Bank Sentral Republik Indonesia SISTEM PERBANKAN INDONESIA Presented

Bank Sentral Republik Indonesia SISTEM PERBANKAN INDONESIA Presented By : Dr I Gde Made Sadguna Bank Indonesia - DPNP @ 2007

Agenda I. SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN II. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN INDONESIA

I. SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN

Definisi Sistem Keuangan A financial system consist of institutional units and markets that interact, typically in a complex manner, for the purpose of mobilizing funds for investment, and providing facilities, including payment system, for financing of commercial activity. The role of financial institutions within the system is primarily to intermediate between those that provide the funds and those that need the funds, and typically involves transforming and managing risk. Financial markets provide a forum within which financial claims can be traded under established rules of conduct, and can facilitate the management and transformation risk. They also play important role in identifying market prices (“price discovery”). IMF(http//: IMF. ORG. , Nov. 2004)

Konsep Sistem Keuangan • Sistem keuangan dalam suatu negara terdiri dari unit-unit lembaga keuangan baik institusi perbankan, lembaga keuangan bukan bank serta pasar yang saling berinteraksi secara kompleks dengan tujuan memobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial. • Dalam Sistem keuangan terjadi intermediasi antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana, transformasi dan pengelolaan resiko serta penemuan harga pasar. • Suatu sistem keuangan yang efisien dan kokoh adalah sistem keuangan yang mampu memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas kepada aktivitas yang memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan mampu berkontribusi secara penuh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara sehat, berkelanjutan dan seimbang

SISTEM KEUANGAN Sistem Moneter Perbankan UU No. 10/1998 Sistem Keuangan Bank Indonesia Bank Umum BPR Modal Ventura Leasing Non Sistem Moneter Anjak Piutang Perusahaan Pembiayaan Kartu Kredit Pembiayaan Konsumen Asuransi Dana Pensiun Perusahaan Keuangan Lain Perusahaan Sekuritas. Perusahaan Pemeringkat Perusahaan Gadai Pialang Pasar Uang Banking Supervision Otoritas Moneter

TEORI SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN Definisi & Fungsi Bank PEMINJAM PEMILIK DANA BANK “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” Lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi Lembaga Intermediasi Hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan Lembaga Kepercayaan

Kedudukan Perbankan Dalam Sistem Perekonomian SISTEM PEREKONOMIAN • Surplus Income Units • Deficit Spending Units SISTEM KEUANGAN • Direct Finance or Indirect Finance • Deposit Taker or Fund Provider SISTEM PERBANKAN • Indirect Finance • Deposit Taker and Fund Provider

Aliran Dana dalam Sistem Keuangan FUNDS Financial Intermediaries FUNDS Financial Market DIRECT FINANCE FUNDS Lender-Savers • Households • Firms • Government • Foreigners INDIRECT FINANCE FUNDS Borrower-spenders • Households • Firms • Government • Foreigners

RISIKO BANK CREDIT COMPLIANCE STRATEGIC MARKET RISK TYPES LIQUIDITY OPERATIONAL REPUTATION LEGAL

Manfaat Bank Apabila fungsi intermediasi berjalan baik, maka manfaat dari keberadaan bank adalah sebagai berikut: • • Pemilik dana mendapat penghasilan bunga. Peminjam terpenuhi kebutuhan dananya. Bank mendapatkan penghasilan dari selisih (spread) antara bunga dana dengan bunga pinjaman. Perekonomian mendapatkan mekanisme alokasi sumber dana secara efektif dan efisien.

