BAHAN TAYANG 1 MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN MANAJEMEN KONTRAK

BAHAN TAYANG 1 MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN MANAJEMEN KONTRAK 1

OUT LINE I. PENDAHULUAN II. PENYIAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI III. PENYIAPAN KONTRAK KONSTRUKSI IV. PASCA PENENDATANGANAN KONTRAK KONSTRUKSI V. PENUTUP 2

I. PENDAHULUAN Setelah mengikuti proses pembelajaran Manajemen Konstruksi dan Manajemen Kontrak peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan penyiapan kegiatan pekerjaan konstruksi, penyiapan kontrak konstruksi dan kegiatan pasca penandatanganan kontrak konstruksi. MATERI POKOK 1. PENYIAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pengertian dan lingkup manajemen konstruksi Penyusunan Cost Program (anggaran) Penyusunan Cost Project (EE dan OE) 2. PENYIAPAN KONTRAK KONSTRUKSI Dokumen Kontrak Penandatanganan Kontrak 3. PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK Persiapan Pelaksanaan Kontrak Serah terima pekerjaan 3

2. PENYIAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 2. 1. PENGERTIAN DAN LINGKUP MANAJEMEN KONSTRUKSI A. PENGERTIAN MANAJEMEN KONSTRUKSI Suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibatasi oleh waktu, sumber daya dana untuk mencapai suatu hasil pembangunan yang efektif, efisien memenuhi standar teknis dan sasaran proyek. Proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian) secara sistimatis pada suatu proyek dengan menggunkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. 4

FUNGSI MANAJEMEN KONSTRUKSI 1 Perencanaan (Planning) Menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan harus mengerjakannya, dan bagaimana cara mengerjakan proyek 2 Pengorganisasian (Organizing) Mengorganisir beberapa divisi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pembuatan proyek 3 Pengarahan (Actuating) Melakukan pembinaan motivasi, memberikan pelatihan, bimbingan, dan arahan lainnya kepada pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang telah direncanakan. 4 Pengontrolan (Controlling) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek diseluruh divisi serta mengevaluasi deviasi (penyimpangan) yang terjadi selama proyek berlangsung hingga menentukan pencegahan dini untuk menghindari kegagalan. 5

Mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan apakah sesuai dengan metode konstruksi Meminta laporan progres dan penjelasan pekerjaan Tugas manajeme n konstruksi Menegur dan menghentikan jalannya pekerjaan Melakukan rapat rutin baik mingguan maupun bulanan dengan mengundang konsultan perencana, wakil owner, dan kontraktor Mengontrol SMK 3 (Sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja) Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor dalam aspek mutu, waktu, dan biaya 6

Elemen Utama Suatu Proyek Konstruksi 7

B. MANAJEMEN KONTRAK • • • Penyusunan paket kegiatan Penyiapan dokumen tender Pelaksanaan tender Penetapan pemenang Penunjukan Penyerahan Jaminan pelaksanaan Tandatangan kontrak Serah terima lapangan Spmk Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan konstruksi Serah terima hasil pekerjaan 8

IKHTISAR PENANGANAN KEGIATAN KONTRAK Periode Pasca ttd Kontrak Periode Pra Kontrak Proses pengadaan DOK KONTRAK Periode Persiapan Pelaksanaan Periode Konstruksi Periode Pemeliharaan Pengendalian Pelaks. Dokumen Pengadaan Pengumuman Lelang Tanda Tangan Kontrak Serah Terima Lapangan 9 Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

C. MANAJEMEN PROYEK • • • Identifikasi masalah Penetapan sumber dana Kajian kelayakan Evaluasi dan penetapan kegiatan Penetapan besaran anggaran Penetapan paket kegiatan Penyiapan pengadaan Pelaksanaan tender Pelaksanaan kontrak Serah terima hasil pekerjaan Project completion report Project benefit evaluation 10

SIKLUS MANAJEMEN PROYEK DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (ASIAN DEVELOPMENT BANK) Identification Project Benefit Monitoring Evaluation 1 (Country Partnership Strategy) 2 Project Completion Report Evaluation Preparation PPTA / FS 5 Examination / Fact Finding Physical & Financial Monitoring 3 Project Implementation Appraisal Mission Loan Negotiation Procurement Implementation Appraisal 4 Loan Effective Board Approval Loan Signing Sumber: website ADB, 11

