BIMTEK SERVICE PROVIDER KABUPATEN TAHUN 2012 PENGETAHUAN PKH

BIMTEK SERVICE PROVIDER KABUPATEN TAHUN 2012 “PENGETAHUAN PKH” UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN PUSAT DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI

Anak Saya Tidak Boleh Miskin

DATA ALOKASI PKH KAB. SRAGEN TAHAP I RTSM NOMINAL 2. 357. 950. 000 7. 547 TAHAP II RTSM NOMINAL 7. 521 2. 360. 250. 000 TAHAP III RTSM NOMINAL 2. 269. 400. 000 7. 292 TAHAP IV RTSM NOMINAL 7. 259 2. 264. 050. 000 TOTAL ALOKASI = Rp. 9. 251. 650. 000, ALOKASI DANA APBD = Rp. 20. 000, -

• JUMLAH KEPESERTAAN KOMPONEN PKH • Bumil : 153 • Balita : 3622 • SD : 5989 • SMP : 2603 Jumlah bantuan : Rp. 2. 213. 850. 000, Jumlah RTSM : 7149 (Data per tanggal 2 Juni 2012)

OUT LINE MATERI-1 PENGETAHUAN PKH 1. Dasar Pelaksanaan PKH 2. Latar Belakang 3. Dasar Pertimbangan Kabijakan BTB 4. Pengertian PKH 5. Tujuan Umum PKH 6. Manfaat PKH 7. Persyaratan PKH 8. Hak Peserta PKH 9. Kewajiban 10. Sanksi Bagi Peserta PKH

OUT LINE MATERI-2 KELEMBAGAAN PKH PENDAMPINGAN PKH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengertian Pendamping Jumlah Pendamping di tiap Kecamatan Posisi Pendamping PKH Tugas Pendamping PKH Lokasi Kegiatan Pendamping PKH Pemberian Pelayanan Mintra Kerja Service Provider Mitra Kerja Dalam Pengelolaan Program Mitra Kerja Pendukung Lainnya

OUT LINE MATERI-3 MEKANISME PKH I. Keikutsertaan Daerah Dalam PKH II. Pemilihan Peserta III. Rekruitmen Pendamping IV. Pertemuan Awal V. Pembayaran VI. Verifikasi Komitmen VII. Pemutahiran Data VIII. Pengaduan

1. Dasar Pelaksanaan PKH - 1 Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulanan kemiskinan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02 A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.

Dasar Pelaksanaan PKH - 2 Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

1. Pengertian PKH Pemberian bantuan tunai ”BERSYARAT” kepada RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) MENINGKATKAN KUALITAS SDM Bidang KESEHATAN dan PENDIDIKAN. ANAK 10

2. TUJUAN UMUM PKH • Mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan • Meningkatkan kualitas SDM • Merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan 3. TUJUAN KHUSUS PKH Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk SD. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Menigkatkan taraf pendidikan anak Much. Aswad, SE, MM

4. TUJUAN OPERASIONAL PKH Kesehatan - Meningkatkan akses RTSM (ibu hamil, nifas & anak) thd yankes - Meningkatkan status kesehatan (e. g IMR, MMR, AKB) Pendidikan - Meningkatkan akses anak 2 RTSM thd pendidikan dasar (SD & SLTP) - Meningkatkan status pendidikan dasar (e. g APS) Kualitas SDM meningkat; utk jangka panjang akan memutus rantai kemiskinan RTSM

5. MANFAAT PKH 1. Memberikan tambahan pendapatan income effect 2. Memutus tali rantai kemiskinan melalui: price effect insurance effect 3. Merubah perilaku 4. Mengurangi pekerja anak 5. Meningkatkan pelayanan publik 6. Percepatan pencapaian MDGs

6. PERSYARATAN PKH RTSM terpilih berdasarkan data BPS yang memiliki : - Anak balita - Anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD - Anak usia pendidikan SD s/d SLTP - Anak usia 15 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar - Ibu hamil / nifas Menandatangani persetujuan Much. Aswad, SE, MM

7. HAK PESERTA PKH Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan Mendapat pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes) Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, baik formal, informal maupun non formal Much. Aswad, SE, MM

SKENARIO BANTUAN Skenario Bantuan per RTM per tahun (Rp) Bantuan tetap Bantuan Kesehatan : Anak Usia Balita dan atau Ibu Hamil/Menyusui Bantuan Pendidikan : Anak Usia SD/MI Anak Usia SMP/MTs 200. 000 800. 000 400. 000 800. 000 Rata-rata bantuan per RTSM 1. 390. 000 Bantuan minimum per RTSM 600. 000 Bantuan maksimum per RTSM Catatan: -Besar bantuan adalah 16% rata 2 pendapatan RTSM per tahun -Batas minimum dan maksimum adalah antara 15 -25% pendapatan rata 2 RTSM per tahun -Bantuan Kesehatan bersifat Lumpsum Price -Bantuan Pendidikan bersifat Unit Price terbatas 2. 200. 000

