BEDAH BUKU HUKUM WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK DAN
BEDAH BUKU HUKUM WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK DAN BERGERAK DALAM FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANN DI INDONESIA Disampaikan pada Acara Penguatan Substantif PAI bagi GPAI, MGMP, PENGAWAS Oleh: Dr. H. M. ATHOILLAH, M. Ag. Kepala Bidang PAI Kanwil Kemenag Jawa Barat Subang, 23 JULI – AGUSTUS 2020
HUKUM WAKAF DALAM FIKIH ¡ ¡ ¡ Makna Wakaf secara Etimologis Kata ( ﺍﻟﻮﻗﻒ al-waqf) = ( ﺍﻟﺤﺒﺲ al-habs)= ﺍﻟﻤﻨﻊ artinya mencegah atau melarang. Ibn Mandzur (dalam Lisan al-Arab): ﺣﺒﺲ berarti ( ﺍﻣﺴﻜﻪ menahannya), ( ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ al-hubs adalah sesuatu yang diwakafkan) Dalam kamus Munjid dikatakan ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺪﺍﺭ berarti ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ artinya Ia mewakafkan di jalan Allah dan ﻭﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺊ berarti ﻣﻨﻌﻪ ﻋﻨﻪ (Ia menahannya) Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa al-waqf secara etimologi memiliki makna yang sama dengan ( ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺲ al-tahbis) dan ( ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻞ altasbil) yakni ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻑ artinya menahan untuk melakukan tindakan. Dalam al-Kafi, disebutkan bahwa makna wakaf adalah ( ﺍﻷ manahan pokoknya) dan ( ﺍﻟ ﺓ mensedekahkan hasilnya
Sinonim kata al-Waqf = al-habs = al-imsak (menahan)= al-man'u (mencegah atau melarang), = tahbis al-ashl (menahan pokoknya) dan tasbil al -tsamrah (mensedekahkan hasilnya). Disebut menahan/mencegah karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, serta manfaat dan hasil wakaf dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.
TERMINOLOGI WAKAF DLM FIKIH Dalam fikh (Ulama Syafi’iyah) ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﻱ ﻯ ﺍ “Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada. ” Dalam Fikh (Ulama Malikiyah) ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻭﻟﻮﻛﺎﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﺑﺄﺠﺮﺓ ﺍﻭﺟﻌﻞ ﻏﻠﺘﻪ ﻛﺪﺭﺍﻫﻢ ﻟﻤﺴﺘﺤ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺪﺓ ﻣﺎﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺤﺱ Wakaf adalah Menjadikannya pemilik harta untuk memanfaatkan harta yang dimiliki walaupun pemilikan itu dengan menyewa atau memebrikan keuntungan harta dari semisal dirham (uang) kepada yang berhak menerimanya dengan shighat (ikrar) sesuai waktu yang dinyatakan oleh wakif. (Muaqqat dan Muabbad)
JENIS BENDA WAKAF DALAM FIKIH Ada 2 jenis Benda Wakaf: (1) benda tidak bergerak (ghayr manqulat) (2) wakaf benda bergerak (al-manqulat) 1. Wakaf Benda tidak bergerak (ghayr manqulat) Nabi: Wakaf pertama Di Madinah Mesjid Quba; Mesjid Nabawi. Umar: mewakafkan tanah Khaibar, Usman bin Affan Ra. : Sumur Raumah untuk diambil airnya, Ali bin Abi Thalib: tanah di Yanba dan Wadi al-Qura, Abu Thalhah: tanah Bairuha’, yakni tanah depan Mesjid Rasulullah Saw 2. Wakaf benda bergerak (al-manqulat) Umar wakaf kuda di jalan Allah, Khalid telah mewakafkan alat-alat pertanian, senjata, dan baju besinya serta Al-Zuhri (w. 124) uang 1000 dinar sebagai modal berdagang. ,
HARTA BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK HARTA TIDAK BERGERAK menurut Jumhur Ulama adalah apa saja yang tidak dapat diubah dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya (yakni Tanah). Menurut Ulama Malikiyah: harta tidak bergerak mencakup segala sesuatu yang mempunyai dasar tetap, tidak bisa diubah dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan kondisi dan bentuknya seperti pepohonan dan gedung, karena kedua benda itu memiliki dasar tetap dan tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. (Ahkam al. Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah)