12

2. 2. PENYUSUNAN COST PROGRAM (ANGGARAN) Program penanganan jalan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1. Peningkatan kapasitas yang terdiri dari pembangunan jalan baru dan penambahan jumlah lajur jalan yang ada. 2. Preservasi jalan atau penanganan asset jalan yang ada agar dapat berfungsi dengan layak. Yang terdiri dari: a. pemeliharaan rutin, b. preventif, c. rehabilitasi, d. rekonstruksi, dan e. pelebaran. 13

2. 2. PENYUSUNAN COST PROGRAM (ANGGARAN) 1. Peningkatan kapasitas yang terdiri dari pembangunan jalan baru dan penambahan jumlah lajur jalan yang ada. Readyness criteria FS, DED, lingkungan, traffic safety, Cost program berdasarkan DED (EE) 14

2. 2. PENYUSUNAN COST PROGRAM (ANGGARAN) 2. Preservasi jalan atau penanganan asset jalan yang ada agar dapat berfungsi dengan layak. Yang terdiri dari: a. pemeliharaan rutin, b. preventif, c. rehabilitasi, d. rekonstruksi, dan e. pelebaran. 15

2. 2. PENYUSUNAN COST PROGRAM (ANGGARAN) Berdasarkan data kondisi jalan dan volume lalu lintas diusulkan program penanganan jalan yang memerlukan biaya atau Cost program, disusun berdasarkan prioritas, kebutuhan penanganan jalan. Penentuan jenis penanganan jalan dan cost program dapat dilakukan melalui pendekatan teori penurunan pelayanan jalan (deterioration model), dengan berbagai skenario jenis penanganan dengan berbagai konsekuensi ikutannya. Data jalan dan lalu lintas disurvei dan disimpan dalam data base IRMS (Interurban Road Management System), penyusunan program penanganan jalan dan anggaran biayanya dapat dilakukan menggunakan program RAMS (Road Asset Mangemnet System). Cost progrsm berdasarkan jenis penanganan per kilometer 16

17

18

19

2. 3. PENYUSUNAN COST PROJECT (EE DAN OE) Cost project dilakukan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri atau Owner Estimate (OE). Penyusunan OE didasarkan pada target program, pagu anggaran dan nilai Engineering Estimate (EE) yang telah dibuat oleh perencana. PPK menyusun HPS berdasarkan pada: a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan; b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak 20 Pertambahan Nilai (PPN).

HPS Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: 1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); 2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal 4. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; 6. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; 21

HPS 7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate 8. norma indeks; dan/atau 9. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan. CATATAN : 1. Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia. 2. Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik. 3. HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara. 22

KOMPONEN HARGA SATUAN PEKERJAAN B: Biaya Tidak Langsung A: Biaya Langsung Baha n Metode Kerja, HSD Bahan, Alat dan TK, Lokasi dan Spesifikasi Tenaga Kerja Alat B 1: Biaya Umum (Over Head) B 2: Keuntungan (Profit) Analisis Produktifitas (A + B) Harga Satuan Pekerjaan = (A+B) + PPn Sumber Peraturan Menteri PUPR no 28 th 2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan SENSITIF TERHADAP WAKTU dan KUANTITAS PEKERJAAN 23

Harga satuan dasar sesuai dengan kondisi lapangan dan mempertimbangkan harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. Komponen utama harga satuan pekerjaan terdiri dari 3 (tiga) yaitu: bahan, alat dan tenaga kerja. HARGA SATUAN DASAR BAHAN: BAHAN BAKU, BAHAN OLAHAN, BAHAN JADI HARGA SATUAN DASAR ALAT HARGA SATUAN TENAGA KERJA 24

KOMPONEN BAHAN 1. BAHAN BAKU bahan di suatu lokasi tertentu atau sumber bahan (quarry) dan merupakan bahan dasar yang belum mengalami pengolahan (contoh: batu, pasir dan lain-lain), atau bahan yang diterima di gudang atau base camp yang diperhitungkan dari sumber bahan, setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya 2. BAHAN OLAHAN bahan yang merupakan produksi suatu pabrik tertentu atau plant atau membeli dari produsen (contoh: agregat kasar, agregat halus dan lain-lain) 3. BAHAN JADI bahan yang merupakan barang jadi (contoh: tiang pancang beton pracetak, kerb beton, parapet beton dan lain-lain) yang diperhitungkan diterima di Base Camp/Gudang atau di pabrik setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya serta biaya pemasangan (bila diperlukan) Harga satuan dasar bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satuan pengukuran pekerjaan tertentu. 25

