BAHAN TAYANG KBK 57 DASARDASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

BAHAN TAYANG KBK. 57 DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (Disampaikan pada Diklat Pim TK IV Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung Tahun 2013, Senin, 10 Juni 2013, Kampus Jatinangor) Fasilitator: AWAN GUMELAR/WIDYAISWARA UTAMA BANDUNG, 10 JUNI 2013 Agum 1

BAHAN TAYANG KBK. 57 DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good governance) (Disampaikan pada Diklat Pim TK IV Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung Tahun 2013, Senin, 10 Juni 2013, Kampus Jatinangor) Fasilitator: AWAN GUMELAR/WIDYAISWARA UTAMA BANDUNG, 10 JUNI 2013

BIODATA NAMA NIP TEMPAT, TGL LHR PANGKAT JABATAN DIK UMUM DIK JENJANG HP : : : AWAN GUMELAR 19540202 197706 1 001 CIAMIS, 02 -02 -1954 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D) WIDYAISWARA UTAMA PADA BADIKLATDA PROV JABAR : SR’ 66; SMPN’ 69; SMAN’ 72; APDN’ 76; IIP KEMENDAGRI’ 82; S 2 UNPAD’ 97; S 3 UPI’ 06 : SEPALA KEMENDAGRI’ 1984/1985; SUSPIMPEMDAGRI’ 1990/91; SEPADYA KEMENDAGRI’ 1992; DIKLAT PIM TK II LAN RI’ 2001 : 08122000034 Agum 3

Memang baik menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi orang baik Agum 4

pemerintah DASAR-DASAR swasta masyarakat

Kompetensi Dasar • Peserta mampu memahami konsepsi, karaktersistik dan prinsip-pinsip kepemerintahan yang baik • Sekaligus mampu menganalisis dan menerapkan serta mengembangkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam lingkup tugas peserta Diklat Pim Tk IV. Agum 6

INDIKATOR HASI BELAJAR: Peserta mampu memahami dan menjelaskan : 1. Latar belakang dan perkembangan strategis nasionan maupun global; 2. Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; 3. Pengertian dan karaktersistik kepemerintahan yang baik ; Agum 7

• MATERI POKOK BAHASAN: 1. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan globlal; 2. Interaksi sosial politik dan kepemimpinan yang baik (good governance) 3. Reformasi penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Agum 8

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL DAN GLOBAL Secara paradigmatis perkembangan lingkungan strategis nasional maupun globlal telah cenderung mengarahkan perkembangan sosial, ekonomi maupun politik masyarakat bangsa-bangsa di dunia kepada suatu proses perubahan struktural yg cukup signifikan. Agum 9

• Peranan pemerintah di berbagai negara, khususnya yang sedang membangun pada umumnya mencakup dua aspek: 1. Penyelenggaraan fungsi umum seperti penciptaan dan pemeliharaan rasa aman dan pengaturan tertib umum, penyelenggaraan hubungan diplomatik serta pemungutan pajak; 2. Penyelenggaraan fungsi pembangunan di bidang sosial, ekonomi, politik dsb untuk kesejahteraan rakyat. • Dimasa lampau peranan pemerintah tsb cenderung sangat dominan, sesuai dg kondisi masyarakat yg masih terbelakang Agum 10

• Kondisi masyarakat telah semakin maju dg tingkat kesejahteraan semakin baik dan kehidupan sosial ekonomi dan politik semakin berkembang, kompleks, dinamis dan kritis. • Dg kondisi tsb agar pemerintah mulai mengurangi dominan peranannya dan menyerahkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat serta dunia usaha Agum 11

• Kondisi masyarakat telah semakin maju dg tingkat kesejahteraan semakin baik dan kehidupan sosial ekonomi dan politik semakin berkembang, kompleks, dinamis dan kritis. • Dg kondisi tsb agar pemerintah mulai mengurangi dominan peranannya dan menyerahkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat serta dunia usaha Agum 12

