Bahan Ajar TA 20142015 KAPITA SELEKTA HTN 2

Bahan Ajar TA 2014/2015 KAPITA SELEKTA HTN 2 SKS Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 2015 1

BAHAN AJAR KAPITA SELEKTA HTN 2 SKS Oleh M. SYAIFUL ANWAR Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 2015 2

CLASS MANAGEMENT Ø Presensi digunakan untuk acuan masuknya perkuliahan Ø Tugas kuliah terbagai menjadi dua yaitu Tugas Individu dan Tugas Kelompok. Ø Tugas Individu : dikerjakan secara pribadi dikumpulkan dipertemuan ke 3. Ø Tugas Kelompok : dikumpulkan dipertemuan ke 7. 3

Tugas Pribadi 1. 2. 3. 4. Tugas disusun dengan pola makalah. Menganalisis subtema yang telah ditentukan. Panjang makalah maksimal 5 halaman dgn spasi 1, 5 Pola penulisannya : a. Mencari kasus –kasus update di media massa, baik cetak ataupun elektronik b. Analisis kasus tentang Hukum Tata Negara sesuai dgn subtema. c. Cantumkan sumber berita, (TIDAK BOLEH DARI. BLOGSPOT. COM. . atau dr blog orang). d. Menggunakan sistem penulisan karya ilmiah, terkait dgn sumber bacaan, footnote, dll. e. Membuat argumen atau tawaran ide original terkait kasus yang ada f. Tugas pribadi akan dipresentasikan secara random pasca dikumpulkan. 5. Dikumpulkan pada pertemuan ke 3 4

Tugas Kelompok 1. Tugas disusun dengan pola makalah. 2. Menganalisis subtema yang telah ditentukan. 3. Panjang makalah maksimal 20 halaman dan minimal 15 halaman dgn spasi 2 4. Pola penulisannya : a. Mencari kasus –kasus update di media massa, baik cetak ataupun elektronik b. Analisis kasus tentang Hukum Tata Negara sesuai dgn subtema. c. Cantumkan sumber berita, (TIDAK BOLEH DARI. BLOGSPOT. COM. . atau dr blog orang). d. Menggunakan sistem penulisan karya ilmiah, trkait dgn sumber bacaan, footnote, dll. e. Membuat argumen atau tawaran ide original terkait kasus yang ada f. Tugas pribadi akan dipresentasikan secara random pasca dikumpulkan. 5. Dikumpulkan pada pertemuan ke 7 5

Pertemuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. udah ganti. . 2015 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pokok. Bahasan Konstitusi sebagai objek kajian HTN Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Demokrasi sebagai salah satu asas HTN Teori-teori Ketatanegaraan Bentuk dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Konsep Desentralisasi – Otonomi dan Daerah Otonom Pasal 18 UUD 1945 dan Amandemen ke II UUD 1945 UTS Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Yuridis Pemerintahan Daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004= Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah Pilkada Peraturan Daerah Implementasi Perda Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UAS 6

Pertemuan 1 Konstitusi sebagai objek kajian Kapsel HTN 7

• • • NEOLIB (TATA DUNIA BARU) KEKERASAN BERAGAMAN KEBIJAKAN DISKRIMINATIF PEMDA (UU PEMDA BARU) HAM DAN KONFLIK SDA SENGKETA LEMBAGA NEGARA 8

Pengertian Konstitusi • Pengertian – Constitution – Grondwet – Constitutie – Konstitusi – – : UUD (Inggris); : UUD (Belanda); : Konstitusi (Belanda); : tertulis = UUD : tidak tertulis = konvensi Fungsi UUD adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar dalam penyelenggaraan kekuaasaan tidak sewenang-wenang, dengan demikian hak-hak warga akan lebih terlindungi. Definisi UUD secara umum dapat dikatakan bahwa suatu dokumen hukum yang mengandung aturan dan ketentuan pokok atau dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara yang lazimnya diberi sifat luhur dan kekal dan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat jika dibandingkan cara perubahan bentuk peraturan lainnya. 9

