BIODATA NAMA NIP PANGKATGol PENDIDIKAN Ir Setia Budi

BIODATA NAMA NIP PANGKAT/Gol PENDIDIKAN : Ir. Setia Budi, ST, M. Si : 110049220 : Pembina Tk. I/IV. b : S 1 Teknik Sipil dan Teknik Kimia S 2 ADM. PUBLIK PEKERJAAN : Widyaiswara Madya BPSDM PUPR KURSUS : TOT Teknisi Laboratorium Jalan dan Jembatan TOT Widyaiswara DIKLAT PIM II PENGALAMAN : Kasi Jalan dan Jembatan (ES. IV) JABATAN Kasubdin Bina Marga (ES. III) Kabid Irigasi Rawa dan Pantai (ES. III) Kepala Biro Perlengkapan (ES. II) Wakil Kepala Dinas Transmigrasi(ES. II) Email : setia_budi 65@yahoo. com Hp : 08126987813

DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Kepala LAN Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III 3. Peraturan Kepala LAN Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II 4. Surat Edaran Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara Tentang Pembiayaan Diklat Prajabatan CPNS Honorer K 1 dan K 2, CPNS Golongan III dan I;

2. Bentuk-bentuk Kode Etik dan Implikasinya �Menjelaskan pentingnya Etika dalam urusan publik �Menjelaskan penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan �Menjelaskan konflik kepentingan , pemutaran film pendek “Inspirasi melawan diri sendiri”sebagai bahan renungan �Menjelaskan sumber kode etik dan implikasi kode etik bagi aparatur sipil negara dalam pelayanan publik dan pemutaran film pendek untuk di diskusikan dengan peserta.

3. Aktualisasi Etika Aparatur Sipil Negara �Membagi peserta menjadi delapan kelompok �Masing-masing kelompok diundi untuk mendapatkan satu kasus dan meminta kepada peserta untuk membahas kasus tersebut dalam kelompoknya �Memandu peserta untuk pemaparan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan memandu tanya jawab (sesi 1) �Memutar film motivasi sebagai renungan �Memandu peserta untuk pemaparan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan memandu tanya jawab (sesi 2) �Bersama peserta menyanyikan lagu motivasi

EXPERIENCIAL LEARNING Mata Diklat disajikan berbasis experiencial learning, dengan penekanan pada proses internalisasi Nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi pada Tahap Aktualisasi Concrete experience Active experimentation Reflective Observation Abstract conceptualization IN PU T S ES SIO N

Evaluasi �Evaluasi Tertulis �Evaluasi Secara Lisan �Hasil Pemikiran Dalam Diskusi

KUALIFIKASI DAN KELULUSAN Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sebagai berikut: �Sangat Memuaskan (skor >90, 0 – 100); �Memuaskan (skor >80, 0 – 90, 0); �Cukup memuaskan (skor >70, 0 – 80, 0); �Kurang memuaskan (skor >60, 0 – 70, 0); �Tidak Memuaskan (skor ≤ 60) � Peserta Diklat yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 3 sesi atau 9 jam pelajaran atau satu hari secara kumulatif, dinyatakan Tidak Lulus. � Peserta Diklat yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta Diklat dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial.

ETIKA PUBLIK IR. SETIA BUDI, ST, M. Si WIDYAISWARA MADYA BPSDM PUPR 11/30/2020 16

i s p i r k s De t a k Sing 11/30/2020 Mata Diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta Diklat melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi kode etik PNS. Mata Diklat disajikan berbasis experiential learning, dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika dalam mengelola pelaksanaan tugas jabatannya. 17

Indikator hasil BELAJAR Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik; Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku serta implikasi pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya; Menunjukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama Diklat. 11/30/2020 18

E D METO N A R A J A L E B M PE Mata diklat disajikan secara interaktif dengan metode : 1. CERAMAH Peserta diminta mendengar ceramah ; 2. Film Pendek Peserta diminta menonton film pendek, kemudian diminta mendiskusikannya 3. Diskusi Peserta mendiskusikan pentingnya Etika Publik. 4. STUDI KASUS: Peserta diminta me. MBAHAS kasus-kasus aktual terkait etika publik. 11/30/2020 19

