Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian PENGEMBANGAN USAHA PANGAN
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO TANI INDONESIA (TTI) TAHUN 2017 Semarang FEBRUARI 2017 • PETANI PAHLAWAN PANGANPangan *BEKERJA TANPA LELAH * SETIAP BULIR ADALAH IBADAH Badan Ketahanan 1 * JANGAN BIARKAN DIA LEMAH
TUJUAN PUPM-TTI 1. MENJAGA HARGA DI TINGKAT PRODUSEN 2. MEMOTONG RANTAI PASOK 3. MENEKAN HARGA DI TINGKAT KONSUMEN 4. MENCIPTAKAN MARGIN KEUNTUNGAN BERKEADILAN BAGI SELURUH PIHAK 5. MENGEFISIENKAN STRUKTUR PASAR Badan Ketahanan Pangan 2
DASAR HUKUM PUPM-TTI DASAR HUKUM 1. UU 18 Tahun 2012 Pasal 13 2. PMK No. 173/2016 perubahan dari PMK No. 168 tahun 2015 3. Permentan No 62/2016 : Pengelolaan Dana BP Kementan 4. Permentan No. 73/2016 : Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BP Lingkup BKP 2017 5. Kepmentan No: 06/KPTS/RC. 110/J/01/2017 TTG Pedoman Teknis PUPM Tahun 2017 3 Badan Ketahanan Pangan KEPMENTAN No. 06 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PUPM Tahun 2017. MODEL PENGEMBANGAN PUPM 2017 SASARAN Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) BADAN KETAHANAN PANGAN Toko Tani Indonesia (TTI) JABODETABEK Solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan 3
MODEL PENGEMBANGAN PUPM-TTI Badan Ketahanan Pangan 4
SASARAN LOKASI DAERAH KONSUMEN UTAMANYA YANG MENJADI BAROMETER FLUKTUASI HARGA DAN PASOKAN KOMODITAS PANGAN POKOK STRATEGIS § 492 gapoktan/LUPM (1320 unit TTI) di 32 Provinsi. Konsentrasi di Prov: Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel 2017 2016 Badan Ketahanan Pangan 492 Gapoktan (2016) & 406 LUPM (2017) 2. 000 TTI 7 Provinsi 2018 2019 500 Gapoktan & 1000 TTI di 34 Provinsi 5
KRITERIA SASARAN KEGIATAN PUPM (1) LOKASI LUPM : 7 PROVINSI Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Sumsel, Lampung & NTB I. Kriteria Umum LUPM • Memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Walikota/Camat/ Lurah/Kepala Desa); • Memiliki AD/ART dan struktur organisasi; • Memiliki gudang penyimpanan komoditas pangan yang berstatus • milik Gapoktan/milik anggota; • Mampu menjamin ketersediaan komoditas pangan strategis • lainnya; • Tidak sedang menerima bantuan lain yang sejenis dari • Kementerian Pertanian pada tahun yang sama. Badan Ketahanan Pangan LUPM Komoditas Beras 1. Diutamakan memiliki penggilingan (Rice Miling Unit) yang berstatus milik Gapoktan/milik anggota yang bermitra dengan Gapoktan dalam kegiatan pengolahan beras; 2. Berpengalaman perdagangan pangan minimal 2 (dua) tahun; 3. Diutamakan memiliki mesin pengering (dryer) dan/atau lantai jemur. LUPM Komoditas Cabai dan Bawang Merah 1. Terletak di sentra produksi cabai dan/atau bawang merah; 2. Memiliki fasilitas pengeringan (untuk komoditas bawang merah); 3. Berpengalaman dalam produksi yang berskala usaha. 6
KRITERIA SASARAN KEGIATAN PUPM (2) LOKASI TTI : JABODETABEK 1. Pedagang pangan atau lembaga lain yang bergerak dalam pemasaran pangan; 2. Memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa; 3. Berlokasi strategis yang memudahkan untuk menerima akses pasokan dan menyalurkan kepada konsumen; 4. Memiliki SIUP/NPWP/UD/minimal surat izin usaha dari desa/kelurahan; 5. Berpengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan; 6. Tidak sedang bermasalah dalam hutang/piutang dengan pihak manapun; Badan Ketahanan Pangan 7