Kondisi Sistem Keuangan Indonesia Kontribusi dan Peran Lembaga Keuangan Indonesia dalam GDP dibandingkan Negara Lain Indonesia Assets US$ billion Malaysia Thailand US$ billion Singapore % of GDP US$ billion % of GDP 138 56% 166 160% 172 115% 213 233% 10 4% 20 20% 5 3% 46 50% Mutual funds 8 3% 21 20% 18 12% 18 20% Pension funds 4 2% 58 56% 7 5% 60 66% Stock market capitalization 55 22% 168 162% 119 79% 148 162% 4 2% 7 7% n/a Commercial banks Insurance firms Funds raised through capital market GDP Exchange rate 247 104 150 91 8. 441 4 39, 7 1, 7 % of GDP Sumber: Srinivas, PS (2004)

Bank mendominasi Sistem Keuangan Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Keterangan Asset Kontribusi 1, 099. 7 88. 0% 1, 112. 2 86. 4% 1, 213. 5 85. 1% Bank Perkreditan Rakyat 4. 7 0. 4% 6. 4 0. 5% 9. 1 0. 6% Perusahaan Asuransi 64. 8 5. 2% 77. 6 6. 0% 94. 1 6. 6% Dana Pensiun 34. 9 2. 8% 41. 2 3. 2% 49. 4 3. 5% Perusahaan Pembiayaan 37. 3 3. 0% 39. 9 3. 1% 47. 2 3. 3% Persahaan Sekuritas 6. 7 0. 5% 7. 8 0. 6% 10. 0 0. 7% Pegadaian 1. 8 0. 1% 2. 4 0. 2% 2. 7 0. 2% 1. 249, 9 100% 1. 287, 5 100% 1. 426, 0 100% Bank Umum Total Sumber : BI, Depkeu, diolah Total aset perbankan dan non perbankan meningkat namun peningkatan NBFI lebih cepat dari perbankan sebagai akibat semakin menurunnya suku bunga perbankan dan peningkatan index di pasar modal serta mulai berkembangnya asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan.

Historic Perspective of Risk Events 1932: Stock market crash & Great Depression 1994: IR increase catching many banks by surprisecollapse of several hedge funds Soros vs British Pound/EWSsystem collapse 1989: Jap stock market/real estate bubble Peso crisis US Junk Bond market collapse 2000: Extreme high volatility in Equity markets-NASDAQ losses >50% of its value. Highest credit leverage in US history 1990 2000 time 1970 1973: Oil price hike 1980 1987: US & world stock market crash 1997: Emerging market crisis 1998: Russia crisis, collapse of LTCM hedge funds creates fin crisis; FED and bank Consortium needed to step in 2002/3: High profile bankruptcies in US and Europe Debt crisis in Argentina Retail crisis in Korean Market

KRONOLOGI REFORMASI PERBANKAN INDONESIA Pra-krisis 1997 Krisis mata uang Regional Band Rupiah di lepas July Nov BPPN & Program Penjaminan Pemerintah diperkenalkan Dec Krisis 1998 - 1999 Program Rekapitalisa si Program Perbankan Restrukturisa dimulai si Perbankan UU BI & JITF disahkan didirikan Post-krisis 2000 Ketentuan Exit policy dikeluarkan Merger Bank MANDIRI Jan 98 May 98 July 98 Sept 98 Nov 98 Mar 99 May 99 Jun 99 July 99 Mar 00 Oct 00 Menkeu mengumumkan 16 bank dilikuidasi. Penarikan dana besar -besaran INDRA didirikan Amandemen UU Perbankan 1992 Program Rekapitalisasisi selesai LPJK masih dalam proses

Perkembangan Permodalan Bank (Sebelum dan sesudah Program Rekapitalisasi) Triliun Rp. Mar-01 63. 6 Dec-01 53. 5 Sep-00 33. 6 6. 0 Jun-00 -32. 8 -41. 2 -101. 3 Dec-99 Sep-99 -243. 0 Jun-99 -270. 3 Mar-99 -129. 8 -300. 0 Mar-00 -250. 0 -200. 0 -150. 0 Dec-98 -100. 0 -50. 0 100. 0

II. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

DASAR HUKUM 1. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 2. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

JENIS BANK Per April 2007 : 1. BANK UMUM (Konvensional dan Syariah) Jumlah Bank Umum di Indonesia saat ini ada 130 buah (jumlah kantor 9265) 2. BANK Perkreditan Rakyat (BPR) Jumlah BPR di Indonesia saat ini ada 1. 833 buah (jumlah kantor 3. 190) (UU No. 23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia)

TUGAS BANK INDONESIA Menetapkan dan Mengatur dan menjaga melaksanakan kelancaran sistem kebijakan moneter. MENCAPAI & pembayaran. MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH Mengatur & mengawasi Bank.