BUKAN KAKI KITA YANG MENGGERAKKAN KITA – TAPI PIKIRAN KITA Pepatah Cina Kuno 20

(John Naisbitt – Mind Set ) 21

Aktualisasi nilai-nilai dasar asn � AKUNTABILITAS PUBLIK � Komitmen pada public values � NASIONALISME � Semangat dan kecintaan terhadap kemajuan bangsa. � ETIKA PUBLIK � Memiliki standar etika publik yang tinggi � KOMITMEN MUTU � Tidak bekerja berdasarkan rutinitas. There is a sense of quality � ANTI KORUPSI � Bukan hanya bersih, tetapi juga bisa mencegah dan menghentikan korupsi

Moral vs Etika PERBEDAAN ETIKA MORAL (Mores) • Tata Cara • Kebiasaan • Adat • Perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial Seperangkat nilai yang menjadi acuan • Nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja/profesi • Perilaku yang sesuai sistem nilai yang disepakati • Pengertian Perilaku Organisasi UKURAN/LANDASAN

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN Kegiatan Belajar 1 : KODE ETIK DAN PERILAKU PEJABAT PUBLIK q Pengertian Etika q Pengertian Kode Etik q Kode Etik Aparatur Sipil Negara q Nilai-Nilai Dasar Etika Publik q Definisi dan Lingkup Etika Publik q Dimensi Etika Publik q Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi q Perilaku Pejabat Publik 11/30/2020 24

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK LATSAR CPNS Kegiatan Belajar 2 : BENTUK-BENTUK KODE ETIK DAN IMPLIKASINYA q Pentingnya Etika Dalam Urusan Pelayanan Publik q Penggunaan Kekuasaan: Legitimasi Kebijakan q Konflik Kepentingan q Sumber-sumber Kode Etik Bagi Aparatur Sipil Negara q Implikasi Kode Etik Dalam Pelayanan Publik 11/30/2020 25

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK LATSAR CPNS KEGIATAN BELAJAR 3: AKTUALISASI ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA q Aktualisasi Etika Publik dan Pelayanan Publik q Aktualisasi Kode Etik Untuk Melawan Korupsi q Aktualisas Kode Etik Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi q Aktualisasi Kode Etik Untuk Peningkatan Integritas Publik 11/30/2020 26

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK LATSAR CPNS MEMBAHAS KASUS-KASUS ETIKA PUBLIK q Pemanfaatan Sumber Daya Publik q Absensi Sidik Jari q Penerimaan Tenaga Honorer q Pemberian Hadiah atau Cendera Mata q Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan q Pelantikan Walikota di Penjara q Terpidana Korupsi Menjabat Kembali q Whistle Blower atau membocorkan Informasi q Pengunduran Diri Pejabat q Melanggar Hukum q Perbuatan Tercela q Kebocoran Ujian Nasional q Baharuddin Lopa, Penegak Hukum yang Jujur 11/30/2020 27

PENGERTIAN DAN FUNGSI ETIKA PENGERTIAN MORAL (asal kata “MORES”), berarti Tata Cara, Kebiasaan, Adat. MORAL ETIKA, adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan. ETIKA KERJA, adalah nilai-nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja atau suatu profesi. PERILAKU BERMORAL, adalah perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial. PERILAKU ETIS, adalah perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang ditetapkan. FUNGSI ETIKA 11/30/2020 SEBAGAI UKURAN BAIK-BURUK, WAJAR-TIDAK WAJAR, & BENARSALAH LANDASAN BERTINDAK DALAM SEBUAH KEHIDUPAN KOLEKTIF YANG PROFESIONAL UNTUK MENJALANKAN VISI DAN MISI LEMBAGA / INSTITUSI UNTUK MENJAGA CITRA LEMBAGA / INSTITUSI 28

PENGERTIAN ETIKA Weihrich dan Koontz (2005: 46) mendefinisikan etika sebagai “the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation”. Collins Cobuild (1990: 480) mendefinisikan etka sebagai “an idea or moral belief that influences the behaviour, attitudes and philosophy of life of a group of people”. 11/30/2020 29

