Bahasan Ke5 40 Recommendation FATF 1 40 Recommendation

Bahasan Ke-5 40 Recommendation FATF 1

40 Recommendation FATF (English) 2 40 Rekomendasi FATF (Bahasa Indonesia) A. LEGAL SYSTEMS A. SISTEM HUKUM Scope of the criminal offence of money laundering Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang 1. Countries should criminalise money laundering on the basis of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (the Vienna Convention) and the 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime (the Palermo Convention). Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of predicate offences, or a combination of these approaches. Where countries apply a threshold approach, predicate offences should at a minimum comprise all offences that fall within the category of serious offences under their national law or should include offences which are punishable by a maximum penalty of more than one year’s imprisonment or for those countries 1. Negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika, tahun 1988 (Konvensi Vienna), dan Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Terorganisir Transnasional, tahun 2000 (Konvensi Palermo). Negaranegara harus memberlakukan tindak pidana pencucian uang atas semua tindak pidana serius yang merupakan sejumlah tindak pidana asal (predicate crime). Tindak pidana asal dapat ditentukan meliputi semua tindak pidana, atau terbatas pada tindak pidana dengan kategori tindak pidana serius atau berdasarkan lamanya hukuman penjara yang dibebankan atas tindak pidana asal (pendekatan threshold), atau berdasarkan daftar tindak pidana asal, atau kombinasi antara pendekatan ini. Jika negara-negara memberlakukan pendekatan threshold, maka tindak pidana asal sebaiknya minimum meliputi semua tindak pidana dengan kategori tindak pidana serius menurut hukum nasional masing-masing atau mencakup tindak pidana dengan hukuman penjara maksimum lebih dari satu tahun atau bagi negara-negara

that have a minimum threshold for offences in their legal system, predicate offences should comprise all offences, which are punished by a minimum penalty of more than six months imprisonment. Whichever approach is adopted, each country should at a minimum include a range of offences within each of the designated categories of offences. Predicate offences for money laundering should extend to conduct that occurred in another country, which constitutes an offence in that country, and which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Countries may provide that the only prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to persons who committed the predicate offence, where this is required by fundamental principles of their domestic law. memiliki batasan minimum untuk tindak pidana dalam system hukumnya masing, tindak pidana asal sebaiknya mencakup semua tindak pidana dengan hukuman penjara minimum lebih dari enam bulan. Pendekatan apapun yang diadopsi, setiap negara setidaknya harus memasukkan sejumlah tindak pidana ke dalam setiap kategori tindak pidana yang ditentukan. Tindak pidana asal untuk pencucian uang seharusnya mencakup tindakan yang terjadi di negara lain yang merupakan tindak pidana menurut negara lain tersebut dan dimana tindak pidana asal telah terjadi di negara asal. Negaranegara dapat mensyaratkan hanya tindakan yang merupakan tindak pidana asal terjadi di negaranya. Negara-negara dapat menentukan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana asal dimana hal ini disyaratkan menurut prinsip dasar hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara 2. Countries should ensure that: a) The intent and knowledge required to prove the offence of money laundering is consistent with the standards set forth in the Vienna and Palermo Conventions, 2. Negara-negara harus menjamin agar: a) Unsur maksud dan diketahui yang wajib dibuktikan dalam tindak pidana pencucian uang konsisten dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Vienna 3

including the concept that such mental state may be inferred from objective factual circumstances. b) Criminal liability, and, where that is not possible, civil or administrative liability, should apply to legal persons. This should not preclude parallel criminal, civil or administrative proceedings with respect to legal persons in countries in which such forms of liability are available. Legal persons should be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions. Such measures be without prejudice to the Provisionalshould measures and confiscation criminal liability of individuals. 3. Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna and Palermo Conventions, including legislative measures, to enable their competent authorities to confiscate property laundered, proceeds from money laundering or predicate offences, instrumentalities used in or intended for use in the commission of these offences, or property of corresponding value, without prejudicing the rights of bona fide third parties. dan Palermo, termasuk konsep dimana pernyataan mental (adanya niat) tersebut terlibat dari situasi-situasi fakta yang objektif. b) Sanksi pidana, dan, jika hal ini tidak mungkin, sanksi perdata atau administrasi harus berlaku terhadap legal person. Hal ini tidak menghindari proses hukum pidana, perdata atau administrasi paralel terhadap legal person di negara dimana bentuk sanksi-sanksi tersebut berlaku. Legal person harus dibebankan provisional sanksi (sementara) yang efektif, Upaya-upaya dan proporsional dan dissuasive. Tindakan Penyitaan 3. Negara-negara harus mengadopsi upaya tersebut harus tidak merugikan sanksi -upaya sebagaimana pidana terhadap individu. diatur dalam Konvensi Vienna dan Palermo, termasuk upaya membuat undang-undang, agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum. 4

Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property which is subject to confiscation; (b) carry out provisional measures, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that will prevent or void actions that prejudice the State’s ability to recover property that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative measures. Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law. Tindakan-tindakan tersebut harus termasuk wewenang untuk: (a) mengidentifikasi, melacak dan mengevaluasi harta kekayaan yang dapat disita; (b) melakukan upaya provisional misalnya memblokir dan menyita, mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan tersebut; (c) mengambil tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kemampuan Negara mengembalikan harta kekayaan yang disita; dan (d) melakukan setiap tindakan investigasi yang tepat. Negara-negara dapat mempertimbangkan mengadopsi tindakan-tindakan yang membolehkan harta kekayaan atau benda hasil tindak pidana tersebut disita tanpa harus ada putusan pidana, atau yang mewajibkan si pelaku membuktikan asalusul harta kekayaan yang diduga keras wajib disita, dengan syarat bahwa persyaratan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing 5

B. MEASURES TO BE TAKEN BY FI AND NFBPs TO PREVENT ML & FT B. TINDAKAN-TINDAKAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA KEUANGAN DAN LEMBAGA NON-KEUANGAN SERTA LEMBAGA PROFESI UNTUK MENCEGAH PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS 4. Countries should ensure that financial institution 4. Negara-negara harus menjamin agar undang secrecy laws do not inhibit implementation of the tentang kerahasiaan lembaga keuangan tidak FATF Recommendations. menghambat pelaksanaan Rekomendasi FATF. Customer due diligence and record-keeping Pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data 5. Financial institutions should not keep anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names. Financial institutions should undertake customer due diligence measures, including identifying and verifying the identity of their customers, when: • establishing business relations; • carrying out occasional transactions: (i) above the applicable designated threshold; or (ii) that are wire transfers in the circumstances covered by the Interpretative Note to Special Recommendation VII; • there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or • the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data. 5. Lembaga keuangan tidak boleh menerima rekening anonim atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Lembaga keuangan harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap nasabah, termasuk mengidentifikasi dan memeriksa identitas nasabahnya, pada saat: • membuka rekening; • melakukan transaksi-transaksi tertentu: (i) dengan jumlah diatas batas yang ditentukan; atau (ii) yaitu transfer wire dengan ketentuan termasuk dalam catatan interpretasi Rekomendasi Khusus VII; • terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris; atau • lembaga keuangan memiliki keraguan atas autentikasi atau kecukupan data identifikasi nasabah yang diperoleh sebelumnya 6

The customer due diligence (CDD) measures to be taken are as follows: a) Identifying the customer and verifying that customer’s identity using reliable, independent source documents, data or information 4. b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the financial institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal persons and arrangements this should include financial institutions taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer. c) Obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship. d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institutions knowledge of the customer, their business and risk profile, including, where necessary, the source of funds. Tindakan pemeriksaan terhadap nasabah (CDD) dilakukan berikut ini: a) mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya. b) mengidentifikasi pihak penerima, dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerima. Untuk legal person dan legal arrangement, pemeriksaan oleh lembaga keuangan termasuk mengambil tindakan yang beralasan untuk mengetahui kepemilikan dan struktur pengawasan nasabah. c) mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha. d) melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atas nasabah, kegiatan usahanya dan profil resiko, termasuk sumber dana jika diperlukan. Lembaga keuangan harus menerapkan masing pemeriksaan terhadap nasabah 7

Financial institutions should apply each of the CDD measures under (a) to (d) above, but may determine the extent of such measures on a risk sensitive basis depending on the type of customer, business relationship or transaction. The measures that are taken should be consistent with any guidelines issued by competent authorities. For higher risk categories, financial institutions should perform enhanced due diligence. In certain circumstances, where there are low risks, countries may decide that financial institutions can apply reduced or simplified measures. Financial institutions should verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional customers. Countries may permit financial institutions to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship, where the money laundering risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business. menurut poin (a) dan (b) diatas, tetapi dapat menentukan sampai sejauhmana tindakan dilakukan berlandaskan pada sensitivitas risiko, tergantung pada jenis nasabah, hubungan usaha atau transaksi. Tindakan yang diambil harus konsisten dengan setiap petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Untuk kategori berisiko tinggi, lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dalam situasi tertentu, jika terdapat risiko rendah, negara dapat memutuskan bahwa lembaga keuangan dapat menerapkan tindakan-tindakan yang disederhanakan. Lembaga keuangan harus memeriksa identitas nasabah dan pihak penerima atau selama berlangsungnya hubungan usaha atau selama melakukan transaksi untuk nasabah tertentu. Negaranegara dapat mengijinkan lembaga keuangan melengkapi pemeriksaan selama dapat dilaksanakan secara sewajarnya karena pembukaan rekening, dimana risiko-risiko pencucian uang secara efektif diantisipasi dan jika hal ini penting untuk tidak menginterupsi kegiatan usaha normal. Jika lembaga keuangan tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (a) sampai (c), maka sebaiknya tidak menerima pembukaan rekening, tidak melakukan hubungan usaha atau tidak melakukan transaksi; atau sebaiknya memutuskan hubungan usaha; dan mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi yang mencurigakan atas nasabah.

