BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM DALAM BERKAS KASASI DAN PK

BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM DALAM BERKAS KASASI DAN PK Oleh: Dr. H. Purwosusilo, S. H. , M. H. (Hakim Agung Kamar Perdata Agama) Disampaikan Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Badilag dan Uldilag Tahun 2017 Bekasi, 7 -8 Februari 2017

Permasalahan Teknis 1. Perkara ekonomi syariah, bila diprosentase mayoritas berkaitan dengan sengketa perbankan syari’ah, lebih khusus sengketa tentang: v Murabahah; v Mudharabah, dan v Musyarakah. Lebih spesifik lagi tentang: - Wanprestasi - Perbuatan melawan hukum (PMH) Wanprestasi berawal dari akad. PMH Pelanggaran terhadap UU. Bagaimana kalau kumulasi wanprestasi dengan PMH? 2

Permasalahan Teknis 2. Ada beberapa putusan judex facti yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa wanprestasi baru terjadi bila jangka waktu akad sudah dilampaui: Seharusnya: Wanprestasi bisa saja terjadi sebelum akad selesai, karena wanprestasi dapat terjadi: Ø Seluruhnya; Ø Sebagian; Ø Terlambat; Ø Tidak sesuai dengan akad.

Permasalahan Teknis Contoh: ü Nasabah tidak membayar 3 -4 kali angsuran; ü Bank telah melakukan somasi sesuai ketentuan, namun tidak diindahkan oleh nasabah; ü Bank akan melelang barang jaminan (misalnya Hak Tanggungan) karena nasabah wanprestasi; ü Nasabah mengajukan gugatan perlawanan ke PA, dengan posita bahwa gugatan cacat formil karena wanprestasi harus menunggu akad selesai; ü PA mengabulkan perlawanan pelawan dengan pertimbangan Wasprestasi harus menunggu akad selesai.

Permasalahan Teknis Seharusnya: Wanprestasi bisa terjadi apabila nasabah telah lalai melakukan pembayaran 3 atau 4 bulan (sesuai akad), dan tidak harus menunggu selesai akad. 4. Hampir seluruh akad syariah dalam bentuk mudharabah, murabahah, dan musyarakah memakai jaminan: q Tanah dan bangunan di atasnya: Hak tanggungan; q Barang bergerak : Fidusia; q Barang bergerak : Gadai; q Kapal : Hipotik (UU No. 21 Tahun 1992 Pasal 49 Tentang Pelayaran). 5

Permasalahan Teknis Contoh Kasus: BMI – Nasabah melakukan akad murabahah sebesar 13 Milyar untuk pembelian kapal; - Kapal dijaminkan oleh nasabah ke BMI; - Kapal dicatatkan di Pelabuhan Pontianak; - BMI mengasuransikan kapal ke PT. Asuransi Takaful Indonesia; - Kapal hilang di sekitar Batam; - BMI mengajukan klaim ke PT Asuransi Takaful Indonesia; - Asuransi tidak mau membayar klaim; - BMI menggugat asuransi syariah ke PA;

Permasalahan Teknis Seharusnya: Sepanjang gugatan bukan pembatalan akad dan tidak ada pula eksepsi dari Tergugat, majelis hakim tidak boleh membatalkan akad dengan alasan akad melanggar prinsip syariah (SEMA No. 4 Tahun 2016). PTA : Membatalkan Putusan PA, mengadili sendiri: N. O dengan alasan nasabah tidak dijadikan pihak (Plurium Litis Consortium) M. A : Tolak.

Permasalahan Teknis 4. Terdapat amar putusan dalam eksepsi mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya serta pokok perkara diperiksa dan dikabulkan; Misalnya: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian; - Menolak selebihnya; - Menyatakan PA tidak berwenang mengadili objek No. A, dan B; Dalam Pokok Perkara: - Mengabulkan sebagian; - Menetapkam objek C dan D adalah harta bersama; - dsb…

Permasalahan Teknis Seharusnya: Kalau eksepsi dikabulkan, maka pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima; 5. Masih terdapat hakim yang mengadili perkara dan berpendapat bahwa eksepsi absolut adalah berkaitan dengan jenis objek sehingga terdapat amar yang mengabulkan eksepsi sebagian. Seharusnya: Eksepsi absolut adalah eksepsi yang berkaitan dengan jenis pekara (misalnya: hibah, waris, perceraian, harta b ersama, ekonomi syariah dan sebagainya), bukan berkaitan dengan objek. Kalau sudah berkaitan dengan jenis objek, maka eksepsi itu telah memasuki pokok perkara/eksepsi di luar kewenangan.

