BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI KAWASAN EROPA

BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI KAWASAN EROPA (EROPA TIMUR) DR. HERMAN KADIR

NEGARA - NEGARA EROPA TIMUR 1. Albania 2. Belarusia 3. Bulgaria 4. Hungaria 5. Moldova 6. Polandia 7. Republik Ceko 8. Rumania 9. Slovakia 10. Ukraina

Akan secara singkat menyebutkan luas wilayah, jenis kekuasaan, bentuk negara, badan yudikatif, sistem pemerintahan serta sifat parlemen dari Negara – Negara Eropa Timur adalah sebagai berikut: 1. ALBANIA • Nama resmi: Republic of Albania [Republika e Shqiperise] • Bahasa resmi: Albania (resmi), Yunani, Vlach, Romawi, dialek Slavia. • Ibukota: Tirana • Luas wilayah (km 2): 28. 748 • Penduduk: 3. 011. 405 orang • Etnis: Albania 95%, Yunani 3%, lainnya 2% (Vlach, Romawi, Serbia, Macedonia, Bulgaria). • Agama: Islam 70%, Ortodoks Albania 20%, Katolik Roma 10%. • Jenis kekuasaan: Republik (Transisi ke arah Demokrasi)

• Bentuk negara: Kesatuan --- Albania terdiri atas 12 qarqe (county) yaitu: Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes, Lezhe, Shkoder, Tirane, dan Vlore. • Sistem pemerintahan: Parlementer --- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dewan Menteri diajukan oleh Perdana Menteri, dinominasikan oleh Presiden, untuk kemudian dimintai persetujuan kepala Parlemen. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden berdasarkan pengajuan dari partai pemenang Pemilu (atau koalisi) dalam Parlemen. Presiden sendiri, dipilih oleh Kuvendi untuk masa bakti 5 tahun dapat dipilih kembali. Untuk terpilih, Presiden harus memperoleh 3/5 suara mayoritas Kuvendi. Calon Presiden dinominasikan sekurangnya oleh 20 anggota Kuvendi. Kewenangan Presiden Albania antara lain pemberian kewarganegaraan, penandatanganan perjanjian internasional, dan menyelenggarakan Pemilu. Persiden juga dapat mengeluarkan Dekrit. • Parlemen: Unikameral --Parlemen Albania bernama Kuvendi terdiri atas 140 anggota, dengan mana 100 anggota dipilih secara langsung lewat Pemilu single-member, 40 anggota dipilih melalui daftar multi nama dari partai-partai (atau koalisi partai) menurut aturan tertentu. Masa bakti anggota parlemen adalah 4 tahun. Undang-undang Albania dapat diajukan baik oleh Dewan Menteri, setiap deputi kementerian, ataupun kelompok pemilih dengan 20. 000 anggota. Apabila suatu undang-undang telah disetujui Kuvendi, Presiden akan mengundangkannya lewat sebuah Dekrit.

2. BELARUSIA • Nama resmi: Republic of Belarus [Respublika Byelarus'] • Mantan Uni Sovyet • Bahasa resmi: • Ibukota: Minsk • Luas wilayah (km 2): 207. 600 • Jenis kekuasaan: Republik • Bentuk negara: Kesatuan ---Belarusia terdiri atas 6 voblasts' (propinsi) dan 1 horad (kabupaten). Voblasts' nya adalah Brest, Homyel' (a. k. a. Gomel), Hrodna (a. k. a. Grodno), Mahilyow (a. k. a. Mogilev), Minsk, dan Vitsyebsk (a. k. a. Vitebsk). Sementara itu ke-1 horadnya adalah Horad Minsk (a. k. a. Minsk City).

• Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat lewat Pemilu. Masa bakti presiden adalah 5 tahun. Perdana Menteri dan Deputi Perdana Menteri diangkat oleh Presiden Belarusia adalah penjamin stabilitas negara. Presiden punya hak membentuk dan membubarkan parlemen serta mengeluarkan Dekrit atas sesuatu masalah. Kedudukan presiden di level nasional dan region cukup kuat. Presiden Belarusia juga bertindak selaku distributor kekuasaan, dengan mana ia dapat memediasi hubungan antarlembaga pemerintahan. Presiden Belarusia juga memiliki kekebalan serta terdapat undang yang khusus menjaga kehormatan dan kewibawaannya. Dewan Menteri terdiri atas Perdana Menteri, dua wakil Perdana Menteri, dan para Menteri. Presiden, dengan persetujuan Palata Predstaviteley mengangkat Perdana Menteri. Dewan Menteri harus akuntabel kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Natsionalnoye Sobraniye. • Parlemen: Bikameral ---- Parlemen Belarusia disebut Natsionalnoye Sobraniye terdiri atas Sovet Respubliki (Dewan Republik) dan Palata Predstaviteley (Chamber of Representatives). Sovet Respubliki terdiri atas 64 kursi, dengan mana 56 anggota dipilih menruut region dan kota Minsk sementara 8 anggota lainnya diangkat oleh Presiden. Palata Predstaviteley terdiri atas 110 kursi, dengan mana seluruh anggotanya dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 4 tahun. Insiatif legilatif menjadi hak Presiden, para anggota parlemen, Dewan Menteri, dan suatu kelompok pemilih yang didukung oleh 50. 000 pemilih. Kendati demikian, hanya Presiden dan Dewan Menteri yang punya hak mengintroduksi draft undang-undang kepada Palata Predstaviteley yang berkenaan dengan penurungan kemampuan keuangan dan kenaikan beban keuangan negara.

3. BULGARIA • Nama resmi: Republic of Bulgaria [Republika Balgariya] • Bahasa resmi: • Ibukota: Sofia • Luas wilayah (km 2): 111. 910 • Jenis kekuasaan: Republik • Bentuk negara: Kesatuan ---- Bulgaria terdiri atas 28 oblast (propinsi), yaitu: Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofiya (a. k. a. Sofia), Sofiya-Grad (a. k. a. Sofia City), Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, dan Yambol.

• Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dewan Menteri dinominasikan oleh Perdana Menteri untuk kemudian dipilih oleh Narodno Sabranie. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung oleh rakyat untuk masa bakti 5 tahun (boleh dipilih kembali). Presiden mewakili Bulgaria dalam pergaulan internasional, komandang tertinggi angkatan perang, boleh menjadi anggota partai politik tetapi tidak boleh sebagai pimpinan. Kendati tidak punya hak inisiatif legislatif, Presiden dapat memveto undang-undang yang diadopsi oleh parlemen atau memperkarakannya kepada Mahkamah Konstitusi. Di saat parlemen dibubarkan, Presiden berhak menunjuk eksekutif sementara untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dewan Menteri merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan domestik dan mancanegara Bulgaria. Dewan ini diketuai Perdana Menteri dan terdiri atas Perdana Menteri serta para menteri kabinet. Peran eksekutif Bulgarian banyak dibawakan oleh lembaga ini. Dewan Menteri hanya dapat dipertanyakan keberadaannya oleh parlemen, dengan mana yang terakhir dapat mengajukan mosi tidak percaya kepadanya. • Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Bulgaria disebut Narodno Sabranie (Dewan Nasional), dengan mana ia terdiri atas 240 kursi. Setiap anggotanya dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 4 tahun. Parlemen ini juga hak melakukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri ataupun atas keseluruhan anggota Dewan Menteri. Namun, parlemen juga boleh dibubarkan atas perintah Presiden, tetapi hanya apabila terjadi jalan buntu di mana tidak jua dicapai mayoritas suara untuk membentuk Dewan Menteri baru.

4. HUNGARIA • • • Nama resmi: Republic of Hungary [Magyarorszag] Bahasa resmi: Ibukota: Budapes Luas wilayah (km 2): 93. 030 Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan ---Hungaria terdiri ata 19 megye (county), 23 magyei varos (county urban), dan 1 fovaros (ibukota). Ke-19 megye adalah: Bacs-Kiskun, Baranya, Bekes, Borsod-Abauj-Zemplen, Csongrad, Fejer, Gyor-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun. Szolnok, Komarom-Esztergom, Nograd, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Tolna, Vas, Veszprem, dan Zala. Ke 23 megyei varos adalah: Bekescsaba, Debrecen, Dunaujvaros, Eger, Erd, Gyor, Hodmezovasarhely, Kaposvar, Kecskemet, Miskolc, Nagykanizsa, Nyiregyhaza, Pecs, Salgotarjan, Sopron, Szeged, Szekesfehervar, Szekszard, Szolnok, Szombathely, Tatabanya, Veszprem, dan Zalaegerszeg. Sebuah fovaros yaitu Budapest.

• Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri direkomendasikan oleh Presiden. Para menteri lainnya diajukan oleh Perdana Menteri dan diangkat oleh Presiden dipilih oleh Parlemen untuk masa bakti 5 tahun (boleh dipilih hingga dua kali). Pemilihan Presiden ini dua putaran. Di putaran pertama, calon Presiden harus mengantungi 2/3 suara legislatif. Di putaran kedua, mengantungi suara mayoritas legislatif. Presiden kurang memiliki kewenangan politik. Kendati demikian, Presiden berhak mengundangkan undang-undang, berhak melakukan veto atasnya apabila dinilai membahayakan kehidupan demokrasi Hungaria. Presiden juga dapat membubarkan parlemen dan mengadakan Pemilu baru apabila dalam waktu 40 hari parlemen tidak mampu memilih Perdana Menteri. Kewenangan politik terbesar berada di tangan Perdana Menteri dan menteri dalam kementerian yang keduanya disebut Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen dan merupakan subyek mosi tidak percayanya. • Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Hungaria bernama Orszaggyules (Dewan Nasional) yang terdiri atas 386 kursi. Setiap anggota dipilih lewat Pemilu langsung dengan sistem proporsional. Masa bakti anggota parlemen adalah 4 tahun. Parlemen adalah lembaga politik tertinggi dan merupakan representasi rakyat. Parlemen berhak memodifikasi konstitusi. Parlemen memilih Perdana Menteri dan mengawasi kinerjanya. Para anggota parlemen punya hak bertanya kepada seluruh menteri, jaksa agung, presiden badan pemeriksa keuangan, dan mahkamah-mahkamah ombudsman yang ada. Setiap menteri dapat dipanggil ke hadapan Parlemen. Terdapah hak istimewa pada setiap anggota Parlemen, yaitu segala dampak akibat aktivitasnya selaku anggota parlemen. Parlemen Hungaria punya dua badan pengontrol independen yaitu State Audit Office yang mengawasi penggunaan uang negara dan The Ombudsperson yang bertugas mengawasi hak -hak fundamental.

5. MOLDOVA • Nama resmi: Republic of Moldova [Republica Moldova] • Bahasa resmi: • Bekas Uni Sovyet • Ibukota: Chisinau • Luas wilayah (km 2): 33. 843 • Jenis kekuasaan: Republik • Bentuk negara: Kesatuan ---- Moldova terdiri atas 32 raion, 3 municipiul (kabupaten), 1 unitatea teritoriala autonoma, dan 1 unitatea teritoriala. Ke-32 raion adalah: Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Calarasi, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan-Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, dan Ungheni. Ke 3 municipiul adalah: Balti, Bender, dan Chisinau. Unitatea teritoriala autonoma adalah Gagauzia. Unitatea teritoriala adalah Stinga Nistrului (a. k. a. Transnistria).

• Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kabinet dipilih oleh Presiden dengan meminta persetujuan Parlemen. Presiden dipilih oleh Parlemen untuk masa bakti 4 tahun (boleh hingga dua kali). Perdana Menteri ditentukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Parlemen. Dalam 15 hari setelah penentuan, Perdana Menteri yang ditentukan tersebut harus memperoleh suara kepercayaan dari Parlemen mengenai program kerja dan seluruh anggota kabinetnya. Presiden Moldova bertindak selaku kepala negara dalam makna ia mewakili Moldova dalam pergaulan internasional dan penjamin kedaulatan serta integritas nasional. Presiden punya hak prerogatif untuk membubarkan Parlemen kendati belum habis masa tugasnya. Ia lalu menentukan kandidat pengganti Perdana Menteri dan membentuk kabinet setelah memperoleh suara kepercayaan dari Parlemen. Presiden mengundangkan legislasi yang disusun oleh Parlemen, mengeluarkan Dekrit, meratifikasi perjanjian internasional atas nama negara, mengangkat para hakim, dan panglima angkatan perang. Setelah amandemen konstitusi tahun 2000, Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh Parlemen. Saat didukung oleh mayoritas parlemen, Presiden menjadi figur sentral dalam politik Moldova. Pelaksana kebijakan negara (eksekutif) Moldova adalah Perdana Menteri dan para Menteri. • Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Moldova disebut Parlamentul, yang terdiri atas 101 kursi yang seluruhnya dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 4 tahun. Wewenang utama Parlemen adalah memproduksi undang-undang dan meratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, Parlemen juga berwenang mengadakan referendum, menafsirkan undang-undang, menyetujui garis besar kebijakan domestik dan mancanegara, dan memberi persetujuan atas budget negara.