Where the financial institution is unable to comply with paragraphs (a) to (c) above, it should not open the account, commence business relations or perform the transaction; or should terminate the business relationship; and should consider making a suspicious transactions report in relation to the customer. These requirements should apply to all new customers, though financial institutions should also apply this Recommendation to existing customers on the basis of materiality and risk, and should conduct due diligence on such existing relationships at appropriate times. Persyaratan ini harus berlaku terhadap semua nasabah baru, akan tetapi, lembaga keuangan juga harus memberlakukan Rekomendasi ini terhadap nasabah yang telah ada atas dasar materialitas dan risiko, dan harus melakukan pemeriksaan atas hubungan usaha yang ada pada saat diperlukan. 6. Financial institutions should, in relation to politically exposed persons, in addition to performing normal due diligence measures: a) Have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person. b) Obtain senior management approval for establishing business relationships with such customers. c) Take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds. d) Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship 6. Terhadap politically exposed persons (pejabat, tokoh publik, dll), lembaga keuangan dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan normal harus: a) memiliki sistem manajemen yang tepat untuk menentukan apakah nasabah adalah orang yang dieksploitasi secara politik. b) mendapatkan persetujuan manajemen senior dalam membuka hubungan usaha dengan nasabah tersebut. c) mengambil tindakan yang beralasan untuk mendapatkan sumber kekayaan dan sumber dana. d) melakukan monitoring terus-menerus secara seksama atas hubungan usaha. 9

7. Financial institutions should, in relation to cross-border correspondent banking and other similar relationships, in addition to performing normal due diligence measures: a) Gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the nature of the respondents business and to determine from publicly available information the reputation of the institution and the quality of supervision, including whether it has been subject to a money laundering or terrorist financing investigation or regulatory action. b) Assess the respondent institution’s anti-money laundering and terrorist financing controls. c) Obtain approval from senior management before establishing new correspondent relationships. d) Document the respective responsibilities of each institution. e) With respect to payable-through accounts, be satisfied that the respondent bank has verified the identity of and performed on going due diligence on the customers having direct access to accounts of the correspondent and that it is able to provide relevant customer identification data upon request to the correspondent bank. 7. Terhadap bank koresponden lintas batas Negara dan hubungan-hubungan usaha sejenis lainnya, lembaga keuangan dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan normal harus: a) mengumpulkan informasi memadai tentang lembaga koresponden untuk memahami secara menyeluruh sifat usaha lembaga koresponden dan untuk menentukan reputasi lembaga serta kualitas pengawasannya dari informasi umum yang tersedia, termasuk apakah lembaga dibebankan investigasi pencucian uang atau pendanaan teroris atau diatur dalam undang. b) menilai pengawasan atas anti pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap lembaga koresponden. c) mendapatkan persetujuan dari manajemen senior sebelum membuka hubungan usaha dengan koresponden baru. d) mendokumentasi pertanggungjawaban masing-masing lembaga. e) berkaitan dengan “payable-through account”, meyakini bahwa bank koresponden telah memeriksa identitas dan melakukan pemeriksaan terus-menerus atas nasabah yang memiliki akses langsung dengan rekening koresponden dapat menyediakan data identifikasi nasabah terkait atas dasar permintaan kepada bank koresponden. 10

8. Financial institutions should pay special attention to any money laundering threats that may arise from new or developing technologies that might favor anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering schemes. In particular, financial institutions should have policies and procedures in place to address any specific risks associated with non-face to face business relationships or transactions. 9. Countries may permit financial 8. Lembaga keuangan harus memberi perhatian khusus atas setiap ancaman pencucian uang yang mungkin terjadi dari teknologi baru atau teknologi berkembang yang memungkinkan timbulnya hubungan usaha anonim, dan jika perlu mengambil tindakan untuk mencegah digunakan dalam skema pencucian uang. Secara khusus, lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengatasi setiap risiko tertentu akibatmengijinkan hubungan 9. Negara-negara dapat ataukeuangan transaksi tanpa muka. institutions to rely on intermediaries or usaha lembaga untuktatap menguasakan other third parties to perform elements (a) perusahaaan perantara atau pihak ketiga -(c) of the CDD process or to introduce lainnya dalam melaksanakan ayat (a) – (c) business, provided that the criteria set out atas proses pemeriksaan terhadap nasabah below are met. Where such reliance is atau menciptakan usaha semacam ini, permitted, the ultimate responsibility for sepanjang kriteria yang ditentukan berikut customer identification and verification terpenuhi. Jika kuasa tersebut dibolehkan, remains with the financial institution tanggung jawab mutlak atas identifikasi relying on the third party. The criteria that dan verifikasi nasabah tetap pada lembaga should be met are as follows: keuangan dengan dikuasakan kepada pihak ketiga. Kriteria yang harus dipenuhi adalah: 11

(a) A financial institution relying upon a third party should immediately obtain the necessary information concerning elements (a)-(c) of the CDD process. Financial institutions should take adequate steps to satisfy themselves that copies of identification data and other relevant documentation relating to the CDD requirements will be made available from the third party upon request without delay. b) The financial institution should satisfy itself that the third party is regulated and supervised for, and has measures in place to comply with CDD requirements in line with Recommendations 5 and 10. It is left to each country to determine in which countries the third party that meets the conditions can be based, having regard to information available on countries that do not or do not adequately apply the FATF Recommendations. 12 a) Suatu lembaga keuangan yang menguasakan pihak ketiga harus segera mendapatkan informasi penting tentang unsur-unsur (a) – (c) proses pemeriksaan terhadap nasabah. Lembaga keuangan harus mengambil langkah-langkah memadai untuk memenuhi persyaratan akan tersedianya salinan data identifikasi dan dokumen terkait lainnya dalam rangka pemeriksaan terhadap nasabah dari pihak ketiga berdasarkan permintaan tanpa penundaan. b) Lembaga keuangan harus memenuhi persyaratan bahwa pihak ketiga diatur dan diawasi, dan melakukan tindakan untuk mematuhi syarat-syarat pemeriksaan terhadap nasabah sesuai dengan Rekomendasi 5 dan 10. Setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan di negara mana pihak ketiga yang memenuhi persyaratan berlokasi, berdasarkan ketersediaan informasi tentang negara-negara yang tidak memberlakukan atau memberlakukan secara tidak memadai Rekomendasi FATF.

10. Financial institutions should maintain, for at least five years, all necessary records on transactions, both domestic or international, to enable them to comply swiftly with information requests from the competent authorities. Such records must be sufficient to permit reconstruction of individual transactions (including the amounts and types of currency involved if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal activity. Financial institutions should keep records on the identification data obtained through the customer due diligence process (e. g. copies or records of official identification documents like passports, identity cards, driving licenses or similar documents), account files and business correspondence for at least five years after the business relationship is ended. The identification data and transaction records should be available to domestic competent authorities upon appropriate authority. 10. Lembaga keuangan harus menyimpan, setidaknya selama lima tahun, semua data transaksi penting baik domestik maupun internasional, untuk menjadikan mereka dengan cepat memenuhi permintaan akan informasi dari pihak berwenang. Data tersebut harus memadai dalam rangka rekonstruksi transaksi individu (termasuk jumlah dan jenis mata uang yang digunakan jika ada) untuk disediakan, jika perlu, bukti untuk penuntutan aktivitas pidana. Lembaga keuangan harus menyimpan data tentang data identifikasi yang diperoleh melalui proses pemeriksaan nasabah (misalnya salinan atau data tentang dokumen identifikasi resmi seperti paspor, kartu identitas, surat ijin mengemudi atau dokumen sejenis), data rekening serta koreponden usaha untuk setidaknya selama lima tahun setelah hubungan usaha berakhir. Data identifikasi dan data transaksi harus tersedia bagi pihak berwenang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. 11. Financial institutions should pay special attention to all complex, unusual large transactions, and all unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or visible lawful purpose. The background and purpose of such transactions should, as far as possible, be examined, the findings established in writing, and be available to help competent authorities and auditors. 11. Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas atau tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor. 13

12. The customer due diligence and record-keeping requirements set out in Recommendations 5, 6, and 8 to 11 apply to designated non-financial businesses and professions in the following situations: a) Casinos where customers engage in financial transactions equal to or above the applicable designated threshold. b) Real estate agents – when they are involved in transactions for their client concerning the buying and selling of real estate. c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones – when they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold. d) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants when they prepare for or carry out transactions for their client concerning the following activities: • buying and selling of real estate; • managing of client money, securities or other assets; • management of bank, savings or securities accounts; • organization of contributions for the creation, operation or management of companies; • creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities. e) Trust and company service providers when they prepare for or carry out 12. Syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data yang diatur dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-keuangan dan profesi yang ditentukan berikut ini: a) Perjudian – jika konsumen melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan. b) Agen real estate – jika mereka terlibat dalam transaksi untuk kliennya dalam hal jual beli real estate. c) Penjual barang-barang berharga dan perhiasan – jika mereka melakukan transaksi secara tunai dengan konsumen dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan. d) Pengacara, notaris, profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan jika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk kliennya tentang kegiatan-kegiatan berikut ini: • jual beli real estate; • mengelola uang, saham atau asset lainnya milik klien; • manajemen bank, tabungan atau saham; • organisasi kontribusi untuk pendirian, operasional atau manajemen perusahaan; • pendirian, operasional atau manajemen legal person atau legal arrangement dan jual beli badan usaha. e) Wali amanat dan penyedia jasa perusahaan jika mereka menyiapkan atau melakukan transaksi untuk seorang klien tentang kegiatan yang terdaftar dalam definisi di Daftar Istilah. 14

transactions for a client concerning the activities listed in the definition in the Glossary. Reporting of suspicious transactions and Pelaporan transaksi yang mencurigakan compliance kepatuhan 13. If a financial institution suspects or has dan 13. Jika suatu lembaga keuangan menduga atau reasonable grounds to suspect that funds are the proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist financing, it should be required, directly by law or regulation, to report promptly its suspicions to the financial intelligence unit (FIU). memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa dana merupakan kekayaan hasil tindak pidana, atau terkait dengan pendanaan teroris, maka diwajibkan, berdasarkan peraturan perundangan, melaporkan langsung dugaan tersebut kepada financial intelligence unit (FIU). 14. Financial institutions, their directors, officers and employees should be: a) Protected by legal provisions from criminal and civil liability for breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, if they report their suspicions in good faith to the FIU, even if they did not know precisely what the underlying criminal activity was, and regardless of whether illegal activity actually occurred. b) Prohibited by law from disclosing the fact that a suspicious transaction report (STR) or related information is being reported to the FIU. 14. Lembaga keuangan, direktur, pejabat dan karyawannya harus: a) dilindungi oleh ketentuan undang-undang dari tuntutan pidana dan perdata karena melanggar ketentuan membocorkan informasi yang terdapat dalam kontrak, atau peraturan, perundang-undangan atau ketentuan administrasi, jika mereka melaporkan dugaan-dugaan dengan itikad baik kepada FIU, bahkan jika mereka tidak tahu persis tindak pidana apa yang dilakukan, dan tanpa menghiraukan apakah kegiatan haram benar terjadi. b) dilarang menurut undang membocorkan bahwa laporan transaksi yang mencurigakan (STR) atau informasi terkait 15 sedang dilaporkan kepada FIU.