PENGERTIAN ETIKA Etika sebenarnya dapat difahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut (Catalano, 1991) 11/30/2020 30

ARTI PENTING ETIKA DALAM ORGANISASI PENGERTIAN ETIKA ORGANISASI Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. ALASAN DIPERLUKANNYA E T I K A Etika berkaitan dengan perilaku manusia Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku Adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya Etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia MANFAAT E T I K A DALAM ORGANISASI 11/30/2020 Kebersamaan Orientasi Organisasi Inovatif Empati Respect Keunggulan Kepedulian Kebajikan Keluwesan Kedewasaan Integritas Kearifan 31

SUMBER ETIKA Menurut Azyumardi Azra (2012), etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai etika tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Pancasila. (Azyumardi Azea, 2012) 11/30/2020 32

SUMBER ETIKA 1. Agama 2, Lingkungan masyarakat umum 3. Peraturan-peraturan formal 4. Lingkungan ketetanggaan PERILAKU/ PERBUATAN 5. Lingkungan keluarga 6. Hatinurani individual Diadaptasi dari : Djadja. Saefullah (2009) 11/30/2020 33

SUMBER ETIKA PEJABAT PUBLIK 1. Agama 2. Norma dan nilai masyarakat 3. Idiologi negara 4. Undang-undang Dasar 5. Undang-undang 6. Peraturan Pemerintah 7. Peraturan-peraturan lain (Baik umum maupun Departemental) 8. Peraturan & ketentuan unit kerja/ lembaga setempat 9. Perintah atasan PERILAKU PEJABAT PUBLIK Diadaptasi dari : Djadja. Saefullah (2009) 11/30/2020 34

ETIKA PUBLIK Refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik POLITICAL SOCIETY 11/30/2020 FOKUS ETIKA PUBLIK 1. Pelayanan publik yang 2. Sisi dimensi Reflektberkualitas dan relevanif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual CIVIL SOCIETY 35

NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola perilaku dikenal sebagai kode etik. Kode etik dirumuskan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun, dan demi kepentingan organisasi. Kode etik administrasi publik (ASPA, 1981): Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhrnya bertanggung jawab kepada rakyat. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi administrasi negara. Sistem penilaian kecakapan yang sama, kesemptan yang sama, dan asas-asas itikad baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. 11/30/2020 36

Kode etik organisasi pemerintah RI (UU Nomor 8/1974 Pasal 28): PNS adalah warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan. PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. PNS penjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negara Sipil serta mentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab. PNS memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing. Di samping kode etik, di lingkungan jajaran birokrasi pemerintah ditetapkan berbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut disiplin kerja dan sumpah jabatan, 11/30/2020 37

Dalam organisasi pemerintahan, ada ketentuan yang melarang aparatur untuk melakukan tindakan sebagai berikut (Paul H. Douglas, dalam Wahyudi Kumorotomo, 1992, 345 -346) Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tak berhak. Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan binis pokoknya tergantung dari ijin pemerintah (ada konflik kepentingan) 11/30/2020 38

TAYANGAN FILM KASUS ETIKA PUBLIK DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK 11/30/2020 39

ASAS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASN q q q KEPASTIAN HUKUM PROFESIONALISME KETERPADUAN DELEGASI NETRALITAS AKUNTABILITAS EFEKTIF DAN EFISIEN KETERBUKAAN NON-DISKRIMINASI PERSATUAN DAN KESATUAN KEADILAN DAN KESETARAAN KESEJAHTERAAN (PASAL 2 UNDANG-UNDANG ASN) 11/30/2020 40

PRINSIP ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: q NILAI DASAR q KODE ETIK q KOMITMEN, INTEGRITAS MORAL, DAN TANGGUNG JAWAB PADA PELAYANAN PUBLIK q KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS q KUALIFIKASI AKADEMIK q JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS q PROFESIONALITAS JABATAN (SUMBER: PASAL 3 UU ASN) 11/30/2020 41

