BAHAN TAYANG MODUL SPIP LINGKUNGAN PENGENDALIAN TUJUAN PEMELAJARAN
BAHAN TAYANG MODUL SPIP LINGKUNGAN PENGENDALIAN
TUJUAN PEMELAJARAN UMUM Peserta diharapkan memahami konsepsi unsur Lingkungan Pengendalian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memiliki gambaran pengimplementasiannya di lingkungan aparatur pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008
TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS peserta diharapkan mampu: • Memahami pengertian lingkungan pengendalian; • Memahami konsepsi unsur lingkungan pengendalian • Memahami konsepsi sub-sub unsur lingkungan pengendalian; dan • Memiliki gambaran pengimplementasian unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian dari sistem pengendalian intern pemerintah
METODOLOGI PEMELAJARAN • Proses belajar menggunakan pendekatan pemelajaran orang dewasa (andragogi). Dengan metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah. • Metode pemelajaran ini menerapkan kombinasi proses belajar mengajar dengan pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi pembahasan kasus.
TOPIK BAHASAN Konsepsi Unsur Lingkungan Pengendalian Konsepsi Sub Unsur Lingkungan Pengendalian Implementasi Lingkungan Pengendalian di Instansi Pemerintah
OVERVIU SPIP
OVERVIU SPIP
PENGERTIAN Kondisi dalam Instansi pemerintah yg memengaruhi efektivitas pengendalian intern Atmosfir yg kondusif untuk mendorong ter-implementasi-nya SPI yg efektif
Kompeten Paham Tanggung jawab Komitmen Hard control Lingkungan pengendalian yang Efektif Soft control Pengetahuan memadai Batasan Kewenangan
LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP Penegakan Integritas dan Nilai Etika Komitmen Terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang kondusif Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan Lingkungan Pengendalian Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik dengan IP Terkait
IMPLEMENTASI SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN Infrastruktur Internalisasi
Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Asumsi dasar Value Aturan Informal
Good Governance NILAI Pedoman Perilaku Pegawai dan Pimpinan Etika Lingkungan Kerja
Kode Etik / Aturan Perilaku Kebijakan Majelis Kode Etik Penegakan Kode Etik Infrastruktur Kebijakan sistem reward & punishment Kebijakan Pengabaian Manajemen Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN • Pengaturan hubungan antara pihak terkait dalam penyusunan/ pembahasan kebijakan dan prosedur, khususnya dengan pihak swasta/sponsor; • Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam anggaran (pemda) dengan pihak ketiga (swasta); • Pemberian reward dan punishment; • Pengaturan hubungan pejabat yang berwenang dalam penerimaan pegawai dengan calon pegawai, penyelenggara ujian, dan pimpinan unit pengguna; • Pengaturan hubungan antara pihak terkait (bagian kepegawaian, Baperjakat, pegawai bersangkutan, dan lain-lain) dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; • Pengaturan transparansi kebijakan dalam penerimaan pegawai dan proses penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; • Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga; • Pengaturan tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas yang diberikan oleh pihak yang dievaluasi
CONTOH MATERI PEDOMAN PERILAKU • • • Aktivitas Politik Penyuapan, pembayaran ilegal dan kickbacks Amal/Donasi Perjalanan Dinas kantor Pekerjaan Sampingan Hadiah Pemberian & keuntungan lain Gratifikasi Jamuan Biaya kemudahan (Uang pelicin) Menjadi Pemasok & Penyedia jasa lain Anggota keluarga Menghindari potensi benturan kepentingan • Tanggung jawab Profesi • Tanggung Jawab Pribadi Perilaku berkaitan dengan stakeholders • Penggunaan Informasi • Larangan Manipulasi dan Penyampaian • Informasi yang Tidak Benar • Pemeliharaan dan Penggunaan Aset • Penggunaan informasi internal • Penggunaan fasilitas kantor : telepon, dsb • Catatan dan pembukuan • Kesempatan kerja yang sama • Etika Lingkungan kerja • Narkoba dan perjudian • Pengguna jasa
Komitmen atas pelaporan keuangan pem Penghilangan Kebijakan yang tidak etis Saluran Pengaduan Diskusi Penanganan Perilaku Tidak Etis Keteladanan Pimpinan Pernyataan ke sanggupan memiliki integritas Dorongan Sejawat Internalisasi Pembentukan sistem nilai & budaya dlm rekrutmen peg Pendidikan & Pelatihan Etika Penghargaan & Remunerasi Pengintegrasian kode etik dlm budaya organisasi Penetapan & Penerapan SPM Tindak lanjut temuan dg aturan perilaku
KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