15. Financial institutions should develop programmes against money laundering and terrorist financing. These programmes should include: a) The development of internal policies, procedures and controls, including appropriate compliance management arrangements, and adequate screening procedures to ensure high standards when hiring employees. b) An ongoing employee-training programme. c) An audit function to test the system. 15. Lembaga keuangan harus mengembangkan program tentang pencucian uang dan pendanaan teroris. Program ini harus meliputi: a) pengembangan kebijakan, prosedur dan pengawasan internal, termasuk pengaturan manajemen kepatuhan yang tepat, dan prosedur screening yang memadai guna menjamin standar yang tinggi dalam merekruit karyawan. b) program pelatihan untuk karyawan yang ada. c) fungsi audit untuk menguji sistem. 16. The requirements set out in Recommendations 13 to 15, and 21 apply to all designated non-financial businesses and professions, subject to the following qualifications: a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants should be required to report suspicious transactions when, on behalf of or for a client, they engage in a financial transaction in relation to the activities described in Recommendation 12(d). Countries are strongly encouraged to extend the reporting requirement to the rest of the professional activities of accountants, including auditing. 16. Syarat-syarat yang diatur dalam Rekomendasi 13 sampai 15, dan 21 berlaku terhadap semua lembaga non keuangan dan profesi, tunduk pada kualifikasi berikut ini: a) Pengacara, notaris, profesi hukum lainnya dan akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan jika, atas nama atau untuk klien, mereka melakukan suatu transaksi keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Rekomendasi 12(d). Negaranegara sangat dianjurkan untuk memperluas persyaratan pelaporan kepada seluruh aktivitas professional daripada akuntan, termasuk auditing. 16

b) Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be required to report suspicious transactions when they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold. c) Trust and company service providers should be required to report suspicious transactions for a client when, on behalf of or for a client, they engage in a transaction in relation to the activities referred to Recommendation 12(e). Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and accountants acting as independent legal professionals, are not required to report their suspicions if the relevant information was obtained in circumstances where they are subject to professional secrecy or legal professional privilege. Other measures to deter ML & FT b) Pedagang barang-barang berharga dan perhiasan diwajibkan untuk melaporkan transaksi -transaksi yang mencurigakan ketika mereka melakukan transaksi tunai dengan konsumen dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan. c) Wali amanat dan penyedia jasa perusahaan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan untuk klien jika, atas nama atau untuk klien, mereka melakukan transaksi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam Rekomendasi 12(e). Pengacara, notaris, professional hukum mandiri lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesi hukum mandiri, tidak diwajibkan untuk melaporkan dugaan-dugaan jika informasi terkait didapat karena menjalankan kerahasiaan profesi atau hak istimewa hukum. mendeteksi pencucian Tindakanprofesi lain dalam 17. Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, are available to deal with natural or legal persons covered by these Recommendations that fail to comply with anti-money laundering or terrorist financing requirements. 17. Negara-negara harus menjamin tersedianya sanksi yang efektif, proporsional dan dissuasive, baik pidana, perdata maupun administratif untuk dibebankan kepada legal person sebagaimana diatur dalam Rekomendasi ini yang gagal memenuhi persyaratan anti pencucian uang atau pendanaan teroris. uang dan pendanaan teroris 17

18. Countries should not approve the establishment or accept the continued operation of shell banks. Financial institutions should refuse to enter into, or continue, a correspondent banking relationship with shell banks. Financial institutions should also guard against establishing relations with respondent foreign financial institutions that permit their accounts to be used by shell banks. 18. Negara-negara seharusnya tidak menyetujui pendirian atau menerima kegiatan bank-bank “rekayasa”. Lembaga keuangan harus menolak untuk melakukan kerjasama, atau melanjutkan hubungan perbankan koresponden dengan bank “rekayasa”. Lembaga keuangan juga harus menjaga pembukaan hubungan dengan lembaga keuangan asing responden yang membolehkan rekening-rekeningnya digunakan oleh bank-bank “rekayasa”. 19. Countries should consider: a) Implementing feasible measures to detect or monitor the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments, subject to strict safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the freedom of capital movements. b) The feasibility and utility of a system where banks and other financial institutions and intermediaries would report all domestic and international currency transactions above a fixed amount, to a national central agency with a computerized data base, available to competent authorities for use in money laundering or terrorist financing cases, subject to strict safeguards to ensure proper use of the information. 19. Negara-negara harus mempertimbangkan: a) penerapan suatu mekanisme yang layak untuk mendeteksi pembawaan uang dan instrumen lainnya secara lintas batas negara, dengan tidak mengabaikan pergerakan capital secara bebas b) kelayakan dan pemanfaatan sistem dimana bank -bank dan lembaga keuangan lain dan perusahaan perantara dapat melaporkan semua transaksi mata uang domestik dan internasional diatas jumlah yang ditentukan kepada badan pusat nasional dengan suatu database berbasis komputer, tersedia bagi pihak berwenang untuk digunakan dalam kasus pencucian uang dan pendanaan teroris, tunduk pada perlindungan yang ketat untuk menjamin penggunaan informasi secara benar. 18

20. Countries should consider applying the FATF Recommendations to businesses and professions, other than designated non-financial businesses and professions that pose a money laundering or terrorist financing risk. Countries should further encourage the development of modern and secure techniques of money management that are less vulnerable to money laundering 20. Negara-negara harus mempertimbang-kan memberlakukan Rekomendasi FATF terhadap pelaku usaha dan profesi selain lembaga non keuangan dan profesi yang ditentukan, yang memiliki risiko pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara harus mendukung lebih jauh perkembangan teknik-teknik manajemen uang yang modern dan aman yang kurang rentan atas pencucian uang. Measures to be taken with respect to countries Tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap that do not or sufficiently comply with the FATF Negara-negara yang tidak memenuhi atau secara recommendation tidak memadai memenuhi Rekomendasi FATF 21. Financial institutions should give special attention to business relationships and transactions with persons, including companies and financial institutions, from countries, which do not or insufficiently apply the FATF Recommendations. Whenever these transactions have no apparent economic or visible lawful purpose, their background and purpose should, as far as possible, be examined, the findings established in writing, and be available to help competent authorities. Where such a country continues not to apply or insufficiently applies the FATF Recommendations, countries should be able to apply appropriate countermeasures. 21. Lembaga keuangan harus memberi perhatian khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan orang perorangan, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF. Kapanpun transaksi tersebut tidak memiliki alasan ekonomis atau hukum yang jelas, latar belakang dan tujuannya harus sebisa mungkin diperiksa, temuan-temuan dibuat secara tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang. Jika Negara tersebut tetap tidak mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF, negara-negara harus dapat memberlakukan sanksi. 19

22. Financial institutions should ensure that the principles applicable to financial institutions, which are mentioned above are also applied to branches and majority owned subsidiaries located abroad, especially in countries, which do not or insufficiently apply the FATF Recommendations, to the extent that local applicable laws and regulations permit. When local applicable laws and regulations prohibit this implementation, competent authorities in the country of the parent institution should be informed by the financial institutions that they cannot apply the FATF recommendations 22. Lembaga keuangan harus menjamin bahwa prinsip-prinsip yang berlaku bagi lembaga keuangan, yang disebutkan diatas juga berlaku terhadap kantor-kantor cabang dan kantor cabang tambahan mayoritas yang berlokasi di luar negeri, terutama di Negara-negara yang tidak mematuhi atau tidak memadai menerapkan Rekomendasi FATF, dengan catatan hal ini dibolehkan menurut peraturan dan perundangan -undangan setempat. Jika peraturan dan perundangan setempat melarang pelaksanaan ketentuan ini, pihak berwenang di Negara dimana perusahaan induk berada harus diberitahukan oleh lembaga keuangan bahwa mereka tidak tunduk pada Rekomendasi FATF. Regulation and supervision Regulasi dan pengawasan 23. Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate regulation and supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations. Competent authorities should take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from holding or being the beneficial owner of a significant or controlling interest or holding a management function in a financial institution. 23. Negara-negara harus menjamin bahwa lembaga keuangan tunduk pada regulasi dan pengawasan yang memadai dan menerapkan Rekomendasi FATF secara efektif. Pihak berwenang harus mengambil tindakan berupa membuat peraturan guna mencegah pelaku kejahatan atau pihak-pihak yang membantunya memegang jabatan atau menjadi pihak penerima dengan kekuasaan yang luas atau memegang fungsi manajerial dalam suatu lembaga keuangan. 20