BERWAKAF PAHALA MENGALIR SEPANJANG MASA
WAKAF DALAM HUKUM POSITIF Perkembangan Regulasi Wakaf 1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 5, 14, dan 49. “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 49 (3) PP NO. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik/ Sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 49 (3) Perkembangan selanjutnya, muncul wakaf benda bergerak dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
Perkembangan Regulasi Wakaf 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf; 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;
PERKEMBANGAN PEMAHAMAN MAKNA WAKAF PP NO. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat 1 wakaf adalah “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran agama Islam” Dalam Inpres No. 1/1991 KHI Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam UU Nomor 41 Tahun 2004: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
ADA 2 KETETAPAN UNTUK BENDA BERGERAK (Bergerak Karena Sifatnya dan Karena Perundang-undangan) 1. Barang bergerak karena sifatnya adalah “barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”, 2. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ((lihat UU, No. 41/2004 pasal 16 ayat 3) (BENDA BERGERAK adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik, tidak habis dikonsumsi dan karena sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang yang sesuai dengan prinsip Syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
UNSUR-UNSUR WAKAF 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wakif; Nazhir; Harta Benda Wakaf; Ikrar Wakaf; Peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf. (UU No. 41/2004 Pasal 6)
Pengertian dari Unsur-unsur Wakaf ¡ ¡ Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. (Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak; dan benda bergerak. )
Lanjutan Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. ¡ Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. ¡
TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF 1. Tujuan dan Fungsi Wakaf a. Tujuan Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. (UU Wakaf pasal 4) b. Fungsi Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. (Pasal 5)
TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF ¡ MEMANFAATKAN SESUAI FUNGSI MEWUJUDKAN POTENSI DAN MANFAAT EKONOMIS UTK IBADAH & UMAT
PEMANFAATAN JENIS WAKAF ¡ ¡ Wakaf Ahli / Dzurry (khusus), yaitu wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf diperuntukan untuk kesejahteraan umum terbatas untuk sesama (kaum kerabat) berdasarkan hubungan darah (nasab) atau ahli waris dari wakif; Dalam hal sesama kerabat dari wakif ahli telah punah, maka secara hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yg peruntukannya ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI
Lanjutan …… ¡ Wakaf khairi : dimaksudkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan umum sesuai tujuan dan fungsi wakaf
Peruntukan Harta Benda Wakaf Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: l sarana dan kegiatan ibadah; l sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; l bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; l kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau l kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang -undangan. (UU No. 41/Pasal 22)
JENIS BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK 1. Benda Tidak Bergerak meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 41/2004 Pasal 16 ayat 2)
KETENTUAN WAKAF ATAS TANAH 1. Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara; c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik; (hak guna bangunani ini jika dimaksudkan untuk wakaf selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik ) d. hak milik atas satuan rumah susun 2. Hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa, dan tidak dijaminkan.