Konstitusi menurut Etimologis • Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin contitutio atau constitutum yang berarti membentuk. Berikut ini beberapa pengertian konstitusi menurut beberapa tokoh : – E. C. S. Wade : konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari bahan-bahan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. – C. S. Strong : konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. – K. C. Wheare : konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 10

Konstitusi dalam Kepustakaan • • Konstitusi adalah fondasi negara. Konstitusi = UUD Sri Soemantri Constitution tidak sama dengan Undang-undang dasar (UUD). Constitution lebih luas daripada UUD. § Constitution mencakup semua aturan dasar bernegara baik tertulis maupun tidak tertulis. § UUD = Grondwet = Grundgesetz = aturan dasar tertulis • L. J. van Apeldorn, Miriam Budiardjo, Jimly Asshiddiqie. • Intinya adalah cakupan Konstitusi lebih luas dibandingkan dengan sebuah Undang-Undang Dasar. 11

Timbulnya UUD (James Bryce) Ø James Bryce sebab atau alasan timbulnya UUD adalah sebagai berikut: 1. Keinginan warga negara untuk menjamin hak-haknya dan membatasi tindakan penguasa; 2. menentukan bentuk sistem ketatanegaraan agar kemudian hari tidak dimungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa; 3. adanya kepastian cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang dapat membahagiakan warga negara; 4. untuk menjamin kerjasama yang efektif dari beberapa negara bagian 12

Macam-macam Konstitusi • Dalam konstitusi, terdapat dua macam, yaitu Hukum dasar Tertulis dan Hukum Dasar Tidak Tertulis. Perkembangan konstitusi sebagai sumber hukum, dapat dibedakan menjadi dua yaitu konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution). • Konstitusi tertulis merupakan suatu undang-undang dasar (grondwet) merupakan naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi, sedangkan konstitusi tidak tertulis merupakan nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal namun tidak tertulis dan harus diterima sebagai norma konstitusi yang mengikat dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. 13

Fungsi Konstitusi • Terdapat beberapa Fungsi Konstitusi, diantaranya ialah konstitusi dapat berfungsi sebagai berikut : 1. simbol persatuan, 2. konstitusi dapat berfungsi sebagai lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa, 3. konstitusi dapat berfungsi sebagai dokumen kitab suci simbolik (sebagai dasar pembebasan warga negara untuk memeluk keyakinan masing-masing). 4. Selain fungsi diatas, secara politik, konstitusi dapat berfungsi sebagai dokumen pengendali politik, sosial dan ekonomi, dan 5. konstitusi dapat berfungsi sebagai dokumen perekayasaan pembaharuan untuk arah masa depan. 14

Konsep Konstitusi • Konsep konstitusi terbagai menjadi dua, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. – Yang dimaksud dalam arti luas adalah konstitusi dalam arti luas berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum yang berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis. – Arti sempit adalah konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar yang berisi dokumen lengkap mengenai peraturan-peratuaran dasar negara. UUD memiliki arti lebih sempit dibandingkan dengan Konstitusi, 15

Isi Materi UUD • Prof. Miriam Budiarjo : menyatakan bahwa UUD harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara (pembagian kekuasaan Legistatif, Eksekutif, dan Yudikatif); Hak Asasi Manusia; Prosedur mengubah UUD, dan memuat tentang larangan mengubah sifat tertentu dari UUD. • Pendapat berbeda dilontarkan oleh Prof. Sri Sumantri yang menyatakan bahwa suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok, diantaranya yaitu adanya jaminan HAM atas warganya; ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 16

Cara Pembentukan dan Pengubahan Undang-Undang Dasar • Berdasarkan sifatnya, Undang-Undang Dasar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rigid (kaku) dan fleksibel (luwes). • Yang dimaksud dengan Rigid atau kaku ini adalah UUD yang sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan cara merubahnya sangat sulit karena melalui cara-cara khusus. • Sedangkan sifat UUD yang Fleksibel atau luwes adalah UUD yang bersifat luwes jika UUD tersebut mudah menyesuaikan dengan zaman 17