For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and supervisory measures that apply for prudential purposes and which are also relevant to money laundering, should apply in a similar manner for anti-money laundering and terrorist financing purposes. Other financial institutions should be licensed or registered and appropriately regulated, and subject to supervision or oversight for anti-money laundering purposes, having regard to the risk of money laundering or terrorist financing in that sector. At a minimum, businesses providing a service of money or value transfer, or of money or currency changing should be licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with national requirements to combat money laundering and terrorist financing 24. Designated non-financial businesses and professions should be subject to regulatory and supervisory measures as set out below. a) Casinos should be subject to a comprehensive regulatory and supervisory regime that ensures that they have effectively implemented the necessary antimoney laundering and terroristfinancing measures. At a minimum: Untuk lembaga keuangan yang tunduk pada Prinsip-prinsip Dasar, tindakan pembuatan peraturan dan pengawasan yang berlaku untuk tujuan kehati-hatian dan yang juga terkait dengan pencucian uang, harus berlaku dengan cara-cara yang sama untuk tujuan anti pencucian uang dan pendanaan teroris. Lembaga keuangan lainnya harus memiliki ijin atau terdaftar dan diatur dengan baik, serta tunduk pada pengawasan untuk tujuan anti pencucian uang, guna mengantisipasi risiko pencucian uang atau pendanaan teroris in sektor tersebut. Setidaknya, pelaku usaha yang menyediakan jasa transfer uang atau dana, atau pertukaran uang atau mata uang harus memiliki ijin atau terdaftar dan tunduk pada sistem yang efektif untuk memonitor dan menjamin kepatuhan dengan peraturan nasional dalam rangka memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. 24. Lembaga non-keuangan dan profesi yang ditentukan harus diatur dan diawasi sebagaimana ditentukan berikut ini. a) Perjudian harus diberlakukan atas rejim regulasi dan pengawasan yang komprehensif untuk menjamin agar mereka telah melaksanakan tindakan anti pencucian uang dan pendanaan teroris. Setidaknya meliputi: 21

casinos should be licensed; competent authorities should take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from holding or being the beneficial owner of a significant or controlling interest, holding a management function in, or being an operator of a casino • competent authorities should ensure that casinos are effectively supervised for compliance with requirements to combat money laundering and terrorist financing. b) Countries should ensure that the other categories of designated non-financial businesses and professions are subject to effective systems for monitoring and ensuring their compliance with requirements to combat money laundering and terrorist financing. This should be performed on a risk-sensitive basis. This may be performed by a government authority or by an appropriate self-regulatory organization, provided that such an organization can ensure that its members comply with their obligations to combat money laundering and terrorist financing. • • • perjudian harus memiliki ijin; • pihak berwenang harus mengambil tindakan penting berupa membuat peraturan untuk mencegah pelaku kejahatan dan para pembantunya memegang jabatan atau menjadi pihak penerima dengan kekuasaan yang luas, memegang fungsi manajerial di, atau menjadi operator suatu perjudian (kasino). • pihak berwenang harus menjamin agar perjudian secara efektif diawasi atas kepatuhannya terhadap persyaratan/ketentuan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. b) Negara-negara harus menjamin agar jenis lembaga non-keuangan dan profesi lainnya yang ditentukan tunduk pada sistem yang efektif untuk memonitor dan menjamin kepatuhannya terhadap persyaratan/ ketentuan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal ini harus dilakukan berdasarkan sensitivitas risiko. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh organisasi selfregulatory yang tepat, mengingat organisasi semacam ini dapat menjamin agar para anggotanya mematuhi kewajibannya untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. 22

25. The competent authorities should establish guidelines, and provide feedback which will assist financial institutions and designated non-financial businesses and professions in applying national measures to combat money laundering and terrorist financing, and in particular, in detecting and reporting suspicious. AND transactions. C. INSTITUTIONAL OTHER MEASURES 25. Pihak berwenang harus membuat petunjuk, dan memberikan umpan balik yang akan membantu lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan dan profesi yang ditentukan dalam melakukan upaya nasional memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris, dan khususnya dalam mendeteksi dan melaporkan C. TINDAKAN KELEMBAGAAN DAN yang mencurigakan. NECESSARY IN SYSTEMS FOR COMBATING transaksi TINDAKAN PENTING LAIN DALAM SISTEM ML & FT PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN Competent authorities, their powers and PENDANAAN Otoritas yang. TERORIS berwenang, kewenangan resources 26. Countries should establish an FIU that serves as a national centre for the receiving (and, as permitted, requesting), analysis and dissemination of STR and other information regarding potential money laundering or terrorist financing. The FIU should have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions, including the analysis of STR. dan sumber daya harus mendirikan FIU 26. Negara-negara sebagai suatu lembaga nasional yang menerima (dan, jika diijinkan, meminta), menganalisis dan mendistribusi STR dan informasi lainnya tentang pencucian uang dan pendanaan teroris yang berpotensi. FIU harus memiliki akses baik langsung maupun tidak, atas dasar tepat waktu, terhadap informasi keuangan, administrasi dan penegakan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsinya termasuk menganalisis STR. 23

27. Countries should ensure that designated law enforcement authorities have responsibility for money laundering and terrorist financing investigations. Countries are encouraged to support and develop, as far as possible, special investigative techniques suitable for the investigation of money laundering, such as controlled delivery, undercover operations and other relevant techniques. Countries are also encouraged to use other effective mechanisms such as the use of permanent or temporary groups specialized in asset investigation, and cooperative investigations with appropriate competent authorities in other countries. 27. Negara-negara harus menjamin bahwa penegak hukum yang berwenang memiliki tanggung jawab atas investigasi pencucian uang dan pendanaan teroris. Negaranegara dianjurkan agar mendukung dan mengembangkan, selama dimungkinkan, teknik-teknik investigasi khusus yang sesuai dengan investigasi pencucian uang, misalnya controlled delivery, kegiatan penyamaran dan teknik-teknik lainnya. Negaranegara juga dianjurkan agar menggunakan mekanisme yang efektif lainnya misalnya penggunaan kelompok-kelompok khusus permanen dan temporer dalam investigasi aset, dan investigasi gabungan dengan pihak berwenang di negara-negara lain. 28. When conducting investigations of money laundering and underlying predicate offences, competent authorities should be able to obtain documents and information for use in those investigations, and in prosecutions and related actions. This should include powers to use compulsory measures for the production of records held by financial institutions and other persons, for the search of persons and premises, and for the seizure and obtaining of evidence 28. Ketika menginvestigasi pencucian uang dan tindak pidana asalnya, pihak berwenang harus dapat memperoleh dokumen dan informasi untuk digunakan dalam investigasi tersebut, dan dalam penuntutan serta tindakan terkait. Hal ini termasuk wewenang untuk menggunakan upaya yang diwajibkan dalam memproduksi data oleh lembaga keuangan dan perorangan lainnya, guna menggeledah seseorang dan gedung, dan untuk menyita serta mendapatkan bukti.

29. Supervisors should have adequate powers to monitor and ensure compliance by financial institutions with requirements to combat money laundering and terrorist financing, including the authority to conduct inspections. They should be authorized to compel production of any information from financial institutions that is relevant to monitoring such compliance, and to impose adequate administrative sanctions for failure to comply with such requirements. 29. Pengawas harus memiliki wewenang yang memadai untuk memonitor dan menjamin kepatuhan lembaga keuangan terhadap persyaratan/ ketentuan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, termasuk wewenang melakukan inspeksi. Pengawas harus diberi wewenang untuk mendapatkan setiap informasi secara paksa dari lembaga keuangan dimaha hal ini terkait dengan monitoring terhadap kepatuhan tersebut, dan untuk membebankan sanksi administratif bila tidak patuh terhadap persyaratan/ketentuan tersebut. 30. Countries should provide their competent authorities involved in combating money laundering and terrorist financing with adequate financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to ensure that the staff of those authorities are of high integrity. 30. Negara-negara harus menyediakan sumber finansial, SDM dan teknis yang memadai kepada pihak berwenang terkait dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Negaranegara harus memiliki proses yang menjamin bahwa staf pihak berwenang tersebut memiliki integritas tinggi. 31. Countries should ensure that policy makers, the FIU, law enforcement and supervisors have effective mechanisms in place which enable them to co-operate, and where appropriate coordinate domestically with each other concerning the development and implementation of policies and activities to combat money laundering and terrorist financing. 31. Negara-negara harus menjamin bahwa pembuat kebijakan, FIU, penegak hukum dan pengawas memiliki mekanisme yang efektif yang membolehkan mereka bekerjasama, dan jika dimungkinkan koordinasi secara domesik antara satu dengan yang lainnya dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan aktivitas untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. 25

32. Countries should ensure that their competent authorities can review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing systems by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of such systems. This should include statistics on the STR received and disseminated; on money laundering and terrorist financing investigations, prosecutions and convictions; on property frozen, seized and confiscated; and on mutual legal assistance or other international requests for co-operation. Transparency arrangements 26 of legal persons 32. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak berwenang dapat mereview efektivitas system pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris yang dimilikinya dengan mempertahankan statistik komprehensif tentang hal-hal yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Hal ini harus termasuk statistik tentang STR yang diterima dan didistribusikan; investigasi, penuntutan dan pemidanaan pencucian uang dan pendanaan teroris; pemblokiran, penyitaan dan perampasan harta kekayaan; dan bantuan timbal balik atau permintaan untuk bekerjasama internasional lainnya. and Transparansi orang dan pengaturan hukum 33. Countries should take measures to prevent the unlawful use of legal persons by money launderers. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to issue bearer shares should take appropriate measures to ensure that they are not misused for money laundering and be able to demonstrate the adequacy of those measures. 33. Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas legal person oleh pelaku pencucian uang. Negara-negara harus menjamin bahwa terdapat informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang pihak penerima dan pihak yang menguasai legal person yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang. Secara khusus, negara-negara yang memiliki legal person yang dapat menerbitkan saham atas bawa harus mengambil tindakan tepat untuk menjamin agar mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan dapat mendemonstrasikan kecukupan upaya-upaya tersebut.