Permasalahan Teknis A. Masalah Eksepsi/Tangkisan: Kewenangan Absolut 1. Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Relatif Ø Eksepsi kewenangan diperiksa dan diputus mendahului pokok perkara Dikabulkan Putusan Akhir Ditolak Putusan Sela Ø Eksepsi yang dikabulkan dapat diajukan banding dan kasasi; Ø Eksepsi yang ditolak (putusan sela) hanya boleh diajukan banding bersama dengan putusan akhir. 2. Eksepsi di luar kewenangan Ø Diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara. Ø Dipertimbangkan pada bagian eksepsi, bukan bagian pokok perkara. Eksepsi kewenangan di luar kewenangan harus diajukan pada sidang pertama bersama-sama dengan jawaban pertama atas pokok perkara, 10 kecuali eksepsi absolut.

Permasalahan Teknis 6. amar putusan sela Dalam putusan akhir, majelis hakim mengutip semua isi putusan sela yang menolak eksepsi tergugat tentang kewenangan relatif. Contoh: Putusan Akhir MENGADILI: Dalam Eksepsi 1. Menyatakan Pengadilan Agama A berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara; 3. Mengangguhkan tentang biaya perkara sampai putusan akhir; 11

Permasalahan Teknis Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan A telah meninggal dunia tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: 2. 1. B bin C dst; 2. 2. dst Seharusnya : Amar dalam putusan akhir tentang eksepsi cukup menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

Permasalahan Teknis putusan Amar membatalkan tingkat banding yang 8. putusan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi obsccurlibel, kurang tepat 13

Permasalahan Teknis Seharusnya: Apabila majelis tk. banding berpendapat bahwa eksepsi tentang obscuurlibel itu tidak terbukti, maka cukup dengan menolak eksepsi dan untuk pemeriksaan pokok perkara majelis menjatuhkan putusan sela dengan perintah agar pengadilan tk. pertama membuka sidang kembali dan mengirimkan BAS tambahan tersebut utk diputus di tingkat banding.

Permasalahan Teknis 9. PA memutus dua kali Majelis hakim banding membuat putusan sela untuk pemeriksaan tambahan karena eksepsi ditolak, namun oleh PA setelah diperiksa dijatuhkan putusan untuk kedua kalinya dan dikirim ke PTA; Seharusnya: PA tidak menjatuhkan putusan untuk kedua kalinya, cukup mengirimkan BA sidang tambahan ke PTA untuk diputus di PTA. 15

Permasalahan Teknis 10. Orang/badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara, tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau PK; Seharusnya: Upaya hukum dengan mengajukan derden verzet ke Pengadilan Agama yang memutus perkara. Contoh: Penetapan waris yang tidak memasukkan semua ahli waris 16

Permasalahan Teknis 11. Struktur Amar Putusan Masih terdapat putusan yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi - …. . Dalam Konpensi - Dalam Pokok Perkara - …. . Dalam Rekonpensi - …. . Dalam Konvensi dan Rekonvensi - …. . 17

Permasalahan Teknis Seharusnya: Ø Dalam hal tidak terdapat rekonvensi, maka struktur amarnya: Dalam Provisi - …. . Dalam Eksepsi - …. . Dalam Pokok Perkara - …. . Ø Dalam hal ada rekonvensi, maka struktur amarnya: Dalam Konvensi - Dalam Provisi - Dalam Eksepsi - Dalam Pokok Perkara Dalam Rekovensi - Dalam Provisi - Dalam Eksepsi - Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi dan Rekovensi Demikian pula bila ada intervensi dan sebagainya. 18

Permasalahan Teknis 12. Masih ditemukan amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai (nafkah lampau, nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak) sesaat setelah atau sebelum ikrar talak. Seharusnya: Dimasukkan ke dalam bagian pertimbangan hukum saja karena amar tersebut merupakan eksekusi prematur. 19

