Berkelas PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS VIII SEMESTER 2 DUA

Berkelas

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS : VIII SEMESTER : 2 (DUA) Standar Kompetensi Memahami Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan

HAKIKAT DEMOKRASI

DEMOKRASI Bahasa Yunani DEMOS (rakyat) CRATEIN; CRATOS; CRATIA (kekuasaan) Sebagai suatu sistem bermasyarakat & bernegara serta pemerintahan Memberkan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik Dalam penyelenggaraan negara maupan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat mengandung tiga hal, yaitu. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

PEMERINTAHAN DARI RAKYAT (government of the people) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah & diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah & tidak diakui (unlegitimate government) oleh rakyat. Pemerintahan yang sah & diakui oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat dukungan dan pengakuan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan yang sedang berkuasa sangat penting, karena dengan legitimasi tsb. pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

PEMERINTAHAN OLEH RAKYAT (government by the people) Mengandung pengertian dua pengertian. Pertama, bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas Nama rakyat, bukan atas dorongan/keinginan pribadi. Kedua, bahwa dalam menjalankan kekuasannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya, baik pengawasan secara langsung atau tidak langsung (melalui lembaga perwakilan). Pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (social control). Dengan adanya pengawasan rakyat, akan menghilangkan ambisi kesewenang-wenangan dari para penyelenggara negara.

PEMERINTAHAN UNTUK RAKYAT (government for the people) Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, pemerintah harus mendengarkan & mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan dan program-programnya. Caranya adalah pemerintah harus membuka saluran & ruang kebebasan publik yang seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya.

UNSUR PENEGAK DEMOKRASI 1. NEGARA HUKUM (RULE OF LAW; RECHTS STAAT Ciri-ciri: 1. Adanya 2. Adanya 3. Adanya 4. Adanya 5. Adanya 6. Adanya perlindungan konstitusional. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. pemilu yang bebas. kebebasan menyatakan pendapat. kebebasan berorganisasi dan beroposisi. pendidikan kewarganegaraan. 2. MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY) 3. INFRASTRUKTUR POLITIK terdiri atas: Partai politik, kelompok gerakan (movement group), kelompok penekan (pressure group), kelompokkepentingan (interest group) 4. PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. q. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. q. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. q. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. q. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. q. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. q. Menjamin tegaknya keadilan.

DEMOKRASI DI INDONESIA Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi Liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959 -1966 diterapkan Demokrasi Terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan Demokrasi Pancasila. Model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat. Berbagai macam demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu pada umumnya belum sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena tidak tersedianya ruang yang cukup untuk mengekspresikan kebebasan warga negara. Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik dan lain-lain semakin terbuka luas. Era reformasi sekaligus merupakan era demokratisasi. Dalam suasana reformasi, tidak jarang penggunaan kebebasan tersebut sering berbenturan dengan kepentingan umum.

REFLEKSI DIRI Setelah mengikuti pembelajaran ini, cobalah kalian adakan refleksi diri sebagai berikut. 1. Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan pada bagian awal uraian bab ini? 2. Adakah hal-hal yang belum kalian pahami? 3. Adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti pembelajaran ini? Jika ada, tanyakan dan sampaikan hal itu kepada guru kalian. SELAMAT BELAJAR