• Persaingan ekonomi pasar global dalam dunia tanpa batas yg berjalan sesuai gagasan liberalisasi perdagangan dan investasi, maka setiap negara/pemerintahan dituntut untuk meningkatkan kemampuan daya saing nasionalnya masing. • Dalam kontek itu Indonesia dalam kemampuan daya saing nasional relatif masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN dan negara lainnya (Amerika Serikat, Jepang Kanada dan negara Eropa Barat. Agum 13

Rendahnya daya saing nasional Indonesia secara umum terjadi karena (LAN. 2008): 1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat; 2. Rendahnya kualitas SDM; 3. Masih tingginya angka kemiskinan; 4. Terbatasnya kemampuan dunia usaha; 5. Relatif buruknya manajemen perekonomian nasional yg tercermin dari tingginya inflasi, rendahnya kurs mata uang Rupiah, rendahnya invenstasi dsb. Agum 14

Pem Indonesia harus mampu merestrukturisasi ekonomi nasional, antara lain melalui (LAN. 2008): 1. Kebijakan stabilisasi ekonomi dan moneter; 2. Penyelenggaraan program pemberantasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja maupun penciptaan lapangan kerja baru; 3. Rekapitulasi usaha kecil, menengah dan koperasi; 4. Pembangunan sektor riel; penyempurnaan berbagai kebijakan fiskal dan moneter; 5. Mendorong percepatan tumbuhnya ketahanan serta daya saing ekonomi nasional. Agum 15

Kegagalan Pemerintah Indonesia selama (ORBA) dalam membangun perekonomian serta daya saing nasional yg tangguh ternyata disebabkan oleh perilaku dan tindakan aparatur pemerintahan sendiri yg cenderung (LAN. 2008): 1. 2. 3. 4. 5. Sentralistik; Top-down; Self oriented; Monopolistik Represif 6. Kurang peka terhadap aspirasi masyarakat 7. Tidak demokratis; 8. KKN 16 Agum

REFORMASI TATA PEMERINTAHAN NEGARA (LAN , 2008) 1. MPR menjadi lembaga negara, juga DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK 2. Adanya separation of power (pemisahan kekuasaan negara) sebelumnya distribution of power (pembagian kekuasaan negara), menciptaka sistem keseimbangan kekuasaan (Check and Balance), Setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengendalikan atas dasar prinsip-prinsip kepemerintahan yg baik. Agum 17

3. Reformasi sistem Pemilu 4. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999 diganti UU No. 32/2004 dirubah UU No. 12/2008) 5. Reformasi hukum, dikembangkannya landasan konstitusional yg menjamin hakhak konstitusional dan HAM serta pengaturan pemberantasan KKN Agum 18

6. Pengaturan serta kebijakan yang mengarah terahadap terwujudnya GCG (Good Corporate Governance), yang penerapannya melalui CSR (Corporate Social Responsibility) 7. Berkembang lembaga swadaya masyarakat (LSM) 8. LSM berskala nasional maupun internasional yang menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional diberbagai bidang Agum 19

• Jawaban bagi tantangan lingkungan strategis nasional maupun global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, yang mampu: Memberikan ruang yang lebih leluasa bagi: 1. Peningkatan kapaitas masyarakat; 2. Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian serta daya saing nasional melalui reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Agum 20

INTERAKSI SOSPOL DAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK • Kegagalan dlm interaksi sospol antara pemerintah dg masyarakat secara umum dan mendasar disebabkan oleh pendekatan yg kurang tepat, yg dilakukan oleh pemerintah. (LAN. 2008) • Interaksi sospol antara pemerintah dg masyarakat dalam perkembangannya telah melahirkan konsepsi mengenai model-model atau pola kepemerintahan yg disesuaikan dg tingkat dinamika, kompleksitas, kritis dan diversitas sospol yg dihadapi (LAN. 2008) Agum 21