8. PENERIMA BANTUAN Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak perempuan Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya Much. Aswad, SE, MM

9. KEWAJIBAN Anak usia 0 – 6 tahun dan ibu hamil / nifas wajib mengikuti persyaratan seluruh protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Anak usia 6 – 15 tahun wajib didaftarkan disekolahkan ke SD / MI atau SLTP / MTS dan hadir di kelas minimal 85 % dalam sebulan. Anak usia 15 – 18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil sekolah kesetaraan. Much. Aswad, SE, MM

10. SANKSI BAGI PESERTA PKH 1. Pemotongan Tidak memenuhi komitmen dalam satu tahap pembayaran. Dalam satu bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50. 000 Dalam dua bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100. 000 Dalam tiga bulan bantuan akan bekurang sebesar Rp 150. 000 Apabila tiga bulan berturut-turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran Keterangan : Ketentuan sanksi berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima PKH Much. Aswad, SE, MM

SANKSI BAGI RTSM 2. Penangguhan sementara tidak penuhi persyaratan yg ditentukan untuk 1 x siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut) tidak mengambil pembayaran untuk 1 x siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut). Apabila RTSM ingin menjadi peserta kembali harus daftar kembali untuk melanjutkan keikut sertaannya. Much. Aswad, SE, MM

SANKSI BAGI RTSM 3. Pembatalan RTSM terbukti tidak layak sebagai peserta PKH yang dibuktikan dengan pengecekan berkala. Dalam 2 x siklus pembayaran berturut-turut (6 bulan) RTSM tidak memenuhi komitmen. Tidak mengambil pembayaran selama 1 tahun (4 kali pembayaran). RTSM ybs tidak dapat menjadi penerima lagi di kemudian hari.

KELEMBAGAAN PKH

STRUKTUR ORGANISASI PKH TIM PENGENDALI PKH/TKPK DEPSOS UPPKH PUSAT TIM PENGARAH PUSAT PT POS INDONESIA TIM TEKNIS Tim Teknis. PUSAT Pusat TIM KOORDINASI TEKNIS PROVINSI Provinsi DINAS SOSIAL Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota/TKPKD Kabupaten UPPKH KABUPATEN/KOTA KANTOR POS KABUPATEN / KOTA Pendamping PKH KANTOR /PETUGAS POS Kecamatan

PENDAMPINGAN PKH

1. PENGERTIAN PENDAMPING Terpilih melalui proses rekruitmen Ditetapkan oleh Direktur Jnderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terikat dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pelaksana PKH di tingkat kecamatan Pejuang bagi penerima bantuan PKH Mata dan telinga program PKH 2. JUMLAH PEMDAMPING DI TIAP KECAMATAN Sesuai jumlah peserta PKH Ratio 1 pendamping : 150 – 375 RTSM Setiap kecamatan terdapat beberapa pendamping sesuai ratio Much. Aswad, SE, MM

3. POSISI PENDAMPING PKH Cara Pendampingan PESERTA PKH TUJUAN PERAN PENDAMPING PKH FUNGSI PENDAMPING PKH Much. Aswad, SE, MM

4. Tugas Pendamping 4. 1 Tugas Persiapan • Menyelenggarakan Pertemuan Awal • Memfasilitasi proses penetapan jadwal kunjungan ke PPK • Mendampingi peserta PKH dalam kunjungan awal ke PPK • Memfasilitasi proses pendaftaran sekolah bagi anak peserta PKH yang belum terdafat di satuan pendidikan Much. Aswad, SE, MM

4. 2 Tugas Rutin • Pemutakhiran data • Menerima pengaduan dan menindaklanjuti • Melakukan koordinasi • Melakukan kunjungan insidentil • Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok • Melakukan pertemuan bulanan dengan service provider Much. Aswad, SE, MM

4. 2 Tugas Rutin (lanjutan) • Melakukan pertemuan triwulan dan semester • Mengadakan pertemuan setiap 6 bulan • Menginformasikan jadwal pembayaran bantuan • Mendampingi proses pembayaran • Pencapaian target verifikasi komitmen • Kunjungan ke tempat tinggal RTSM • Kunjungan ke fasilitas pendidikan dan kesehatan • Meningkatkan kapasitas diri Much. Aswad, SE, MM