Point dalam Proses Perubahan UUD • Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan maupun pengubahan UUD ada dua poin, yaitu • (1) apakah naskah konstitusi tersebut dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya susah atau sulit; • (2) apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. • Contoh negara yang memiliki sifat konstitusi yang rigid diantaranya yaitu Amerika Serikat, Australia, Canada, Swiss. Sedangkan yang bersifat fleksibel diantarnya ialah New Zealand dan Kerajaan Inggris. 18

Berikut ini cara pembentukan dan perubahan UUD : • Cara Pembentukan UUD : 1. 2. 3. 4. • Pemberian; Secara sengaja; Revolusi; Evolusi. Cara Perubahan UUD : 1. Legislatif; 2. Referendum; 3. Badan Khusus; 4. Bagian Negara Federal. Indonesia menggunakan Pasal 37 UUD NRI 1945 untuk membentuk atau merubah UUD yang baru. 19

UUD 1945, diamandemen…, why? • • Susunan ketatanegaraan dalam UUD 1945 bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksankan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi pada lembaga-lembaga negara (check and balances). UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif khususnya dalam membentuk undang-undang. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir). Kedudukan Penjelasan UUD 1945 sering diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945. selain itu, penjelasan UUD 1945 banyak mengandung muatan yang tidak konsisten dengan pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945. Sering menggunakan istilah Demokrasi Pancasila (Orde Baru). 20

Proses amandemen UUD 1945, disepakati lima hal yang tidak berubah, yaitu : • • • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. mempertegas sistem pemerintahan presidensial. menjelaskan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan “adendum” (penambahan naskah yang dilampirkan pada naskah asli sehingga tidak mengubah naskah asli). 21

22

Pertemuan 2 KONSTITUSI ATAU UNDANG-UNDANG DASAR 23

16. UAS 24

Pertemuan 3 DEMOKRASI SEBAGAI SALAH SATU ASAS HUKUM TATA NEGARA 25

Pengertian Demokrasi v Demokrasi berasal dari dua suku kata, yaitu “Demos” artinya rakyat dan “Cratein”, ”kratos”, artinya kekuatan atau kekuasaan. Perpaduan tersebut maka melahirkan pengertian rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat. v Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, maka demokrasi sering disebut pula kekuasaan rakyat. v Secara terminologis demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan sebuah negara. Biasa dikatakan bahwa suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawan kepada mereka melalui proses pemilihan yg bebas. v Dalam sistem demokrasi, hanya terdapat demokrasi Konstitusional dan demokrasi totaliter. Demokrasi Konstitusional mencita-citakan pemerintahan yg terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum yg tunduk pada rule of law. Sebaliknya demokrasi totaliter mendasarkan dirinya atas Komunisme mencita-citkan pemerintah yg tidak boleh dibatasi kekuasaannya dan bersifat totaliter.

Kriteria Negara Demokrasi v Amien Rais mengemukakan negara demokratis adalah sebagai berikut : 1. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan; 2. Persamaan kedudukan di depan hukum 3. Distribusi pendapatan secara adil; 4. Kesempatan memperoleh pendidikan; 5. Kebebasan mengemukakan pendapat, pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan agama; 6. Kesediaan dan keterbukaan informasi; 7. Kebebasan individu; 8. Semangat kerjasama; 9. Hak utk protes. Dilihat dari berbagai sumber literatur yg ada, maka akan terbentuk sebuah opini dan/atau wacana bahwa, apakah Indonesia sudah termasuk dalam negara demokrasi? ? sebut dan jelaskan contohnya? ?

Demokrasi Konstitusional v Maksudnya ialah demokrasi yg mencita-citakan tercapainya pemerintahan yg kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi (tunduk pada rule of law). v Terdapat ciri khas yg wajib dimiliki negar demokrasi, yaitu : 1. Pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh Konstitusi (Undang-undang dasar); 2. Pemerintahan yg tunduk sepenuhnya pada rule of law (ground wet/UUD) v Hal yg terpenting dalam melihat Pancasila adalah bagaimana pancasila berada dalam sistem yg diterapkan di Indonesia. Apabila tidak ada pancasila, maka akan terjadi tindakan kesewenangan dari pihak-pihak yg memiliki kekuasaan. Seperti yg sering dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu : v ‘POWER TENDS FOR CORRUPT, BUT ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTLY” artinya adalah manusia cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut, tetapi manusia yg tidak memiliki kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya secara tidak terbatas pula.