• Pola interaksi sospol antara pemerintah dg masyarakat kurang lebih sama dg gerakan pendulum mulai dari model Diktatorian atau otoritarian hingga ke model demokrasi dan laissez faires atau tanpa intervensi dalam satu garis kontinuum (Kickert dalam LAN 2008) Agum 22

Tipologi kepemerintahan (Torben Beck Jorgensen dalam Koiman dalam LAN. 2008) 1. Pola negara hirarki (The Hierarchical State) adalah pola atau model klasik pemerintahan parlementer yg banyak dipraktekan di negara Eropa Barat. Model ini ditandai dg berbagai aturan hukum konstitusional yg mengatur Pemilu, parlemen dan pemerintah. Organisasi publik memiliki oreientasi ke atas, kepada pemilik dan prinsip kelembagaannya hubungan vertikal atasan-bawahan. Kontrol politik atas loyalitas administrasi organisasi publik dilaksanakan seefisien mungkin dan masyarakat diperlakukan sama. Organisasi tsb disebut juga Model mesin yg dikendalikan dari luar (the externally controlled machine model). Agum 23

2. Pola Pemerintahan Otonom (The Autonomous State), peranan pemerintah lebih menjaga nilai-nilai. Peranan organisasi publik adalah untuk melindungi dan menjaga kelangsungan nilai-nilai dalam masyarakat, dan melayani masyarakat luas. Pola ini cenderung memutuskan hubungan sospol yg bersifat vertikal, dan cenderung berorientasi ke dalam dg berusaha melindungi drinya dari pengaruh politisi dan masyarakat yg dilayaninya. Karakter otonomi dalam model ini diperoleh melalui tiga cara yaitu: 1) Otonomi berdasarkan ketentuan hukum (legal rules); 2) Otonomi berdasarkan nilai-nilai dasar yg terus dikembangkan secara aktif (the normative organizations); 3) otonomi diperoleh berdasarkan keahlian (the professional organizations) Agum 24

3. Pola Pemerintahan Negosiasi (The Negotiating State). Pola pemerintahan ini dibangun atas gagasan realpolitik. Peranan pemerintah adalah bernegosiasi atau membangun kesepakatan dan keselarasan diantara berbagai kepentingan yg berbeda-beda. Sedangkan masyarakat bertindak sebagai salah satu anggota dari kelompok kepentingan tsb. Organisasi publik berada dlm lingkungan yg sarat dg berbagai konflik kepentingan, namun terorganisasi dg baik dan berperan sebagai mediator atau fasilitator. Model ini menghasilkan dan membangun pola-pola pemengaruhan yg efektif guna memfasilitasi proses integrasi dan stabilitas politik. Organisasi publik mungkin dibentuk dg secara khusus memilik ciri tertentu, mencakup berbagai media negosiasi seperti dengar pendapat, jaringan kelembagaan misal dewan, komisi dsb Organisasi ini bercirikan hubungan horizontal antara berbagai organisasi publik dan kelompok kepentingan yg teroraginisr. Agum 25

4. Pemerintahan Responsif (The Responsive State). Model ini dibangun berdasarkan pemikiran bahwa setiap individu memiliki demand atas barang dan jasa yg konkrit. Peranan pemerintah/negara adalah untuk memastikan bahwa sistem administrasi publik sudah cukup tanggap terhadap kebutuhan nyata masyarakat baik saat ini maupun dimasa depan. Organiasi publik beroreintasi ke bawah kepada masyarakat, dg prinsip kelembagaan Vertical Bottom-up, berbanding terbalik dari model pemerintahan hirarkhi. Agum 26

Model pemerintahan responsif terdapat tiga varian model: 1. Model Pemerintahan Super Market (The Supermarket State); memiliki karakteristik: 1) Adanya insentif yg berkaitan dg tolok ukur produktivitas; 2) adanya kompetisi di antara organisasi publik; 3) adanya sistem retribusi yg mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat; 4) adanya berbagai instrumen mekanisme pasar lainnya. Peran pemerintah pada dasarnya adalah menjamin bahwa organisasi publik berada dalam ajang kompetisi yg sehat dan bahwa kondisi pasar yg seimbang tersedia bagi masyarakat sebagai konsumen. Organisasi Publik memiliki format nilai-nilai yaitu kunci: 1) Daya tahan ; 2) keluwesan; 3)ekonomis; dan 4) efisien. Model pemerintahan ini berakar pada sistem ekonomi pasar, dg sistem kendali pada mekanisme kompetisi dlm pasar produk maupun kapital Agum 27