Permasalahan Teknis 13. Masih ada majelis hakim yang menetapkan harta tergugat, baik yang sudah, akan ataupun belum ada, sebagai jaminan atas kelalaian tergugat membayar nafkah anak di masa yang akan datang. Seharusnya: Setiap amar putusan harus bersifat jelas, tegas dan dapat dilaksanakan. 14. Masih terdapat putusan yang mengabulkan gugatan waris padahal tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak. Seharusnya: Dalam gugatan waris seluruh ahli waris harus dijadikan pihak, Apabila ahli waris tidak lengkap maka gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium. 20

Permasalahan Teknis 15. Terdapat anak yang masih di bawah umur (4 th, 6 th, 10 th) yang dijadikan pihak secara langsung sebagai Tergugat IV, V, VI dan atau memberi kuasa kepada orang lain; Seharusnya: Orang yang belum cukup umur tidak boleh bertindak hukum, segala kepentingannya harus diwakili oleh orangtua/wali/ pengampunya. Apabila posisinya sebagai tergugat, maka yang digugat adalah orangtua/wali/ pengampunya.

Permasalahan Teknis 16. Terdapat amar putusan sebagai berikut: Dalam Konvensi: - Mengabulkan gugatan Penggugat; - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat…. - Memerintahkan Panitera …dst. Dalam Rekonvensi: - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; - Menetapkan hak hadanah atas anak bernama…berada di bawah Tergugat Rekonvensi; atau - Menetapkan harta berupa …. dan …. adalah harta bawaan tergugat Rekonvensi. Seharusnya: diterima; - Tidak perlu diikuti amar menetapkan hak hadhanah …. dst. . - Atau menetapkan harta berupa A dan B sebagai harta bawaan Tergugat Rekonvensi. 22

Permasalahan Teknis 17. Terdapat amar putusan yang masih mengabungkan menolak dan tidak menerima selebihnya. Seharusnya: Amar menolak dan tidak menerima harus dipisahkan supaya jelas mana yang ditolak dan mana yang tidak diterima. Yang lazim amar yang menyatkan tidak diterima disebutkan secara rinci karena terhadap objek tersebut masih dapat diajukan kembali. Sedangkan amar selanjutnya menyatakan menolak selebihnya;

Permasalahan Teknis 18. Saat ini mulai ditemukan beberapa kasus sengketa ekonomi syariah berupa “Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang membatalkan akad syariah antara nasabah dengan bank syariah”. seperti: - Akad Murabahah – Nasabah - Nasabah – gugatan BPSK - ada jaminan Hak Tanggungan - BPSK memutus pembatalan - Kredit macet akad - disomasi - kontrak baku Bank Syariah mengajukan gugatan Pembatalan atas putusan BPSK tersebut Permasalahannya: - Apakah pembatalan putusan BPSK menjadi kewenangan PA atau tidak? - Apakah BPSK berwenang membatalkan akad syariah? 24

Permasalahan Teknis 19. Terdapat putusan verstek, dimana Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke PTA, sedangkan Tergugat mengajukan verzet. Oleh PA, permohonan banding dikirim ke PTA, kemudian PTA mengadili dan memutus permohonan banding tersebut, setelah berkas perkara dikirim kembali ke PA, perkara verzet diperiksa oleh PA. Atas putusan verzet tersebut para pihak menggunakan upaya hukum banding kembali untuk yang kedua kalinya dan PTA memutus kembali. Seharusnya: Dalam hal Penggugat/Pemohon menggunakan upaya hukum banding, maka bagi Tergugat upaya hukumnya bukan verzet, tetapi banding ke PTA (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

Permasalahan Teknis 20. Terdapat putusan dengan alat bukti foto, kemudian foto tersebut discan dimasukkan dalam pertimbangan hukum. Seharusnya: Alat bukti foto tidak termasuk ke dalam alat bukti perdata yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/ 284 R. Bg. , Akan tetapi foto dapat dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR/310 R. Bg. 26

Permasalahan Teknis Dalam Hukum Acara Perdata: Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh hakim atau oleh undang-undang ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kepada peristiwa lain yang belum jelas kenyataannya. (vide: Pasal 1915 KUH Perdata)

