BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN Dokumen
BAPPEDA LITBANG PROVINSI BALI PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bali Tim Penyusun
SISTEMATIKA PEMBAHASAN PENDAHULUAN KAJIAN DOKUMEN DAN PUSTAKA KONDISI UMUM DAERAH BALI METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN RENCANA KERJA DAN JADWAL
PENDAHULUAN
Latar Belakang NO POVERTY Dalam SDG’s. , dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. KEMISKINAN DI BALI PER MARET 2018 Menurut data BPSN. , angka kemiskinan per maret 2018. Bali cukup rendah, yaitu di angka 4, 01%, dan lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 9, 82%. PERINGKAT BALI TERKAIT KEMISKINAN Saat ini Bali menduduki peringkat kedua dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan selisih hanya 0, 50%.
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN BALI DAN NASIONAL MARET 2013 S/D MARET 2018 (PERSEN) 14 12 11. 37 11. 47 11. 25 10. 96 11. 22 11. 13 10. 86 10. 7 10. 64 10 10. 12 9. 82 Nasional 8 Bali 6 4 3. 95 4. 49 4. 53 4. 76 4. 74 5. 25 4. 15 4. 25 4. 14 4. 01 2 0 Maret Sept. Maret 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018
1 MAKSUD Maksud penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah (SPKD) adalah untuk menyediakan acuan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam sinergi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan. 2 TUJUAN q Mempertegas komitmen pemda & pemangku kepentingan dalam memecahkan isu kemiskinan. q Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan. q Menyelaraskan dan membentuk sinergitas lintas sekotral dan lintas pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
KAJIAN DOKUMENPANTAI DAN PUSTAKA PENGAMANAN BALI nsep kemiskinan sangat bervariasi, hal ini tergantung dari sudut ndang lembaga maupun para ahli, namun secara garis besar miskinan adalah kondisi serba kekurangan baik sandang, pangan, papan upun kebutuhan sosial ekonomi lainnya. miskinan bersifat multidimensi, mencakup konsumsi maupun non nsumsi
Konsep Kemiskinan Menurut Chambers dalam Suyanto (2013), kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, antara lain : 1. Kemiskinan (proper). 2. Ketidakberdayaan (powerless). 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency). 4. Ketergantungan (dependency). 5. Keterasingan (isolation).
Pengang guran Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas Kurang modal Daya beli rendah Laju kelahiran tinggi Keluarga besar Pendapatan /kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Sedikit input modern Produktifi tas rendah Diet jelek Kesehatan buruk Kemiskinan Output/ pekerja kurang Pendidikan kurang Perumahan tak layak Ouput pertanian kecil Kondisi hidup tak sehat Kurang gizi
1. TERBATASNYA KESEMPATAN KERJA DAN USAHA TIDAK ADA PERTUMBUHAN EKONOMI : Ø TIDAK ADA INVESTASI Ø TIDAK ADA EKSPOR Ø IKLIM USAHA TIDAK KONDUSIF Akibatnya tidak ada lapangan pekerjaan (Menganggur), tidak ada pendapatan, tidak punya uang, Daya beli lemah, tidak bisa menanggung hidup, sakit, bodoh, stress.
