BentukBentuk Perusahaan Perusahaan Setiap bentuk usaha yang menjalankan

Bentuk-Bentuk Perusahaan

Perusahaan Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah NKRI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau Laba n Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dlm bidang perekonomian yg dilakukan o/ setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba n

Perusahaan Persekutuan Badan Hukum : -PT -Koperasi Perseorangan Bukan Badan Hukum (Persekutuan Perdata): -Firma -CV

Perusahaan Perseorangan Adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mendapatkan laba n Tidak ada aturan secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun hanya memerlukan izin permohonan usaha dari dinas perdagangan setempat n Tidak perlu dibuatkan akta pendirian dan merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana n

n Bentuk perusahaan perseorangan adalah Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang n P. D bukan mrpkan bentuk badan hukum dan tidak termasuk dalam persekutuan atau perkumpulan, tetapi masuk dalam lingkup h. dagang n Dibentuk atas dasar kehendak seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha di bidang perusahaan

Persekutuan Perdata ( Burgelijke Maatschap ) n Istilah “Maatschap” diterjemahkan dgn berbagai macam istilah. Ada yg menggunakan “perserikatan” dan “perseroan” n “Perseroan” lebih menggambarkan ttg adanya janji bersama di mana mereka mengikatkan dirinya dgn kerja sama di antara sesamanya dengan memasukkan sesuatu

n Maatschap adalah suatu perjanjian dengn mana 2 orang atau lbh mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dlm persekutuan dgn maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (pasal 1618) n Persekutuan ini diatur dalam pasal 16181652 BW

n Perjanjian kerjasama tsb mrpkan suatu perbuatan hukum timbal balik (wederkerig overenkomst) karena harus ada pihak 2 orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam perseroan ybs n Tujuan Maatschap : Segala Perseroan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan dibuat untuk kemanfaatan bersama (pasal 1619)

Bentuk Persekutuan Perdata Dapat terjadi antara pribadi-pribadi yg melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi). Misalnya pengacara, dokter, akuntan, dsb n Persekutuan bertindak keluar kpd pihak ketiga secara terang-terangan dan terus menerus untuk mencari laba. Misalnya pedagang A dan B membentuk persekutuan dibidang bengkel dgn nama bengkel “Inovasi Tiada Henti” n Perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Misalnya kerjasama membeli barang secara bersama 2, dan kemudian dijual u/ mendapatkan laba. n

PEMASUKKAN n Masing-masing pihak dalam persekutuan wajib memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan n Pasal 1619 ayat 2 KUHPdt ditentukan wujud pemasukkan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1618 KUHPdt

PEMASUKAN UANG n Apbl saat pemasukan uang saat telah dite tapkan dlm perjanjian tidak ditepati oleh sekutu ybs, maka sekutu tsb harus mem bayar bunga selama belum disetor n Keharusan membayar bunga tsb timbul, tanpa yg bersangkutan diberi tahu (pasal 1626 kuhpdt) n Mengenai besarnya bunga adalah sebesar 6% setahun

PEMASUKAN TENAGA n Harus disesuaikan dengan kebutuhan per sekutuan, sehingga tenaga tersebut benar dapat dimanfaatkan. n Pemasukan yang berupa tenaga tidak sepe nuhnya, melainkan untuk pekerjaan tertentu (pasal 1627 kuhpdt).

PEMASUKAN BARANG n Cara-cara penyerahan barang-barang hrs disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk penyerahaan benda yang bersangkutan. n Benda bergerak -> dari tangan ke tangan n Benda tidak bergerak -> balik nama

KEPENGURUSAN n n 1. 2. n PENGURUS DALAM PERSEKKUTUAN PERDATA DI ATUR DLM PASAL 1636 S/D PASAL 1639 KUHPdt. PERBUATAN PENGURUSAN ; TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN/KATA SE – PAKAT DARI SEKUTU-SEKUTU LAIN HARUS DILAKUKAN DENGAN JUJUR DEMI KEPENTINGAN PERSEKUTUAN. BADINGKAN DGN PERBUATAN PENGUASAAN : MEMERLUKAN PERSETUJUAN/KATA SEPAKAT DARI SEKUTU-SEKUTUNYA

STATUTER SEKUTU YANG DITETAPKAN UTK JADI PENGURUS BERSAMA SAAT AKTA PENDIRIAN n JADI DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEKKUTUAN PERDATA SEKALIGUS DITETAPKAN PULA SEKUTU PENGURUS n SEKUTU PENGURUS JUGA DISEBUT GERANT n STATUTAIRE n SELAMA PERJALANAN PERSEKUTUAN BERJALAN SEKUTU STATUTER TIDAK BOLEH DIBERHENTI –KAN/DIGANTI KECUALI SEBAB LAIN

SEKUTU MANDATER n n PENGURUS YANG DITETAPKAN DALAM AKTA KHUSUS DI LUAR AKTA PENDIRIAN SEKUTU YG DIANGKAT KEMUDIAN ITU SERING DISEBUT SEKUTU MANDATER ATAU GERANT MANDATAIRE SELAMA BERJALANNYA PERSEKUTUAN, MANDAT/ KEKUASAANNYA DAPAT DICABUT SEWAKTU-WAK TU KEDUDUKKAN DLM PERSEKUTUAN SAMA DNG PEMEGANG KUASA

n BILA SEORANG SEKUTU PERSEKUTUAN PERDATA MENGADAKAN HUB. HUKUM DGN PIHAK KETIGA MAKA HANYA SEKUTU YBS SAJA YG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN DGN PIHAK KETIGA, WALAUPUN IA DGN TEGAS MENGATAKAN PERBUATAN ITU DEMI KEPENTINGAN PERSEKUTUANNYA (PSL 1644 ayat 1 KUHPdt)

n PERBUATAN SEKUTU BARU MENGIKAT SEKUTU LAIN BILA : 1. ADA SURAT KUASA DARI SEKUTU-SEKUTU 2. HASIL PERBUATANNYA ATAU KEUNTUNGAN NYATA-NYATA DINIKMATI OLEH PERSEKUTUAN (PSL 1642 DAN PSL 1644 KUHPdt)

n BILAMANA BBRP MENGADAKAN HUB. HUKUM DGN PIHAK KETIGA , MAKA PARA SEKUTU ITU DPT DITUNTUT PERTANGGUNGAN JAWAB SAMA RATA, MESKIPUN PARA SEKUTU ITU PEMASUKAN MASING-MASING TIDAK SAMA , KECUALI BILA DI ADAKAN PERJANJIAN YG DIBUATNYA DGN PIHAK KETIGA ITU DGN TEGAS DITETAPKAN IMBANGAN PERTANGGUNG JAWABAN MASING-MASING

n BILA SEORANG SEKUTU MENGADAKAN HUB. HU KUM DGN PIHAK KETIGA BERBUAT ATAS NAMA PERSEKUTUAN, MAKA PERSEKKUTUAN DAPAT LANGSUNG MENGGUGAT PIHAK KETIGA

Berakhirnya Persekutuan 1. 2. 3. 4. WAKTU YG DITETAPKAN DLM PERJANJIAN TLH LAMPAU WAKTU MUSNAHNYA BARANGATAU TLH DISELESAIKAN NYA USAHA YG MENJADI TUGAS POKOK ATAS KEHENDAK PARA SEKUTU ATAU BBRP ORANG SEKUTU (HAL HANYA TERJADI BILA PERSEKUTUAN DIDIRIKAN UTK WAKTU YG TDK DITENTUKAN SALAH SEORANG SEKUTU BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN ATAUJATUH PAILIT ATAU MATI