BIRO KEUANGAN 03 DESEMBER 2013 SIKLUS PERENCANAAN PENGANGGARAN

BIRO KEUANGAN 03 DESEMBER 2013

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) 5 Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 7 4 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 8 9 3 10 2 Musrenbang Desa (Januari) 11 1 Pelaksanaan APBD 13 Januari thn berikutnya 12 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Penetapan Perda APBD (Desember) Penyusunan DPA SKPD (Desember)

BANTUAN HIBAH DAN BANSOS

ALUR PROSES PENGUSULAN DAN EVALUASI PERMOHONAN • • Proses usulan permohonan belanja hibah/barang/jasa dimulai dan dilakukan dari/oleh SKPD Evaluasi usulan permohonan dilakukan SKPD dan disampaikan kepada Ketua TAPD menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur Persetujuan Gubernur menjadi dasar penuangan dalam KUA/PPAS Usulan Permohonan (2014) Evaluasi Pemohon Surat Permohonan Tertulis Proposal Gubernur Max. April 2013 SKPD Pemohon TAPD Kepala SKPD Menyampaikan Hasil Evaluasi berupa Rekomendasi kepada TAPD Surat Rekomendasi • Permen 32 Psl 8 • Pergub 31 Psl 13 Menyampaikan kepada TAPD menyampaikan Pertimbangan kepada Gubernur Daftar Calon Penerima terdiri dari: 1. Daftar Calon Penerima Belanja Hibah/Bansos – Uang 2. Daftar Calon Penerima Belanja Hibah/Bansos – Barang/Jasa Berisi Informasi: Nama/Alamat/Besaran Belanja Hibah/bansos Daftar Calon Penerima Ketua TAPD Kemampuan dan Prioritas • Permen 32 Psl 8 • Pergub 13 Psl 13 Persyaratan Berita Acara Hasil Evaluasi • Permen 32 Psl 8 • Pergub 31 Psl 12 Melaui SKPD sesuai bidang urusannya untuk Dicatat, diadministrasikan di evaluasi SKPD Kriteria Memberikan pertimbangan kepada Gubernur Surat Pertimbangan Gubernur - Disposisi Persetujuan KUA PPAS 4

ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN • Belanja Hibah/Bansos berupa uang dituangkan dalam DPA-PPKD • Belanaj Hibah/Bansos berupa barang/jasa dituangkan dalam DPA-SKPD Penganggaran Pelaksanaan dan Pencairan Persetujuan Gubernur Daftar Calon Penerima - Uang Penerima Hibah/Bantuan Daftar Calon Penerima- Barang/Jasa TAPD RKA-PPKD RKA-SKPD • Permen 32 Psl 12 • Pergub 31 Psl 14 Mengajukan Permohonan Pencairan PPKD/Biro Keuangan SKPD DPA-PPKD (Uang) DPA-SKPD (Barang/Jasa) Bansos Hibah TAPD - BANGAR PERDA APBD • Permen 32 Psl 13 • Pergub 63 Psl 20&22 PERGUB PENJABARAN APBD • Permen 32 Psl 14 • Pergub 31 Psl 15 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN HIBAH DAN BANSOS DPA-PPKD (Uang) DPA-SKPD (Barang/Jasa) Pencairan - Uang § Disalurkan melalui Menteri atau kuasanya sesuai ketentuan Per. UUan (Pasal 27 PPRI No 2 thn 2012) § Langsung dari RKUD ke RKUN (Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/pmk. 07/2008) § Melengkapi syarat administrasi. NPHD Bansos Pengadaan Barang dan Jasa Penyaluran – Barang/Jasa § Diserahkan oleh Kepala SKPD dengan Berita Acara Serah Terima § Melengkapi syarat administrasi. 5

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA DAN DESA

*** PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DESA

1 KAB/KOTA

ALUR PENGANGGARAN dan Pencairan Pen ga ng garan Pelaksanaan dan Pencairan Bupati/Walikota Mengajukan Permohonan Pencairan KHUSUS UMUM GUBERNUR (Tembusan Kepala Biro Keuangan) TAPD RKA-SKPD RKA-PPKD TAPD - BANGAR PERDA APBD Berdasarkan Tembusan Dimaksud, Biro Keuangan membuat nota kepada Gubernur untuk persetujuan pencairan PERGUB PENJABARAN APBD KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KE DESA DPA-PPKD 9

2 DESA

ALUR PENGANGGARAN dan Pencairan Pen ga ng garan Pelaksanaan dan Pencairan Kepala Desa Mengajukan Permohonan Pencairan KHUSUS UMUM GUBERNUR TAPD RKA-PPKD RKA-SKPD RKA-PPKD TAPD - BANGAR Melalui OPD terkait dan Tembusan disampaikan Kepada Biro Keuangan PERDA APBD PERGUB PENJABARAN APBD KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KE DESA DPA-PPKD OPD terkait memverifikasi kelengkapan dokumen Hasil verifikasi disampaikan kepada gubernur melalui Biro Keuangan membuat nota kepada Gubernur untuk persetujuan pencairan 11