BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Badan Usaha Milik

  • Slides: 49
Download presentation
BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

APA DASAR HUKUM PENDIRIAN BUMDes ? PERMENDES NO. 4/2014 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN,

APA DASAR HUKUM PENDIRIAN BUMDes ? PERMENDES NO. 4/2014 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAGAIMANA ALUR AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDes? Sosialisasi dan Workshop BUMDesa di Kecamatan Pokja BUM Desa

BAGAIMANA ALUR AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDes? Sosialisasi dan Workshop BUMDesa di Kecamatan Pokja BUM Desa Kajian ttg Potensi Desa Musyawarah Desa u/ Kajian ttg Lembaga Ekonomi Desa (1) Menyepakati Pembentukan BUMDesa (2) Pembentukan dan Pemilihan Anggota Pokja BUMDesa Rapat Pokja BUMDesa • • • Kajian Kelayakan usaha desa. Kajian struktur pengelola. Kajian sistem pengelolaan. Kajian bantuan usaha. Kajian pengembangan usaha. Kajian merger dan penggabungan BUMDesa antardesa. Musyawarah Desa u/ (1) Mengesahkan Raperdes jadi Perdes (2) Memilih Pelaksana Operasional BUM Desa Raperdes BUMDesa

AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDESA Sosialisasi dan Workshop BUMDesa Rembuk Kesiapan Masyarakat Desa dan pembentukan POKJA

AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDESA Sosialisasi dan Workshop BUMDesa Rembuk Kesiapan Masyarakat Desa dan pembentukan POKJA BUMDesa di Desa �Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media informasi mengenai pendirian dan pengembangan BUMDesa kepada Pemerintah Desa yang mengundang unsur tokoh masyarakat, pelaku lembaga ekonomi desa dan perangkat desa dalam suatu kecamatan � Kegiatan ini dilakukan atas inisiatif Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pertemuan sosialisasi dengan mengundang antara lain seperti: pengurus lembaga ekonomi desa, kelompok usaha ekonomi produktif yang berkembang, Organisasi kemasyarakatan (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna) dan tokoh lain yang dianggap penting untuk dapat membantu pengembangan BUMDesa di desa.

AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDESA Kajian Potensi Desa dan Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa Kajian Potensi desa

AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDESA Kajian Potensi Desa dan Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa Kajian Potensi desa ini penting sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 bahwa potensi yang dimaksud adalah potensi ekonomi, potensi kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alammeliputi : 1) Ketersediaan sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; 3) Ketersediaan unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Rapat POKJA BUMDesa � Rapat POKJA BUMDes bertujuan untuk membahas dan merumuskan pola pendirian dan pengembangan BUMDesa dengan menyusun draft Rancangan Peraturan Desa. Dalam penyusunan draft ini dilakukan tahapan ; 1) Pengkajian dasar hukum pendirian BUMDesa; 2) Analisis dan pemaparan hasil identifikasi potensi desa serta LED yang telah dilaksanakan sebelumnya serta menjajaki komitmen dan kesediaan masing-masing LED untuk menjadi motor penggerak atau bergabung dalam pendirian BUMDesa; 4) analisis potensi SDM desa; 5) analisis potensi pembiayaan / modal

AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDESA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BUMDESA � Agenda musyawarah ini dilakukan dengan pemaparan hasil

AKTIVITAS PENDIRIAN BUMDESA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BUMDESA � Agenda musyawarah ini dilakukan dengan pemaparan hasil Kajian Pokja BUMDesa dan juga pemaparan Draft Rancangan Peraturan Desa Tentang BUMDesa yang kemudian dilakukan pengkritisan dan penyepakatan menjadi Perdes BUMDesa ORIENTASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN BUMDESA � Setelah Perdes tentang BUMDesa dibentuk kepala desa melakukan penjaringan dan pengangkatan Pelaksana Operasional BUMDesa. Untuk mengoptimalkan kelembagaan BUMDesa perlu dilaksanakan orientasi dan penataan kelembagaan BUMDesa dan dilaksanakan oleh penasehat, Pelaksana Operasional, pemilik saham. Agenda orientasi dan penataan kelembagaan adalah: (i) Penataan Struktur Organisasi dan Pembagian Tugasnya, (ii) Pembahasan AD-ART dan Legalitas BUMDesa, (iii) Penyiapan Administrasi Organisasi dan Keuangan BUMDesa.

JENIS-JENIS USAHA BUMDes

JENIS-JENIS USAHA BUMDes

Mari kita simak iklan berikut ini. .

Mari kita simak iklan berikut ini. .