NILAI DASAR ASN (1) MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI DALAM IDEOLOGI NEGARA PANCASILA SETIA DAN MEMPERTAHANKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 MENJALANKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DAN TIDAK BERPIHAK MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN PRINSIP KEAHLIAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG NON DISKRIMINATIF MEMELIHARA DAN MENJUNJUNG TINGGI STANDAR ETIKA YANG LUHUR MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN DAN KINERJA KPD PUBLIK MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH (PASAL 4 UU ASN) q q q q 11/30/2020 42

NILAI DASAR ASN (2) q MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA PUBLIK SECARA JUJUR, TANGGAP, CEPAT, TEPAT, AKURAT, BERDAYA GUNA, BERHASIL GUNA DAN SANTUN q MENGUTAMAKAN KEPEMIMPINAN BERKUALITAS TINGGI q MENGHARGAI KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN KERJASAMA q MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN HASIL DAN MENDORONG KINERJA PEGAWAI q MENDORONG KESETARAAN DALAM PEKERJAAN q MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS SEBAGAI PERANGKAT SISTEM KARIR (PASAL 4 UU ASN) 11/30/2020 43

PENGERTIAN KODE ETIK Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Kode etik biasanya merupakan hasil dari kesepakatan atau konsensus dari sebuah kelompok sosial dan pada umumnya dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. 11/30/2020 44

KODE ETIK PROFESI Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku /etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. 11/30/2020 45

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (1) (UNDANG-UNDANG ASN) o Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi o Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin o Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan o Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 11/30/2020 46

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (2) (UNDANG-UNDANG ASN) o Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan o Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara 11/30/2020 47

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (3) o Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien o Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya o Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan 11/30/2020 48

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (4) o Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. o Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN o Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN 11/30/2020 49

TAYANGAN FILM PENDEK KASUS PEGAWAI BARU YANG MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PUBLIK 11/30/2020 Page 50

� DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK: � 1. SITUASI APA YANG TERJADI DALAM LINGKUNGAN KANTOR TERSEBUT DALAM PERSPEKTIF ETIKA PUBLIK ? PRINSIP-PRINSIP ETIKA PUBLIK DAN KODE ETIK ASN APA SAJA YANG TELAH DILANGGAR? � 2. APAKAH SIKAP YANG DITAMPILKAN BUDI DAPAT MERUBAH KONDISI LINGKUNGAN TEMPAT KERJA? � 3. BAGAIMANA DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN YANG DIALAMI BUDI, APA YANG HARUS DILAKUKAN BUDI? � 4. APA YANG DAPAT ANDA SARANKAN KEPADA BUDI DALAM SITUASI SEPERTI ITU? 11/30/2020 Page 51

DIMENSI ETIKA PUBLIK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN TUJUAN ETIKA PUBLIK MODALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NETRALITAS 11/30/2020 TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011 Page 52

TUNTUTAN ETIKAPengetahuan ttg hukum PUBLIK DAN KOMPETENSI Manajemen program Manajemen Strategis Manajemen Sumber Daya KOMPETENSI TEKNIS ETIKA PUBLIK KOMPETENSI ETIKA Manajemen Nilai Kemampuan penalaran moral Moralitas peribadi Etika Organisasional 11/30/2020 KOMPETENSI LEADERSHIP Penilaian dan Penetapan Tujuan Ketrampilan Manajemen Gaya Manajemen Kepemimpinan Politik & Nrgosiasi Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011 Page 53

ETIKA PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK �Penekanan nilai dan norma, serta prinsip moral: etika publik membentuk integritas pelayanan publik �Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik �Etika publik mengarahkan analisa Polsosbud dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyaralat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. 11/30/2020 Page 54

MELAWAN KORUPSI MELALUI PEMBANGUNAN INSTITUSI ADIL BERDASAR ETIKA PUBLIK �Korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, kelompok atau partai politik. �Perbaikan sektor publik sebaiknya tidak hanya menekankan Good Governance, tetapi juga pembangunan kembali institusi politik dan ekonomi dengan menciptakan budaya etika dalam organisasi. �Korupsi yang mengakar membuat tugas etika publik untuk membangun integritas pejabat publik semakin sulit, untuk itu membangun integritas tidak cukup hanya mengandalkan kualitas moral tetapi harus dimulai dengan membangun budaya etika organisasi. 11/30/2020 55

