BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI
BIMBINGAN TEKNIS --- TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK --KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan oleh : soekartono http: //ppid. kominfo. go. id ė-mail : tonz 94@yahoo. com twitter : @tonz 946 HP. : 0812 95 665 04 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT © 2017 © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
--- LANDASAN HUKUM --- TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK --PROSEDUR & SUBTANSI --- TUJUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ---
© by soekartono PPID Kemkominfo 2017
--- BADAN PUBLIK -- DANA BADAN PUBLIK INFORMASI PUBLIK ( UU NO. 14 TH. 2008 ) BADAN PUBLIK : 1. BADAN PUBLIK NEGARA : q Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan Lain yang fungsi dan penyelenggaraan Negara, tugas pokoknya berkaitan dengan q Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. ORGANISASI NON-PEMERINTAH : q Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. INFORMASI PUBLIK : q Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
SKEMA ---TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK --BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID SDM INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN BERKALA S. MERTA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK S. SAAT © by soekartono PPID Kemkominfo 2017 RAHASIA 1. Negara 2. Bisnis 3. Pribadi 4. Jabatan LAPORAN
1 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI --- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB --- NO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14) 1. q Penyediaan Informasi, PIMPINAN q Pendokumentasian q Penyimpanan q Pengamanan Informasi 2 Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik; 4. Pengujian Konsekuensi; 5. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; 6. Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; 7. BADAN PUBLIK Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public. ATASAN PPID TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI P P I D PEMBANTU BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DOKUMENTASI DAN ARSIP PELAYANAN INFORMASI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PEJABAT FUNGSIONAL q PPID Utama di lingkungan Pemerintahan Provinsi/Kab/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/ atau Pejabat Fungsional.
SUMBER DAYA MANUSIA 2 NO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14) 1. q Penyediaan Informasi, q Pendokumentasian q Penyimpanan q Pengamanan Informasi 2 P P I D Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik; 4. Pengujian Konsekuensi; 5. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; 6. Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; 7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public. PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER ARSIPARIS PRANATA HUMAS
--- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB --BADAN PUBLIK : 1. Menunjuk dan Menetapkan PPID & Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2. Menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi untuk digunakan di PPID Utama dan PPID Pembantu 3. Menetapkan Standar layanan informasi publik untuk digunakan PPID Utama dan PPID Pembantu : 1. Menerima dan memberikan Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis; 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan badan publik; 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan badan publik; 4. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam sidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA. ATASAN PPID (TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN IP ) 1. 2. 3. 4. 5. PPID UTAMA : Mengkoordinasikan dan melaksanakan Penyediaan Informasi Publik; Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan /pembuatan daftar informasi publik; Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengujian Konsekuensi ; Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; Mengkoordinasikan dan menetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; 6. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi; 7. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; 8. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik; 9. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui website ( ENTRY – EDITOR – PUBLISH ); 10. Mengkoordinasikan dan Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public; 11. Mengkoordinasikan dan membuat Laporan Harian – Bulanan - Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik; 12. Mengkoordinasikan dan Membuat Laporan dan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun, paling lambat tiga (3) bulan setelah tahun berakhir. 1. 2. 3. 4. 5. PPID PEMBANTU : Melaksanakan Penyediaan Informasi Publik; Membuat daftar informasi publik ; Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan ke PPID Utama; Melaksanakan Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya untuk disampaikan ke PPID Utama; Menetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, untuk disampaikan ke PPID Utama; 6. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi ; 7. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; 8. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi yang terbuka melalui website ( ENTRY – EDITOR - PUBLISH );
3 SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI ALUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 1. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 2. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI 3 ALUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK --- PENGELOLAAN INFORMASI--- PPID UTAMA PPID PEMBANTU DATABASE PPID PJ Fungsional PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU PJ Fungsional PJ Fungsional --- PELAYANAN INFORMASI ----- PENDOKUMENTASIAN ---
SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI 3 ALUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PENGELOLAAN IP PENGUMPULAN PROSES OUTPUT DIP INFORMASI PUBLIK IDENTIFIKASI REGISTRASI IP ≥ 26 PENYAJIAN PENGOLAHAN DESKRIPSI DOKUMENTASI DESK LAYANAN DIK TERBUKA NO JUDUL FORMAT INFORMASI q PENATAAN WEBSITE DIKECUALIKAN RINGKASAN ISI PJ. PENERBITAN RETENSI q PENYIMPANAN q PENGAMANAN WAKTU (TH. ) PEMBUATAN KLASIFIKASI TEMU KEMBALI INFORMASI
FORM : DATA ENTRY No. : 4 Judul : Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited Ringkasan Isi : Rencana dan L R A; Neraca; Laporan Arus Kas dan C A L K; Daftar Aset dan Investasi PJ. Penerbitan : Biro Keuangan Waktu Pembuatan : 2017 Format Informasi : Retensi : 5 Tahun Klasifikasi : KU. 02. . √ CETAK © by soekartono PPID Kemkominfo 2017 √ REKAM √ ONLINE
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK 4 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN q Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. q Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5. 000, 00 (lima juta rupiah). INFORMASI PUBLIK INF. YANG WAJIB INF. YANG DIKECUALIKAN DISEDIAKAN & DIUMUMKAN BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT RAHASIA NEGARA RAHASIA BISNIS 26 INFORMASI ATAS DASAR PERMINTAAN RAHASIA PRIBADI RAHASIA JABATAN ?
--- INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN --- INFORMASI. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT 10 1 15 26 KEBERATAN Pasal 35, ayat 1, huruf b – UU NO. 14 TH. 2008 KETENTUAN PIDANA Pasal 52 – UU NO. 14 TH. 2008
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA 1. Informasi tentang kedudukan/domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud & tujuan, tugas & fungsi, kantor unit dibawahnya Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan. 1. Profil 2. 3. 2. Program & kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan 3. Kinerja Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi 4. Ringkasan Laporan Keuangan Sekurang-kurangnya : q q 5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik : q Jml. Permintaan yg diterma q Waktu q Jml. Pemberian dan Penolakan q Alasan Penolakan Laporan : 6. Regulasi : q Peraturan q Keputusan dan/atau kebijakan Yang sedang dlm proses pembuatan dan yang telah disahkan/ditetapkan 7. Hak dan tata cara : q Memperoleh Informasi Publik q Pengajuan Keberatan q Proses penyelesaian sengketa IP berikut pihak 2 yg bertanggungjawab yg dapat dihubungi 8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yg dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yg mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yg bersangkutan 9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
http: //acch. kpk. go. id/aplikasi-lhkpn BP Wajib Menyediakan, Memberikan Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Di Bawah Kewenangannya Kepada Pemohon IP, Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Ketentuan (Ps. 7) © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA 1. Standar pengumuman informasi serta merta q Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 1. Daftar Informasi Publik 2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan 4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 7. Data perbendaharaan atau inventaris 8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik 9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja 10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya 13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan 14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik 15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
DAFTAR INFORMASI PUBLIK --- TAHUN 2017 --- INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA NO JUDUL RINGKASAN ISI INFORMASI PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia) B. Kepegawaian FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA RETENSI ARSIP KLASIFIKASI CETAK REKAM ONLINE 2017 √ √ √ Selama Berlaku KP. 01 Informasi Tentang Kedudukan/Domisili/ Alamat Lengkap, Ruang Lingkup Kegiatan, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Kantor Unit Dibawahnya 1 Profil Badan Publik Struktur Organisasi, Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja, Profil Singkat Pejabat Struktural Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Yang Telah Dikirimkan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Badan Publik. 2 Program dan/atau kegiatan Informasi Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan B. Perencanaan 2017 √ √ √ 5 Tahun PR. 01 3 Kinerja Badan Publik Informasi Tentang Kinerja Badan Publik (LAKIP) B. Perencanaan 2016 √ √ √ 5 Tahun PR. 02 4 Laporan Keuangan Audited Informasi tentang Rencana dan L R A; Neraca; Laporan Arus Kas dan C A L K; Daftar Aset dan Investasi B. Keuangan 2016 √ √ √ 5 Tahun KU. 02 5 Laporan Akses Informasi Publik Informasi tentang Jumlah Permintaan yg diterima; Waktu; Jumlah Pemberian dan Penolakan; Alasan Penolakan PPID 2017 √ √ √ 5 Tahun HM. 02 6 Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan B. Hukum 2017 √ √ √ Selama Berlaku HK. 02. 01 7 Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik PPID 2017 √ √ √ Selama Berlaku HM. 02 8 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Itjen 2017 √ √ √ Selama Berlaku PW. 01 9 Pengadaan Barang dan Jasa Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa B. Umum 2017 √ √ √ 1 Tahun UM. 02. 01 Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat B. Umum 2017 √ √ √ Selama Berlaku UM. 02 10 Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG TERTENTU PPID 19 54 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 17 © by soekartono PPID Kemkominfo 2017 54
METODE PENGUJIAN TERHADAP IP TERTENTU I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. II. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. III. q PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik. q PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik q Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik. © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
INFORMASI YANG APABILA DIBUKA DAN DIBERIKAN a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 : Informasi Yang Dikecualikan d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri : g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. II. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. III. q PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik. q PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik q Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik. © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NO. JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN I UMUM 1 Dokumen keuangan Negara (Lap. Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited) (Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun) pasal 1, ayat 10 UU No. 15 Tahun 2004 ALASAN 1. UU No. 14 Tahun 2008; ps. 17, huruf j : JANGKA WAKTU . . . Tahun q UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps. 10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat : (a). meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b). mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya; q UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; ps. 31 ayat (1) Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. II TUGAS DAN FUNGSI 1 Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan frekuensi untuk keperluan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf C: informasi publik . . . Tahun