1. KOEFISIEN BAHAN Koefien dipengaruhi oleh berbagai faktor; antara lain: a. Faktor kembang dan susut b. Faktor kehilangan c. Kuantitas 2. KOEFISIEN ALAT Koefisien alat adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satuan volume suatu pekerjaan. Data untuk perhitungan efisiensi alat adalah: - Jenis alat - Kapasitas produksi - Faktor efisiensi alat - Waktu siklus 3. KOEFISIEN TENAGA KERJA Kualifikasi Koefisien tenaga kerja Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja Standar Upah Sistem Penentuan Besaran Upah 4. BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN Sesuai dengan pengalaman atau dihitung berdasarkan presentase biaya langsung, diperhitungkan termasuk resiko. 26

INPUT BAHAN BAKU PROSES OUT PROSES BAHAN OLAHAN INPUT LAIN 27

INPUT LAIN Alat dll, tenaga kerja, biaya BAHAN OLAHAN (Dan atau Bahan Baku) PROSES BAHAN JADI (siap pasang atau sudah berfungsi) 28

HARGA SATUAN MATA PEMBAYARAN Mata Pembayaran jenis pekerjaan yang dinyatakan dalam dokumen lelang sebagai bagian dari pekerjaan yang dilelang yang dapat dibayar oleh pemilik (owner) Satuan Pekerjaan Satuan yang digunakan untuk pengukuran dalam penentuan besarnya pembayaran suatu jenis pekerjaan (volme = meter kubik dll; luas = meter persegi dll; panjang = meter, cm, mm dll; berat = ton, kg dll) Harga Satuan Mata Pembayaran adalah harga suatu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu berdasarkan rincian metode pelaksanaan, yang memuat jenis, kuantitas dan harga satuan dasar dari komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan di dalamnya sudah termasuk biaya umum dan keuntungan. 29

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA ATAU BILL OF QUANTITY (BOQ) Volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan per proyek yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ/Bill of Quantities). Besarnya volume pekerjaan juga dapat mempengaruhi besarnya harga satuan setiap pekerjaan itu sendiri. Harga Pekerjaan Setiap Mata Pembayaran akan tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ/Bill Of Quantities) yang merupakan hasil perkalian volume pekerjaan dengan harga satuan setiap mata pembayaran. Daftar Kuantitas Dan Harga atau Bill of Quantity (BOQ) Adalah daftar rincian pekerjaan yang disusun secara sistimatis menurut kelompok/bagian pekerjaan, disertai keterangan mengenai volume dan satuan setiap jenis pekerjaan, mata uang, harga satuan, hasil kali volume dengan harga satuan setiap jenis pekerjaan dan jumlah seluruh hasil pekerjaan sebagai total harga pekerjaan 30

3. PENYIAPAN KONTRAK KONSTRUKSI 3. 1. DOKUMEN KONTRAK Dokumen kontrak adalah : Dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa) dengan Penyedia barang/ jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah Kontrak Konstruksi Dokumen Kontrak secara umum bersumber dari dokumen Lelang, semua dokumen lelang yang masih berlaku hingga akhir kontrak menjadi bahagian dari dokumen kontrak. 31

BAGIAN DOKUMEN KONTRAK Terdiri dari : Ø Dokumen Lelang termasuk perubahannya Ø Dokumen penawaran Penyedia jasa Ø Evaluasi Panitia lelang Ø Kontrak (Dok. yg ditandatangani ) Ø Addendum : Perubahan (penambahan/ pengurangan dari dokumen kontrak sebelumnya 32

BAGIAN DOKUMEN KONTRAK DOK LELANG PENAWARAN PENYEDIA JASA EVALUASI PANITIA Dokumen Kontrak Addendum Dokumen Kontrak 33

Hirarki Dokumen Kontrak (Perpres no. 54 tahun 2010 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Addendum surat perjanjian Pokok perjanjian Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga Syarat-Syarat khusus kontrak Syarat-syarat umum kontrak Spesifikasi khusus Spesifikasi umum Gambar-gambar Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP 34

3. 2. PENANDATANGANAN KONTRAK Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa yang nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kontrak untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100. 000, - (100 milyar rupiah) ditanda tangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. 35