International Commision Of Jurist and Indonesia International Commision of Jurist (Bangkok: 1965) 1. 2. 3. 4. 5. 6. adanya proteksi internasional; adanya pengadilan yg bebas dan tidak memihak; adanya pemilihan umum yg bebas; adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat; adanya tugas oposisi; adanya pendidikan civic (pendidikan kewarganegaraan). Indonesia : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hukum bersumber dari Pancasila (dan Pembukaan UUD 1945 harus dilihat sebagai ide bernegara); Kedaulatan Rakyat ( Pasal 1 ayat (2) UUD 1945); Pemerintahan berdasarkan konstitusi (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945); Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945); Kekuasaan Kehakiman yg bebas dari kekuasaan lainnya (Pasal 24 ayat(1) UUD 1945); Pembentukan undang-undang adalah Presiden bersama-sama dengan DPR (lihat Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945; Sistem MPR ( lihat Pasal 1 – 3 UUD 1945). 29

Pergantian Sistem Demokrasi di Indonesia a. Demokrasi Liberal sering : disebut dengan demokrasi parlementer, hal ini terjadi pada saat pasca kemerdekaan kisaran tahun 1945 -1959. semua bersumber pada parlemen (sekarang DPR). Ciri khasnya adalah masih belum stabilnya kondisi sosial politik di Indonesia, karena peranan parlemen sangat menentukan kinerja pemerintahan pada saat itu. b. Demokrasi Terpimpin : dekrit presiden 5 juli 1959 menjadi tonggak sejarah terbentuknya demokrasi terpimpin. Ciri khas dari demokrasi ini adalah dominasi besar dari presiden, terbatasnya peranan parpol, berkembangnya pengaruh komunis, masuknya elemen ABRI sebagai unsur sosial politik. c. Demokrasi Pancasila : demokrasi yg dijiwai, disemangati, diwarnai dan didasari oleh falsafah pancasila. Demokrasi Pancasila menurapan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yg dituangkan dalam sebuah konstitusi yg memperlihatkan diri dan memiliki sifat-sifat demokrasi dalam arti lebih universal yang mendasarkan diri dan bertanggung jawab kepada Tuhan YME.

DEMOKRASI Referendum Sko guru Kedaulatan rakyat Persetujuan rakyat prinsip hakikat sistem Pemerintahan Aspirasi rakyat Kekuasaan Mayoritas Parlementer Hak minoritas Langsung Presidential Jaminan HAM Perwakilan Toleransi Persamaan hukum Obligatoir Ideologi Sistem Konstitusional Fakultatif Pluralisme Konsultatif Konstitusional Kerakyatan Distrik Pemilu sistem Gabungan cara Langsung Proposional Bertingkat

Pengertian budaya demokrasi Unsur-unsur budaya demokrasi Prinsip pemerintahan demokrasi Budaya Demokrasi Macam-macam demokrasi Prinsip-prinsip budaya Demokrasi Contoh budaya demokrasi

• Pengertian Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “demos” dan “kratos” demos artinya rakyat sedangkan kratos artinya pemerintahan Jadi demokrasi diartikan dengan pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat

PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI • G. A. Almond dan S. Verba Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu • Rusadi Sumintapura Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik • Larry Diamond Keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran setiap individu dalam sistem itu

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRASI a. b. c. d. e. f. Ada pemisahan kekuasaan Pemerintahan berdasarkan konstitusi Supremasi hukum Dilaksanakan pemilihan umum Ada beberapa partai politik Ada perlindungan HAM

MACAM-MACAM DEMOKRASI a. Dilihat dari cara rakyat menyalurkan aspirasi, ada demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung b. Dilihat dari penekanannya pada kepentingan individu dan kelompok, ada demokrasi liberal dan demokrasi sosialis c. Dilihat dari penekanan distribusi kekuasaan, ada demokrasi pemisahan kekuasaan d. Dalam tataran praktik dilihat dari penekanan pertanggungjawaban pemerintah dikenal adanya demokrasi dg sistem parlementer

PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI • Keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan • Persamaan • Kebebasan atau kemerdekaan • Supremasi hukum • Pemilu berkala