2. RENDAHNYA KEMAMPUAN BERKOMPETISI KURANGNYA PENDIDIKAN : Ø PENGETAHUAN DAN WAWASAN KURANG Ø RENDAHNYA KETRAMPILAN (SKILL) Ø LEMAHNYA JIWA ENTREPRENEUR Ø TERBATASNYA POLA PIKIR Ø KOMPETENSI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIBUTUHKAN Ø MILIH-MILIH PEKERJAAN Ø MALAS
3. TIDAK MEMILIKI MODAL KERJA q TIDAK MEMILIKI LAHAN q SKALA USAHA KECIL q TIDAK PUNYA AKSES MODAL/DANA 11/27/2020
4. AKSES PASAR KURANG TIDAK TAU INFORMASI PASAR PRODUKSI TIDAK BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN PASAR KURANG PROMOSI TEKNOLOGI KURANG TAMPILAN PRODUK (PACKAGING/KEMASAN) KURANG MENARIK AKIBATNYA PRODUK TIDAK LAKU, AKHIRNYA TETAP MISKIN
5. FAKTOR ALAM Lingkungan Terisolir Ø Akses Kebutuhan Dasar Kurang (Pendidikan, Kesehatan, Listrik, Kebutuhan Pokok) Lingkungan Tidak Sehat Lingkungan Padat Ø Kumuh Akibatnya Sakit Dan Jatuh Miskin Ø Keterbatasan Air Ø Ø Ø Pemanfaatan Potensi Sda Terbatas Pengeluaran Lebih Tinggi Kesehatan (Air Minum, Mck)
6. PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK Migrasi Penduduk Miskin Ke Bali Persaingan Kesempatan Berusaha Tekanan Terhadap Lingkungan Tingkat Kriminalitas Masalah Sampah, Pemukiman, Kemacetan Penyediaaan Kebutuhan Dasar Beban Pemerintah Meningkat Gejolak Sosial
7. FAKTOR BUDAYA SIKAP MENTAL (MALAS, MABUK, JUDI, MIND SET) PEWARISAN KEMISKINAN SUKA PAMER
KONDISI UMUM DAERAH BALI
LUAS WILAYAH PULAU BALI 5. 636, 66 Km 2 q q q Uraian Satuan Tahun 2017 Luas Km² 5. 536, 7 Pulau Berpenghuni Buah 6 Kecepatan Angin Knot 4 -7 Kelembaban Udara Hari Hujan % Hari 79 -85 178 Desa/Kelurahan Pesisir Desa/Kel 177 Desa/Kel. Bkn Pesisir Lembah Desa/Kel 539 20 Lereng Desa/Kel 138 Hamparan Desa/Kel 558 Garis Pantai Km 529 Dibagi Menjadi 8 Kabupaten & 1 Kota 57 Kecamatan 716 Desa/Kelurahan Ø Secara adat terdiri dari : § 1. 488 Desa Pakraman § 3. 625 Banjar Pakraman 1. 604 Subak Sawah 1. 107 Subak Abian Jml Penduduk Bali 4. 125. 800 Jiwa
KONDISI KEMISKINAN DI BALI
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2013 S/D Tahun 2018 (Persen) 4. 01 Maret 2018 5. 38 3. 32 4. 14 Sep-17 5. 42 3. 46 4. 25 Maret 2017 5. 45 Perdesaan+Perk otaan 3. 58 4. 15 Sep-16 5. 21 3. 58 4. 25 Maret 2016 5. 23 3. 68 Perdesaan 5. 25 Sep-15 6. 42 4. 52 4. 74 Maret 2015 5. 44 4. 31 Perkotaan 4. 76 Sep-14 5. 39 4. 35 4. 53 Maret 2014 5. 34 4. 01 4. 49 Sep-13 5 4. 17 3. 95 Maret 2013 4. 04 3. 9 0 1 2 Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018 3 4 5 6 7
Garis Kemiskinan Non Makanan dan Persentase Perubahannya Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2013 -2017 (000) Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018
DETERMINAN KEMISKINAN 1 Dimensi Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kemiskinan 2 Dimensi Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan 3 Dimensi Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan 4 Dimensi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan 5 Dimensi Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan 6 Dimensi IPM dan Tingkat Kemiskinan 7 Dimensi Urbanisasi dan Kemiskinan 8 Dimensi Infrastruktur dan Kemiskinan 9 Dimensi Kesehatan Lingkungan dan Kemiskinan 10 Kerentanan dan Kemiskinan
DETERMINAN KEMISKINAN Perangkap Kemiskinan (Poverty Trap) Penduduk Miskin (sosek rendah- Pendapatan rendah) Produktivitas masy dan negara rendah § Hasil (output) § Prestasi sekolah § Partisipasi (rendah) § Absensi (meningkat) § Kecerdasan dan keterampilan (rendah) Daya beli barang dan jasa umum serta (termasuk gizi dan pelayanan kesehatan rendah § § Pangan Kesehatan Perumahan (lingkungan) Pendidikan(rendah/tidak layak) Status kesehatan dan status gizi rendah Morbiditas dan mortalitas tinggi
