BANK INDONESIA a Dasar pendirian status tujuan b

BANK INDONESIA a. Dasar pendirian, status tujuan. b. Tugas dan kewenangan. c. Pengawasan perbankan. dan

BANK INDONESIA DASAR PENDIRIAN 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang; dan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Amandemen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang

BANK INDONESIA STATUS Bank Indonesia adalah bank sentral negara RI berupa lembaga negara yang independen dengan berstatus badan hukum. [Ps. 4 UUBI] TUJUAN Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. [Ps. 7 UUBI] TUGAS • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan • Mengatur dan mengawasi bank. [Ps. 8 UUBI]

BANK INDONESIA KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI BANK Kewenangan untuk memberi izin/ Right to licence Ps. 6; 7; 16; 18 -20; 26; 28; 41 -42 UU Perbankan Ps. 24 jo. Ps. 4 UUBI Kewenangan untuk mengatur/ Right to regulate 1. Ps. 2; 8; 11; 15; 21 -28; 32; 40; 42 A UUPerbankan; 2. Ps. 4 UUSNT & LLD; dan 3. Ps. 25 UUBI Kewenangan untuk mengawasi/ Right to control Kewenangan untuk Mengenakan sanksi/ Right to impose sanction Ps. 29 -35 UUBI Ps. 29 – 37 UU Perbankan Ps. 37; 37 A; 46 - 53 UUPerbankan

BANK INDONESIA PENGAWASAN PERBANKAN Pengawasan terhadap Kepatuhan/ Compliance Based Supervision Pengawasan terhadap Resiko/ Risk Based Supervision 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Resiko Kredit; Resiko Pasar; Resiko Likuiditas; Resiko Operasional; Resiko Hukum; Resiko Reputasi; Resiko Strategik; dan Resiko Kepatuhan.

BANK INDONESIA KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI/ POWER TO CONTROL Pengawasan Langsung/ On-Site Supervision/ Direct Supervision 1. Umum/berkala; dan 2. Setiap waktu. Ps. 31 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992 Pengawasan Tidak Langsung/ Off-Site Supervision/ Indirect Supervision Laporan

BANK INDONESIA KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI/POWER TO CONTROL Kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan baik sektor perbankan maupun non-bank konsepnya secara bertahap akan beralih kepada badan khusus yang secara konsep bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ps. 34 -35 UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004.

BANK INDONESIA KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK • • • Capital/Permodalan 30% Asset quality/Kualitas aset 30% Management/Manajemen 10% Earning/Rentabilitas 10% Liquidity/Likuiditas 10% Sensitivity to market/ 10% Sensitivitas terhadap Resiko Pasar ----- + Total = 100% SBI No. 6/23/2004 tgl 21 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BANK INDONESIA TINGKAT KESEHATAN BANK 1. 2. 3. 4. Sehat; 80 -100 Cukup Sehat; 60 - 80 Kurang Sehat; dan 40 - 60 Tidak Sehat. 0 - 40

HASIL PENILAIAN Ditetapkan dalam 5 Peringkat Komposit (PK), yaitu: PERINGKAT KOMPOSIT PREDIKAT HASIL PENILAIAN PK-1 Sangat Baik PK-2 Baik PK-3 Cukup Baik PK-4 Kurang Baik PK-5 Tidak Baik Ps. 5; 6; 7 PBI NO. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tgl 12 April 2004

BANK INDONESIA TINGKAT KESEHATAN BANK *KURANG SEHAT* 1. 2. Pembinaan; dan/atau Action Plan. Ps. 37 UU No. 7/ 1992 jo. UU No. 10/1998.

BANK INDONESIA 3 UNSUR BANK SENTRAL 1. 2. 3. Keterbukaan/transparansi/Disclosure; Akuntabilitas; dan Independensi/Kemandirian.

BANK INDONESIA KEMANDIRIAN BANK SENTRAL 1. 2. 3. 4. Kemandirian Lembaga/Institutional Independence; Kemandirian Fungsi/Functional Independence; Kemandirian Organisasi/Organization Independence; dan Kemandirian Anggaran/Financial Independence. [Fabian Amtenbrink, The Democratic Accountability of Central Banks (A Comparative Study of The European Central Bank), Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing Ltd. , 1999]

BANK INDONESIA Dalam melaksanakan tugasnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Menurut UU No. 3 tahun 2004 susunan DG BI terdiri dari : Seorang Gubernur Seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil Gubernur Sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyaknya 7 orang Deputi Gubernur yang merupakan anggota DG

BANK INDONESIA • Untuk dapat diangkat sebagai DG harus memenuhi syarat : a. Warga negara Indonesia; b. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yg tinggi; c. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. • Masa jabatan DG: 5 tahun. • Calon DG diusulkan Presiden berdasarkan rekomendasi Gubernur.

BANK INDONESIA • a. b. c. d. e. Anggota DG tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali ybs: Mengundurkan diri; Melakukan tindak pidana kejahatan; Tidak dapat hadir secara fisik 3 bulan berturut; Dinyatakan pailit; Berhalangan tetap.