TAHAPAN PELAKSANAAN (1) 1. Penetapan LUPM : 1. Identifikasi dan seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; 2. Hasil CP/CL diusulkan ke provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota dan/atau dibantu Tim Pusat; 3. LUPM dan TTI terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA di provinsi. Badan Ketahanan Pangan 8
TAHAPAN PELAKSANAAN (2) 2. Penetapan TTI : a) Calon TTI berasal dari usulan LUPM atau usulan masyarakat atau hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota, atau Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Pusat; b) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan seleksi CP/CL terhadap calon TTI; c) Hasil CP/CL TTI oleh Tim Teknis Kab diusulkan kepada provinsi melalui instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota; d) Penetapan TTI oleh PPK disahkan oleh KPA di provinsi; e) TTI yang berlokasi di wilayah Jabodetabek ditetapkan oleh kepala Dinas/Badan/Kantor DKI Jakarta yang menyelanggarakan urusan ketahanan pangan dan/atau Provinsi Jawa Barat dan/atau Provinsi Banten. Badan Ketahanan Pangan 9
TAHAPAN PELAKSANAAN (3) 3. Penetapan Tenaga Pendamping : a) Seleksi tenaga pendamping LUPM dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; b) Hasil seleksi pendamping LUPM diusulkan ke provinsi selanjutnya diverifikasi c) Pengusulan Pendamping LUPM bersamaan dengan pengusulan LUPM dan TTI terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA di provinsi; d) Seleksi dan verifikasi tenaga pendamping TTI Jabodetabek dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota Jabodetabek dan/atau dibantu Tim Pusat dan diusulkan ke Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten; e) Penetapan tenaga pendamping TTI Jabodetabek dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Provinsi Jawa Barat dan/atau Provinsi Banten. Badan Ketahanan Pangan 10
KEWAJIBAN PROVINSI 1. Gubernur bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PUPM di tingkat Provinsi. 2. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PUPM maka Gubernur dan/atau atas nama Gubernur menetapkan: a) a. Kepala Dinas/Badan provinsi ketahanan pangan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan PUPM; b) Tim Pembina Provinsi beranggotakan dari beberapa instansi terkait. 3. Tim Pembina Provinsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan PUPM b) melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan TTI c) mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Gubernur dan Pusat; d) melakukan verifikasi terhadap CP/CL LUPM yang diusulkan oleh kabupaten/kota. 4. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, Tim Pembina bertanggungjawab untuk melakukan idenfikasi, seleksi dan mengusulkan penetapan TTI dan Pendamping di wilayah Jabodetabek untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPA. Badan Ketahanan Pangan 11
KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA 1. Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PUPM di kabupaten/kota; 2. Bupati/Walikota dan/atau atas nama Bupati/Walikota menetapkan a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan sebagai penanggungjawab kegiatan PUPM; b. Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dari beberapa instansi terkait. 3. Kepala Dinas/Badan kabupaten/kota bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan: a. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM; b. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM ke Bupati/Walikota dan Tim Pembina; c. melakukan identifikasi CP/CL LUPM dan CP/CL TTI yang diusulkan oleh LUPM dan masyarakat; d. mengusulkan CP/CL LUPM dan TTI yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Tim Pembina; e. mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada Tim Pembina; dan f. mendampingi LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah dan pelaporan LUPM dan pendamping. Badan Ketahanan Pangan 12
