BAGIAN 2 POLITIK KEUANGAN DAN ANGGARAN PENGERTIAN APBN

BAGIAN 2 POLITIK KEUANGAN DAN ANGGARAN

PENGERTIAN APBN DAN APBD A. APBN adalah daftar sistematis yang memuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berupa penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah. B. APBD adalah suatu gambaran tentang rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah berupa keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.

LANDASAN HUKUM APBN DAN APBD A. Landasan Hukum APBN adalah pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarnya kemakmuran rakyat.

FUNGSI APBN DAN APBD Fungsi APBN dan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2003, yaitu: 1. Fungsi Otoritas, yaitu bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

TUJUAN PENYUSUNAN APBN DAN APBD Tujuan penyusunan APBN dan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dan daeerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Paancasila dan UUD 1945. Jadi penyusunan APBN dan APBD merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara.

PENYUSUNAN APBN DAN APBD Pemerintah menyusun RAPBN dan APBD dalam bentuk nota keuangan. Nota keuangan tersebut kemudian disampaikan ke DPR untuk disidangkan, sebelum tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Jika disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut akan menjadi APBN untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Jika RAPBN tersebut, ditolak oleh DPR maka pemerintah harus menggunakan kembali APBN tahun lalu tanpa perubahan.

SKEMA PENYUSUNAN APBN DAN APBD Dikembalikan Untuk Dilaksanakan Menolak PEMERINTAH/ PRESIDEN MENYUSUN RAPBN/NOTA KEUANGAN RAPBN DIAJUKAN APBN TAHUN LALU DPR Menerima Dikembalikan Untuk Dilaksanakan UU/APBN

STRUKTUR DASAR APBN Uraian A. Pendapatan Negara dan Hibah A. 1. Penerimaan a) Penerimaan Pajak Dalam Negeri 1. Pajak penghasilan a. Migas b. Non Migas 2. Pajak pertambahan nilai 3. Pajak bumi dan bangunan 4. Bea perolehan atas tanah dan bangunan 5. Cukai 6. Pajak lainnya Pajak Perdagangan Internasional 1. Bea masuk 2. Pajak/Pungutan ekspor

b) Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan SDA 1. 2. 3. 4. 5. Minyak bumi Gas alam Pertambangan umum Kuhutanan Perikanan Bagian laba BUMN PNBP lainnya A. 2. Hibah B. Belanja Negara B. 1. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat a) Pengeluaran Rutin b) Pengeluaran pembangunan

B. 2. Anggaran Belanja Untuk Daerah a) Dana perimbangan a) Dana otonomi khusus dan penyeimbang C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) E. Pembiayaan (E 1 + E 2) E. 1 Pembiayaan Dalam Energi E. 2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT I. Penerimaan dalam negeri, terdiri: A. Penerimaan Perpajakan. B. Penerimaan bukan dari pajak. II Hibah, yaitu merupakan penerimaan bantuan yang tidak harus dikembalikan kepada pemberinya tanpa ada ikatan tertentu.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN A. 1. Pajak Dalam Negeri. A. 2. Pajak Perdagangan Internasional. mbr B. PENERIMAAN BUKAN PAJAK B. 1. Penerimaan Sumber Daya Alam B. 2. Bagian Laba BUMN B. 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

A. 1. PAJAK DALAM NEGERI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pajak Penghasilan atas migas dan non migas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan Cukai. Pajak lainnya.

A. 2. PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1. Bea Masuk; 2. Pajak/Pungutan Ekspor. B. 1. PENERIMAAN SDA 1. Minyak Bumi. 2. Gas Alam. 3. Pertambangan Umum. 4. Perikanan. 5. Kehutanan.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT I. Pengeluaran Rutin A. Belanja Pegawai B. Belanja Barang C. Pembayaran Bunga Utang D. Subsidi E. Pengeluaran Rutin Lainnya II. Pengeluaran Pembangunan A. Pembiayaan Pembangunan Rupiah B. Pembiayaan Proyek

A. BELANJA PEGAWAI 1. 2. 3. 4. 5. Gaji dan Pensiun Tunjangan Beras Lauk Pauk Lain-lain Belanja Dalam Negeri Belanja Pegawai Luar Negeri B. BELANJA BARANG 1. Belanja Barang Dalam Negeri 2. Belanja Barang Luar Negeri

C. PEMBAYARAN BUNGA UTANG 1. Utang Dalam Negeri 2. Utang Luar Negeri D. SUBSIDI 1. Subsidi BBM 2. Subsidi Non BBM A. Pangan B. Listrik C. Bunga Kredit Program