Countries could consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information to financial institutions undertaking the requirements set out in 27 Negara-negara bisa mempertimbangkan upaya-upaya untuk menfasilitasi akses tentang kepemilikan pihak penerima dan menguasai informasi dari lembaga berdasarkanharus ketentuan yang 34. Countries should take measures to keuangan 34. Negara-negara mengambil dalam Rekomendasi 5. penggunaan prevent the unlawful use of legal diatur tindakan untuk mencegah arrangements by money launderers. In tidak sah atas usaha-usaha sah oleh pelaku particular, countries should ensure that pencucian uang. Secara khusus, negarathere is adequate, accurate and timely negara harus menjamin tersedianya information on express trusts, including informasi yang memadai, akurat dan tepat information on the settlor, trustee and waktu tentang wali amanat termasuk beneficiaries which can be obtained or informasi tentang penyelesai, pihak yang accessed in a timely fashion by competent menerima amanat dan pihak penerima yang authorities. Countries could consider dapat diperoleh atau diakses secepatnya measures to facilitate access to beneficial oleh pihak berwenang. Negara-negara ownership and control information to dapat mempertimbangkan upaya-upaya financial institutions undertaking the D. memfasilitasi atas kepemilihan D. INTERNATIONAL CO-OPERATION KERJA SAMA akses INTERNASIONAL requirements set out in Recommendation 5. penerima dan penguasaan informasi dari 35. Countries should take immediate steps 35. Negara-negara harus mengambil lembaga keuangan berdasarkan ketentuan to become party to and implement fully tindakan secepatnya untuk menjadi yang diatur dalam Rekomendasi 5. pihak the Vienna Convention, the Palermo dan melaksanakan sepenuhinya ketentuan Convention, and the 1999 United Nations Konvensi Vienna, Konvensi Palermo dan International Convention for the Konvensi Internasional PBB tahun 1999 Suppression of the Financing of tentang the Suppression of the Financing of

28 Terrorism. Countries are also encouraged to ratify and implement other relevant international conventions, such as the 1990 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and the 2002 Inter-American Convention against Terrorism. Negara-negara juga dianjurkan untuk meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait lainnya, misalnya Konvensi Council of Europe tahun 1990 tentang Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime dan the 2002 Inter-American Convention against Terrorism. Mutual legal assistance and extradition Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ektradisi 36. Countries should rapidly, constructively and effectively provide the widest possible range of mutual legal assistance in relation to money laundering and terrorist financing investigations, prosecutions, and related proceedings. In particular, countries should: a) Not prohibit or place unreasonable or unduly restrictive conditions on the provision of mutual legal assistance. b) Ensure that they have clear and efficient processes for the execution of mutual legal assistance requests. c) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters. d) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the grounds that laws require financial institutions to maintain secrecy or confidentiality. 36. Negara-negara harus secepatnya, secara konstruktif dan efektif memberikan peluang besar terciptanya bantuan hukum timbal balik berkaitan dengan investigasi, penuntutan dan persidangan pencucian uang dan pendanaan teroris. Secara khusus, negara-negara seharusnya: a) tidak melarang atau tidak memberlakukan syarat-syarat yang tidak layak atau sangat membatasi, ketentuan tentang bantuan hukum timbal balik. b) menjamin bahwa mereka memiliki proses yang jelas dan efisien untuk mengeksekusi permohonan bantuan hukum timbal balik. c) tidak menolak untuk mengeksekusi suatu permohonan bantuan hukum timbal balik yang hanya didasarkan bahwa tindak pidana juga dipertimbangkan berkaitan dengan masalah fiskal. d) tidak menolak untuk mengeksekusi suatu permohonan bantuan hukum timbal balik atas dasar bahwa undang-undang mewajibkan lembaga keuangan menjaga kerahasiaan.

Countries should ensure that the powers of their competent authorities required under Recommendation 28 are also available for use in response to requests for mutual legal assistance, and if consistent with their domestic framework, in response to direct requests from foreign judicial or law enforcement authorities to domestic counterparts. To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to devising and applying mechanisms for determining the best venue for prosecution of defendants in the interests of justice in cases that are subject to prosecution in more than one country. Negara-negara harus menjamin bahwa kewenangan pihak berwenang yang diwajibkan menurut Rekomendasi 28 juga tersedia guna mengajukan permohonan bantuan timbal balik, dan jika konsisden dengan peraturan setempat, merespon permohonan-permohonan langsung dari pengadilan di luar negeri atau penegak hukum berwenang untuk disampaikan kepada lembaga domestik. Guna menghindari konflik antar negara, perlu dibuat perencanaan dan menerapkan mekanisme penentuan nilai-nilai terbaik dalam proses penuntutan terhadap terdakwa demi kepentingan keadilan atas kasus-kasus yang tunduk pada penuntutan di lebih dari satu negara. 37. Countries should, to the greatest extent possible, render mutual legal assistance notwithstanding the absence of dual criminality. Where dual criminality is required for mutual legal assistance or extradition, that requirement should be deemed to be satisfied regardless of whether both countries place the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology, provided that both countries criminalise the conduct underlying the offence. 37. Sedapat mungkin, negara-negara harus menyediakan bantuan hukum timbal balik meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (dual criminality). Jika kriminalitas ganda diwajibkan untuk bantuan hukum timbal balik atau ektradisi, persyaratan tersebut harus dipenuhi tanpa memperhatikan apakah kedua negara menetapkan tindak pidana ke dalam kategori tindak pidana yang sama atau menggabungkan tindak pidana melalui terminologi yang sama, mengingat bahwa kedua negara mengkriminalisasi tindakan sebagai tindak pidana. 29

38. There should be authority to take expeditious action in response to requests by foreign countries to identify, freeze, seize and confiscate property laundered, proceeds from money laundering or predicate offences, instrumentalities used in or intended for use in the commission of these offences, or property of corresponding value. There should also be arrangements for coordinating seizure and confiscation proceedings, which may include the sharing of confiscated assets. 30 39. Countries should recognise money laundering as an extraditable offence. Each country should either extradite its own nationals, or where a country does not do so solely on the grounds of nationality, that country should, at the request of the country seeking extradition, submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution of the offences set forth in the request. Those authorities should take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a serious nature under the domestic law of that country. The countries concerned should cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecutions. 38. Diperlukan wewenang untuk mengambil tindakan cepat guna merespon permohonan yang diajukan oleh negara-negara asing untuk mengidentifikasi, memblokir, menyita dan merampas harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil tindak pidana atau tindak pidana asal, benda-benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana, atau harta kekayaan ikutan. Perlu juga adanya pengaturan-pengaturan untuk mengkoordinasi proses penyitaan dan perampasan yang dapat meliputi pembagian asset hasil sitaan. 39. Negara-negara harus memperlakukan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang dapat diekstradisi. Setiap Negara sebaiknya mengektradisi warga negaranya sendiri, atau jika suatu negara tidak menerapkan demikian dengan hanya alas an kewarganegaraan, maka melalui permohonan ektradisi, negara tersebut sebaiknya mengirimkan perkara tanpa perlu penundaan kepada pihak berwenangnya untuk tujuan penuntutan tindak pidana yang dimaksud dalam permohonan. Pihak berwenang tersebut harus mengambil keputusan dan melaksanakan persidangannya dengan cara yang sama dalam penanganan suatu tindak pidana sebagai kejahatan serius menurut perundang-undangan negara tersebut. Negara-negara tersebut harus bekerjasama satu sama lain, terutama dalam aspek hukum acara dan pembuktian, guna menjamin efisiensi penuntutannya.

Subject to their legal frameworks, countries may consider simplifying extradition by allowing direct transmission of extradition requests between appropriate ministries, extraditing persons based only on warrants of arrests or judgements, and/or introducing a simplified extradition of consenting persons who waive formal extradition proceedings. Dengan tunduk pada perundangannya, negara-negara dapat mempertimbangkan menyederhanakan ekstradisi dengan mengijinkan pengiriman pemohonan ekstradisi langsung antara menteri yang berwenang, mengekstradisi orang hanya berdasarkan surat penangkapan atau putusan hakim, dan/atau melakukan ekstradisi sederhana atas orang yang menyetujui siapa yang menyerahkan proses ekstradisi formal. Other forms of co-operation Bentuk-bentuk kerjasama lainnya 40. Countries should ensure that their competent authorities provide the widest possible range of international co-operation to their foreign counterparts. There should be clear and effective gateways to facilitate the prompt and constructive exchange directly between counterparts, either spontaneously or upon request, of information relating both to money laundering and the underlying predicate offences. Exchanges should be permitted without unduly restrictive conditions. In particular: a) Competent authorities should not refuse a request for assistance on the sole ground that the request is also considered to involve fiscal matters. 40. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak berwenang memberikan peluang besar terciptanya kerjasama internasional dengan negara-negara sahabatnya. Diperlukan terobosan yang jelas dan efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi berkaitan pencucian uang dan tindak pidana asal dengan cepat dan konstruktif langsung diantara negara, baik secara spontanitas maupun atas dasar permohonan. Pertukaran harus diijinkan tanpa persyaratan-persyaratan yang membatasi. Secara khusus: a) Pihak berwenang seharusnya tidak menolak suatu permohonan bantuan dengan hanya berdasarkan alasan bahwa permohonan juga dirasa berkaitan dengan masalah fiskal. 31

b) Countries should not invoke laws that require financial institutions to maintain secrecy or confidentiality as a ground for refusing to provide co-operation. c) Competent authorities should be able to conduct inquiries; and where possible, investigations; on behalf of foreign counterparts. Where the ability to obtain information sought by a foreign competent authority is not within the mandate of its counterpart, countries are also encouraged to permit a prompt and constructive exchange of information with non-counterparts. Co-operation with foreign authorities other than counterparts could occur directly or indirectly. When uncertain about the appropriate avenue to follow, competent authorities should first contact their foreign counterparts for assistance. Countries should establish controls and safeguards to ensure that information exchanged by competent authorities is used only in an authorised manner, consistent with their obligations concerning privacy and data protection. b) Negara-negara seharusnya tidak memberlakukan undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan menjaga kerahasiaan sebagai dasar untuk menolak melakukan kerjasama. c) Pihak berwenang harus dapat mengajukan permohonan; dan jika memungkinkan, melakukan investigasi; atas nama negara asing. Jika wewenang mendapatkan informasi yang dicari pihak berwenang negara asing tidak termasuk wewenang counterpart-nya, negara juga dianjurkan untuk mengijinkan pertukaran informasi yang cepat dan konstruktuf dengan noncounterpart. Kerjasama dengan pihak berwenang asing selain counterpart bisa dilakukan secara langsung maupun tidak. Jika tidak ada kepastian tentang tempat yang tepat untuk pelaksanaan, pihak berwenang harus pertama kali menghubungi counterpart asing atas bantuan. Negara-negara harus memiliki pengawasan dan perlindungan untuk menjamin bahwa informasi yang ditukar oleh pihak berwenang hanya digunakan dengan cara yang dibolehkan, konsisten dengan kewajibannya tentang perlindungan privasi dan data. 32