PEMILU

40

Pertemuan 4 Teori-teori Ketatanegaraan 41

42

Pertemuan 5 43

Bentuk dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 44

45

Pertemuan 6 Konsep Desentralisasi – Otonomi dan Daerah Otonom 46

47

48

Pertemuan 7 Pasal 18 UUD 1945 dan Amandemen ke II UUD 1945 49

50

Pertemuan 8 8. UTS Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Yuridis 51

Pemerintahan Daerah • Kepustakaan Belanda membedakan pengertian konstitusi (constitution) dan undang-undang dasar (grondwet). Konstitusi adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. • Menurut E. C. S. Wade dalam buku Constitutional Law, UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. • Mahfud MD berpendapat bahwa dengan adanya pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga, maka dapatlah dikatakan bahwa adanya kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut fungsi, wewenang dan kedudukannya di dalam suatu negara menunjukan bahwa negara tersebut menganut paham demokrasi, bukan negara monarki atau pemerintahan diktator. Pembagian kekuasaan yang demikian haruslah dicantumkan dengan tegas di dalam undang-undang dasar negara tersebut -M. S. Anwar HTN 2013 - 52

Pemerintahan Daerah • Konsep pembagian kekuasaan juga bukan hanya berlaku di tataran nasional saja, namun di dalam tataran pemerintahan daerah, hal ini terbukti dengan pelaksanaan pembagian kekuasaan dari penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD). • Kekuasaan yang diambil oleh Penyelenggara pemerintahan daerah ini berasal dari kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal, yaitu -M. S. Anwar HTN 2013 - 53

Kekuasaan Horizontal • Kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya, pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif. -M. S. Anwar HTN 2013 - 54

Kekuasaan Vertikal • Kekuasaan secara vertikal pembagian menurut tingkatannya dan dalam hal ini tingkatan pemerintahan. • Carl J. Frederich memakai istilah pembagian secara teritorial (teritorial devision of power), misalnya antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks negara kesatuan -M. S. Anwar HTN 2013 - 55

Pembagian Kekuasaan Negara Federal • Kekuasaan diberikan pada pemerintahan negara federal hanya tertentu yaitu : 1. pertahanan, 2. politik luar negeri, dan 3. moneter. Negara Federal hanya mengambil tiga (3) kekuasaan oleh pusat, Pengaturan yang bukan ketiga kekuasaan itu, masuk dalam kekuasaan negara bagian. -M. S. Anwar HTN 2013 - 56

Negara Kesatuan Ø Negara kesatuan, lebih banyak yang diambil oleh pemerintah pusat, yaitu : 1. urusan politik luar negeri, 2. Urusan pertahanan, 3. Urusan keamanan, 4. Urusan yustisi, 5. Urusan moneter atau fiskal nasional, dan 6. Urusan agama. Pemerintah pusat lebih banyak mengambil peran terhadap wilayah-wilayah yang masuk dalam negara kesatuan. -M. S. Anwar HTN 2013 - 57

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah • pemerintah pusat telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Daerah juga memiliki otonomi daerah dan daerah otonom. Yang dimaksud dengan daerah otonom dan otonomi daerah yaitu : • Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. • Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. -M. S. Anwar HTN 2013 - 58

Konsep Pemerintahan Daerah • Pemerintah Republik Indonesia, dalam sistem Pemerintahan Daerah terdapat asas-asas yang digunakan dalam pemerintahan daerah. Asas-asas tersebut yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewin (asas tugas pembantuan). Pengertian dari asas tersebut yaitu : 1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3. Tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. -M. S. Anwar HTN 2013 - 59

Pemerintah Daerah • Di dalam UU no 32 Tahun 2004, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -M. S. Anwar HTN 2013 - 60

Penyelenggara Pemerintahan Daerah • Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 lembaga penyelenggara pemerintahan adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertugas secara bersama dan sinergis dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajiban lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 3 ayat (1 b) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. • Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. -M. S. Anwar HTN 2013 - 61