DEFINISI KOMPETENSI Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kriteria yang diklasifikasikan
Penempatan Rekruitmen Kompetensi Pengetahuan Keahlian Pelatihan Pembinaan
TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN INSTANSI • Identifikasi & penetapan kegiatan terkait tupoksi • Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi • Menyelenggarakan diklat untuk peningkatan kompetensi pegawai • Pimpinan instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan berpengalaman
Penetapan Visi dan Misi Struktur Standar Kompetensi Jabatan Organisasi Infrastruktur Database Kompetensi Pegawai Peraturan Kepegawaian
Pemantauan & Evaluasi Kompetensi Bimbingan Identifikasi Kegiatan Sesuai Fungsi Internalisasi Pelatihan Penempatan & Pemberian Tugas Sesuai Kompetensi Inventarisasi & Analisis Tugas Komunikasi Syarat Kompetensi Rekruitmen & Seleksi Berbasis Kompetensi
Kepemimpinan yang Kondusif
Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan Manajemen berbasis kinerja Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP Melindungi aset dan informasi Interaksi dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah Tanggapan positif terhadap pelaporan keuangan, anggaran, program dan kegiatan
Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Kebijakan terhadap Fungsi-fungsi penting Instansi Kebijakan Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Infrastuktur Kebijakan untuk merespon pelaporan mengenai Keuangan, Penganggaran, Program, dan Kegiatan Kebijakan Perlindungan Aset dan Informasi Kebijakan Komunikasi yang Efektif
INTERNALISASI Kesadaran Resiko Risk Owner Pertemuan Periodik • Pelatihan manajemen risiko • Simulasi manajemen risiko • Dorongan pimpinan kepedulian risk dlm pengambilan keputusan • Pihak kompeten ikut dalam pengambilan keputusan teknis • Risiko berdasarkan tingkatan manajemen • Tanggung jawab risiko masing-masing pegawai • Pembahasan tentang risiko organisasi & manfaat manajemen risiko
INTERNALISASI (LANJUTAN) Dokumentasi proses pengambilan keputusan Pelaporan hasil pengambilan keputusan Penyadaran penerapan manajemen berbasis kinerja • Keterkaitan program dg visi dan misi • Pentingnya penyusunan anggaran berbasis kinerja • Pentingnya membagi tugas berdasarkan rencana tujuan kinerja organisasi • Pentingnya pemberian penghargaan berdasarkan hasil-hasil yang dicapai baik secara individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan • Pentingnya melakukan evaluasi kinerja • Pentingnya membuat laporan akuntabilitas kinerja
Penyadaran untuk mendukung fungsi tertentu • Pendanaan kegiatan dikaitkan dg target kinerja • Penyusunan anggaran berdasarkan sumber data yang kompeten • Proses pengambilan keputusan anggaran melibatkan setiap level mjm organisasi Melindungi aset & informasi dari penggunaan yang tidak sah • Penerapan SABMN/D • Pengamanan fisik, administrasi dan hukum • Sistem internal check
Interaksi intensif dg pejabat pada tingkat yang lebih rendah • Pertemuan periodik mjm puncak dg manajemen dibawahnya • Masukan dari level bawah ke atas Merespon positif terhadap pelaporan
Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
Ukuran dan sifat kegiatan Akomodasi seluruh pekerjaan Kejelasan wewenang & tanggung jawab Efisiensi sumber daya yang tersedia Koordinasi yang terpadu & harmonis Beban pekerjaan yang seimbang Pemisahan fungsi yang jelas
TINDAKAN YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Penyesuaian struktur organisasi sesuai dg ukuran & sifat kegiatan Memberikan kejelasan tentanggung jawab dalam instansinya wewenang dan Memberikan kejelasan tentang hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansinya Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan strategis Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan
Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan Evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi atas perubahan strategis Penetapan Pedoman Kompetensi Pegawai Penetapan struktur Org dalam SK Pimpinan Infrastuktur Penetapan Pedoman Hubungan Kerja dan Pelaporan antar Unit
INTERNALISASI Komunikasi kepada karyawan Mendorong kesadaran tugas & tanggung jawab Pimp & karyawan paham hub & pelaporan Paham Peran SPIP Saling komunikasi antar pimpinan Arus informasi yang sehat dalam & antar unit kerja Saluran komunikasi Perencanaan Regenerasi Distribusi kerja yang memadai
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