SPECIAL RECOMENDATION REKOMENDASI KHUSUS SR 1. Each country should take immediate steps to ratify and to implement fully the 1999 United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Countries should also immediately implement the United Nations resolutions relating to the prevention and suppression of the financing of terrorist acts, particularly United Nations Security Council Resolution 1373. SR 1. Ratifikasi dan Pelaksanaan Ketentuanketentuan PBB Setiap negara harus mengambil tindakan sesegera mungkin meratifikasi dan melaksanakan ketentuan the 1999 United Nations International Convention tentang the Suppression of the Financing of Terrorism secara menyeluruh. Negara-negara juga harus secepatnya melaksanakan berbagai resolusi PBB berkaitan dengan pencegahan pendanaan terorisme kegiatan SR 2. Each country should criminalize the dan SR 2. pemberantasan Kriminalisasi pendanaan terutamauang ketentuan financing of terrorism, terrorist acts and teroris, dan pencucian Setiap. United negara. Nations harus Council Resolution 1373. terhadap terrorist organizations. Countries should Security mengkriminalisasi pendanaan ensure that such offences are designated as terorisme, kegiatan teroris dan organisasi money laundering predicate offences. teroris. Negaranegara juga harus menjamin agar tindak pidana tersebut diperlakukan sebagai tindak pidana asal pencucian uang. 33

SR 3. Each country should implement measures to freeze without delay funds or other assets of terrorists, those who finance terrorism and terrorist organizations in accordance with the United Nations resolutions relating to the prevention and suppression of the financing of terrorist acts. Each country should also adopt and implement measures, including legislative ones, which would enable the competent authorities to seize and confiscate property that is the proceeds of, or used in, or intended or allocated for use in, the financing of terrorism, terroristoracts or SR 4. If financial institutions, other terrorist organizations. businesses or entities subject to antimoney SR 3. Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Teroris Setiap negara harus melakukan berbagai upaya untuk memblokir secepatnya dana atau harta kekayaan lainnya milik teroris yang membiayai terorisme dan organisasi teroris menurut berbagai resolusi PBB berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pendanaan kegiatan teroris. Setiap negara juga harus mengadopsi dan melakukan berbagai upaya, termasuk membuat undang-undang, yang menjadikan pihak berwenang dapat memblokir dan menyita kekayaan yang merupakan hasil tindak SR 4. Pelaporan transaksi-transaksi yang pidana, atau digunakan dalam, mencurigakan terkait dengan terorismeatau Jika atau dialokasikan laundering obligations, suspect or have dimaksudkan lembaga keuangan, badan usahauntuk atau teroris atau reasonable grounds to suspect that funds digunakan perusahaan dalam lainnya kegiatan yang tunduk terhadap are linked or related to, or are to be used organisasi kewajiban teroris. anti pencucian uang, menduga for terrorism, terrorist acts or by terrorist atau memiliki alasan kuat untuk menduga organizations, they should be required to bahwa dana terkait atau terhubung dengan, report promptly their suspicions to the atau digunakan untuk terorisme, kegiatan competent authorities. teroris atau organisasi teroris, maka mereka wajib melaporkan dugaan-dugaan tersebut segera kepada pihak berwenang 34

SR 5. Each country should afford another country, on the basis of a treaty, arrangement or other mechanism for mutual legal assistance or information exchange, the greatest possible measure of assistance in connection with criminal, civil enforcement, and administrative investigations, inquiries and proceedings relating to the financing of terrorism, terrorist acts and terrorist organizations. Countries should also take all possible measures to ensure that they do not provide safe havens for individuals charged with the financing of terrorism terrorist acts or terrorist organizations, and should have procedures in place to extradite, where possible, such individuals. SR 5. Kerjasama internasional Setiap negara harus mendukung negara lain berdasarkan suatu perjanjian, kesepakatan atau mekanisme lain dalam hal bantuan hukum timbal balik atau pertukaran informasi, berbagai bantuan lain yang dimungkinkan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, penegakan hukum perdata, dan investigasi administratif, permohonan dan persidangan berkaitan dengan pendanaan terorisme, kegiatan teroris dan organisasi teroris. Negara-negara juga harus mengambil segala upaya untuk menjamin agar mereka tidak menyediakan safe havens kepada perorangan yang dituduh melakukan pendanaan terorisme, kegiatan teroris dan organisasi teroris, serta harus memiliki tata cara mengektradisi orang tersebut, jika dimungkinkan. 35

SR 6. Each country should take measures to ensure that persons or legal entities, including agents, that provide a service for the transmission of money or value, including transmission through an informal money or value transfer system or network, should be licensed or registered and subject to all the FATF Recommendations that apply to banks and nonbank financial institutions. Each country should ensure that persons or legal entities that carry out this service illegally are subject to administrative, civil or criminal sanctions. SR 7. Countries should take measures to require financial institutions, including money remitters, to include accurate and meaningful originator information (name, address and account number) on funds transfers and related messages that are sent, and the information should remain with the transfer or related message through the payment chain. Countries should take measures to ensure that financial institutions, including money remitters, conduct enhanced scrutiny of and monitor for suspicious activity funds transfers which do not contain complete originator information (name, address and account number). SR 6. Jasa Pengiriman Uang Alternatif Setiap negara harus mengambil segala upaya untuk menjamin agar setiap orang atau badan usaha, termasuk agen, yang menyediakan jasa pengiriman uang atau dana, termasuk melalui sistem atau jaringan pengiriman uang atau dana informal, harus memiliki ijin atau terdaftar dan tunduk terhadap semua Rekomendasi FATF yang diberlakukan terhadap bank dan lembaga keuangan non bank. Tiap negara harus menjamin agar setiap orang atau badan usaha yang menyediakan jasa tersebut secara tidak sah dibebankan sanksi administratif, perdata atau SR 7. Wire Transfers Setiap negara harus pidana. mengambil segala upaya mewajibkan lembaga keuangan termasuk jasa pengiriman uang, untuk meminta informasi akurat dan asli (nama, alamat dan nomor rekening) tentang transfer dana dan pesan-pesan terkait yang dikirim, dan informasi harus sama dengan transfer dan pesan terkait melalui jaringan pembayaran. Tiap negara harus mengupayakan guna menjamin agar lembaga keuangan, termasuk jasa pengiriman uang, melakukan pemeriksaan seksama atas kegiatan transfer dana yang mencurigakan dengan informasi yang tidak lengkap (nama, alamat dan nomor rekening) serta memonitornya. 36

SR 8. Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit organizations are particularly vulnerable, and countries should ensure that they cannot be misused: (i) by terrorist organizations posing as legitimate entities; (ii) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the purpose of escaping asset freezing measures; and (iii) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes to terrorist organizations. SR 8. Organisasi non-profit Negara-negara harus mengkaji kecukupan atas peraturan perundang-undangan mengatur tentang badan usaha yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Organisasi nonprofit terutama sekali rentan, dan negara harus menjamin agar mereka tidak dapat disalahgunakan: (i) oleh organisasi teroris untuk digunakan sebagai badan usaha sah; (ii) untuk mengeksploitasi badan usaha yang sah sebagai medium untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan menghidari asset dari upaya-upaya pemblokiran; dan (iii) untuk menyembunyikan atau menyamarkan pengiriman dana gelap yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan sah untuk kepentingan organisasi teroris 37

SR 9. Countries should have measures in place to detect the physical crossborder transportation of currency and bearer negotiable instruments, including a declaration system or other disclosure obligation. Countries should ensure that their competent authorities have the legal authority to stop or restrain currency or bearer negotiable instruments that are suspected to be related to terrorist financing or money laundering, or that are falsely declared or disclosed. Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive sanctions are available to deal with persons who make false declaration(s) or disclosure(s). In cases where the currency or bearer negotiable instruments are related to terrorist financing or money laundering, countries should also adopt measures, including legislative ones consistent with Recommendation 3 and Special Recommendation III, which would enable the confiscation of such currency or instruments. SR 9. Jasa Kurir Uang Tunai Negara-negara harus berupaya mendeteksi pengiriman mata uang dan alat pembayaran atas bawa lintas negara secara fisik, termasuk sistem membuat deklarasi atau kewajiban pelaporan lainnya. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk menghentikan atau menahan mata uang atau alat pembayaran atas bawa yang diduga kuat terkait dengan pendanaan teroris atau pencucian uang, atau yang dilaporkan atau dideklarasi secara tidak benar. Negara-negara harus menjamin bahwa sanksi yang efektif, proporsional dan dissuasive tersedia untuk dibebankan kepada orang-orang yang membuat deklarasi atau pelaporan yang tidak benar. Dalam kasus jika mata uang atau alat pembayaran atas bawa terkait dengan pendanaan teroris atau pencucian uang, negara-negara juga harus mengambil berbagai tindakan termasuk pembuatan undang yang sesuai dengan Rekomendasi Khusus III yang menjadikan mata uang atau alat pembayaran atas bawa tersebut dapat disita. 38

q Financial Action Task Force (FATF) FATF adalah suatu badan antar pemerintah (intergovernmental) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, pemrosesan hasil tindak pidana untuk menyembunyikan asal-usulnya yang ilegal. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah digunakannya hasil tindak pidana tersebut dalam kegiatan pidana pada masa yang akan datang, serta mencegah agar hasil tindak pidana tersebut tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian yang sah. Lembaga ini merupakan organisasi yang bersifat multi disiplin sebagai sesuatu yang perlu untuk menangani pencucian uang yang memadukan kewenangan dari para ahli hukum, keuangan dan penegakan hukum untuk menyusun kebijakan. FATF boleh dikatakan merupakan kelanjutan Konvensi PBB untuk mendorong perang melawan perdagangan obat bius serta kejahatan terorganisasi pencucian uang. 39

THE 40 FATF Recommendation Keseluruhan dari The 40 Recommendation ini terbagi dalam beberapa bagian. Bagian tersebut ialah : A. B. C. D. Kerangka Umum Rekomendasi Peran Sistem Hukum Nasional Peran Sistem Keuangan dalam Pencucian Uang Peningkatan Kerjasama Internasional Keempat Bagian tersebut di atas mencakup aspek masalah berikut ini : § § § Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang; Langkah Sementara dan Penyitaan Kerjasama Administratif; Peraturan Identifikasi dan Penyimpanan Catatan Nasabah; Kehati-hatian Lebih Tinggi oleh Lembaga Keuangan; Langkah untuk Mengatasi Masalah yang Dihadapi Negara yang Tidak Memiliki Langkah Anti Pencucian Uang atau Langkah Anti Pencucian Uangnya Tidak Memadai; Langkah Lain Untuk Menghindari Pencucian Uang (Pertukaran Informasi Umum); Pelaksanaan dan Peran Instansi Pengatur dan Instansi Administratif Lainnya; Kerjasama Administratif: a. Pertukaran Informasi Umum, b. Pertukaran Informasi yang Berkaitan Transaksi yang Mencurigakan; Dasar dan Sarana Kerjasama dalam Penyitaan, Saling Membantu dan Ekstradisi; Bentuk Kerjasama Lainnya. Fokus Peningkatan Upaya Saling Membantu dalam Masalah Pencucian Uang 40