4. PASCA PENENDATANGANAN KONTRAK KONSTRUKSI 4. 1. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK 1. Penyerahan Lapangan Sebelum SPMK terbit, dilaksanakan pemeriksaan bersama (direksi teknis dan/atau konsultan pengawas serta penyedia jasa) untuk inventarisasi barang milik PPK. Selanjutnya dibuat berita acara penyerahan lapangan. 2. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak ( PCM ) Tujuan dari PCM yaitu mempersiapkan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mencapai kesepakatan. PCM wajib diikuti para penanggungjawab ketiga unsur proyek. 36

PELAKSANAAN KONTRAK Pelaksanaan fisik pekerjaan MC 0% Addendum kontrak Peubahan desan/ kontak ? Tidak Ya Addendum kontrak FHO Ya Perubahan Volume ? PCM SPMK BASL Tandatangan kontrak PHO Tidak Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengukuran, pengambaran, Perhitungan & dok. /foto 0% Penyerahan Lapangan Survei Lapangan Selamat 2 nya 14 kalender Masa pemeliharaan Waktu Kontrak Kritis ? Ya Berlakukan Ketentuan Kontrak krisis Tidak Persiapan Pelaksanaan Fisk pekerjaan 37

ORGANISASI DAN KEWENANGAN 38

PELAKSANAAN KONSTRUKSI TAHAP PRA KONTRAK § Penyiapan Dokumen Lelang § Penentuan Jenis Lelang § Rencana /Persiapan Pengadaan § Pemilihan. Penyedia Jasa TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK • Penyusunan dokumen kontrak • Pengumpulan data persyaratan penandatangan kontrak • Penandatangan kontrak TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK • • • Persiapan pelaksanan (Penyerahan lapangan, SPMK, Rapat pertama, Perizinan, jaminan DP, metode kerja, SMK 3) Pelaksanaan kontrak Serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO) 39

4. PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK KONSTRUKSI 4. 2. PELAKSANAAN KONTRAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. SPIP; Pemeriksaan Bersama. Gambar Kerja (Shop Drawing). Pembayaran Uang Muka. Mobilisasi. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan. Pengukuran Prestasi Pekerjaan. Pembayaran Prestasi Pekerjaan. Perubahan Kegiatan Pekerjaan. Denda dan Ganti Rugi. Penyesuaian Harga. Keadaan Kahar (force majeur). Perpanjangan Waktu. Penghentian dan Pemutusan Kontrak. Amandemen, Adendum Kontrak. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Penyelesaiaan Perselisihan (Dispute) Kompensasi Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakan Pengalihan dan/atau Subkontrak Kerjasama dengan Sub Kontraktor Buku dan Laporan Gambar Terlaksana (As Built Drawing). 40

TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1 Dalam pelaksanaan konstruksi sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi 2 Pelaksanaan konstruksi merupakan pembangunan baru, perbaikan/peningkatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan 3 Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambaan dan perubahannya pada pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak. 4 Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam RKS 41

TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 5 Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi. 6 Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3). 7 Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya 8 Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi 9 Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna yg diatur dalam kontrak. 42

TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 10 Apabila tidak ada ketentuan lain dalam dokumen kontrak masa pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk bangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi 11 Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah (TAHAP PHO/FHO) 43

Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi 1. Gambar-gambar yang harus disiapkan dalam dokumen: - Gambar Desain (DED) - Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing) - Gambar hasil pelaksanaan (as built drawings). 1. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahan/ addendumnya. 3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruksi/pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala. 4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik. 5. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik. 6. manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. 44

4. 3. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (Menurut Perpres No 16 Th 2018) 45

Serah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA meminta Pj. PHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan. 46

BAGAN ALIR PROSEDUR ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROYEK MASA PEMELIHARAAN Pemasukan Penawaran (Bid Submission) SPMK Tanda Tangan (Notice to Kontrak Proceed) Penyerahan Lapangan Penetapan Pemenang Mulai Pelaksanaan (Commencemen t of Works) Taking Over (PHO) End of Defect Liability Period (FHO) Contract Period = Masa Ikatan Hukum Kontrak Letter of Acceptance (Notice of Award) Tender Period Bid Security (Jaminan Tender) Construction Period (Masa Pelaksanaan) (Time for Performance Security Completion) (Jaminan Pelaksanaan) 47 Warranty Period (Masa Jaminan) (Defect Liability Period) Maintenance Security (Jaminan Pemeliharaan)

TERIMA KASIH 48

49