2. Pemerintahan Pelayanan ( The Service State), ciri umum berorientasi melayani masyarakat, dipandang sebagai nilai-niai intrinsik dari kode etik profesional aparatur dan budaya organisasi. Organisasi publik dapat menikmati status monopolinya tetapi berfungsi sebagai organisasi yg mendengarkan kebutuhan masyarakat. Model ini memiliki basis nilai dlm tradisi corporate cultur. Model ini dipandang sebagai varian yg paling lemah dari model pemerintahan otonom dg sistem dan mekanisme kontrolnya. Agum 28

3. Negara berpemerintahan Mandiri (The Self Governing), memiliki asumsi berbeda dg dua varian lainnya, bahwa masyarakat sebenarnya bukan hanya memilki dampak penting bagi pelayanan yg ditawarkan pemerintah; tetapi berperan serta dalam poses produksinya sendiri, bukan hanya sebagai produsen tetapi juga sebagai masyarakat. Sistem pengendalian terhadap peranan pemerintah dg berbagai cara, misalnya membentuk pewakilan masyarakat pengguna dalam organisasi publik (misal Komite/dewan Sekolah). Model ini berakar pada tradisi demokrasi partisipatif , sedangkan kedua varian sebelumnya berakar pada pandangan. Model ini pun karateristiknya lebih menekankan peranan aktif masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya Agum 29

Konsepsi Paradigma Kepemerintahan (Governance) • Sejalan dg perkembangan sosial-ekonomi-politik di berbagai negara; khususnya di negara berkembang, peranan pemerintah yg sangat dominan cenderung bergeser ke arah peranan masyarakat dan swasta. Format interaksi antara pemerintah dg masyarakat telah bergeser dari paradigma klasik “sarwa negara” (government paradigm) ke arah paradigma kepemerintahan post-modern yg berorientasi pada peranan masyarakat madani dalam format kepemerintahan (governance paradigm) • Governing (penyelenggaraan pemerintahan) dalam arti sebagai poses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dg kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. • Penyelenggaraan pemerintahan intinya proses koordinasi, pengendalian (steering), pemengaruhan dan penyeimbang setiap hubungan interaksi tsb. Agum 30

• Konsepsi kepemerintahan (governance) adalah sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan publik untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. • Governance diartikan merupakan sistem dan proses interaksi sospol antara pemerintah dg masyarakat dalam berbagai bidang berkaitan dg kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tsb Agum 31

KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) • “The act, fact, manner, of governing” (tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan) • Serangkaian kegiatan (proses) inter-aksi sosial politik antara pemerintah dg masyarakat dlm berbagai bidang yg berkaitan dg kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan 2 tsb (Kooiman dalam LAN. 2008) • Memerintah – Menguasai -Mengurus- Mengelola ( Bintoro dalam LAN, 2008) • Penyelenggaraan (Bondan Gunawan) Agum 32

• Governance, tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan juga diartikan pemerintahan. • Oleh karena itu timbul istilah public governance, privat governance, corporate governance, banking governance, dan good governance Agum 33

POLA PEMERINTAHAN DIKEMBANGKAN (KOOIMAN DALAM LAN. 2008 • • • KOMPLEKSITAS : Dalam kondisi yg kompleks, maka pola penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. DINAMIKA, dapat dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian (steering) dan kolaborasi (pola interaksi saling mengendalikan diantara berbagai aktor yg terlibat dan atau berkepentingan dalam suatu bidang tertentu). KEANEKARAGAMAN: Masy. dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan (regulation) dan integrasi atau keterpaduan (integration). Agum 34