KOMPETENSI ETIKA �Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat yang tidak beruntung �Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai (kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) dipraktikan dalam wujud keprihatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. 11/30/2020 56

ETIKA PUBLIK DAN MODALITAS �Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi dan lemahnya pengawasan �Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. �Cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja? �Struktur seperti apa yang mampu mengorganisir tindakan agar sesuai dengan etika? �Infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar etika publik berfungsi? 11/30/2020 57

� UNSUR-UNSUR MODALITAS ETIKA YANG MENOPANG AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI: �Kerangka penafsiran baru yang dibentuk berkat budaya etika dalam organisasi, pelatihan etika, komisi etika, evaluasi kerja yang fokus pada audit etika � Norma yang dirumuskan dalam hukum, aturan atau kebiasaan, bisa berupa sanksi yang tegas, hukum antikorupsi kode etik yang disusun dengan keikutsertaan representasi, mekanisme pelaporan, hotlines, ombudsman �Pengawasan dalam bentuk auidit internal, audit independen, mekanisme whistle-blowing, jabatan, media, dan kontrol civil society. 11/30/2020 rotasi 58

� AKUNTABILITAS: � Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. �Tiga aspek dalam akuntabilitas: �Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah �Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggungjawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi �Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. 11/30/2020 59

� � TRANSPARANSI: � Transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan. � Keterlibatan civil society di dalam proses pengambilan kebijakan publik semakin besar dengan kemajuan teknologi karena modernisasi pelayanan publik mengembangkan e-Governance, sekaligus merupakan cara dalam melawan korupsi dan mendorong terciptanya pejabat publik yang beretika dan berintegritas. 11/30/2020 60

PRINSIP TRANSPARANSI: �Transparansi mengandung arti bahwa peraturan, prosedur, pelaksanaan harus jelas dan lengkap dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan; �Para Pejabat Publik baik pemerintah maupun pihak yang terlelibat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi; �Para pejabat yang berperan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam masalah pengadaan Barang dan jasa pemerintah; �Agar dana publik dan uang Negara dapat dipertanggung jawabkan dengan benar. 11/30/2020 61

ETIKA PUBLIK DAN INTEGRITAS PUBLIK § INTEGRITAS PUBLIK DALAM ARTI SEMPIT TIDAK MELAKUKAN KORUPSI ATAU KECURANGAN; § SECARA LUAS, TINDAKAN SESUAI NILAI, TUJUAN DAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMECAHKAN DILEMA MORAL YANG TERCERMIN DALAM KESEDERHANAAN HIDUP; § ATAU KUALITAS DARI PEJABAT PUBLIK YANG SESUAI NILAI, STANDAR, ATURAN MORAL YANG DITERIMA MASYARAKAT; § ETIKA PUBLIK, NIAT BAIK YANG DIDUKUNG OLEH INSTITUSI SOSIAL SEPERTI HUKUM, ATURAN, KEBIASAAN, DAN SISTEM PENGAWASAN; 11/30/2020 62

TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN ETIKA PUBLIK q KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN q PEJABAT PUBLIK DAN DILEMA ETIKA q INTEGRASI NILAI - NILAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIKA DALAM q LOGIKA PASAR YANG BER-PENGARUH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK 11/30/2020 Page 63

Evaluasi � 1. temukan 5 (lima) etika publik yang dapat diaktualisasikan pada Instansi Saudara. . . � 2. kreasikan 5 (lima) etika publik yang disepakati oleh anggota kelompok dan dapat diaktualisasikan pada setiap instansi(reliable to implement) � 3. kreasikan 5 (lima) Standard Operating Procedur (SOP) baru untuk menyelesaikan tugas keseharian pada instansi Saudara, berdasarkan 5 (lima) etika baru pada point nomor 2 diatas � 11/30/2020 64

Nilai-Nilai Etika Yg Ingin Dikembangkan �Nasionalisme �Jujur �Profesional dan tidak berpihak �Menghindari konflik kepentingan �Menjung tinggi etika �Cermat dan disiplin �Memberi informasi yang benar

