BENTUKBENTUK BUMN Bentuk BUMN UU No 9 Tahun
BENTUK-BENTUK BUMN
Bentuk BUMN (UU No. 9 Tahun 1969) 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 2. Perusahaan Umum (Perum) 3. Perusahaan Perseroan (Persero)
Perjan (Pasal 2 ayat 1 UU No. 9 /1969) Perusahaan Negara yang didirikan diatur dalam ketentuan-ketentuan Indische Bedrijven Wet (IBW) Staatsblad 1927 No 419 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Stb. 1927 No. 419 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Stb. 1936 No. 445, UU Darurat No. 3/1954, dan UU No. 13/1955 & ICW (Indische Comptabiliteits Wet) sepanjang tdk bertentangan dg IBW.
Ciri-Ciri Perjan (Inpres No. 17 Tahun 1967) 1. Makna usaha adalah public service, shg barang & jasa yg dihasilkan merupakan kewajiban pemerintah. 2. Modal permulaan & mutasi modal lainnya tercermin dlm APBN 3. Mempunyai hubungan hukum publik (publik rechteljik verhouding) 4. Hub. usaha antara Pemerintah & masy. didasarkan pd businesszakelijkheid, cost accounting principles & management effectiveness. 5. Dipimpin oleh seorang Kepala, yg bertanggung jawab kpd menteri/dirjen, berkedudukan serendahnya setingkat Direktorat. 6. Mempunyai dan memperoleh fasilitas negara. 7. Pegawainya berstatus pegawai negeri. 8. Pengawsan dilakukan secara hierarki maupun secara fungsional, seperti bagian-bagian Dep. /Pemda, dll.
Perum (Pasal 2 ayat 2/1969) • Perusahaan Negara yang didirikan diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 19/Prp/1960.
Ciri-ciri Perum (Inpres No. 17/1967) 1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum & dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan economi cost-accounting principles and management efektiveness. 2. Status & penghasilan pegawai diatur sendiri dg Peraturan Pemerintah diluar ketentuan 2 bagi pegawai negeri. 3. Bergerak di bidang jasa vital (public utilities). 4. Tidak diperkenankan mempunyai anak perusahaan/menyertakan kekayaannya dlm permodalaan perusahaan lain (skrg diperbolehkan)
Ciri-ciri Perum (Inpres No. 17/1967) 5. Dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnya diatur secara hukum keperdataan (privat rechterlijk). 6. Modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi. 7. Secara finasial harus dapat berdiri sendiri, kecuali ada politik Pemerintah mengenai tarif dan harga, maka kan diatur melalui subsidi pemerintah. 8. Dipimpin oleh seorang Direksi, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara dan diatur dalam ketentuan tersendiri, di luar ketentuan pegawai negeri, dll.
Persero (Pasal 2 ayat 3 UU No. 9/1969) • Perusahaan dalam bentuk PT, seperti diatur menurut ketentuan KUHD Stb. 1847 No. 23, baik sahamny a untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.
Ciri-ciri Persero (Inpres No. 17 Tahun 1967) 1. • Makna usahanya untuk memupuk keuntungan pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara business-zakelik, cost-accounting principles, management effectiveness, dan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan memperoleh laba. 2. • Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dimungkinkan adanya joint atau mixed enterprise dengan swasta (nasional dan atau asing) dan adanya penjualan saham perusahaan milik negara. 3. • Status adalah badan hukum perdata, yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata.
Ciri-ciri Persero (Inpres No. 17 Tahun 1967) 4. • Dipimpin oleh seorang Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris yg masing 2 bertanggungjawab kpd RUPS. Status pegawai sebagai pegawai perusahaan swasta biasa. 5. • Barang & jasa yg dihasilkan bukan merupakan kewajiban negara untuk menghasilkannya. 6. 7. • Harga tergantung mekanisme pasar. • Melakukan kegiatan perusahaan yg bs dilakukan swasta & bukan semata-mata mjd tugas pemerintah.