Tiga model Kepemerintahan (United Nations Development Program/UNDP dalam LAN 2008) 1. Model kepemerintahan Ekonomi (Economic Governance Model), meliputi proses pembuatan keputusan, yg memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. 2. Model Kepemerintahan Politik (Political Governance Model), mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan; 3. Model Kepemerintahan Administratif (Administrative Governance Model), sistem implementasi kebijakan. Agum 35

Governance meliputi tiga domain pemerintah swasta masyarakat Kepemerintahan Agum 36

1. Domain Pemerintah/negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yg kondusif; 2. Domain Swasta; berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan; 3. Domain masyarakat; berfungsi memfasilitasi interaksi sospol, menggerakan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan dalam kegiatan ekonomi, sospol. Agum 37

Unsur Kepemerintahan 1. 2. 3. Negara/Pemerintahan, secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggungjawabnya yaitu meliputi pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan yg kondusif bagi tercapainya pembangunan lokal, nasional, maupun internasional dan global. Swasta, mencakup perusahaan swasta yg aktif dlm interaksi pada sistem pasar seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk sektor informal. Peranannya dlm pola kepemerintahan dan pembangunan, sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Madani (civil society), baik perorangan maupun kelompok masyarakat yg interaksi sospol dan ekonmi. Kelembagannya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat melalui mobilisasi Agum 38

Masyarakat madani (Mustopadidjaja dalam LAN. 2008) Adalah suatu tatanan masyarakat yg memilki nilai-nilai dasar ketuhanan, kemerdekaan, hak asasi dan martabat manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan bersama, keadilan, supermasi hukum, keterbukaan, partisipasi, kemitraan, rasional, etis, perbedaan pendapat dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yg seluruhnya harus melekat pada setiap individu dan institusi yg memilki komitmen untuk mewujudkannya. Agum 39

Konsepsi Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), ada dua pemahaman (LAN. 2008): • Pertama nilai-nilai yg menjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yg dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; • Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yg efektif dan efisien dlm pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tsb. Agum 40

GOOD GOVERNANCE >Kepemerintahan Yang Baik >Pengelolaan Yang Amanah >Tata Pemerintahan Yang Baik >Pengelolaan Yang Baik >Kepemerintahan Yang Akuntabel Agum 41

PENGERTIAN KEPEMERINTAHAN YG BAIK • GOOD GOVERNANCE: (world bank) Suatu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang solid dan bertanggungjawab dengan prinsip: 1. Demokrasi dan pasar yang efisien 2. Pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif 3. Menciptakan “legal and political work” bagi tumbuhnya aktivitas usaha • Jadi World Bank lebih menekankan kepada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan Agum 42

• Good governance sebgai hubungan yg sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. (UNDP dalam LAN. 2008) • Kepemerintahan yg baik adalah kepemerintahan yg mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transfaransi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (PP NO 101/2000) Agum 43

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (GG) MENURUT UNDP DALAM SEDARMAYANTI. 2009: 262) 1. 2. 3. 4. Interaksi , melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sospol. Komunikasi, terdiri Sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil; Proses penguatan sendiri, sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai siatuasi kekacauan yg disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yg baik. . . . Agum 44

4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yg menghasilkan persatuan, harmoni dan kerja sama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani. 5. Saling ketergantungan yg dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani Agum 45

Unsur Utama GG (Gambir Bhatta dalam LAN. 2008) 1. Akuntabilitas (accountability); 2. Transparansi (transparency); 3. Keterbukaan (opennes); 4. Aturan hukum (rule of law); ditambah dg: 5. Kompetensi manajemen (management competence); 6. Hak-hak azasi manusia (human right). Agum 46

