO KUSUMANINGRUM, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BOJONGBATA PEMALANG 7 SRI ENARTI, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK TARUNA YODHA SUKOHARJO 8 TUSINO, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DEWANATA CILACAP 9 VICKY WAHYU SURYADI, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL EKS PSIKOTIK NGUDI RAHAYU KENDAL 10 MITA SARI SUMANDANNI, A. Md PEKERJA SOSIAL TERAMPIL SASANA PELAYANAN SOSIAL ANAK PAMARDI UTOMO BOYOLALI 11 RIA RESTU WARDANI, A. Md. O. T. PEKERJA SOSIAL TERAMPIL PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK DHARMA PUTERA PURWOREJO 12 IKA AFIFAH NUR, S. Ant. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA RSUD MOEWARDI 13 YOGA ARIF WIBOWO, S. Sos. PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA RSJD SURAKARTA

JF merupakan jabatan karier PNS dan tugasnya memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu Berkedudukan sebagai Pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PPT Pratama, Administrator atau Pengawas yg terkait tugas JF Kedudukannya ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, anjab dan ABK sesuai ketentuan perundang-undangan

TATA CARA PENGANGKATAN Pengangkatan keterampilan dan keahlian s. d Ahli Madya dilakukan oleh PPK, sedangkan Ahli Utama oleh Presiden Usulan JF Ahli Utama Pusat oleh PPK Pusat, Provinsi oleh PPK Provinsi dan Kab/Kota PPK Kab/Kota melalui Gubernur PPK dapat mendelegasikan wewenangnya/kuasa untuk pengangkatan JF selain Ahli Madya dan Ahli Utama (pengangkatan, pemindahan, henti & angkat kembali) q PPK Pusat dan Provinsi minimal JPT Pratama membidangi kepegawaian dan PPK Kab/Kota kepada Pyb q PPK menyampaikan tembusan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN q Delegasi/kuasa atas nama PPK www. themegallery. com

KEBUTUHAN PNS DALAM JF (FORMASI JF) Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan JF Indikator kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan karakteristik JF dan organisasi Perhitungan kebutuhan JF dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan Pasal 79 Permenpan RB 13 Th 2019 tgl 29 Juli 2019 ttg Pengusulan, penetapan & pembinaan jabfung, pengangkatan dlm Jabfung blm dpt dilakukan sblm pedoman kebutuhan ditetapkan. www. themegallery. com

PENGANGKATAN PERTAMA DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Mengisi formasi jabatan dari jalur CPNS dan paling lama 1 tahun sejak diangkat PNS telah diangkat dlm JF sesuai formasinya Syarat diklat dilaksankan paling lama 3 tahun dan apabila tdk lulus maka tdk mendapat Kenaikan Jabatan 1 tingkat lebih tinggi AK untuk pengangkatan pertama dinilai & ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, hrs memenuhi syarat pengangkatan pertama dan syarat lain yg ditentukan seperti pengalaman penugasan, usia paling tinggi, uji kompetensi/diklat atau syarat lain diatur UU. www. themegallery. com

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DR JABATAN LAIN JENJANG AHLI UTAMA Permenpan 13 Tahun 2019 Bagi Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang ahli utama dapat diangkat dalam JF ahli utama yang lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF ahli utama yang akan diduduki; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 8. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun. www. themegallery. com

PENGANGKATAN MELALUI INPASSING Pertimbangan yaitu penetapan jabfung baru, perubahan lingkup organisasi dan kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional. Ditetapkan bagi PNS yg telah memiliki pengalaman dan/atau msh melaksanakan tugas di bidang JF yg akan diduduki sesuai keputusan Pyb. Persyaratan : 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian/keterampilan; 5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan www. themegallery. com

Usia Pengangkatan Dari Jabatan Lain DAN Alih Jenjang Terampil ke Keahlian SETELAH PP 11/2017 dan Permenpan RB 13 Tahun 2019 SEBELUM PP 11/2017 PARSIAL, DIATUR PERATURAN MENTERI PAN DAN RB MASING JAFUNG BELAKU UNTUK SEMUA JAFUNG, Berusia Paling Tinggi: ü ü *) SYARAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI 53 (lima Puluh Tiga) Tahun untuk Calon Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan jenjang Keterampilan; 55 (lima Puluh Lima) Tahun untuk Calon Pejabat Fungsional Ahli Madya; 60 (enam Puluh) Tahun untuk Calon Pejabat Fungsional Ahli Utama dan menduduki JPT; 63 (enam puluh tiga) tahun pengangkatan dari jafung ahli utama ke jafung ahli utama lainnya.

D. PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL SUMPAH DAN PELANTIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PP 11/2017 PERKA BKN 7/2017 PNS yang diangkat dalam Jafung melalui Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, dan Inpassing Apabila berhalangan dilantik (sakit, dll) diberikan tenggat waktu 14 hari Dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan Sumpah/janji Jafung diambil oleh PPK Dapat didelegasikan/ menunjuk pejabat lain Apabila 30 hari tidak dilantik, ditetapkan keputusan pengangkatan baru

AMANAT KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI ● Pasal 1 UU No 5 Tahun 2014 ttg ASN, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. PP 11 Tahun 2017 § § Kriteria pengangkatan JF, mensyaratkan keahlian/keterampilan dibuktikan dengan sertifikat dan atau penilaian tertentu Ikut dan lulus uji kompetensi dg standar ditetapkan instansi pembina Permenpan RB § § § Ada masa transisi uji kom/diklat tergantung Permenpan RBnya Pelaksanaan oleh instansi pembina pusat jabfung Permenpan blm diubah dlm 3 tahun, pengangkatan/kenaikan jabatan yang tidak mensyaratkan uji kom Instansi dpt Kebijakan Inpassing § Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan di duduki § Pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina www. themegallery. com

H. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL 1 Mengundurkan diri dari Jabatan; 2 Diberhentikan sementara sebagai PNS; 3 Menjalani cuti di luar tanggungan negara; 4 Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 5 Ditugaskan secara penuh di luar JF; 6 Tidak memenuhi persyatan Jabatan Dapat diangkat kembali apabila ada lowongan formasi

PEMBERHENTIAN JAFUNG SESUAI PERMENPAN 13 Tahun 2019 MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan PPK menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional karena Pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi pembinaan JF TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan Yang dipersyaratkan untuk menduduki JF Tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki Tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya

PENGANGKATAN KEMBALI SEBELUMNYA SBG PEJABAT FUNGSIONAL PEMBERHENTIAN JAFUNG Cuti Luar Tanggungan Negara Diberhentikan sementara sebagai PNS (menjabat Kades, Komisioner, dll. ) Ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Administrasi dan JPT Tugas Belajar lebih dari 6 bulan MUTASI ANTAR PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK) WAJIB DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONALNYA FORMASI LOWONG ANGKAT KEMBALI JAFUNG Sesuai Angka Kredit dan Jabatan Terakhir Dan dapat ditambah dengan angka kredit Saat diberhentikan (jika ada) Dapat disesuaikan jabatannya sesuai Pangkat terakhirnya dengan syarat dalam 1 tahun wajib mengikuti dan lulus uji Kompetensi dan sesuai kebutuhan org. Dapat dilakukan pengangkatan Perpindahan ke dalam jafung pada Jenjang yang setara TIDAK MEMPERSYARATKAN BATAS USIA, SEBELUM BUP PADA JAB TERAKHIRNYA

Setiap JF wajib punya Or. Pro dan jadi anggota memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi PP 11/2017 Ps. 101 ORGANISASI PROFESI adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi JF PERMENPAN 13/2019 Ps. 70 s. d. 75 menyusun kode etik dan kode perilaku profesi Monitoring dan Evaluasi bersifat koordinatif dan fasilitatif AD, ART, TUJUAN, VISI, MISI, DLL. memberikan advokasi Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi dan Hubungan Kerja Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Or. Pro JF untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF

1. Penilaian kinerja JF bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan JF yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. 2. Penilaian kinerja JF dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 3. Penilaian kinerja JF dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penilaian kinerja berdasarkan SKP dan perilaku kerja 5. SKP merupakan target kinerja utama bentuk target angka kredit dan kinerja tambahan dalam bentuk tugas tambahan 6. Target AK Keahlian (Ahli Pertama paling sedikit 12, 5, Ahli Muda 25, Ahli Madya 37, 5, dan Ahli Utama 50) dan Keterampilan (Pemula paling sedikit 3, 75, terampil 5, Mahir 12, 5, dan Penyelia 25) 7. Perilaku Kerja meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama dan kepemimpinan www. themegallery. com

ANGKA KREDIT Pejabat yg mengusulkan AK, paling rendah Administrator untuk Keahlian dan Pengawas untuk Keterampilan Kewenangan menetapkan AK, JPT Madya untuk Ahli Utama dan JPT Pratama untuk Madya, Muda, Pertama dan Terampil Pejabat yg menetapkan AK, dibantu oleh Tim Penilai. Apabila belum memiliki Tim Penilai, bisa dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Lain atau Instansi Pembina PEJABAT PENETAP : q PPK Pusat dan Provinsi minimal JPT Pratama yg membidangi kepegawaian dan PPK Kab/Kota kepada Pyb q PPK menyampaikan tembusan kepada Menteri dg tembusan Kepala BKN q Delegasi/kuasa atas nama PPK www. themegallery. com

q PAK berdasarkan hasil penilaian AK yg berasal dr SKP q Penilaian capaian angka kredit berdasarkan standar kualitas hasil pekerjaan q Capaian AK paling tinggi 150 % dr target AK setiap tahun q Bahan pertimbangan Penilaian bukti fisik & laporan hasil kerja dan jika diperlukan dapat mengkonfirmasi kpd Tim Penilai dan Pejabat Fungsional Alur Penilaian AK www. themegallery. com

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN q Kenaikan pangkat dan Kenaikan Jabatan pejabat fungsional dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. q Unsur penunjang maksimal 20 %dari Angka Kredit yang dipersyaratkan q Angka Kredit diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat/jabatan q Harus memenuhi syarat mengikuti dan lulus uji kompetensi dan nilai kinerja 2 tahun terakhir q Kenaikan jabatan/pangkat wajib pengembangan profesi (2 mahir ke penyelia, 6 Muda ke Madya, Madya ke Utama 12) q Usulan Pyb ke PPK, dasar pertimbangan PAK, formasi, sertifikat kompetensi dan hasil penilaian kinerja q Kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang JF q Apabila AK tidak tercapai tdk diberikan kenaikan jabtan/pangkat www. themegallery. com

“functional position for a better organization”