Bentuk dan Sistem Pemerintahan 5 Bentuk Negara pemerintahan

Bentuk dan Sistem Pemerintahan

5 Bentuk Negara (pemerintahan) menurut Plato ARISTOKRASI TIMOKRASI OLIGARKI Demokrasi Tirani Pemerintahan Tindakan penguasa Pemerintahan oleh dipegang oleh para semata-mata untuk para hartawan. cerdik pandai (ahli kepentingan penguasa Keadaan ini diberi kebebasan dan yang bertindak secara filsafat) yang budiman itu sendiri. Kekayaan kemerdekaan. Karena sewenang-wenang. yang bepedoman pada menjadi syarat untuk duduk dalam keadilan sesuai dengan pikiran keadilan mereka pemerintahan melahirkan Pemerintahan oleh rakyat mayoritas. Rakyat seorang penguasa kemelaratan, sehingga salah Bentuk ini adalah yang orang-orang miskin mempergunakannya paling jauh dari cita- pun bersatu melawan maka keadaan ini cita tentang keadilan kaum hartawan berakhir dengan kekacauan atau anarki

• Ariestoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok yaitu: (a) berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan, (b) berdasarkan kwalitas pemerintahannya dalam arti apakah pemerintahan tersebut dijalankan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi/kelompok. • Berdasarkan kedua kriteria tersebut diperoleh enam bentuk negara yang terdiri atas tiga bentuk ideal (baik) dan tiga bentuk kemerosotan/penyimpangan (tidak baik).

Jumlah orang yang memerintah Bentuk Pemerintahan Ideal Kemerosotan Satu Monarki Tirani Beberapa Aristokrasi Oligarki Banyak Politeia Demokrasi Penjelasan: a. Jika kekuasaan di tangan satu orang, dan kekuasaan itu untuk kepentingan umum di sebut Monarki b. Jika kekuasaan di tangan satu orang, akan tetapi kekuasaan itu tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan pribadi penguasa disebut Tirani c. Jika kekuasaan di tangan beberapa orang yang cerdik pandai dan untuk kepentingan umum, disebut Aristokrasi d. Jika kekuasaan di tangan beberapa orang yang cerdik pandai tapi tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan kelompok penguasa itu sendiri, disebut Oligarki e. Jika kekuasaan di tangan seluruh rakyat dan memperhatikan kepentingan umum disebut Politeia f. Jika kekuasaan di tangan seluruh rakyat tapi tidak memperhatikan kepentingan umum melainkan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat, disebut Demokrasi

Ajaran Polybius Monarki Okhlokrasi Tirani Demokrasi Aristokrasi Oligarki

SISTEM PEMERINTAHAN Sistem Pemerintahan Presidensil Adanya pemisahan secara tegas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam menjalankan Pemerintahan, Presiden didampingi oleh Wapres dan dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Presiden tidak bertanggungjawan kepada Parlemen (legislatif)

Ciri-cirinya 1. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan 2. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi dipilih langsung leh rakyat 3. Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif 4. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif kecuali melalui dakwaan yang biasanya jarang terjadi 5. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru 6. Biasanya Presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti

Kelebihan Sisten Presidensil 1) Stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan Presiden 2) Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung 3) Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi sehingga menjamin perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah. Kekurangannya 1) Kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif, yang bisa berubah menjadi “jalan buntu”. 2) Kekakuan temporal. 3) Sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.

Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Ada pemisahan kekuasaan tetapi diantara badan legislatif dan eksekutif ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi. 2. Tugas/ kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. 3. Parlemen dapat membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya 4. Kabinet juga dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan pemilu ulang jika dianggap parlemen tidak bersifat representatif

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer 1) Tidak akan ada kemandegan hubungan antara legislatif dan eksekutif 2) Dipandang lebih fleksibel karena tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti 3) Lebih demokratis, karena kabinet yang dibentuk adalah koalisi dari berbagai parpol yang ada di parlemen. Kekurangannya 1) Instabilitas eksekutif 2) Pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan langsung oleh rakyat, tetapi oleh parpol. 3) Tidak adanya pemisahan secara tegas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dipandang dapat membahayakan kebebasan individu.

Sistem Referendum • Di Swiss, Badan eksekutif (Bundesrat) yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian daripada badan legislatif (Bundesversammlung) yang terdiri dari Nationalrat (badan perwakilan nasional) dan Standerat (perwakilan negara-negara bagian). • Bundesrat merupakan badan pelaksana segala kehendak dan keputusan Bundesversammlung sehingga tidak bisa dibubarkan oleh Bundesversammlung • Keanggotaan Bundesrat berasal dari Bundesversammlung atau dari luar tetapi setelah menjadi anggota Bundesrat secara otomatis dia menjadi anggota Bundesversammlung • Bundesrat tidak memiliki pemimpin dalam arti memiliki wewenang yang istimewa serta Bundesrat harus melaksanakan seluruh keputusan Bundesversammlung. • Bundesversammlung tidak bisa berbuat secara otoriter karena ada kontrol langsung dari rakyat melalui referendum

Ada tiga macam referendum 1. Referendum Obligatoir (referendum wajib). Ini adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang/ suatu peraturan 2. Referendum Fakultatif (tidak wajib), ini misalnya referendum yang diadakan untuk menentukan suatu undang-undang yang sedang berlaku terus dapat berlaku atau tidak, atau perlu diadakan perubahan -perubahan atau tidak. 3. Referendum Colsultatif, yaitu referendum mengenai soal-soal teknis, yang biasanya wakil rakyat sendiri kurang mengerti tentang metri UU yang dimintakan persetujuannya.