Empat Unsur Utama Suatu Administrasi Publik Yg Bercirikan GG (LAN. 2008) 1. 2. 3. 4. Akuntabilitas, artinya adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggugat atas segala tindakan dan kebijakan yg ditetapkannya. Transparansi, transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yg ditutupi dlm perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain harus terbuka dan diketahui umum. Keterbukaan, mengendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yg dinilai tidak transparan. Aturan Hukum, artinya bahwa GG berkarakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa kadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yg ditempuh. Agum 47

Karakteristik atau Prinsip-prinsip GG (UNDP dalam LAN. 2008) 1. 2. 3. 4. Partisipasi (Participation), setiap orang harus memiliki hak suara yg sama dlm proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dg kepentingan dan spirasinya maing-masing. Partisipai ini perlu dibangun dlm suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat serta kebebasan berpartisipasi yg konstruktif. Aturan Hukum (Rule of law), kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang HAM. Transparansi (Transparency). Hal ini harus dibangun dlm kerangka kebebasan aliran informasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi ; Daya tanggap (Responsiveness), setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yg berkepentingan. Agum 48

5. 6. 7. 8. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation), GG bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yg berbeda untuk mencapai konsensus/kesepakatan yg terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yg akan ditetapkan pemerintah. Berkeadilan (Equity), GG akan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dlm upaya untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness and Efficiency), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasikan sesuatu yg benar-benar sesuai dg kebutuhan melalui pemanfaatan yg sebaik-baiknya berbagai sumber yg tersedia. Akuntabilitas (Accountability), Pengambil Keputusan dlm sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertaggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (Stakeholders) Agum 49

9. Bervisi Strategis (Strategic Vision), para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yg luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yg baik (GG) dan pembangunan manusia, bersamaan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tsb. Mereka memahami aspek historis, kultural dan kompleksitas sospol yg mendasari perspektif ybs. 10. Saling Berkaitan (Interrelated), keseluruhan ciri-ciri GG adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Contoh informasi semakin mudah diakses artinya transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi semakin luas berkonstribusi kepada: 1) terhadap pertukaran informasi yg diperlukan bagi pengambil Keputusan; 2) memperkuat keabsahan atau legitimasi berbagai keputusan yg ditetapkan. Agum 50

Prinsip GG (Sedarmayanti. 2009) • Mustopadidjaja: 1. Demokrasi dan pemberdayaan; 2. Pelayanan; 3. Transparansi dan akuntabilitas; 4. Partisipasi; 5. Kemitraan 6. Desentralisasi; 7. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum • 1. 2. 3. 4. 5. Agum Bintoro Tjokroamidjojo: Akuntabilitas; Transparansi; Keterbukaan; Kepastian hukum; Jaminan/ 51

Asas GG menurut UU No 28/1999 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kepastian hukum; Tertib penyelenggaraan negara; Kepentingan umum; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas. Agum 52

ASAS GG UU NO. 28/1999: 1. Kepastian hukum; 2. Tertib penyelenggaraan negara; 3. Kepentingan umum; 4. Keterbukaan; 5. Proporsionalitas; 6. Profesionalitas; 7. Akuntabilitas. UU NO 30/2002 Tentang KPK: 1. Kepastian Hukum; 2. Keterbukaan; 3. Akuntabilitas; 4. Kepentingan umum 5. Profosionalitas (keseimbangan antara hak dan kewajiban) Agum 53

• Terlalu dominannya pemerintah dalam perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan • Kurang efektifnya fungsi kontrol • Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak transparan • Budaya masyarakat belum mendukung • Budaya birokrasi yang berorintasi kepada atasan (bapak isme, ABIS) • Gaji dan pendapatan serta jaminan masa depan pns yang belum baik • Indonesia belum memiliki hukum administrasi*) Agum 54

TAP MPR NO. VIII/MPR/1998 Bab III 1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional. Agum 55

3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai kebenaran, keadilan dan HAM menuju terciptanya stabilitas nasional 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka agenda reformasi pembangunan, agama, dan sosial budaya dalam upaya mewujudkan masyarakat Madani Agum 56