Lanjutan Ketentuan. . 3. Benda wakaf berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik 4. Benda wakaf berupa tanah dapat diwakafkan beserta bangunan dan atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. 4. Hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dan pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan. (Lihat PP No. 42/2006 Pasal 17 -18 )
WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH MELIPUTI ¡ ¡ Tanah bersertifikat Hak Milik (MUABBAD) Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau hak Pakai di atas Tanah Negara (MUAQQAT) Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain (MUAQQAT)dan Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala dan/atau makam (MUABBAD) LIHAT(PMA NO. 73 TAHUN 2013 Pasal 3)
Wakaf Hak Milik Atas Rumah Susun dan Kapal di atas 20 Ton Ketentuan Wakaf Hak Milik Atas Rumah Susun ¡ diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang satuan rumah susun. ¡ Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang diwakafkan dibuktikan dengan sertifikat hak milik
Ketentuan Wakaf Kapal di atas 20 Ton Wakaf dilakukan tanpa merubah fungsinya. l Wakaf dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Nazhir dalam mengelola benda wakaf sesuai denga fungsinya. ¡ Hak milik dibuktikan dengan akte pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar l
2. WAKAF BENDA BERGERAK Wakaf benda bergerak meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 41/2004 Pasal 16: ayat 3)
Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a. kapal; b. pesawat terbang; c. kendanaan bermotor; d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e. logam dan batu mulia; dan/atau f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. (PP No. 42/2006 Pasal 20)
Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: a. surat berharga yang berupa: (1) saham; (2) Surat Utang Negara; (3) obligasi pada umumnya; dan atau (4) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b. Hak Atas Kekayaan lntelektual yang berupa: (1) hak cipta; (2) hak merk; (3) hak paten; (4) hak desain industri; (5) hak rahasia dagang; (6) hak sirkuit terpadu; (7) hakperlindungan varietas tanaman; dan/atau (8) hak lainnya. c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: (1)hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau (2) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
PPAIW BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 37 PPAIW harta benda wakaf (1) PPAIW Benda tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris. (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.
WAKAF UANG
Penyerahan wakaf uang dari Presiden RI ke BWI
BENDA BERGERAK BERUPA UANG Ketentuan Wakaf Uang 1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika berupa mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. 2. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya atau mewakilkan untuk hadir (jika wakif tidak bisa hadir maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya) b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. 3. Wakif menyatakan ikrar wakaf uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. (Lihat PP No. 42/2006 Pasal 22)
PPAIW WAKAF UANG 1. Pejabat LKS PWU setingkat Kasi atau 2. Notaris dengan syarat: a. Beragama Islam b. Amanah c. Memiliki sertifikat kompetensi bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. (Notaris mengajukan permohonan untuk dapat setifikat kepada Menteri). PMA No. 73/2013 Pasal 27 ayat 2
TUGAS LKS-PWU bertugas: 1. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; 2. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 3. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; 4. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; 5. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; 6. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan 7. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir. (Mekanisme Pendaftaran, ikrar, pelaporan dan pengawasan Wakaf Uang lihat BUKU HUKUM WAKAF hal 164 -166)
PEMBERDAYAAN HARTA BENDA WAKAF Pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan. Sekarang sedang memasuki periodesasi pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keummatan dengan penuh, yaitu UU No. 41 Wakaf, Peran Otonomi Daerah, Peran Perda, Kebijakan Moneter Nasional, UU perpajakan dan lain sebagainya. Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Negara muslim Timur tengah secara produktif.
Menjalin kemitraan ¡ ¡ Dalam rangka memperkuat ekonomi umat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemberdayaan wakaf dibutuhkan kerjasama dan dukungan semua pihak, baik pihak perbankan sebagai penyandang dana dan juga para investor baik dalam maupun luar negeri; Kemitraan dalam pengembangan harta benda wakaf memerlukan dukungan dan komitmen dari semua unsur seperti : a. Pemerintah b. Ormas Islam, ulama’ kaum profesional, cendikiawan c. Pengusaha d. Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah; e. Investor
Lanjutan Pelaksanaan Tanah wakaf yang masih kosong di sekitar masjid, Pesantren, madrasah dll dapat dikelola secara produktif sesuai kebutuhan misalnya untuk a. Bangun gedung pertemuan, b. Toko, kantin, restoran, SPBU dsb c. Poliklinik d. Wisma, hotel atau ruangan sesuai keadaan untuk disewakan Hasil usaha digunakan untuk: pemeliharaan masjid, pst mdrsh, listrik, air, telpon, gaji pengelola, imam mesjid, perbaikan sarana dan prasarana sehingga pembiayaan wakaf tidak menadi beban nadzir.