1 Dimensi Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kemiskinan PERSENTASE PENDUDUK MISKIN BALI DAN NASIONAL MARET 2013 S/D MARET 2018 (PERSEN) 14 12 11. 37 11. 47 11. 25 10. 96 11. 22 11. 13 10. 86 10. 7 10. 64 10 10. 12 9. 82 Nasional 8 6 4 3. 95 4. 49 4. 53 4. 76 4. 74 Bali 5. 25 4. 15 4. 25 4. 14 4. 01 2 0 Maret Sept. Maret 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018
Dimensi Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan 2 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) BALI DAN NASIONAL TAHUN 2013 -2018 (PERSEN) 7 6. 17 5. 88 6 5. 94 5. 7 6. 1 5. 81 5. 61 5. 5 5. 33 5. 13 5 4 3 2 1. 93 1. 83 1. 99 2. 12 1. 9 1. 37 BALI 1. 89 1. 37 NASIONAL 1. 28 1. 48 0. 860000001 1 br ua ri 20 18 7 01 s 2 Fe us tu Ag ua ri 20 17 6 01 s 2 Fe br us tu Ag ua ri 20 16 5 01 s 2 Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018 Fe br us tu Ag ua ri 20 15 4 01 s 2 Fe br us tu Ag ua ri 20 14 3 01 s 2 Fe br us tu Ag Fe br ua ri 20 13 0
3 Dimensi Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2017 No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan (1) (2) (3) (4) (5) 1 Jembrana 97. 85 89. 87 93. 79 2 Tabanan 97. 58 90. 51 93. 99 3 Badung 99. 08 95. 10 97. 13 4 Gianyar 97. 04 89. 53 93. 30 5 Klungkung 90. 65 81. 27 85. 84 6 Bangli 94. 10 82. 12 88. 16 7 Karangasem 88. 95 74. 78 81. 80 8 Buleleng 93. 84 85. 22 89. 47 9 Denpasar 99. 74 97. 68 98. 73 Bali 96. 40 89. 39 92. 90 2016 96. 37 89. 23 92. 82 2015 96. 57 88. 94 92. 77 2014 96. 28 88. 85 92. 56 2013 96. 00 86. 05 91. 03
Persentase Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Bali, 2016/2017 Jumlah Sekolah SMK, 3. 54% SMU, 3. 58% SLTP, 8. 83% TK, 33. 71% SD, 50. 34%
Jumlah Murid Menurut Jenis Sekolah di Bali, 2016/2017 418444 450000 400000 350000 300000 204789 250000 92088 200000 88937 77622 150000 100000 50000 0 TK SD SLTP SMU SMK
4 Dimensi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan PERTUMBUHAN EKONOMI BALI DAN NASIONAL TAHUN 2013 S/D TW I TAHUN 2018 (PERSEN) 8 7 6 6. 69 6. 73 6. 03 5. 74 5. 21 5 4. 79 6. 24 5. 59 5. 02 5. 07 5. 68 5. 06 BALI 4 NASIONAL 3 2 1 0 2013 2014 2015 Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018 2016 2017 2018
5 Dimensi IPM dan Tingkat Kemiskinan INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) BALI DAN NASIONAL TAHUN 2013 S/D TAHUN 2017 75 74 73 72 73. 27 72. 09 72. 48 71 70 69 68. 31 73. 65 74. 3 68. 9 69. 55 70. 18 70. 81 BALI NASIONAL 68 67 66 65 2013 2014 Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018 2015 2016 2017
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) BALI DAN NASIONAL TAHUN 2013 S/D TAHUN 2017 (TAHUN) 71. 6 71. 35 71. 4 71. 2 71. 11 70. 6 70. 4 71. 46 71. 2 71. 06 71 70. 78 70. 8 71. 41 70. 9 70. 59 NASIONAL 70. 4 BALI 70. 2 70 69. 8 TAHUN 2013 TAHUN 2014 Sumber : Data BPS Provinsi Bali, 2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ARAH KEBIJAKAN PUSAT • Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang ARAH KEBIJAKAN DAERAH • Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. PRONANGKIS • Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
PRONANGKIS 2013 -2017 DAN CAPAIANNYA - Pengendalian Laju Inflasi - Pertumbuhan Ekonomi - Percepatan Pembangunan Infrastruktur - Kebijakan Pengembangan UKM - Stabilisasi Harga Bahan pokok - Jaminan penyandang Sosial Penciptaan Lapangan Kerja (PRO-JOB) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (GROWTH with EQUITY) Pertumbuhan & Stabilisasi Ekonomi (PRO-POOR GROWTH) Program Bantuan Sosial Berbasis Perlindungan Sosial Pengurangan Kemiskinan (PRO-POOR) Program Pemberdayaan Masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH), RASKIN/ RASTRA Bea Siswa Miskin, JKN, Bedah Rumah Program. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil GERBANGSADU, SIMANTRI, KUR, JAMKRIDA, Koperasi Programprogram Lainnya Infrastruktur, dll
34
PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1) Bedah Rumah Tidak Layak Huni, Data TNP 2 K sebanyak 1682 setelah verifikasi oleh Tim Sapu Jagat tersisa 973 unit dan APBD 17 teranggarkan 1100 dan bulan Juni 2017 sudah tuntas. 2) Bea Siswa Miskin (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) 3) Pembangunan Sekolah SMA/SMK bagi siswa khusus miskin 4) JKBM yang di Integrasikan dengan JKN. 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah telah terakses (428. 000 jiwa. 5) Pemgembangan Puskesmas menjadi Rawat Inap, ambulan 6) Pengembangan Rumah Sakit Pratama dan perlengkapannnya 7) Pembangunan Rumah Sakit Mata Bali Mandara 8) Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali Mandara 9) Beras Sejahtera (Rastra) mengcover 27 persen masyarakat berpenghasilan rendah 10) PKH menjangkau 48. 042 Rumah Tangga Miskin 11) Insentif Fakir Miskin, Jompo, Lansia Rp. 300. 000, /bulan 12) Bantuan oleh Yayasan Atas Nama Orang Miskin 13) Bursa Tenaga Kerja, Job Fair (2 kali setahun) 14) Pelatihan Ketrampilan, Life Skill (Kapal Pesiar, Kepariwisataan, perbengkelan, Spa) 15) Jaminan Kredit Bali Mandara, 65. 000 debitur 16) Kredit Usaha Rakyat, 1. 5 Triliun K E M I S K I N A N 17) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 18) Lembaga Perkreditan Desa 1. 370 LPD 19) Gerbang Sadu Mandara, 217 Desa Rp. 1, 20 M 20) Dana Desa hampir 1 M/Desa 21) Bantuan Desa Pakraman 200 juta/desa 1488 desa 22) Hibah/Bansos kepada kelompok masyarakat 23) Simantri Sistem Pertanian Terintegrasi, 735 Gapoktan 24) Perbaikan Jalan Usahatani, Jaringan Irigasi, Subsisdi Pupuk, Alat Mesin Pertanian, Pemasaran (LUEP), Subsidi Pajak, Perda Buah Lokal. 25) Bantuan Subak 50 Juta, 2. 733 subak 26) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2. 645 kelompok 27) Coorporite Social Responsibelity, Bina Lingkungan 28) Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan 29) Pembangunan 100 Desa Wisata, Pinge, Penglipuran, Tenganan 30) Pengembangan Agrowisata, Integrasi Pertanian dengan Pariwisata. 31) Penyediaan Air Minum di daerah-daerah Marginal Air, tangki air 32) Penguatan Jalan Akses produksi 33) Transportasi Sarbagita 34) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 35) Tim Penggerak PKK dengan berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Prilaku Hidup Sehat, Posyandu, Imunisasi, Makanan Tambahan) 36) Pelayanan Pengobatan Gratis ke desa miskin
VISI MISI GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR BALI 2018 -2023
VISI “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan
RENCANA AKSI DAERAH Optimalisasi program perlindungan sosial Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar Pemberdayaan kolompok masyarakat miskin kurangi beban & tambah pendapatan 1. 2. Penyempurnaan data penerima manfaat Menemukenali permasalahan sosial (diagnosa kemiskinan) Menciptakan pembangunan yang inklusif
Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : Kelompok program BANSOS terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Kelompok PRONANGKIS berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; Kelompok PRONANGKIS berbasis pemberdayaan UEMK, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I) Keterangan Kluster 1 Program Sasaran Rumah Tangga Miskin dan Sangat Program Keluarga Harapan (PKH) Miskin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Rumah Tangga Hampir Miskin, (Jamkesmas) dan Miskin, dan Sangat Miskin Program Beras untuk Keluarga Miskin Rumah Tangga Miskin dan Sangat (Rastra) Miskin Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Miskin: Sangat Miskin Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin a. Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sangat Miskin Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga a. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Miskin dan Sangat Miskin Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah a. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK) Tangga Miskin dan Sangat Miskin Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin a. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana) dan Sangat Miskin Rumah Tangga Miskin, dan Sangat Bedah rumah, Miskin
Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (Klaster II ) Keterangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri: a. PNPM Mandiri Perdesaan a. PNPM Mandiri Perkotaan Sasaran Kelompok Masyarakat Umum Kelompok Masyarakat Perdesaan Kelompok Masyarakat Perkotaan a. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (bencana, konflik, dan lain-lain) a. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kelompok Masyarakat Perdesaan a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) Kelompok Masyarakat Perdesaan a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut a. PNPM Pariwisata Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial a. PNPM Generasi Kelompok Masyarakat Perdesaan a. PNPM Green Kecamatan Development Program (GKDP) Kelompok Masyarakat Perdesaan a. PNPM Neighbourhood Development (ND) Kelompok Masyarakat Perkotaan Kluster 2 GSM Simantri KUBE Ekonomi wanita pedesaan Desa Kelompok
Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III ) Keterangan Kluster 3 Program Ekonomi wanita pedesaan Sasaran Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Program Kredit dan Menengah Usaha Rakyat (KUR) Kelompok Usaha Program KUBE dan Bersama dan Usaha UEP Ekonomi Produktif (UMKM) Jamkrida UMKM KUR UMKM KTA UMKM
Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV ) Keterangan Kluster 4 Program Air bersih Infrastruktur Jalan produksi Sanitasi Transportasi murah Pelatihan keterampilan Bursa kerja online Sasaran Masyarakat miskin Masyarakat miskin
METODELOGI PERENCANAAN
METODE PERENCANAAN PEKERJAAN Melakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan dan inventarisasi data serta untuk melakukan identifikasi masalah kemiskinan Studi literatur untuk mendapatkan data dan informasi kebijakan dan studi terkait kondisi eksisting penanggulangan kemiskinan Melaksanakan kompilasi data dan analisis Diskusi rutin dengan Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali dan pihak terkait lainnya untuk membahas hasil kajian
METODE PEMBAHASAN Rapat koordinasi/Focus Group Discussion (FGD) Tahap 1 Rapat koordinasi/Focus Group Discussion (FGD) Tahap 2
METODE PELAPORAN DAN METODE DAN BIAYA SWAKELOLA Laporan Pendahuluan Draft Laporan Akhir Metode swakelola dilaksanakan dengan cara swakelola penuh, dimana pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh penyedia jasa
RENCANA DAN JADWAL PEKERJAN Bulan Kegiatan I Sept No. Minggu I 1 2 II Okt 3 4 1 2 III Nop 3 4 1 2 3 Persiapan 1. 1 Rapat koordinasi dan administrasi teknis 1. 2 inventarisasi data & identifikasi masalah kemiskinan 1. 3 Pembuatan Proposal 1. 4 Studi literatur tentang penanggulangan kemiskinan ◙ ◙ 1. 5 Pengumpulan Data ◙ ◙ 1. 6 Melaksanakan kompilasi data dan analisis ◙ ◙ 1. 7 Diskusi dengan Kelompok Ahli Pembangunan ◙ ◙ ◙ 1. 8 Rapat Koordinasi Penyusunan SDPKD ◙ ◙ ◙ ◙ II IV Des ◙ ◙ ◙ Pelaksanaan 2. 1 Penyusunan DSPKD 2. 2 Membuat Laporan Pendahuluan 2. 3 Pembahasan / FGD Laporan Pendahuluan ◙ 2. 4 Revisi DSPKD atas masukan FGD I ◙ ◙ 2. 5 Membuat Draf Laporan Akhir ◙ ◙ 2. 6 Pembahasan / FGD Laporan Draf Laporan Akhir ◙ 2. 7 Revisi DSPKD atas masukan FGD II ◙ III Pelaporan 3. 1 Membuat 10 Buku DSPKD ◙ ◙ 3. 2 Membuat 10 Keping CD Back Up/Report ◙ ◙ ◙ 4
MOHON MASUKAN PESERTA FGD SEMUA SEHINGGA DSPKD INI DAPAT BERMANFAAT SEBAGAI PEDOMAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BALI
- Slides: 49