Empat Puluh Rekomendasi FATF A. KERANGKA UMUM REKOMENDASI Rekomendasi 1 Setiap negara harus segera mengambil langkah untuk mengesahkan dan melaksanakan sepenuhnya Konvensi PBB tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 (Konvensi Wina). Rekomendasi 2 Undang-undang kerahasiaan lembaga keuangan harus dianggap tidak menghalangi pelaksanaan rekomendasi ini. Rekomendasi 3 Program pemberantasan pencucian uang yang efektif harus mencakup kerjasama multilateral yang meningkat serta bantuan hukum yang saling diberikan dalam penyidikan dan penuntutan pencucian uang serta ekstradisi dalam kasus pencucian uang, apabila mungkin. 41

B. PERAN SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG ♦ Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang Rekomendasi 4 Setiap negara harus mengambil langkah sebagaimana yang diperlukan, termasuk langkah legislatif, agar dapat mengkriminalisasikan pencucian uang sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina. Setiap negara harus memperluas cakupan tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan obat terlarang hingga mencakup tindak pidana yang termasuk tindak pidana berat. Setiap negara akan menentukan tindak pidana berat mana yang akan ditunjuk sebagai tindak pidana penyebab pencucian uang. Rekomendasi 5 Sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina, tindak pidana pencucian uang harus sekurang-kurangnya mencakup mengetahui kegiatan pencucian uang, termasuk konsep bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari keadaan faktual yang objektif. Rekomendasi 6 Apabila mungkin, perusahaan dan tidak hanya karyawannya harus dapat dikenakan tanggung jawab pidana. ♦ Langkah Sementara dan Penyitaan 42

Rekomendasi 7 Negara anggota harus menerapkan langkah yang serupa dengan langkah yang ditentukan dalam Konvensi Wina, sebagaimana yang mungkin diperlukan, termasuk langkah legislatif, agar pihak mereka yang berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, hasil dari alat perantara yang digunakan untuk atau dimaksudkan untuk digunakan atau untuk melakukan setiap tindak pidana pencucian uang, atau harta kekayaan dengan nilai yang setara, tanpa mengurangi hak pihak ketiga yang dapat dipercaya. Langkah tersebut harus mencakup wewenang untuk 1) mengidentifikasi, melacak dan mengevaluasi harta kekayaan yang harus disita; 2) mengambil langkah sementara, seperti pembekuan dan penyitaan. Untuk mencegah setiap transaksi, pengalihan atau pelepasan hak atas harta kekayaan tersebut; dan 3) mengambil setiap langkah penyidikan yang sesuai. Selain dari penyitaan dan sanksi pidana, negara juga harus mempertimbangkan hukuman berupa denda dan hukuman perdata, dan/atau proses hukum termasuk proses hukum perdata, yaitu para pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa sebagai akibat dari kontrak tersebut negara akan dirugikan dalam hal kemampuannya untuk mendapatkan ganti rugi, misalnya melalui penyitaan atau pemungutan denda. 43

C. PERAN SISTEM KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG Rekomendasi 8 Rekomendasi 10 sampai dengan 29 tidak hanya berlaku bagi bank, tetapi juga bagi lembaga keuangan non-bank. Bahkan bagi lembaga keuangan non-bank yang tidak tunduk kepada sistem pengawasan kehatian-hatian yang resmi di semua negara, misalnya bureaux de change, pemerintah harus memastikan agar lembaga ini tunduk kepada undang-undang atau peraturan anti pencucian uang yang sama seperti semua lembaga keuangan lainnya dan agar undang-undang atau peraturan ini dilaksanakan secara efektif. Rekomendasi 9 Instansi nasional yang berwenang harus mempertimbangkan untuk menerapkan Rekomendasi 10 sampai dengan 21 dan Rekomendasi 23 atas pelaksana kegiatan keuangan sebagai usaha komersial oleh badan atau profesi yang bukan merupakan lembaga keuangan, yaitu pelaksanaan tersebut diperbolehkan atau tidak dilarang. Kegiatan keuangan mencakup tetapi tidak terbatas kepada kegiatan yang tercantum dalam lampiran. Tergantung kepada setiap negara untuk memutuskan apakah ada situasi khusus di mana langkah anti pencucian uang tidak perlu dilaksanakan, misalnya apabila suatu kegiatan keuangan dilaksanakan secara tidak rutin atau terbatas. 44

♦ Peraturan Identifikasi dan Penyimpanan Catatan Nasabah Rekomendasi 10 Lembaga keuangan tidak boleh memiliki rekening tanpa nama atau rekening yang nyata menggunakan nama fiktif; mereka diharuskan (oleh undang-undang, oleh peraturan, oleh kesepakatan antara instansi pengawas dan lembaga keuangan atau oleh kesepakatan antara lembaga keuangan sendiri) untuk mengidentifikasi, berdasarkan dokumen pengidentifikasi yang resmi atau dokumen pengidentifikasi lain yang dapat dipercaya, serta mencatat identitas klien mereka, baik yang tidak rutin maupun yang biasa, ketika mengadakan hubungan usaha atau transaksi (khususnya pembukaan rekening atau buku tabungan, penandatanganan transaksi fidusia, penyewaan safe deposit box, pelaksanaan transaksi tunai dalam jumlah besar). Untuk memenuhi persyaratan identifikasi tentang badan hukum, lembaga keuangan harus mengambil langkah sebagai berikut, apabila perlu. i. Memeriksa keberadaan dan struktur hukum dari nasabah dengan memperoleh bukti pendirian, dari kantor pencatatan atau dari nasabah atau dari keduannya, termasuk informasi tentang nama nasabah, bentuk badan hukum, alamat, direktur dan ketentuan yang mengatur wewenang untuk mengikat badan tersebut. ii. Memeriksa bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya bertindak atas nama nasabah adalah orang yang berwenang dan mengidentifikasi orang tersebut. 45

Rekomendasi 11 Lembaga keuangan harus mengambil langkah yang wajar untuk memperoleh informasi tentang identitas yang benar dari orang atas nama siapa suatu rekening telah dibuka atau suatu transaksi telah diadakan apabila terdapat keragu-raguan tentang apakah klien atau nasabah ini bertindak atas namanya sendiri, misalnya, dalam hal perusahaan yang memiliki tempat kedudukan-misalnya lembaga, perusahaan, yayasan, perwalian, dan lain-lain yang tidak menjalankan usaha komersial lain apapun di negara di mana kantor resminya berada. Rekomendasi 12 Lembaga keuangan harus menyimpan, sekurang-kurangnya selama lima tahun, semua catatan transaksi yang diperlukan, baik di dalam maupun di luar negeri, agar mereka dapat segera memenuhi permintaan informasi dari pihak yang berwenang. Catatan tersebut harus cukup agar dapat dilakukan rekonstruksi transaksi perorangan (termasuk jumlah dan jenis mata uang yang digunakan apabila ada) sehingga dapat menyediakan, apabila perlu, bukti untuk penuntutan atas perilaku pidana. Lembaga keuangan harus menyimpan catatan tentang identifikasi nasabah (misalnya salinan atau catatan dokumen identifikasi resmi seperti paspor, KTP, SIM atau dokumen serupa), arsip rekening dan surat bisnis sekurang-kurangnya selama lima tahun setelah rekening yang bersangkutan ditutup. Dokumen ini harus tersedia bagi pihak yang berwenang di dalam negeri dalam rangka penuntutan dan penyidikan pidana yang terkait. 46

Rekomendasi 13 Negara anggota harus memberikan perhatian khusus pada ancaman pencurian yang ditimbulkan oleh teknologi baru atau yang sedang dikembangkan yang mendukung keadaan tanpa nama (anonim). Serta melakukan langkah apabila diperlukan, untuk mencegah penggunaan teknologi tersebut dalam kegiatan pencucian uang. ♦ Kehati-Hatian yang Lebih Tinggi Oleh Lembaga Keuangan Rekomendasi 14 Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus kepada semua transaksi yang bersifat kompleks, tidak lazim dan dalam jumlah besar, serta semua pola transaksi yang tidak lazim, yang mungkin tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas maupun tujuan yang nyata. Latar belakang dan tujuan dari transaksi tersebut, sedapat mungkin harus diperiksa, temuanya dibuat secara tertulis dan disediakan untuk membantu para pengawas, pemeriksa dan instansi penegak hukum. Rekomendasi 15 Apabila lembaga keuangan mencurigai bahwa sejumlah dana berasal dari suatu tindak pidana, mereka harus diwajibkan untuk melaporkan kecurigaan mereka tersebut kepada pihak yang berwenang. 47

Rekomendasi 16 Lembaga keuangan, para direktur, pejabat dan karyawannya dilindungi dengan peraturan hukum dari tanggung jawab pidana maupun perdata karena pelanggaran atas setiap larangan pengungkapan informasi yang ditetapkan berdasarkan kontrak atau ketentuan perundangan atau administratif lainnya, apabila mereka melaporkan kecurigaan mereka dengan itikad baik kepada yang berwenang, bahkan apabila mereka tidak mengetahui secara pasti apa tindak pidana dasarnya, dan tanpa memperhatikan apakah tindakan yang melawan hukum tersebut telah benar-benar terjadi atau tidak. Rekomendasi 17 Lembaga keuangan, para direktur, pejabat dan karyawannya tidak dapat atau apabila sesuai tidak diperbolehkan untuk memperingatkan para nasabahnya ketika informasi yang berkaitan dengan mereka dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Rekomendasi 18 Lembaga keuangan yang melaporkan kecurigaan mereka harus mematuhi instruksi dari pihak yang berwenang. 48