Pertimbangan Kapasitas • Efisiensi dan efektivitas organisasi Pengetahuan & Keahlian staf Pemahaman thd tujuan organisasi • Tanggung jawab akhirtetap pada pimpinan Pemahaman thd tindakannya dalam pencapaian tujuan • Akuntabilitas didefinisikan dengan jelas • Otoritas disesuaikan dengan beban tanggung jawab
Risiko Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang
TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Pemberian wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai tingkat tanggung jawabnya Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansinya Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
Pedoman pendelegasian wewenang & tanggung jawab Persyaratan pemberi & penerima delegasi tugas Infrastruktur Ped penyusunan dokumen pendelegasian wewenang
INTERNALISASI Komunikasi • Substansi komunikasi: • Gamb tugas • Std kinerja & jdwl wkt • Sumber daya (angg) • Wewenang yg diberi • Umpan balik yg diharap • Cara & sarana yg tepat • Umpan balik atas kendala Pemberdayaan pegawai • pelatihan
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
• Kandidat Pegawai yg baik • Latar belakang pegawai • Prosedur wawancara • Peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai Rekrutmen Kompensasi Pegawai • Memotivasi pegawai Pelatihan Promosi • Motivasi kerja dan loyalitas karyawan
TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM sejak perekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentiann ya Melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen Melakukan supervisi secara periodik yang memadai terhadap pegawai
INFRASTRUKTUR Kebijakan & prosedur rekrutmen s. d pemberhentian • Rencana formasi & kebutuhan pegawai masa yang akan datang • Standar & kriteria rekrutmen • Uraian & syarat jabatan • Program orientasi Kebijakan & prosedur tentang penelusuran latar belakang calon pegawai • Reviu thd pengalaman kerja calon pegawai • Investigasi catatan kriminal calon pegawai • Konfirmasi kpd atasan sebelumnya Kebijakan supervisi pegawai
INTERNALISASI Pimpinan menerapkan kebijakan SDM yang sehat • Supervisi periodik Membangun kesadaran pegawai • Keteladanan pimpinan • Perubahan kebijakan dikomunikasikan kpd pegawai • Program pelatihan berkesinambungan
Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
Keyakinan memadai Tata kelola yang baik Peran APIP Efektivitas MR Peringatan dini
TINDAKAN MINIMAL YANG HARUS DILAKUKAN PIMPINAN Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (good governance) penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya
INFRASTRUKTUR Kebijakan mengenai aturan perilaku APIP • Kode Etik APIP • Per. Men. PAN Nomor 04/MPAN. 03/2008 tahun 2008 tentang kode etik APIP • Per. Men. PAN Nomor 05/MPAN. 03/2008 tahun 2008 tentang standar audit APIP Kebijakan terkait penetapan kedudukan organisasi APIP • Kepala BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden • Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota (PP no. 41/2007 • Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga mengacu kepada Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Departemen/Lembaga terkait
Komitmen pada kompetensi, kemahiran dan kecermatan profesi Komitmen tertulis atau piagam audit - Internal Audit Charter Melakukan komunikasi intern infrastruktur kepada seluruh pegawai di lingkungan APIP Komunikasi ekstern atas infrastruktur yang sudah dibangun Pimpinan melaksanakan kebijakan/pedoman/petunjuk/ kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM
Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
Adanya Koordinasi Adanya mekanisme saling uji antar IP terkait • Mencocokkan data yang saling terkait dari 2 atau lebih IP yang berbeda.
MEKANISME KOORDINASI • proses pemilahan tugas dan kewenangan masing instansi • mengidentifikasi keterkaitan tugas yg memiliki keterkaitan satu sama lain Saling uji • menetapkan keterkaitan tersebut sbg butir-butir yg akan dikoordinasikan
INFRASTRUKTUR Kebijakan atas pelaksanaan hub kerja yg baik dg IP terkait • Pengelolaan anggaran • Akuntansi & Perbendaharaan • Pelaporan keuangan & anggaran • Pengendalian Intern • Kinerja Kebijakan tentang aktivitas yg perlu dikoordinasikan dg IP terkait • Identifikasi unit-unit mana saja dalam IP tersebut yang perlu melakukan koordinasi dengan IP lainnya • Identifikasi terhadap program atau kegiatan mana saja yang tercakup dalam bagian dari lintas sektoral
INTERNALISASI Komunikasi kebijakan koordinasi Membentuk organisasi yg akan bertindak sbg koordinator Jadwal keg & Peng organisasian fasilitas & bahan koordinasi dg IP terkait Informasi & mendorong pelaksanaan koordinasi Bangun kesadaran pegawai perlunya Identifikasi keg yang perlu koordinasi
TERIMA KASIH
- Slides: 58