BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL PERTEMUAN 06 BIDANG USAHA

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL PERTEMUAN - 06

BIDANG USAHA • Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. (Perpres 44/2016 Pasal 1 butir 1) • Bidang Usaha dalam kegiatan Penananman Modal terdiri atas: (Pasal 2 Ayat (1) Perpres 44/2016) 1. Bidang Usaha yang Terbuka; 2. Bidang Usaha yang Tertutup; dan 3. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

• Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal. • Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. • Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanaman modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

• Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. • Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

• Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. • Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

• Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA • • Pada dasarnya semua bidang usaha atau jenis usaha adalah terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik untuk penanaman modal domestic maupun penanaman modal asing. Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal asing maupun dalam negeri. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu.

Tujuan • Tujuan penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, adalah untuk: 1. meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal; 2. menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; 3. memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; 4. memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; 5. memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Prinsip • Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, adalah sebagai berikut : 1. Penyederhanaan 2. Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional 3. Transparansi 4. Kepastian hukum 5. Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal.

• Prinsip Penyederhanaan Adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi. • Prinsip Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.

• Prinsip Transparansi adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu. • Prinsip Kepastian hukum bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden. • Prinsip Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Pertimbangan Penggunaan Kriteria • Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 1. mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan; 2. kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrument kebijakan lain; 3. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;

4. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum; 5. manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Kriteria Bidang Usaha Yang Tertutup • Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K 3 LM) dan kepentingan nasional lainnya. • Kriteria K 3 LM tersebut antara lain : 1. memelihara tatanan hidup masyarakat; 2. melindungi keaneka ragaman hayati;

3. menjaga keseimbangan ekosistem; 4. memelihara kelestarian hutan alam; 5. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun; 6. menghidari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan; 7. menjaga kedaulatan negara, atau 8. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Kriteria Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan • Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, antara lain: 1. perlindungan sumber daya alam; 2. perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); 3. pengawasan produksi dan distribusi; 4. peningkatan kapasitas teknologi; 5. partisipasi modal dalam negeri; dan 6. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BIDANG USAHA YANG TERBUKA BAGI PENANAMAN MODAL • Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. • Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi. • Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.

• Penentuan bidang usaha untuk penanaman modal asing bersifat dinamis, karena setiap waktu dapat berubah yang disesuaikan dengan kondisi bangsa dan negara. • Peraturan yang saat ini berlaku adalah: ‒ Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. ‒ Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BAGI PENANAMAN MODAL • Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan, terdiri dari: 1. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK); dan 2. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu yaitu: a. batasan kepemilikan modal asing; b. lokasi tertentu; c. perizinan khusus; d. modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan atau e. batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) • Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adalah: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU 20/2008. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU 20/2008. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2. 500. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU 20/2008. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10. 000, 00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2. 500. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50. 000, 00 (lima puluh milyar rupiah).

• Sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu • Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu yaitu: a. batasan kepemilikan modal asing; b. lokasi tertentu; c. perizinan khusus; d. modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan atau e. batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

a. Batasan kepemilikan modal asing Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepemilikan modal asing adalah berkaitan dengan memberikan batasan terhadap kepemilikan modal bagi penanam modal asing. Contoh: investor asing yang akan menanamkan modalnya di bidang jasa konstruksi, maka maksimal kepemilikan modal asingnya adalah 67%. Bila penanam modal asing mengambil bagian saham maksimal dalam bidang konstruksi (67%), maka sisanya (33%) merupakan bagian penanam modal dalam negeri.

b. Lokasi tertentu Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lokasi tertentu adalah bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan pada suatu lokasi atau tempat-tempat tertentu. Hal tersebut terkait dengan pembatasan wilayah administrative tertentu untuk penanaman modalnya. Misalnya, investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada jasa bongkar muat barang, maka jasa bongkar muat barang tersebut hanya dapat dilakukan pada 4 (empat) pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Pwlabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Kupang, dan Pelabuhan Sarong.

c. Perizinan khusus Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perizinan khusus dapat berupa rekomendasi dari lembaga/instansi tertentu, baik pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki kewenangan pemberian izin terhadap suatu bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya, investor yang ingin melakukan penanaman modal di bidang perbankan, baik konvensional maupun syariah harus mendapatkan perizinan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

d. Modal dalam negeri 100% (seratus persen) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan modal dalam negeri 100% adalah bidang usaha yang hanya terbuka untuk investor domestic dan tertutup untuk investor asing. Contohnya, bidang usaha penerbitan surat kabar, majalah, buletin (pers) terbuka dengan persyaratan modal dalam negeri 100%.

d. Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah bidang usaha yang terbuka untuk negara-negara ASEAN dengan batasan kepemilikan modal tertentu. Ini adalah satu bentuk istimewa terhadap negara ASEAN yang diperoleh karena telah ditandatanganinya perjanjian regional ASEAN. Misalnya, bidang usaha sarana pembuatan promosi film, iklan, poster, photo, banner, pamphlet, baliho, terbuka dengan persyaratan kepemilikan modal dalam negeri 100% atau maksimal 51% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN.

Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal • • • Bidang usaha yang tertutup merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap penanaman modal. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaanm lingungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata; b. Mesiu; c. alat peledak; dan d. peralatan perang.

TERIMA KASIH