Agenda reformasi dlm mewujudkan GG (Bintoro Tjokroamidjojo dalam LAN. 2008) 1. 2. 3. 4. 5. Perubahan sistem politik kearah yg demokratis, partisipatif dan egalitarian. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), menjadi kekuatan profesional dan independen bukan alat politik partai atau kekuasaan pemerintah. Reformasi dlm bidang administrasi publik diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah guna meningkatkan pengabdian umum, pengayoman dan pelayanan publik. Reformasi pemerintahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi, bukan separatisme atau federalisme karena tak sesuai dg semangat berdirinya NKRI. . . . Agum 57

5. Reformasi menciptakan pemerintahan yg bersih, terdiri dari tiga agenda: a. Mewujudkan pemerintahan yg bersih dari praktek KKN; b. Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dana rakyat, agar tidak lagi mengutamakan pola deficit funding dan menghapuskan sama sekali adanya dana publik non budgeter; c. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara, baik dilakukan secara fungsional oleh perangkat internal (Irjen/Inspektorat/SPI) dan BPKP, BPK dan DPR/DPRD serta peranserta aktif masyarakat dlm mengawasi praktek pemerintahan. Agum 58

Tugas pokok pemerintahan (LAN. 2008), mencakup: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan 4. Melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agum 59

Visi Indonesia 1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yg religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara (Visi Indonesia 2020 , Tap MPR No. IV/MPR/2001) 2. Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur (RPJP Nasional 2005 -2025, UU No. 17/2007) Agum 60

RPJMN 2010 -2014 (PENPRES NO. 5/2010) VISI INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA 2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI 3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI 4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN Agum 61

11 PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN; KESEHATAN; PENANGGULANGAN KEMISKINAN KETAHANAN PANGAN INFRASTRUKTUR IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA ENERGI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK 11. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI Agum 62

15 Program Prioritas Pemerintahan Sby-Boediono (Harian Kompas, Senin 11 Oktober 2010) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pemberantasan mafia hukum; Revitalisasi industri pertahanan; Penanggulangan terorisme; Revitalisasi listrik; Produksi dan ketahanan pangan; Revitalisasi pabrik pupuk dan gula; Membenahi keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang; Agum 63

8. P eningkatan kemampuan infrastruktur; 9. Peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UKM; 10. Mobilisasi pembiayaan dan investasi di luar APBN; 11. Mengantisipasi perubahan iklim dan lingkungan; 12. Reformasi pelayanan kesehatan; 13. Reformasi pendidikan; 14. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 15. Sinergi dan koordinasi pusat dan daerah. Agum 64

Pokok-pokok Etika kehidupan Berbangsa Yang (Tap MPR No. VI/MPR/2001) 1. Kejujuran; 2. Amanah; 3. Keteladanan; 4. Sportifitas; 5. Disiplin; 6. Etos kerja 7. Kemandirian 8. Sikap toleransi; 9. Rasa malu; 10. Tanggung jawab 11. Menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara Agum 65

Etika Kehidupan Berbangsa mencakup (LAN. 2008): 1. 2. 3. 4. 5. 6. • Etika Sosial Budaya; Etika politik dan Pemerintahan; Etika ekonomi dan Bisnis; Etika Penegakan Hukun yang Berkeadilan; Etika Keilmuan; dan Etika Lingkungan Etika yg sangat relevan dg GG yaitu 1) Etika politik dan pemerintahan; 2) Etika Penegakan Hukum yg Berkedilan Agum 66

Etika PNS (PP No. 42/2004) 1. 2. 3. 4. 5. • Etika dalam bernegara (pasal 8); Etika dalam berorganisasi (pasal 9); Etika dalam bermasyarakat (Psal 10); Etika terhadap diri sendiri (Pasal 11); Etika terhadapsesama PNS (Pasal 12) Kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tuugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari (angka 2 Ps. 1 PP No. 42/2004) Agum 67

WSS. WR. WB. Mohon Maaf Terima Kasih SEMOGA BERMANFAAT 68