Rekomendasi 19 Lembaga keuangan harus memastikan agar prinsip tersebut di atas juga diterapkan di kantor cabang dan anak perusahaannya yang berada di luar negeri, khususnya di negara yang tidak atau secara kurang memadai menerapkan rekomendasi ini, sejauh yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku melarang pelaksanaan hal tersebut, pihak yang berwenang di negara di mana kantor pusat lembaga keuangan tersebut bahwa mereka tidak dapat menerapkan rekomendasi ini. ♦ Langkah Mengatasi Masalah yang Dihadapi Negara yang Tidak Memiliki Langkah Anti Pencucian Uang atau yang Langkah Anti Pencucian Uangnya Tidak Memadai. Rekomendasi 20 Lembaga keuangan harus memastikan agar prinsip tersebut di atas juga di tetapkan di kantor cabang dan anak perusahaannya yang berada di luar negeri, khususnya di negara yang tidak atau secara kurang memadai menerapkan rekomendasi ini, sejauh yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku melarang pelaksanaan hal tersebut, pihak yang berwenang di negara di mana kantor pusat lembaga tersebut berada harus diberitahu oleh lembaga keuangan tersebut bahwa mereka tidak dapat menerapkan rekomendasi ini. 49

Rekomendasi 21 Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus pada hubungan bisnis dan transaksi dengan pihak termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara yang tidak atau secara tidak memadai menerapkan rekomendasi ini. Apabila transaksi tersebut tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas atau tujuan sah yang nyata, latar belakang dan tujuannya, sejauh mungkin, harus diperiksa, temuannya dibuat secara tertulis dan disediakan untuk membantu para pengawas, pemeriksa dan instansi penegak hukum. ♦ Langkah Lain untuk Menghindari Pencucian Uang Rekomendasi 22 Negara anggota harus mempertimbangkan untuk melaksanakan langkah yang mungkin dilaksanakan untuk mendeteksi dan memantau peredaran fisik uang tunai dan surat berharga secara lintas batas negara, dengan tunduk kepada pengamanan yang ketat untuk memastikan penggunaan informasi secara benar dan tanpa menghambat kebebasan pergerakan modal. 50

Rekomendasi 23 Negara anggota harus mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan dan kegunaan dari suatu sistem di mana bank dan lembaga perantara akan melaporkan semua transaksi keuangan dalam negeri dan internasional yang melebihi suatu jumlah tertentu, kepada sebuah badan di bawah pemerintah pusat yang memiliki database yang telah dikomputerisasi, yang dapat dipergunakan oleh pihak yang berwenang dalam kasus pencucian uang, dengan tunduk kepada pengamanan yang ketat untuk menjamin penggunaan informasi secara benar. Rekomendasi 24 Negara anggota harus mendorong, secara umum, pengembangan teknik pengelolaan uang yang modern dan aman, termasuk peningkatan penggunaan cek, kartu pembayaran, penyetoran langsung gaji, dan pembukuan efek, sebagai saran untuk mendorong penggantian transfer uang tunai. Rekomendasi 25 Negara anggota harus memperhatikan kemungkinan penyalahgunaan perusahaan kosong (shell company) oleh para pelaku pencucian uang dan harus mempertimbangkan perlu tidaknya langkah tambahan untuk mencegah penggunaan secara tidak sah atas badan tersebut. 51

♦ Pelaksanaan dan Peran Instansi Pengatur dan Instansi Administrasi Lainnya Rekomendasi 26 Instansi yang mengawasi bank atau lembaga keuangan atau lembaga perantara lainnya, harus memastikan agar lembaga yang diawasi memiliki program yang memadai untuk menangkal pencucian uang. Instansi tersebut harus bekerja sama dan berbagai keahlian secara spontan atau atas permintaan dengan pengadilan atau instansi hukum lainnya di dalam negeri dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Rekomendasi 27 Instansi yang berwenang harus ditunjuk untuk memastikan pelaksanaan yang efektif atas semua rekomendasi ini, melalui pengawasan dan pengaturan administratif, dalam profesi lainnya yang berkaitan dengan uang tunai sebagaimana ditentukan oleh setiap negara. 52

Rekomendasi 28 Instansi yang berwenang tersebut harus membuat pedoman yang akan membantu lembaga keuangan dalam mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan oleh nasabahnya. Telah dipahami bahwa pedoman tersebut harus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dan tidak akan pernah berlaku sebagai alat pendidikan bagi para personil lembaga keuangan. D. PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL ♦ Kerjasama Administratif Rekomendasi 29 Instansi yang berwenang yang mengatur atau mengawasi lembaga keuangan harus mengambil langkah hukum atau pengaturan yang diperlukan untuk mencegah dikuasainya atau didapatkannya saham dalam jumlah yang cukup besar dalam lembaga keuangan oleh para pelaku tindak pidana atau para kaki tangannya. 53

Rekomendasi 30 Pemerintah pusat harus mempertimbangkan untuk mencatat arus uang internasional dengan mata uang apapun, sekurang-kurangnya dalam jumlah keseluruhannya, sehingga dapat dilakukan perkiraan tentang arus uang dan arus balik uang dari berbagai sumber di luar negeri, pada saat hal tersebut digabungkan dengan informasi bank sentral. Informasi tersebut disediakan untuk International Monetary Fund serta Bank International Settlement untuk mempermudah penelitian internasional. Rekomendasi 31 Instansi internasional yang berwenang, mungkin Interpol dan World Customs Organization, harus diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kepada pihak yang berwenang tentang perkembangan terakhir dalam pencucian uang dan teknik pencucian uang. Bank sentral dan instalasi pengatur perbankan dapat melakukan hal yang sama pada jaringan mereka. Lembaga pemerintah di berbagai bidang, dengan berkonsultasi dengan serikat buruh, dapat menyebarluaskan hal tersebut kepada lembaga keuangan di masing-masing negara. 54

Rekomendasi 32 Setiap negara harus berupaya untuk meningkatkan pertukaran informasi internasional, baik secara spontan maupun “atas permintaan” yang berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, orang dan perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut di antara pihak yang berwenang. Pengamanan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan agar pertukaran informasi ini sesuai. Dengan peraturan nasional maupun internasional tentang kerahasiaan dan perlindungan data. ♦ Dasar dan Sarana Kerjasama dalam Penyitaan, Saling Membantu dan Ekstradisi ♦ Bentuk Kerjasama Lainnya Rekomendasi 33 Negara anggota harus berupaya untuk memastikan agar secara lateral maupun multilateral standar pengetahuan yang berbeda dalam pengertian nasional, yaitu standar yang berbeda tentang unsur kesengajaan dari pelanggaran tidak mempengaruhi kemampuan atau kesediaan negara anggota untuk saling memberikan bantuan hukum. 55

Rekomendasi 34 Kerjasama internasional harus didukung dengan suatu jaringan perjanjian dan kesepakatan bilateral serta multilateral berdasarkan konsep hukum yang diterima secara umum dengan tujuan untuk mengatur langkah praktis untuk mempengaruhi upaya saling membantu dengan cakupan seluas mungkin. Rekomendasi 35 Negara harus didorong untuk meratifikasi dan melaksanakan konvensi internasional tentang pencucian uang seperti Konvensi Dewan Eropa tahun 1990 tentang Pencucian, Pencarian, Pengamanan dan Penyitaan Hasil Tindak Kejahatan. Rekomendasi 36 Kerjasama Penyelidikan di antara instansi yang berwenang di negara anggota harus didorong. Salah satu teknik penyelidikan yang sah dan efektif berkaitan dengan masalah ini adalah penyerahan terkendali yang berkaitan dengan aset yang diketahui atau dicurigai sebagai hasil dari tindak kejahatan. Negara anggota dianjurkan untuk mendukung teknik ini, apabila mungkin. 56

Rekomendasi 37 Harus tersedia prosedur untuk upaya saling membantu dalam permasalahan kriminal yang berkaitan dengan tindakan yang wajib dilakukan termasuk perbuatan catatan oleh lembaga keuangan dan pihak lain, pengeledahan atas orang dan tempat, penyitaan dan pencarian bukti untuk dipergunakan dalam penyelidikan dan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan dalam kegiatan yang berkaitan di luar negeri. Rekomendasi 38 Harus terdapat instansi untuk melakukan tindakan yang cepat untuk menanggapi permohonan ekstradisi dari luar negeri untuk mengidentifikasikan, membekukan, mengamankan dan menyita hasil atau harta kekayaan yang memiliki nilai yang sama dengan hasil tersebut, berdasarkan tindak pencucian uang atau tindak pidana yang mendasari tindak pencucian uang. Harus terdapat pula pengaturan untuk mengkoordinasikan proses pengamanan dan penyitaan yang dapat mencakup pembagian aset yang disita. 57

Rekomendasi 39 Untuk menghindari terjadinya konflik antar wilayah hukum, harus dipertimbangkan untuk merancang dan menerapkan mekanisme untuk menentukan tempat yang terbaik untuk melakukan penuntutan atas terdakwa untuk kepentingan keadilan dalam kasus dimana penuntutan dapat dilakukan di lebih dari satu negara. Selain itu, harus terdapat pengaturan untuk mengkoordinasikan proses pengamanan dan penyitaan yang dapat mencakup pembagian aset yang disita. 58

Rekomendasi 40 Negara anggota harus memiliki prosedur yang berlaku untuk melakukan ekstradisi, apabila mungkin, atas orang yang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana yang berkaitan. Sehubungan dengan sistem hukum nasionalnya, setiap negara harus mengakui tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Tunduk kepada kerangka hukumnya, negara anggota dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan pelaksanaan ekstradisi dengan mengizinkan penyampaian secara langsung permohonan ekstradisi di antara departemen yang terkait, ekstradisi orang hanya berdasarkan jaminan penahanan atau pengadilan, ekstradisi warga negaranya, dan/atau menerapkan ekstradisi yang lebih sederhana atas orang yang memberikan persetujuan yang telah melepaskan proses hukum ekstradisi. 59

Apa saja yang termasuk dalam Hasil Tindak Pidana menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ? Hasil tindak pidana menurut UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 2 adalah sebagai berikut : (1) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. z. Hasil tindak pidana adalah kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Korupsi Penyuapan q. r. Penggelapan Penipuan Narkotika s. Pemalsuan uang Psikotropika t. Perjudian Penyelundupan tenaga kerja u. Prostitusi Penyelundupan migran v. Di bidang perpajakan Di bidang perbankan w. Di bidang kehutanan Di bidang pasar modal x. Di bidang lingkungan hidup Di bidang peransuransian y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau Kepabeanan Cukai Perdagangan orang Perdagangan senjata gelap Terorisme Penculikan Pencurian Tindak pidana lain yang diancam dengan 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. 60