STRUKTUR KELEMBAGAAN BUMDes

STRUKTUR KELEMBAGAAN BUMDes

STRATEGI DAN KELAYAKAN USAHA BUMDes

STRATEGI DAN KELAYAKAN USAHA BUMDes

APA ITU KAJIAN KELAYAKAN USAHA ? MENDIRIKAN USAHA BARU Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan

APA ITU KAJIAN KELAYAKAN USAHA ? MENDIRIKAN USAHA BARU Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha (Ibrahim, 2009). Bahan Pertimbangan Dalam Pengambilan Keputusan MENGEMBANGKAN USAHA YANG SUDAH ADA

APA MANFAAT KAJIAN KELAYAKAN USAHA • Terpilihnya jenis usaha yang dapat menghasilkan kemanfaatan paling

APA MANFAAT KAJIAN KELAYAKAN USAHA • Terpilihnya jenis usaha yang dapat menghasilkan kemanfaatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan. • Dapat memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian. • Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha akan memudahkan dalam menyusun perencanaan usaha (business plan). • Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern. • Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha.

APA TUJUAN KAJIAN KELAYAKAN USAHA ? • Memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan

APA TUJUAN KAJIAN KELAYAKAN USAHA ? • Memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan dalam perencanaan usaha ekonomi desa, • Memantapkan gagasan usaha ekonomi, • Memantap Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama untuk menyiapkan orang-orang yang berkualitas sebagai pengelola unit usaha, • Merancang organisasi unit usaha, • Memperhitungkan peluang dan risiko usaha, • Menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan untuk dijalankan.

ASPEK APA YANG PERLU DIKAJI ? . 1. 2. 3. 4. 5. Aspek Pasar

ASPEK APA YANG PERLU DIKAJI ? . 1. 2. 3. 4. 5. Aspek Pasar dan Pemasaran Aspek Teknis dan Teknologi Aspek Manajemen dan SDM Aspek Keuangan Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan 6. Aspek Hukum (Yuridis)

ASPEK PASAR DAN PEMASARAN 1. Ketepatan Produk dengan Kebutuhan Masyarakat 2. Daya Beli Masyarakat

ASPEK PASAR DAN PEMASARAN 1. Ketepatan Produk dengan Kebutuhan Masyarakat 2. Daya Beli Masyarakat 3. Jumlah Konsumen 4. Kecenderungan Permintaan Konsumen 5. Kesesuaian Harga Produk 6. Kemudahan Mendapatkan Produk 7. Kemudahan Mendapatkan Informasi tentang Produk

ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI 1. Perencanaan Produk 2. Kualitas Produk : Kualitas Barang (Daya

ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI 1. Perencanaan Produk 2. Kualitas Produk : Kualitas Barang (Daya guna, Kekhasan, Kehandalan, Ketepatan, Daya tahan, Estetis), Kualitas Jasa (Keandalan, Kesigapan, Jaminan kepastian, Perhatian) 3. Perencanaan jumlah Produksi 4. Persediaan bahan baku 5. Kapasitas Produksi 6. Pemilihan Teknologi 7. Penentuan Lokasi Usaha 8. Perencanaan Tata letak (Layout)

ASPEK MANAJEMEN DAN SDM • • Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengendalian

ASPEK MANAJEMEN DAN SDM • • Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengendalian

ASPEK KEUANGAN 1. 2. 3. 4. Kebutuhan Dana Serta Sumbernya, Aliran Kas, Perkiraan Laba-rugi,

ASPEK KEUANGAN 1. 2. 3. 4. Kebutuhan Dana Serta Sumbernya, Aliran Kas, Perkiraan Laba-rugi, Penilaian Investasi Rencana Usaha.

ASPEK SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP • • • Aspek

ASPEK SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP • • • Aspek Sosial Budaya Setempat Aspek Perbaikan Ekonomi Desa Aspek Politik Aspek Lingkungan Usaha Aspek Lingkungan Hidup

ASPEK HUKUM (YURIDIS) • Bentuk Usaha dan Perijinannya • Kesesuaian Usaha BUM Desa dengan

ASPEK HUKUM (YURIDIS) • Bentuk Usaha dan Perijinannya • Kesesuaian Usaha BUM Desa dengan Perencanaan Pembangunan Desa • Status Kepemilikan Lahan atau Lokasi Usaha

LANGKAH PENYUSUNAN KELAYAAN USAHA ? • Pembentukan Tim Penyusun Kelayakan Usaha (TPKU) oleh Kepala

LANGKAH PENYUSUNAN KELAYAAN USAHA ? • Pembentukan Tim Penyusun Kelayakan Usaha (TPKU) oleh Kepala Desa • Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan/ didayagunakan melalui pengelolaan usaha/bisnis • Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa maupun masyarakat luas (masyarakat luar desa). • Menggagas bersama warga desa untuk menentukan pilihan-pilihan jenis usaha yang memungkinkan untuk dilakukan. • Menggalang kesepakatan warga untuk menentukan unit usaha ekonomi desa yang akan diwadahi BUM Desa.

KERJAS SAMA BUMDes

KERJAS SAMA BUMDes

INDRA KRISHERNAWAN, SE. , M. SM 081234815550 / 08563170246

INDRA KRISHERNAWAN, SE. , M. SM 081234815550 / 08563170246