Badan Usaha dengan Status Badan Hukum Miko Kamal

Badan Usaha dengan Status Badan Hukum Miko Kamal FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 1

Perseroan Terbatas (PT) • Badan Hukum yang Lahir dari Proses Hukum – Merupakan persekutuan modal; – Didirikan berdasar perjanjian; – Melakukan kegiatan usaha; – Perseroan lahir setelah ada pengesahan pemerintah. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 2

Perseroan. . . cont. • Perseroan tertutup – Murni tertutup • yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau kelompok keluarga tertentu saja; • sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud; • dalam anggaran dasar ditentukan dengan tegas bahwa pengalihan saham hanya boleh dan terbatas diantara pemegang saham saja (Harahap, 2009; 39)) – Sebagian tertutup, sebagian terbuka • seluruh saham perseroan dibagi menjadi dua kelompok; • satu kelompok saham tertentu hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Saham yang demikian, misalnya dikelompokkan atau digolongkan sebagai saham istimewa; • sedang kelompok saham yang lain boleh dimiliki secara terbuka oleh yang lain. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 3

Perseroan. . . cont. • Perseroan publik "Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal" (Pasal 1 Angka 8 UU No. 40/2007). – sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangya oleh 300 pemegang saham; – modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar; 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 4

Perseroan. . . cont. • Perseroan terbuka "Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal" (Pasal 1 Angka 7 UUPT). – Perseroan yang memiliki pemegang saham sekurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3. 000 (tiga milyar rupiah) – Perseroan yang telah melakukan penawaran umum di bursa efek. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 5

Perseroan. . . cont. – Unsur-unsur PT • PT adalah badan hukum • PT adalah persekutuan modal • Didirikan berdasarkan perjanjian • Melakukan kegiatan usaha • Modalnya terdiri dari saham-saham 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 6

Perseroan. . . cont. – Organ perusahaan • Rapat Umum Pemegang Saham; Organ perseroan tertinggi yang memiliki hak yang tidak dimiliki oleh organ lainnya (komisaris dan direksi) • Direksi; Organ perseroan yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan. • Komisaris. Organ perseroan yang bertugas mengawasi (supervising) dan memberikan masukan (advising) kepada direksi perseroan. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 7

Perseroan. . . cont. – Pendirian • Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. • Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 8

Perseroan. . . cont. • Macam-macam modal PT – Modal dasar: modal keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan (minimum 50 jt rupiah) – Modal yang ditempatkan: modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali penyetoran dalam kas perseroan. – Modal yang disetor: sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 9

Perseroan. . . cont. • Klasifikasi saham: – Saham biasa (common stocks atau ordinary shares): saham yang tidak memiliki keistimewaan. – Saham yang mengandung keistimewaan (preference shares): saham yang memiliki keistimewaan daripada saham biasa. Misal, pembagian dividen, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan atau likuidasi. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 10

Perseroan. . . cont. • Pembubaran dan Likuidasi PT Pembubaran PT dapat terjadi karena: 1. Berdasarkan keputusan RUPS; 2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; 3. Berdasarkan penetapan pengadilan; 4. Dengan dicabutnya kepailtian berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; 5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang; atau 6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 11

Koperasi "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan" (Psl. 1 (1) UU No. 25 Tahun 1992). 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 12

Koperasi…cont. • Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orangseorang. • Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 13

Koperasi. . . cont. • Syarat dan pembentukan – Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. – Koperasi Skunder dibentuk sekurang –kurangnya 3 (tiga) Koperasi. – Pembentukan Koperasi dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar. – Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 14

Koperasi. . . cont. • Status badan hukum – Koperasi memperoleh status badan hkum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. – Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi. – Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. – Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 15

Koperasi. . . cont. • Keanggotaan – Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. – Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. – Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. – Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan , hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 16

Koperasi. . . cont. • Perangkat organisasi – Rapat Aggota: merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. – Pengurus: eksekutif koperasi yang menjalankan koperasi sebagaimana yang dimanatkan anggota koperasi melalui rapat anggota koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. – Pengawas: organ koperasi yang bertugas mengawasi jalannya koperasi yang dijalankan oleh pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 17

Koperasi. . . cont. l. Kekuasaan RAT menetapkan: a. Anggaran Dasar; b. Kebijakan umum dibidang organisasi , manajemen , dan usaha Koperasi; c. pemilihan , pengangkatan , pemberhentian pengurus dan pengawas; d. rencana kerja , rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi , serta pengesahan laporan keuangan; e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. pembagian sisa hasil usaha; g. penggabungan , peleburan , pembagian , dan pembubaran Koperasi. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 18

Koperasi. . . cont. Tugas Pengurus n mengelola Koperasi dan usahanya; n mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan rencanaanggaran pendapatan dan belanja Koperasi; n menyelenggarakan Rapat Anggota; n mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; n menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; n memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 19

Koperasi. . . cont. l Wewenang pengurus a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan; b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ; c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggunajawabnya dan keputusan Rapat Anggota. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 20

Koperasi. . . cont. l. Tugas Pengawas l melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi; l membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya; 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 21

Koperasi. . . cont. l. Wewenang pengawas l meneliti catatan yang ada pada Koperasi; l mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 22

Koperasi. . . cont. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: – – Simpanan Pokok; Simpanan Wajib; Dana Cadangan; Hibah. Modal Pinjaman dapat berasal dari: – – – 3/8/2021 Anggota; Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; Bank dan lembaga keuangan lainnya; Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; Sumber lain yang sah. MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 23

Koperasi. . . cont. Sisa Hasil Usaha – Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan , dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. – Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan , dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. – Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota, 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 24

Koperasi. . . cont. Pembubaran koperasi Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : • Keputusan Rapat Anggota, atau • Keputusan Pemerintah, karena: – terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini; – kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; – kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. 3/8/2021 MIKO KAMAL (FH UNIV. BUNG HATTA) 25