6. POLANDIA • • • Nama resmi: Republic of Poland [Rzeczpospolita Polska] Ibukota: Warsawa Luas wilayah (km 2): 312. 685 Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan ---Polandia terdiri atas 16 wojewodztwo (propinsi), yaitu: Dolnoslaskie (a. k. a. Lower Silesia), Kujawsko-Pomorskie (a. k. a. Kuyavia-Pomerania), Lodzkie, Lubelskie (a. k. a. Lublin), Lubuskie (a. k. a. Lubusz), Malopolskie (a. k. a. Lesser Poland), Mazowieckie (a. k. a. Masovia), Opolskie, Podkarpackie (a. k. a. Subcarpathia), Podlaskie, Pomorskie (a. k. a. Pomerania), Slaskie (a. k. a. Silesia), Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie (a. k. a. Warmia. Masuria), Wielkopolskie (a. k. a. Greater Poland), dan Zachodniopomorskie (a. k. a. West Pomerania). • Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri dan Sejm (lower house). Dewan Menteri diajukan oleh Perdana Menteri, diangkat oleh Presiden, dan disetujui oleh Sejm (lower house). Presiden dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 5 tahun. Perdana Menteri dan Deputi Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dan dikonfirmasikan kepada Sejm.

• Selain sebagai kepala negara, Presiden Polandia adalah penjamin kelestarian otoritas negara, mengamati penerapan konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan penjaga kedaulan serta keamanan negara. Presiden mengangkat Dewan Menteri lewat persetujuan Sejm. Presiden mengundangkan undang setelah mengirimkannya kepada Mahkamah Konstitusi seputar ketidakmelanggarannya atas konstitusi. Presiden juga berhak menolak penandatangan suatu undang-undang dengan memberikan alasannya kepada Sejm (apabila 2/3 anggota Sejm menyetujuinya, undang-undang tetap harus ditandatangani oleh Presiden). Presiden mewakili Polandia dalam pergaulan internasional. Posisi politik Presiden tidak seberapa kuat, karena perannya sekadar menjadi arbitrator antar lembaga-lembaga politik. Dewan Menteri terdiri atas Perdana Menteri dan dua kategori kementerian. Kategori pertama adalah para menteri (kepala komite) yang langsung memerintah cabang pemerintahan negara dan para menteri yang khusus ditunjuk Perdana Menteri untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Peran politik Perdana Menteri cukup besar. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Sejm dapat melancarkan mosi tidak percaya kepada Dewan Menteri. • Parlemen: Bikameral ---- Parlemen Polandia terdiri atas Senat (upper house) dan Sejm (lower house) Jointsession antara Senat dan Sejm disebut Zgromadzenie Narodowe (Dewan Nasional). Senat terdiri atas 100 kursi, dengan mana anggotanya dipilih lewat suara mayoritas di basis propinsi dengan masa bakti 4 tahun. Sejm terdiri atas 460 kursi, dengan metode perwakilan proporsional untuk masa bakti 4 tahun. Posisi Sejm lebih kuat daripada Senat. Hanya Sejm yang bisa mengadopsi undang-undang, kendati Senat dapat mengusulkan amandemen atasnya. Kendali atas Dewan Menteri ada di tangan Sejm, bukan Senat.

7. REPUBLIK CEKO • Nama resmi: Czech Republic [Ceska Republika] • Ibukota: Praha • Luas wilayah (km 2): 78. 866 • Jenis kekuasaan: Republik • Bentuk negara: Kesatuan ---- Republik Ceko terdiri atas 13 kraj (region) dan 1 hlavni mesto (ibukota). Ke 13 kraj adalah: Jihocesky (a. k. a. South Bohemia), Jihomoravsky (a. k. a. South Moravia), Karlovarsky (a. k. a. Karlovy. Vary), Kralovehradecky (a. k. a. Hradec Kralove), Liberecky (a. k. a. Liberec), Moravskoslezsky (a. k. a. Moravia. Silesia), Olomoucky (a. k. a. Olomouc), Pardubicky (a. k. a. Pardubice), Plzensky (a. k. a. Pilsen), Stredocesky (a. k. a. Central Bohemia), Ustecky (a. k. a. Usti), Vysocina (a. k. a. Highlands), Zlinsky (a. k. a. Zlin). Sementara 1 hlvani mesto adalah Praha (a. k. a. Prague).

• Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kabinet diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri. Presiden (sesuai amandemen konstitusi 2012) dipilih rakyat secara langsung untuk masa 5 tahun (tidak boleh lebih dari 2 kali menjabat). Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. • Parlemen: Bikameral ---- Parlemen Republik Ceko disebut Parlament terdiri atas Senat dan Poslanecka Snemovna (Chamber of Deputies). Senat terdiri atas 81 kursi, dengan mana setiap anggotanya dipilih secara langsung untuk masa bakti 6 tahun. Sepertiganya dipilih setiap 3 tahun. Poslanecka Snemovna terdiri atas 200 kursi, dengan mana setiap anggotanya dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 4 tahun.

8. RUMANIA • Nama resmi: Romania • Ibukota: Bukares • Luas wilayah (km 2): 238. 391 • Jenis kekuasaan: Republik • Bentuk negara: Kesatuan ---- Rumania terdiri atas 41 judet (county) dan 1 municipiu (kabupaten). Ke 41 judet adalah Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita. Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras. Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dimbovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vilcea, dan Vrancea. Sementara 1 municipiu adalah Bucuresti (a. k. a. Bucharest).

• Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu untuk masa bakti 5 tahun. Perdana menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Parlemen. Presiden berstatus selaku representasi Rumania dalam pergaulan internasional, pelindung kemerdekaan nasional, dan penjaga konstitusi. Presiden adalah mediator kuasa negara, antara negara dengan masyarakat sipil. Masa bakti Presiden adalah 4 tahun. Presiden mengangkat Perdana Menteri, yang jika disetujui Parlemen, ia lalu membentuk jajaran kabinet. Presiden berhak mengangkat pejabat sipil, hakim, dan memberi grasi. Administrasi pemerintahan Rumania dijalankan oleh Perdana Menteri dan para menteri. Hanya Parlemen yang bisa memberhentikan Perdana Menteri dan jajaran kabinet lewat mosi tidak percaya. • Parlemen: Bikameral ---- Parlemen Rumania disebut Parlament terdiri atas dua kamar yaitu Camera Deputatilor (Chamber of Deputies) dan Senat terdiri atas 176 kursi dengan mana anggotanya dipilih oleh rakyat dengan sistem pemilihan campuran (mixed system). Camera Deputatilor terdiri atas 412 kursi, dengan mana anggotanya dipilih rakyat secara langsung dengan sistem pemilu campuran (mixed system). Parlemen Rumania fungsinya menyelenggarakan pengawasan atas eksekutif. Konstitusi Rumania menyatakan bahwa anggota parlemen punya hak kekebalan dari tuntutan hukum tatkala menjalankan tugasnya selaku legislator. Kendati legislatif secara konstitusi adalah pemilik otoritas pembuatan undang-undang, pada prakteknya legislatif (parlemen) maupun eksekutif sama memiliki hak inisiatif pembentukan undang-undang baru. Apabila eksekutif mengajukan rancangan undang-undang, maka legislatif punya hak memutuskan apakah rancangan tersebut selaras dengan konstitusi. Kemudian, parlemen punya waktu 45 hari guna memperdebatkan serta mengadopsi rancangan tersebut. Namun, apabila rancangan tersebut menyangkut hal yang cukup rumit, parlemen diberi kesempatan 60 hari memprosesnya. Setiap rancangan yang diputuskan menjadi undang-undang, patut diundangkan oleh Presiden dalam waktu 20 hari. Untuk hanya satu kali, Presiden dapat mengembalikan undang-undang kepada Parlemen untuk diuji ulang.

9. SLOVAKIA Nama resmi: Slovak Republic [Slovenska republika] Ibukota: Bratislava Luas wilayah (km 2): 48. 845 Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan ---- Slovakia terdiri atas 8 kraj (region), yaitu: Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky, Trenciansky, Trnavsky, dan Zilinsky. • Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kabinet diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri. Presiden dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 5 tahun. Biasanya, partai pemenang (koalisi utama) pimpinannya menjadi Perdana Menteri. Presiden Slovakia merepresentasikan negara baik internal maupun eksternal. Presiden memastikan terselenggaranya aktivitas setiap lembaga politik yang termuat dalam konstitusi. Konstitusi Slovakia menyebut, Presiden menjalankan fungsinya tanpa pengaruh dari lembaga lain. Presiden menandatangani pengesahan undang-undang dan dapat membubarkan Dewan Nasional apabila hal tersebut dibenarkan oleh konstitusi. Presiden juga berwenang menandatangai undang-undang dan dapat menyatakan keberatannya atas suatu undang-undang kepada Dewan Nasional. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri beserta jajaran kabinet. Penyelenggara administrasi pemerintahan adalah Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, dan para Menteri. Perdana Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mengangkat dan memberhentikan jajaran Menteri atas rekomendasi Perdana Menteri dan para Menteri bertanggung jawab, wajib menghadap, menjelaskan program-programnya, dan meminta dukungan Parlemen atas aktivitasnya. • • •

• Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Slovakia disebut Narodna Rada Slovenskej Republiky (Dewan Nasional Republik Slovakia). Anggotanya ada 150 orang, dengan mana mereka duduk setelah terpilih dalam Pemilu langsung dengan sistem proporsional. Masa bakti anggotanya 4 tahun. Kekuasaan utama Dewan Nasional adalah mengadopsi konstitusi, undang-undang, dan peraturan lain sekaligus mengawasi aplikasinya oleh eksekutif. Tidak seorangpun anggota Dewan Nasional dapat dituntut atas seluruh komentarnya, baik selama maupun setelah ia menjalankan tugasnya selaku legislator. Rancangan undang diajukan baik oleh Perdana Menteri, setiap anggota, maupun komisi-komisi di dalam Dewan Nasional. Atas undang yang bakal diundangkan, perlu penandatangan oleh Presiden punya hak menolak rancangan undang, mengembalikan pada Dewan Nasional dengan sejumlah catatan, hingga 15 hari setelah ia menerimannya. Perlu dukungan parlemen apabila undang-undang dengan "catatan" tersebut hendak diundangkan. Presiden juga berhak mendeklarasikan referendum.

10. UKRAINA • Nama resmi: Ukraine [Ukrayina] Bekas Uni Sovyet. • Ibukota: Kiev • Luas wilayah (km 2): 603. 700 • Jenis kekuasaan: Republik • Bentuk negara: Kesatuan----Ukraina terdiri atas 24 oblast' (propinsi), 1 avtonomna respublika (republik otonom), dan 2 misto (kabupaten) dengan status sebagai oblast'. Ke-24 oblast' adalah: Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Dnipropetrovs'k, Donets'k, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad, Kyiv, Luhans'k, L'viv, Mykolayiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil', Vinnytsya, Volyn' (a. k. a. Luts'k), Zakarpattya (a. k. a. Uzhhorod), Zaporizhzhya, dan Zhytomyr. Avtonomna respublika adalah Crimea (a. k. a. Avtonomna Respublika Krym, atau Simferopol'). Sementara ke-2 misto adalah Kyiv dan Sevastopol.

• Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri (dibantu Deputi I dan II Perdana Menteri). Kabinet dinominasikan oleh Presiden dipilih rakyat secara langsung untuk masa bakti 5 tahun. Presiden Ukraina punya kewenangan luas dalam bidang eksekutif dan sejumlah kuasa legislatif. Selaku eksekutif, Presiden mengangkat dan memberhentikan sejumlah pejabat negara seperti jaksa agung dan menegur kinerja kabinet. Dalam hal legislatif, Presiden berhak menginisiasi rancangan undang-undang dan memveto undang-undang yang diadopsi oleh Parlemen. Presiden berhak mengeluarkan dekrit dan arahan sesuai petunjuk di dalam konstitusi. Apabila Presiden berhalangan tetap dalam menjalankan tugas, maka juru bicara Parlemen beraksi selaku penjalan tugasnya. • Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Ukraina disebut Verkhovna Rada (Supreme Council/Dewan Tertinggi). Parlemen terdiri atas 450 anggota, dengan mana 50% kursi diberikan kepada parpol yang beroleh minimal 5% suara Pemilu dan 50% lainnya bagi para anggota yang dipilih lewat distrik masing-masing wilayah. Setiap anggota bermasa bakti 5 tahun. Parlemen punya hak mengadopsi undang-undang, menyetuji budget, dan memilih Perdana Menteri atas personal yang diajukan pemegang suara mayoritas Parlemen berhak mengamandemen konstitusi. Bersama Presiden, Parlemen berhak mendeklarasikan perang dan damai. Veto Presiden dapat digagalkan Parlemen apabila didukung oleh 2/3 anggotanya.