Question Q : apakah DPRD termasuk dalam eksekutif atau legislatif ? ? Q : Mengapa dalam UU MPR, DPD dan “DPRD” masuk dalam isi aturan yang mengatur lembaga Legislatif ? ? ? Q : Hal menarik lain dalam pemerintahan daerah, khususnya pada kedudukan jabatan Gubernur. Secara normatif gubernur adalah wakil pemerintah, namun pemilihannya diserahkan ke rakyat. Politic cost-nya cukup besar, ada usulan dalam memilih Gubernur menggunakan pemilihan oleh DPRD Provinsi maupun Bupati/Walikota oleh DPRD Kabupaten/Kota, bagaimana menurut anda ? ? ? -M. S. Anwar HTN 2013 - 62

Sistem Rumah Tangga Daerah • Sistem rumah tangga adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi kewenangan, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurusan pemerintahan antara pusat dan daerah • Sistem Rumah Tangga ini terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu : 1. SRT Formal 2. SRT Materiil 3. SRT Nyata -M. S. Anwar HTN 2013 - 63

Sistem Rumah Tangga Formal • Pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Munculnya ajaran ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya perbedaan sifat antara pusat dan daerah. -M. S. Anwar HTN 2013 - 64

Sistem Rumah Tangga Formal • Sistem rumah tangga ini memliliki sisi positif, yaitu : – i. Ada keleluasaan daerah untuk menjalankan desentralisasi; – ii. Adanya pembiaran untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang tradisional di daerah; • Sistem rumah tangga ini memliliki sisi negatif, yaitu : – i. Kreatifitas daerah rendah, karena tidak dapat mencapai hasil guna dan daya guna sehingga masih tergantung pada pusat; – ii. Aspek keuangan daerah yang tidak memadai karena tidak ada SDm untuk menggali peluang seumber daya daerah; – iii. Ketidaktahuan daerah terhadap urusan yang belum diselenggarakan pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi. -M. S. Anwar HTN 2013 - 65

Sistem Rumah Tangga Materiil • Dalam Sistem Rumah Tangga Materil ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan yang menjadi wewenang rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Alasannya karena ada perbedaan yang mendasar antara urusan pusat dan daerah. Perbedaan mendasar antara urusan pusat dan daerah. • Pelaksanaan sistem ini mencontoh Belanda yang menganut ajaran 3 lingkungan karena susunan satuan pemerintahan terdiri atas : Pusat-Provinsi-Daerah. • Sistem rumah tangga ini berpangkal tolak dari adanya anggapan bahwa urusan pemerintahan itu dapat dirinci dan dipilah-pilah. -M. S. Anwar HTN 2013 - 66

Sistem Rumah Tangga Materiil • Kelemahan : • Daerah mempunyai peluang yang kecil untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang mungkin menuntut pemindahan penanganan urusan yang telah dibagi. • SRT ini mengekang karena terikat pada urusan yang telah dirinci. • Menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah. -M. S. Anwar HTN 2013 - 67

Sistem Rumah Tangga Riil Sistem Rumah Tangga Nyata atau Sistem Jalan Tengah lahir dalam rangka mengakomodasi kelemahan/kekurangan dari sistem rumah tangga sebelumnya. • Mengutamakan kemandirian melalui prinsip keleluasaan dalam mengatur urusan daerah; • Berpeluang memberi kepastian sejak awal mengenai urusan daerah karena ada urusan pangkal. Ciri-ciri Rumah Tangga Riil adalah : – Adanya urusan pangkal yang akan memberi kepastian kepada daerah sebagai unsur dari Sistem Rumah Tangga Material. – Daerah dapat mengembangkan urusan sesiao dengan kondisi atau faktor nyata daerah sebagai unsur dari Sistem Rumah Tangga Formal. • Sumber-sumber kewenangan Sistem Rumah Tangga Riil diantaranya yaitu penyerahan; inisiatif sendiri; dan Tugas Pembantuan. • -M. S. Anwar HTN 2013 - 68

69

Pertemuan 9 70

71

Pertemuan 10 • Pemerintahan Daerah berdasarkan UU TERBARU 72

Pemerintahan Daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004= udah ganti. . 2015 11. Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah 12. Pilkada 13. Peraturan Daerah 14. Implementasi Perda 15. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 73