KEBIJAKAN MONETER § Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. § Inflasi ialah suatu keadaan dimana jumlah uang beredar melampaui jumlah kebutuhan uang yang diperlukan untuk jalannya perekonomian di suatu negara. Keadaan ini ditandai dengan turunnya nilai beli dari mata uang negara ybs dan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang secara umum dalam masa/ priode tertentu. § BI dapat melakukan upaya pengendalian moneter antara lain melalui: i. Operasi Pasar Terbuka, seperti lelang SBI. ii. Penetapan tingkat diskonto. iii. Penetapan Cadangan Wajib Minimun. iv. Pengaturan kredit atau pembiayaan. v. Cara-cara pengendalian moneter juga dapat dilaksanakan vi. berdasarkan prinsip syariah

SISTEM PEMBAYARAN § Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara tunai dan non tunai. § Dalam hal pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran.

TUGAS BI DALAM SISTEM PEMBAYARAN Bab V : UU RI No. 23 th. 1999 tentang BI : BI bertugas mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Menyediakan fasilitas Sistem Pembayaran yang efisien, efektif, aman dan handal Sistem Finansial yang efisien Meningkatkan kinerja perekonomian dan sektor riil

KETERKAITAN SISTEM PEMBAYARAN DENGAN MONETER DAN PERBANKAN Efektivitas pengendalian moneter memerlukan dukungan Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan sistem perbankan yang sehat Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan yg sehat

III. PENGATURAN & PENGAWASAN PERBANKAN

Mengapa Bank Harus Diawasi? Perbankan Lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan (terutama di negara berkembang) Di Indonesia, perbankan menguasai +/- 90% asset industri keuangan Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan Sistem keuangan Sistem perekonomian Biaya perbaikan yang sangat mahal Perbankan Sistem dalam Sistem Interdependen Perbankan Lembaga kepercayaan sangat rentan / fragile Perlunya bank diatur dan diawasi

Pengaturan & Pengawasan Perbankan Siapa yang mengatur Bank? Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal. Pengaturan Bank oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Otoritas Pengawas Bank. Siapa yang mengawasi Bank? 1. Pengurus (Pemilik dan Pengelola) 2. Masyarakat (Market Discipline) 3. Bank Indonesia (Otoritas Pengawas Bank) Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia merupakan amanat UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Pengaturan Bank Bentuk pengaturan Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Prinsip kehati-hatian Banking prudential principles. Maksud Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga otoritas, dan dalam rangka informasi bagi yang berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat dan pengelola). Ruang Lingkup • • • Pengaturan izin pendirian (loose or tight). Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak). Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper). Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian aktiva). Pengaturan risiko.

PETA PENGAWASAN BANK

Pengawasan Bank Pengaturan Bank (Prudential Banking Principles) Pengawasan Bank Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah melaksanakan ketentuan Oleh Lembaga Otoritas (Bank Indonesia) TIDAK LANGSUNG Melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia LANGSUNG Mendatangi dan memeriksa bank • Umum • Periodik • Khusus • Ad hoc

TUJUAN PENGAWASAN BANK Menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi tiga aspek yaitu : 1. Sanggup memelihara kepentingan masyarakat. 2. Bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan. perekonomian dan pengendalian moneter. 3. Mampu mengembangkan usahanya secara wajar.