PENGGUNAAN KEKUASAAN: LEGITIMASI KEBIJAKAN Seorang Presiden memiliki kekuasaan yang luas untuk memimpin sebuah negara dan sepanjang masa pemerintahannya dia bisa menentukan alokasi sumberdaya negara untuk berbagai kegiatan dalam pemerintahan. Kebijakan yang diambil oleh seorang Presiden tentu akan sangat berpengaruh karena kekuasaannya yang dipegangnya. Sebaliknya, seorang pegawai rendahan yang berhadapan secara langsung dengan warga masyarakat juga memiliki kekuasaan dalam lingkupnya sendiri. 11/30/2020 66

Setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Etika publik juga mengharuskan agar setiap kekuasaan dipergunakan dengan tanggungjawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing. 11/30/2020 67

Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Ada tiga alasan mengapa legitimasi etis ini demikian penting. Pertama, karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia, maka keabsahan penggunaan kekuasaan akan pasti terjamin jika sudah memenuhi kaidah etis. Kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Karena norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat, maka legitimasi etis akan menjadi landasan yang sangat kokoh bagi dipergunakannya sebuah kekuasaan. Ketiga, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. 11/30/2020 68

KONFLIK KEPENTINGAN Disamping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang seringkali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan (confilct of interests) dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. 11/30/2020 69

BEBERAPA TINDAKAN YANG MASUK DALAM KATEGORI KONFLIK KEPENTINGAN: q Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. q Menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. q Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah. q Membocorkan infrormasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. q Terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. (Paul Douglas, 1993: 61) 11/30/2020 70

SUMBER-SUMBER KODE ETIK YANG TELAH BERKEMBANG DALAM SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK SEJAK KEMERDEKAAN. PP Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang; PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Dirumuskan pada masa pemerintahan di bawah rejim Orde Baru, PP No. 21/1975 meletakkan dasar bagi sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dijadikan sebagai rumusan kode etik secara luas di Indonesia Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam peraturan ini diuraikan secara lebih jelas hal-hal yang diharuskan serta dilarang dilakukan bagi pegawai atau pejabat pemerintah. PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 11/30/2020 71

PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Pada masa pemerintahan hasil reformasi, penyempurnaan dari PP No. 30 tahun 1980 menghasilkan peraturan baru yang tertuang dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS 11/30/2020 72

UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena sifat peraturannya yang memiliki jenjang legalitas lebih tinggi, yaitu dalam bentuk Undang-undang, peraturan mengenai kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam UU No. 5/2014 adalah yang paling kuat saat ini. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, hanya peraturan yang berbentuk Undang-undang yang memiliki sanksi tegas berupa penegakan hukum. Di dalam UU No. 5/2014 memang telah ditegaskan berbagai ketentuan disiplin pegawai negeri, sistem sanksi yang bisa dibebankan apabila seorang PNS melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, dan terlibat dalam konflik kepentingan. 11/30/2020 73

IMPLIKASI KODE ETIK DALAM PELAYANAN PUBLIK Kode Etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tentu saja Kode Etik sekadar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. 11/30/2020 74

KASUS-KASUS ETIKA PUBLIK

KASUS Penggunaan Sumber Daya Publik �MENDAGRI MELARANG PENGGUNAAN MOBIL DINAS UNTUK MUDIK � 25 pemerintah daerah mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik �LBH Keadilan melakukan somasi terhadap 25 pemerintah daerah yang mengizinkan penggunaan mobil dinas

Tidak Jujur (Absen Sidik Jari) • Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov NTB menandatangani daftar hadir hingga satu bulan penuh ke depan. Padahal jelas-jelas PNS tersebut tidak masuk kantor alias bolos. • Ada juga pegawai yang terlalu kreatif sepeti cara titip absen sama teman atau absen bergilir dan saling absenkan. • Untuk itu, penerapan sistem absensi dengan menggunakan sidik jari merupakan upaya menumbuhkan kesadaran disiplin dikalangan PNS, khususnya mematuhi ketentuan jam masuk dan pulang kantor.