Bentuk BUMN (pasal 9 UU No. 19/2003) 1. PERSERO 2. PERUM
1. Persero (UU No. 19/2003) BUMN yg modalnya terbagi dalam saham yg seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki negara RI dg tujuan utama untuk mengejar keuntungan. 2. Perum (UU No. 19/2003) BUMN yg seluruh modalnya dimiliki negara & tdk terbagi atas saham, tujuannya untuk kemanfaatan umum serta untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
PERUM (UU No. 19/2003) 1. Pendiriannya diusualkan o/ menteri kpd presiden disertai dg dasar pertimbangan stlh mengkaji bersama antara menteri teknis & menkeu. 2. Maksud & tujuannya adalah menyelenggarakan usaha yg bertujuan untuk kemanfaatan umum bersadarkan prinsip pengelolaan perusahaan yg sehat 3. Organ Perum adalah menteri, dirksi & dewan pengawas. 4. Pengangkatan & pemberhentian direksi ditetapkan oleh menteri sesuai dg mekanisme & Peraturan perundangan. PERSERO (UU No. 19/2003) 1. Pendiriannya diusualkan o/ menteri kpd presiden disertai dg dasar pertimbangan stlh mengkaji bersama antara menteri teknis & menkeu. 2. Maksud & tujuannya adalah menyediakan barang dan atau jasa yg bermutu tinggi berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan. 3. Organ Persero adalah RUPS, direksi & komisaris. 4. Pengangkatan & pemberhentian direksi dilakukan o/ RUPS. Dlm hal menteri selaku RUPS, pengangkatan & pemberhentian direksi ditetapkan melalui
PERUM (UU No. 19/2003) PERSERO (UU No. 19/2003) 5. Direksi wajib menyiapkan rancangan jangka panjang yg merupakan renstra ttg sasaran & tujuan Perum dlm jangka wkt 5 th). Rancangan yg tlh ditandatangani Dewan Pengawas disampaikan kpd menteri untuk mdpt pengesahan. 5. Direksi wajib menyiapkan rancangan jangka panjang yg merupakan renstra ttg sasaran & tujuan Persero dlm jangka wkt 5 th). Rancangan yg tlh ditandatangani Dewan pengawas disampaikan kpd RUPS untuk mdpt pengesahan. 6. Direksi wjb menyiapkan rancangan rencana kerja & anggaran perusahaan yg merupakan penjabaran tahunan rencana jangka panjang. Rancangan kerja & anggaran wajib disampaikan kpd menteri untuk memperoleh pengesahan. 6. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja & anggaran perusahaan yg merupakan penjabaran tahunan rencana jangka panjang. Rancangan kerja & anggaran wajib disampaikan kpd RUPS untuk memperoleh pengesahan.
PERUM (UU No. 19/2003) PERSERO (UU No. 19/2003) 7. Dlm wkt 5 bln stlh thn buku ditutup, direksi wajib menyampaiakn laporan tahunan kpd menteri untuk memperoleh pengesahan. Laporan ini ditandatangani o/ semua anggota direksi & dewan pengawas. 7. Dlm wkt 5 bln stlh thn buku ditutup, direksi wajib menyampaiakn laporan tahunan kpd RUPS untuk memperoleh pengesahan. Laporan ini ditandatangani o/ semua anggota direksi & dewan pengawas 8. Pengangkatan & pemberhentian anggota dewan pengawas ditetapkan oleh menteri. Dewan pengawas bertugas mengawasi direksi dlm menjalankan kepengurusan perum serta memberikan nasehat pd direksi. 8. Pengangkatan & pemberhentian anggota komisaris ddilakukan oleh RUPS. Dalam bertindak selaku RUPS, pengangkatan & pemberhentian komisaris ditetapkan o/menteri. Komisaris bertugas mengawasi direksi dlm menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasehat pd direksi.
ALHAMDULILLAH SEMOGA BERMANFAAT
- Slides: 16