STRATEGI PENGAWASAN BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menetapkan Peraturan. Pengawasan Secara Dedicated. Penerapan Risk Based Supervision berorientasi pada forward looking analysis. Prudential Meeting/Interview. Pengenaan Sanksi. Monitoring. yang

IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN 1. Pengawasan terpadu yaitu melalui kebijakan & ketentuan perbankan (Macro Economic Supervision Function). 2. “Full Responsibility” dalam pengawasan individual bank. 3. Prudential Regulation Approach. 4. Risk - Based Approach. 5. Consolidated Supervision Approach.

SIKLUS PENGAWASAN BANK BERDASARKAN RISIKO UNDERSTANDING INSTITUTION (CORE KNOWLEDGE) 6 ISS EXECUTION & SUPERVISORY ACTIONS 1 QUARTERLY RISK PROFILE ASSESSMENT SUPERVISORY CYCLE 5 PELAKSANAAN PENGAWASAN 1 INDIVIDUAL SUPERVISORY STRATEGY (ISS) EXAMINATION PLAN RISK FOCUSED EXAMINATION & AUDIT REPORT 4 2 3

SIKLUS PEMERIKSAAN BERDASARKAN RISIKO Pemeriksaan Lapangan Audit Plan Pre-Examination Planning Laporan Kemajuan Pemeriksaan Data Base Pemeriksaan Perencanaan Pemeriksaan Exit Meeting Penyusunan Laporan Penyampaian LHP

INDIVIDUAL SUPERVISORY STRATEGY (ISS) Intern Tahap Pengumpulan Data & Informasi Tahap Evaluasi Kecukupan Data & Informasi Tahap Penyusunan ISS Format ISS Ekstern

IV ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

Arah Kebijakan Perbankan Meningkatkan Perbankan untuk Menunjang Perekonomian Secara Berkelanjutan Memperkuat Struktur dan Kelembagaan Perbankan Nasional Bank Perkreditan Rakyat Perbankan Syariah Stabilitas Sistem Keuangan Melanjutkan Proses Konsolidasi Memperkuat Infrastruktur Kebijakan Prudensial Sesuai Standar Internasional Mendorong Fungsi Intermediasi

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA 6 PILAR API Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif Struktur Perbankan yang Sehat Sistem Pengaturan yang Efektif Pilar 1 Pilar 2 Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi Industri Perbankan yang Kuat Pilar 3 Pilar 4 Perlindungan Nasabah Pilar 5 Pilar 6

PROGRAM UTAMA API • Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional • Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan • Program Peningkatan Fungsi Pengawasan • Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan • Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan • Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

SASARAN KEBIJAKAN API NO PILAR API SASARAN 1. Struktur Perbankan yang sehat Penguatan permodalan dan peningkatan daya saing. 2. Sistem Pengaturan yang Efektif Peningkatan Compliance thdp 25 Basel Core Principles For Effectiveness Bank Supervision 3. Fungsi Pengawasan Efektif Peningkatan Koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan Risk Based Supervision 4. Industri Perbankan yang kuat Penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko dan peningkatan kemampuan operasional. 5. Infrasutuktur Perbankan yang memadai Pembentukan Credit Bereau, optimalisasi credit rating agency. 6. Perlindungan Konsumen Penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan dan transparansi.

PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL Permodalan (tier 1) Penguatan Permodalan Bank Umum Bank Internasional Rp triliun 50 Bank Nasional 10 Bank dengan fokus: Daerah Korporasi Ritel Lainnya 0, 1 BPR Bank dengan kegiatan usaha terbatas

BASEL 2 3 Pilar Utama Minimum Capital Requirements Supervisory Review Process Bobot Risiko Kredit • Standardised App. • Internal Rating Based App. : üFoundation üAdvanced Market Discipline Definisi Modal Risiko Operasional • Basic Indicator App. • Standardised App. • Advanced Measurement App. Risiko Pasar • Standardised Method • Internal Model

ROADMAP BASEL II