Nepotisme Rekrutmen Honorer • Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan masih banyak melihat pengangkatan pegawai honorer diwarnai oleh nepotisme. • Ini menjadi salah satu faktor yang membuat sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan birokrasi Indonesia masih bermasalah. • Selama ini pemda mengusulkan formasi perekrutan PNS dari honorer, bukan semata kebutuhan. Misalnya guru honorer itu orang dekat yang dimasukkan. • Jadinya sekarang kita kekurangan orang yang kita butuhkan dan kelebihan orang yang tidak dibutuhkan.

Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan �Sebagai kepala Dinas Kesehatan di salah satu kabupaten yang cukup jauh letaknya dari ibukota provinsi, dr. X MPH, selalu merasa kesulitan memenuhi kebutuhan pengadaan obat-obatan untuk seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di kabupaten tersebut. �Oleh karena itu, dr. X MPH memutuskan untuk membuka apotik atas nama istrinya dan anaknya yang kuliah di fakultas kedokteran. �Selanjutnya, pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan seluruh Puskesmas di kabupaten itu harus dibeli dari apotik milik istri dan anak dr. X MPH.

Pemberian Hadiah/Cindera Mata • Seorang auditor melaksanakan pemeriksaan di salah satu instansi pemerintah daerah. • Karena auditor tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik, auditor tersebut memperoleh temuan yang cukup signifikan nilainya. • Selama proses pemeriksaan auditor tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sesuai dengan kode etik auditor. • Setelah selesai melakukan audit dan temu akhir, pimpinan instansi pemerintah daerah yang diperiksa tersebut dengan sukarela dan tulus hati memberikan hadiah kepada auditor berupa selembar kain sutra yang harganya kira-kira Rp. 450. 000.

Terpidana Korupsi Dipromosi �Sembilan mantan terpidana korupsi kembali menjadi pejabat di pemerintahan daerah. �Mendagri mengatakan menginventarisasi para pejabat daerah yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi namun kini bebas dan kembali aktif sebagai PNS, bahkan menempati jabatan fungsional dan structural. �Pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Bintan yang dihukum 2, 5 tahun. �Azirwan kemudian mengundurkan diri karena mendapat banyak sorotan media. Gamawan mengatakan sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar dari pengangkatan Azirwan karena yang mendapat hukuman di bawah empat tahun, masih bisa aktif sebagai PNS.

Pengunduran Diri Pejabat � PM Korsel, Chung Hong-won, Minggu (27/4/2014), mengundurkan diri dari jabatannya terkait tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol yang mengakibatkan ratusan orang penumpangnya tewas. "Saya meminta maaf karena tak mampu mencegah terjadinya kecelakaan ini dan tak mampu bertanggung jawab dengan layak sesudah tragedi ini terjadi, " kata Hong-won. � "Saya yakin, sebagai perdana menteri, saya harus menanggung tanggung jawab ini dan mengundurkan diri, " tambah dia. "Sejak awal saya sudah berniat mengundurkan diri namun menangani situasi ini menjadi prioritas utama dan saya harus membantu sebelum mengundurkan diri, " ujar dia. "Namun, kini saya memutuskan untuk mundur agar diri saya tidak menjadi beban lagi untuk pemerintah, " Hong-won menegaskan. � Kapal feri Sewol yang berbobot 6. 825 ton tenggelam pada 16 April lalu dalam perjalanan dari pulau wisata Jeju menuju kota Incheon, di sebelah barat Seoul. Sejauh ini, sebanyak 180 orang -sebagian besar pelajar yang melakukan kunjungan lapangan- dipastikan tewas dan 110 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Perbuatan Tercela: PNS Narkoba �Satuan narkoba Polres Palopo, menangkap satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Luwu Utara, sebagai bandar narkoba di Palopo. �Kasat narkoba Palopo, AKP. Ade Chris Manapa, mengatakan tersangka GP (30) adalah PNS di satuan Pamong Praja Luwu Utara dan ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 23. 00 WITA di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur kota Palopo. �Ade menambahkan bahwa GP ditangkap saat ia akan melakukan transaksi di Palopo. �Beberapa barang bukti yang berhasil disita seperti satu paket sabu-sabu, dua lembar saset kosong dan satu buah timbangan.

Sumber Rujukan Kode Etik �UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN �PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS �PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil �PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil �PP Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang

TERIMA KASIH