PERCONTOHAN WAKAF PRODUKTIF RUMAH TOKO DAR’UL HIKAM CIREBON
Contoh Pemberberdayaan Wakaf Tanah Secara Produktif Seorang nazhir menerima amanah wakaf tanah seluas 2000 m 2 di pusat kota untuk kesejahteraan umat. Perkiraan kesiapan biaya (secara bertahap) dari donator (swasta) ataupun bantuan pemberdayaan wakaf produktif dari pemerintah. Direncanakan tanah seluas 1000 m 2 dibangun gedung lantai empat (WAKAF CENTER) untuk disewakan yakni: Lantai 1 : Mini Market/ Toserba Lantai 2: Aula untuk resepsi, nada dan dakwah, rapat dll Lantai 3: Kantor Pelayanan Haji Terpadu, Bank Syari’ah, Perkantoran Perusahaan, Kantor Bersama: Ormas Islam, FKUB, Baznas, FKBIH, IPHI, ANWI, dll Lantai 4: Masjid. Sedangkan sisa tanah 1000 m 2 dapat dibangun untuk: restoran, perhotelan, wisma dll sesuai prinsip syariah.
PERCONTOHAN WAKAF PRODUKTIF PENGGEMUKAN SAPI
PEMBERDAYAAN WAKAF UANG Dengan menginvestasikan wakaf uang. Ada tiga cara investasi wakaf uang 1. Berdasarkan UU: Wakif menginvesataikan uangnya dalam bentuk wadiah (deposito). Lihat PP No. 42 Pasal 25 poin d 2. Fikih: Wakif menyerahkan uangnya kepada lembaga/ Badan Wakaf untuk diinvestasikan dengan cara mudlarabah, atau cara lainnya 3. Fikih: Pengumpulan dana oleh Panitia. Setelah dana terkumpul di panitia satusnya jadi benda (dana)wakaf
Skema Pemberdayaan Wakaf Uang dalam Sistem Ekonomi Syari’ah Menyerahkan manfaat menyerahkan WAKIF/ SHAHIB AL-MAL NADZIR/ LKS mengembalikan PENGUSAHA Akad : Mudharabah Murabahah Al Qardhul Hasan Wadi’ah Musyarakah, Ijarah, Istishna dll MAUQUF ‘ALAYH
CATATAN: Bentuk invesatasi (menggunakan uang untuk tambahan nilai) yg dapat dilakukan Nazhir: Investasi mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah bahkan ijarah. ¡ Nazhir bisa merubah dari investasi yang satu ke yang lainnya. ¡ Apabila wakaf uang dialihkan menjadi pokok benda (misal benda tidak bergerak) maka tabiatnya menjadi wakaf benda tdk bergerak). ¡
Prospek Pemberdayaan. . . ¡ ¡ ¡ Format investasi bisa berwujud : 1) Ijaarah. 2) Musyarakah. 3) Istishna’. 4) Murabahah. 5) Mudlarabah. dll. Sebagai contoh : Tanah wakaf 1 Ha. diatasnya dibangun “ 20 ruko“ dengan dana dari investor, dia akan mengelola ruko itu selama 20 th. Tiap bulan nazhir menerima bagian sewa ruko. . . %. Setelah 20 th. Ruko diserahkan penuh kepada nazhir sebagai aset wakaf dan dikelola penuh oleh nazhir. 44
Prospek Pemberdayaan. . . ¡ ¡ ¡ Format investasi bisa berwujud : 1) Ijaarah. 2) Musyarakah. 3) Istishna’. 4) Murabahah. 5) Mudlarabah. dll. Sebagai contoh : Tanah wakaf 1 Ha. diatasnya dibangun “ 20 ruko“ dengan dana dari investor, dia akan mengelola ruko itu selama 20 th. Tiap bulan nazhir menerima bagian sewa ruko. . . %. Setelah 20 th. Ruko diserahkan penuh kepada nazhir sebagai aset wakaf dan dikelola penuh oleh nazhir. 45
- Slides: 47