INFORMASI YANG APABILA DIBUKA DAN DIBERIKAN a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 : Informasi Yang Dikecualikan d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri : g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Pasal 54 : Setiap Orang/Kelompok orang/Badan Hukum/Badan Publik yang dengan sengaja dan tanpa hak : Dokumen Keuangan Negara (Lap. Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited) UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j : 1. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang …… pasal 10 : ………… 2. UU No. 17 Tahun 2004 Tentang …… pasal 30 & 31 : ………… Bahwa Setiap Orang/Kelompok Orang/Badan Hukum/Badan Publik Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau/ memperoleh dan/ atau memberikan informasi yg dikecualiakn………………. J 1. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah). 2. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf
METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. II. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik. III. q PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik. q PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik q Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
PENGHITAMAN ATAU PEMBURAMAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 1. Daftar Informasi Publik Fsde fsgs hs shsksksks nnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba Imamamaman nan bhhhhhha ababba Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Fsde fsgs hs shsksksks nnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba Xxxc vvnm fffgghh yyy dddd frgyh hujk lkoig mmsmsmsnjr ll Fsde fsgs hs shsksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; No. 1 dan 5 diberikan alasan dan konsekuensi 5
INFORMASI YANG APABILA DIBUKA DAN DIBERIKAN a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat; 17 c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara; d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri : g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 54 : SETIAP ORANG/KELOMPOK ORANG/BADAN HUKUM/BADAN PUBLIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK : 54 1. Mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak rp 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah). 2. Mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara
5 --- PELAYANAN INFORMASI PUBLIK --- © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
--- HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI--- DANA BADAN PUBLIK INFORMASI PUBLIK (UU NO. 14 TH. 2008) HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK q Melihat & Mengetahui 1. Memperoleh informasi q Mendapatkan salinan melalui permohonan dengan mengajukan permintaan disertai alasan q Menghadiri pertemuan yg bersifat terbuka 2. Menyebaluaskan 3. Mengajukan gugatan KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK 1. Menggunakan Sesuai Per – UU 2. Mencantumkan Sumber dari mana memperolehnya baik untuk kepentingan sendiri/ keperluan publikasi PEMOHON INFORMASI PUBLIK
--- HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI--- DANA BADAN PUBLIK INFORMASI PUBLIK (UU NO. 14 TH. 2008) PEMOHON INFORMASI PUBLIK KETENTUAN PIDANA, pasal : HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK 51. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5. 000, 00 (lima juta rupiah). 53. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah). 55. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5. 000, 00 (lima juta rupiah). q Melihat & Mengetahui 1. Memperoleh informasi q Mendapatkan salinan melalui permohonan dengan mengajukan permintaan disertai alasan q Menghadiri pertemuan yg bersifat terbuka 2. Menyebaluaskan 3. Mengajukan gugatan KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK 1. Menggunakan Sesuai Per – UU 2. Mencantumkan Sumber dari mana memperolehnya baik untuk kepentingan sendiri/ keperluan publikasi
KOMPONEN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK --- PELAYANAN INFORMASI PUBLIK --LAYANAN LANGSUNG PENGUMUMAN 1. DESK LAYANAN INFORMASI √ WEBSITE 2. PETUGAS LAYANAN INFORMASI √ √ 3. DAFTAR INFORMASI PUBLIK √ √ 4. MAKLUMAT √ √ 5. S O P √ √ 6. FORMULIR √ √ 7. JAM LAYANAN INFORMASI √ √ 8. MEKANISME √ √ 9. WAKTU PENYELESAIAN √ √ 10. TARIF ATAU BIAYA √ 5
© by soekartono PPID Kemkominfo 2017
JAM PELAYANAN IP © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
--- CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK --- MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; 2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; 3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik; 4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik. © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
NO. REGISTRASI
NO. REGISTRASI
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN 1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. 3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos; © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
TARIF DAN BIAYA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi public secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya. © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
W ≤ 85 JAM
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; 6 LAPORAN TAHUNAN SETIAP TAHUN BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN informasi; dan/atau; d. Alasan penolakan permintaan informasi.
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013 BULA N JUMLAH PERMINTAAN IP JAM MENIT PEMBERIAN PENOLAKA N PROSE S JAN 40 26 54 40 FEB 33 8 2 32 1 MAR 18 105 28 18 APR 40 207 56 39 MEI 37 220 42 38 1 JUNI 21 367 11 12 8 JULI 13 11 10 8 5 AGUS 41 50 29 41 SEPT 15 6 27 15 OKT 26 9 10 22 NOP 22 168 14 23 3 DES 39 104 56 38 1 1. 281 339 1. 286 39 326 18 1 JML : 345 WAKTU JUMLAH ALASAN PENOLAKAN Dikecualikan Belum dikuasai Dikecualikan + tidak dalam penguasaan Tidak dalam penguasaan Dikecualikan
Semoga Bermanfaat Sekian ………. Terima Kasih Materi Paparan Silahkan Download : https: //tonz 94. wordpress. com Pada Kanal Galeri – Mata Kuliah © by soekartono PPID Kemkominfo 2017
- Slides: 45