5. LOKASI KEGIATAN PENDAMPING Sebagian besar waktu ada di lapangan Setiap bulan sekali mengadakan pertemuan di UPPKH Kabupaten Tempat kerja pendamping di Kantor Kecamatan. 6. PEMBERIAN PELAYANAN Seluruh peserta PKH Ketua kelompok PKH Masyarakat Much. Aswad, SE, MM

7. MITRA KERJA SERVICE PROVIDER Perangkat Kesehatan Perangkat Pendidikan 8. MITRA KERJA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM Tim Koordinasi Daerah UPPKH Kabupaten 9. MITRA KERJA PENDUKUNG LAINNYA Masyarakat yang memberikan masukan dan saran adalah mitra terbaik yang harus dijadikan sebagai katalisator bagi setiap gerakan nyata PKH

Mekanisme PKH

VERIFIKASI & PEMUTAKHI RAN DATA KOORDINASI PEMBAYARAN Monitoring dan Evaluasi PERT AWAL & VALIDASI Penetapan Daerah & Peserta PKH REKRUITMEN SDM

I. KEIKUTSERTAAN DAERAH DALAM PKH 1. Pemilihan Provinsi Kesediaan Pemerintah Provinsi utk melaksanakan PKH Pemilihan Kab/Kota dan Kecamatan. 2. Dasar pemilihan adalah a. Tingginya angka kemiskinan b. Tingginya angka gizi buruk c. Tingginya A K I dan A K B d. Tingginya angka transisi dari SD / MI ke SMP/MTs e. Ketersediaan supply side pendidikan & Kesehatan 3. Adanya komitmen Kepala daerah (Bupati) untuk melaksanakan PKH (dilengkapi surat Pernyataan).

II. PEMILIHAN PESERTA Penyampaian data survey BPS ke TNP 2 K. Dari TNP 2 K ke UPPKH Pusat menetapkan calon peserta PKH berdasarkan kuota RTSM per Kecamatan sesuai data PPLS Penyerahan data RTSM dari UPPKH Pusat Ke UPPKH Kab/ Dinas Sosial Kabupaten Dilakukan Validasi Data

III. REKRUITMEN PENDAMPING TUJUAN v Diperolehnya tenaga pendamping PKH yang kompeten dalam memahami program serta memiliki komitmen untuk bekerja sesuai dengan tugas & tanggung jawabnya sebagai pendamping PKH di kecamatan v Terwujudnya pelaksanaan dan kesinambungan PKH sesuai dengan yang direncanakan

• Dikoordinir oleh UPPKH kecamatan • Sosialisasi PKH • Tujuan, Besarnya Bantuan • Hak, Kewajiban dan Sanksi • Validasi • Tata cara mendapatkan layanan kesehatan • Informasi jadwal kunjungan IV. Pertemuan awal • Mekanisme dan prosedur pengaduan • Membentuk kelompok • Memilih Ketua Kelompok • Menjelaskan kewajiban Ketua Kelompok • Menandatangani komitmen

V. PEMBAYARAN Penghitungan pembayaran tahap pertama didasarkan pada data hasil validasi. Pembayaran tahap selanjutnya didasarkan atas pemutakhiran data dan verifikasi VI. VERIFIKASI KOMITMEN Akan disampaikan tersendiri untuk Bidang Pendidikan dan Kesehatan

VII. PEMUTAKHIRAN DATA Pemutakhiran data dilakukan secara rutin jika terjadi perubahan status peserta PKH : Kelahiran, kematian, keguguran Perubahan alamat, Perubahan nama penerima, Pindah sekolah, berhenti sekolah Dan sebagainya.

VIII. PENGADUAN Penyampaian pengaduan secara langsung: dapat dilakukan melalui : a. Ketua Kelompok b. Pendamping PKH c. UPPKH Kab/Kota melalui telp, Fax, E Mail Pengaduan dgn mengisi formulir pengaduan diberikan kependamping, kantor pos dan UPPKH Kecamatan/Kota Pengaduan dikirim ke UPPKH Kab/Kota terdekat atau kantor Pos

Penanganan dan penyelesaian pengaduan diupayakan pada tingkat yang terdekat beberapa tahap penanganan 1. Kelompok ibu penerima 2. Pendamping 3. Penyedia layanan pendidikan & Kesehatan 4. Pimpinan Aparat daerah 5. UPPKH Kab/Kota 6. UPPKH Pusat Melakukan investigasi dalam upaya penanganan dan penyelesaian masalah

TERIMAKASIH