BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DALAM PERSPEKTIF

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Huala Adolf Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum – UNPAD, Bandung, 29 Agustus 2006 1

Kejahatan (Pidana) Ekonomi Internasional Masalah pidana ekonomi (economic crimes) yang GLOBALISASI KEJAHATAN EKONOMI Borderless World Borderless Crime Perbuatan pidana yang merong ekonomi yang tidak melihat status negara Udaha patungan di bidang kejahatan ekonomi (Joint Crime Ventures) Kejahatan yang menggunakan teknologi canggih Musuh bersama umat manusia Bentuk kejahatan Abad ke-21! 2

AKAR PERMASALAHAN DI RI I. Negeri yang gagal? Kasus: Hutan dihabisi (Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua New Kid on the Block? ) Indonesia sebagai negara terkorup ke 5 dari 146 negara [Transparency International], Pabrik ekstasi terbesar di dunia, Trafficking. II. Sistem hukum yang gagal? Kasus: Penegakan hukum yang masih lemah, badan peradilan yang terus diselimuti masalah. 3

AKAR PERMASALAHAN DI RI III. Budaya bangsa Kasus: Sense of Crises yang kurang, ketidak-pedulian terhadap masalah sosial, ekonomi, hukum, dll. 4

SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH I. Apakah hukum internasional hukum? II. Kedaulatan dan tanggung jawab negara III. Status dan pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia. 5

SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH I 1. Apakah hukum internasional hukum? Hukum internasional dengan segala kekurangannya adalah hukum. 6

Signifikansi Hukum Internasional “The existence of some kind of international law is simply one of the inevitable consequences of this coexistence of … States” [J. L. Brierly, 1944] 7

Signifikansi Hukum Internasional “’International Law’ is a strict term of art, connoting that system of law whose primary function is to regulate the relations of states with one another” [Sir Robert Y. Jennings, 1984] 8

Relevansi Hukum Internasional PERJANJIAN INTERNASIONAL 1. Perjanjian Multilateral, Mis. : UN Convention Against Corruption 2003, UN Model Law on MLA; 2. Perjanjian Internasional Regional, Mis. : ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004; 3. Perjanjian Internasional Bilateral, Mis. : MLA dengan Australia (UU No. 1 Tahun 1999). PUTUSAN PENGADILAN (INTERNASIONAL DAN NASIONAL) PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL Ex aequo et bono. 9

RELEVANSI HUKUM INTERNASIONAL “… that States know boundaries, criminals know no boundaries, lawyers know their own legal systems and criminals do not care whose systems they abuse. ” [N. R. Cowdery] Masalah: Joint Criminal Ventures berkembang pesat, kerjasama di bidang masalah-masalah pidana terkendala oleh adanya prinsip jurisdiksi, prinsip kedaulatan negara, dan sistem hukum masing-masing negara. Perlu kerja sama internasional. 10

Kerjasama Hukum Internasional Ekstradisi (Extradition) Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Pemindahan Narapidana (Transfer of Sentenced Persons). 11

SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH II 2. Kedaulatan Negara dan Tanggung Jawab Negara Borderless Crimes adalah ancaman kedaulatan negara yang menghendaki kerja sama internasional ( Bukan penghilangan kedaulatan negara, mis. : WTO, IMF). Sikap apatis melahirkan tanggung jawab negara (termasuk melanggar kewajiban internasional terhadap suatu komitmen atau perjanjian internasional). 12

HUKUM NASIONAL SEBAGAI YANG BERDAULAT ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS Article 1 Scope of Assistance: 1. The Parties shall, in accordance with this Treaty and subject to their respective domestic laws, render to one another the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters, namely investigations, prosecutions and resulting proceedings. 13

HUKUM NASIONAL SEBAGAI YANG BERDAULAT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 2003 Article 1 Scope of Assistance: (1). The Parties shall provide in accordance with this Agreement and subject to their respective domestic laws, mutual legal assistance in criminal matters. 14

SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH III Status dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional di Indonesia 15

SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH III 1. Status Hukum Perjanjian Internasional terhadap RI “Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara anggotanya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik” [ “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”] (Pasal 26 Konvensi Wina 1969). Kegagalan melaksanakan kewajiban melahirkan tanggung jawab internasional. 16

SHOPPING LIST IDENTIFIKASI MASALAH III 2. Pelaksanaan Perjanjian Internasional di Indonesia “Tiap perjanjian yang berlaku mengikat Indonesia harus diberlakukan diimplementasikan ke dalam hukum nasionalnya untuk dapat berlaku positif. ” Keppres No 34 tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958; UU No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan UNCLOS 1982; UU No 17 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO. UU Ratifikasi tidak cukup. 17

SOLUSI TERHADAP PENDEKATAN MASALAH ‘A function of positive law is the deterrence of wrong doing’. [Thomas Aquinas] 18

STRATEGI PREVENTIF Komitmen Hukum yang jelas dan tegas Ratifikasi konvensi internasional dan implementasi dalam hukum nasional Integritas Pengadilan Penegakan Hukum di dalam negeri SUPREMASI HUKUM YANG TEGAS 19

SELESAI 20