BADAN USAHA MILIK DAERAH BUMD Definisi Perusahaan Daerah
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
Definisi Perusahaan Daerah UU. No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Westra, 2009 • adalah semua perusahaan yg didirikan berdasarkan UU daerah yg didirikan dg peraturan daerah & merupakan badan hukum serta kedudukannya diperoleh dg diberlakukannya peraturan daerah tersebut. • adalah suatu kesatuan produksi yg bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
Landasan Hukum BUMD UU No. 5/1962 tentang UU No. Perusahaan 6/1969 ttg Daerah Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai UU dan Shg Peraturan menghapusk Pemerintah an UU No. Pengganti 5/1962 UU& UU No. 18/1965 ttg Pokok Sampai dg Pemerintaha nsekarang Daerah. draf UU BUMD sedang UU No. 18/1965 UU No. 5/1974 ttg Pemerintahan di Daerah UU No. 22/1999 ttg Pemerintah Daerah UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah Pasal 173 Pemerintah Daerah dpt menanamkan modalnya pd BUMD. Pasal 177 Pemda dpt memiliki BUMD yg pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dg Perda yg berpedoman pd peraturan perundangan.
Alasan Keberadaan BUMD (Pemprov DKI Jakarta) Alasan Ekonomis • Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dlm menggali & mengembangkan sumber daya daerah, public services & profit motive. • Mendirikan badan usaha yg melayani kepentingan publik, namun masyarakat/swasta tdk atau belum mampu melakukannya, baik karena investasi yg sangat besar, resiko, maupun usaha yg sangat Alasan besar. Strategis Alasan Politis Alasan Budget • Mempertahankan potensi ekonomi yg memiliki daya dukung politis bagi Pemda (alasan politis jarang dikemukakan, terlebih scr formal). • Pemda perlu memiliki sumber pendapatan lain diluar pajak & alokasi dana dr pemerintah pusat untuk mendukung APBD.
Maksud & Tujuan Pembentukan BUMD 1. Sbg aparat perekonomian daerah dlm rangka mengisi otoda scr nyata & bertanggungjawab, PD/BUMD hrs dpt membantu kelancaran perkembangan & pembangunan daerah. 3. Sbg sumber keuangan daerah. 2. Sbg unit perekonomian daerah hrs mampu berfungsi sbg aparat pengembang & pembangunan ekonomi daerah yg scr aktif & langsung melakukan usaha 2 di berbagai sektor industri, jasa, perdagangan di samping usaha pelayanan bg masyarakat & kemanfaatan umum, yg sekaligus sbg penyedia lapangan kerja. 4. Khususnya untuk badan pengembangan lingkungan/otorita, sbg aparat daerah, BUMD jg berfungsi sbg unit pengembangan pembangunan lingkungan/wilayah.
Perusahaan eks GBV (Gemeente Bedrijf Verordening) Perseroan Terbatas Bentuk BUMD Badan Pengelola Perusahaan eks Pemerintah Pusat
1. Perusahaan eks GBV Contoh: Adalah perusahaan yg sebelumnya diselenggarakan oleh bagian/instansi/dinas pemerintah kota yg bersangkutan. Beberapa perusahaan eks GBV mjd Perusahaan Daerah, sementara sebagian lainnya mjd dinas 2 daerah, bahkan ada yg dihapuskan krn tdk apat memenuhi fungsinya dg baik dlm melayani masyarakat. Tujuan usahanya untuk memenuhi public services, public utility, bukan untuk memeoleh laba/keuntungan. 1. PDAM Jakarta Raya/Jaya (Perda No. 3/1971), 2. PD Pasar Jaya (eks bagian dr Djawatan Perekonomian Rakjat/Perda No. 6/1982), 3. PD Dharma Jaya (eks bagian dr Djawatan Kehewanan/Perda No. 5/1985) 4. PD Pembangunan Sarana Jaya (eks GBV Urusan Tanah pd Dinas Pekerjaan Umum/Perda No. 2/1982) 5. PD Wisata Niaga Jaya skrg ditetapkan sbg PT Jakarta Tourisindo (eks. PPL Cempaka Putih/Perda No. 9/1984) 6. Bank Pembangunan Daerah skrg ditetapkan sbg PT Bank
Adalah perusahaan yg diserahkan pempus kpd pemda, yaitu perusahaan eks BAPPIT/BPPIT Cabang Jakarta & eks PNPR, antaranya ada yg tlh dibubarkan, dijual, dikembalikan pd pemilik semula, dan/atau dikerjasamakan dg PD ini bergerak di swasta usaha dlm negeri bidang yg CONTOH dan/ataukomersial luar bersifat negeri (PD joint & bertujuan dan PT joint. memupuk keuntungan (perusahaan dibawah koordinasi Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan 2. Perusahaan eks Pemerintah Pusat PT Patungan (swasta asing & nasional) • PT Alcan Indonesia (dg Kanada), skrg mjd PT Alumindo Perkasa Indonesia & sdh mjd perusahaan publik melalui IPO. • PT Cemani Toka (dg Jepang) • PT. Rheem Indonesia (dg Australia), dlll PT Joint Production • PD Padma/PT Warna Agung • PD Lakuna/PT. Lukita Tectona • PD Kabana/PT Pembangunan Jaya • Unit-Unit lainnya
3. Badan Pengelola adalah suatu lembaga yg dibentuk oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menangani/mengemban tugas khusus dr Pemerintah DKI Jakarta, untuk melaksanakan kegaiatan/usaha yg tdk atau belum dpt dilakukan sendiri oleh masyarakat atau swasta. Contoh: BP Terminal Angkutan Jalan Raya, BP Perparkiran, BP Balai Sidang, BP Kebun Binatang, BP Pembautan Plat Nomor Kendaraan Bermotor (badan ini sdh dibubarkan), BP Wisma Jaya Raya, BP Investasi & Penyertaan Modal Pemerintah DKI Jakarta. Diluar BP jg ada Badan Pengelola Lingkungan/BPL (BPL Pluit, BPL Muara Angke, BPL Industri & Pemukiman Pulo Gadung), Badan Pengawas Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan/BP 3 L (BP 3 L Sunter, BP 3 L Senen), yayasan dan unit usaha (Yayasan Pulo Mas, Yayasan Penyelenggara Pameran & Pekan Raya Jakarta).
4. Perseroan Terbatas • Adalah perusahaan milik Pemda DKI Jakarta yg tlh berbentuk PT berdasarkan UU No. 1/1995 ttg Perseroan Terbatas. • Dibentuk dlm rangka menggali sumber keuangan & meningkatkan usaha pembangunan daerah & mengikutsertakan modal swasta dlm pembentukannya • PT Pembangunan Jaya • PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung • PT Food Station Cipinang Jakarta • PT Marunda (skrg PT Kawasan Berikat Nusantara) • PT Pembangunan Jaya Ancol • PT RS Haji Jakarta • PT PT Asuransi Bangun Askrida, dll
• Alhamdulillah • Semoga Bermanfaat
- Slides: 12