Permasalahan Teknis Sehingga alat bukti persangkaan terbagi: Ø Persangkaan hakim Bebas; yang dapat dibuktikan lebih Ø Persangkaan UU: lanjut. Yang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut. Foto Sebagai persangkaan hakim yang nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas dan dapat memperkuat bukti yang ada. (vide: Pasal 173 HIR/310 R. Bg. ) Pasal 173 HIR: Pesangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika Persangkaan itu penting, saksama, dan satu sama lain bersetujuan. Pasal 310 R. Bg. : Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara Jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain. 28

Permasalahan Teknis 21. Ada pengakuan dengan klausul atau pengakuan dengan kualifikasi, lalu hakim membebankan pembuktian kepada pihak lawan (Tergugat), seakan Tergugat telah mengakui sehingga Penggugat tidak dibebani alat bukti. Seharusnya: Beban pembuktian pertama tetap dibebankan kepada Penggugat (susuai pasal 163 HIR/283 R. Bg). Setelah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Tergugat dibebani bukti tentang klausulnya tersebut.

22. Masing-masing alat bukti yang tersebut dalam Pasal 164 HIR memiliki kekuatan pembuktian dan batas minimal kekuatan pembuktian sebagai berikut: No. 1. Alat Bukti Tertulis: a. Akta Otentik b. Dibawah tangan 2. 3. Kekuatan Pembuktian a. b. Mengikat Sempurna Batas Minimal a. b. Mampu berdiri sendiri, sepanjang tidak dibantah Dapat dibantah a. Kalau diakui: - mengikat dan - sempurna b. Dibantah bebas a. Mampu berdiri sendiri - Mengikat bebas a. Pengakuan Murni - Mengikat Sempurna menentukan a. b. - - bebas - Memerlukan bukti lain Saksi Klausul / Kualifikasi b. Perlu alat bukti tambahan b. 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil 1 saksi + bukti lain Berdiri sendiri Tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan

No. 4. Alat Bukti Batas Minimal Persangkaan - Hakim bebas - Tidak mampu berdiri sendiri Perlu bukti lain - undang-undang - tidak dapat dibuktikan - - Berdiri sendiri bebas - Perlu bukti lain - Mengikat sempurna Menentukan Berdiri sendiri - Mengikat Sempurna Menentukan Berdiri sendiri - dibuktikan lebih lanjut 5. Kekuatan Pembuktian Sumpah a. Suppletoir b. Decissoir Mengikat Sempurna Menentukan

23. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak bersamaan dengan risalah Peninjauan Kembali; seharusnya: Permohonan Peninjauan Kembali (PK) harus diajukan bersama-sama dengan risalah PK (vide: Pasal 71 dan 72 UU No. 14 Tahun 1985, SEMA Nomor 3 Tahun 2015)

24. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan adanya novum (bukti baru) tidak disertai dengan BA penyumpahan novum oleh pengadilan pengaju; Seharusnya: Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan adanya novum harus disertai dengan BA penyumpahan novum oleh pengadilan pengaju dan harus dikirim ke Mahkamah Agung bersama dengan Bundel B;

25. Hakim tingkat pertama yang ditunjuk untuk melakukan sidang sumpah penemuan novum, dalam BA sumpah novum ternyata melakukan penilaian terhadap sah tidaknya novum tersebut, sehingga alasan tidak mengirimkan novum itu karena dinilai tidak sah; Seharusnya: Hakim tingkat pertama yang ditunjuk untuk melakukan sidang sumpah penemuan novum, tidak berwenang menilai keabsahan sumpah;

26. Putusan sela yang menolak eksepsi diajukan banding, lalu majelis hakim banding menguatkan eksepsi kewenangan yang ditolak oleh majelis tingkat pertama tersebut dan memerintahkan majelis tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, namun dengan putusan akhir sehingga diajukan kasasi oleh para pihak; seharusnya: Ketua PTA mengembalikan berkas tersebut dengan keterangan bahwa putusan sela tersebut belum waktunya dibanding, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.

27. Majelis hakim mengabulkan objek harta bersama yang masih dijadikan sebagai jaminan hutang di bank; Seharusnya: Objek sengketa yang masih menjadi jaminan hutang bank dan dikenai hak tanggungan belum menjadi milik sempurna suami istri sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Sekian dan Terima Kasih Wassalamu’alaikum W. W. 37