KEWAJIBAN LUPM 1. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Mengajukan usulan CP/CL untuk pedagang TTI; 3. Melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada petani dengan harga yang layak bagi petani sesuai ketentuan; 4. Melakukan pengolahan dan proses pascapanen untuk menghasilkan produk yang berkualitas sebelum dipasok ke TTI; 5. Melakukan pasokan secara berkelanjutan kepada TTI; dan 6. Membuat pembukuan serta mengirimkan laporan kepada Dinas/Badan/Kantor Daerah kabupaten/kota dan Provinsi yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan 13
KEWAJIBAN TTI 1. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Melakukan penjualan bahan pangan pokok dan strategis sesuai dengan kesepakatan; 3. Menjaga stabilisasi stok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar (tidak bergejolak); 4. Bekerjasama dengan LUPM untuk menjaga kontinuitas penyaluran dan kualitas pangan dengan harga yang wajar; 5. Membuat pembukuan; 6. Bagi TTI di Wilayah Jabodetabek, sanggup melaksanakan dan menjaga penjualan kepada konsumen/masyarakat wilayah minimal selama 1 (satu) tahun berjalan, dan 7. Melakukan stock opname dan tutup buku pada akhir tahun; Badan Ketahanan Pangan 14
KEWAJIBAN PENDAMPING 1. Mendampingi dan membimbing LUPM dan/atau TTI 2. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada LUPM dan/atau pedagang TTI; 3. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada LUPM dan/atau pedagang TTI; 4. Membuat laporan yang ditujukan kepada Tim Teknis dan Pokja Pusat. Khusus untuk Pendamping TTI Jabodetabek, pelaporan ditujuan kepada Tim Pembina dan Pokja Pusat. Badan Ketahanan Pangan 15
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH LUPM/GAPOKTAN/POKTAN PENUMBUHAN 2016 493 GAPOKTAN PUPM 2016 PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH OPERASIONAL PEMERINTAH 2017 GAPOKTAN PUPM 2016 : § Pembelian gabah oleh Gapoktan minimal 30 ton Berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) DANA OPERASIONAL : Rp 60 Jt § Biaya Produksi : Badan Ketahanan Pangan § Ongkir/Transportasi § Kemasan dan operasional lainnya. § Penjualan TTI : minimal 10 ton 55 Ton Beras 16
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH TA 2017 LUPM PENUMBUHAN 2017 406 1. 000 Berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) DANA OPERASIONAL : Rp 60 Jt DANA MODAL : Rp 100 Jt • Pembelian gabah dari anggota & wilayah sekitarnya bagi LUPM Beras • Pembelian Cabai dan atau Bawang merah bagi LUPM non beras Badan Ketahanan Pangan TOKO TANI INDONESIA 2017 § § Biaya Pengolahan pengemasan Sortasi Dan lainnya Dinyatakan habis jika: • Beras Minimal 45 Ton • Bawang merah 35 ton • Cabai merah 40 ton Berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Fasilitasi Pemasaran : Rp 10 -15 Jt/TTI § Biaya Promosi § Fasilitasi display bahan pangan § Operasional lainnya terkait keg. TTI KEUNTUNGAN TTI § Keuntungan cabai dan bawang merah maksimal 10% § Maksimal 5% dari HET/harga jual dan tidak lebih dari Rp 400/kg untuk beras 17
ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH 2017 LUPM 2016 LUPM 2017 (7 Prov) Berdasarkan RUK Dana bantuan Rp 60 juta untuk Operasional DANA MODAL : Rp 100 Jt Fasilitasi Pemasaran Rp 1015 Jt/TTI • Biaya Promosi • Fasilitasi display bahan pangan • Operasional lainnya terkait keg. TTI Diberikan kepada LUPM yang berhasil Badan Ketahanan Pangan • Pembelian gabah dari anggota & wilayah sekitarnya LUPM • Pembelian Cabai atau Bawang merah DANA OPERASIONAL Rp 60 Jt • Biaya Pengolahan • Ongkir/Transportasi • Kemasan & operasional lainnya TTI Jabodetabek 18 18
PEMETAAN 7 PROVINSI PELAKSANA PUPM 2017 Memaso k 7 PROVINSI PELAKSANA PUPM 2017 NO PROVINSI JUMLAH LUMP KOMODITAS 1. Jawa Barat 123 Beras, Cabai & Bawang Merah 2. Banten 98 Beras, Cabai & Bawang Merah 3. Jawa Tengah 70 Beras, Cabai & Bawang Merah 4. Jawa Timur 50 Beras, Cabai & Bawang Merah 5. Sumatera Selatan 20 Beras 6. Lampung 35 Beras 7. Nusa Tenggara Barat 10 Bawang Merah Badan Ketahanan Pangan TOKO TANI INDONESIA LOKASI 1. 2. 3. 4. 5. DKI Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi 19
TTI 2017 DI JABODETABEK No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kota/Kab Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kota Depok Kota Bogor Kab. Bogor Kota Bekasi Kab. Bekasi Kota Tangerang Kab. Tangerang Kota Tangerang Selatan Total Sub Total Jakarta % Total Jakarta Sub Total Luar Jakarta % Total Bodetabek BADAN KETAHANAN PANGAN % Dari TOTAL Keseluruhan 73 55 96 214 243 103 59 52 65 30 44 41 47 1122 681 61% 441 39% 6. 51% 4. 90% 8. 56% 19. 07% 21. 66% 9. 18% 5. 26% 4. 63% 5. 79% 2. 67% 3. 92% 3. 65% 4. 19% 100. 00% 20
BUTIR-BUTIR PENTING PEDOMAN TEKNIS PUPM-TTI (1) 1. Pedoman Teknis PUPM Disusun Sebagai Acuan Bagi Para Pemangku Kepentingan Dengan Substansi Materi Yang Bersifat Umum Dan Melindungi Para Pihak Yang Berkepentingan Pada Kegiatan Tersebut. 2. Komoditas Pangan Yang Diperdagangkan Oleh TTI Antara Lain: Beras, Bawang Merah, Cabai Merah, Gula, Dan Daging Sapi/Kerbau. Badan Ketahanan Pangan 21
BUTIR-BUTIR PENTING PEDOMAN TEKNIS PUPM-TTI (3) 3. Mekanisme penyaluran distribusi pangan dari lupm ke TTI khusus beras masih menggunakan pola lama yaitu petani menjual beras ke LUPM, kemudian lupm memasok ke TTI untuk selanjutnya dijual langsung ke konsumen. sedangkan untuk komoditas bawang merah dan cabai mekanisme penyaluran distribusi melibatkan Koperasi (lembaga berbadan hukum) di TTI Center Jakarta untuk menampung cabai dan bawang merah untuk kemudian ditimbang, sortasi, kemasan distribusikan ke TTI dan dijual ke konsumen. 4. Koperasi yang dimaksud dalam kegiatan pupm tahun 2017 adalah lembaga berbadan hukum yang ditunjuk oleh Badan Ketahanan Pangan untuk mengelola dan menyalurkan bahan pangan pokok dan strategis ke tti. Badan Ketahanan Pangan 22
BUTIR-BUTIR PENTING PEDOMAN TEKNIS PUPM-TTI (4) 5. Asumsi Teknis Perhitungan Biaya Operasional Untuk Masing-masing Komponen Cabai Dan Bawang Merah Terdiri Dari: A. Cabai Uraian Transportasi ke TTI Center Susut dan Rusak (25 %) Kemasan Transportasi dari TTIC ke TTI Ongkos bongkar muat Sortasi dan Penimbangan Jumlah Keuntungan Koperasi Keuntungan TTI (per kg) 1, 200 5, 000 300 200 100 LUPM 1, 200 300 1, 500 5, 000 300 400 100 200 6, 000 Koperasi 1, 500 3, 000 Harga Jual TTIC =Harga Petani+Operasional Koperasi+ Keuntungan Koperasi Harga Jual TTI = Harga Petani + Operasional Koperasi + Keuntungan TTI Sebagai contoh: Harga cabai petani di Provinsi NTB: Rp 20. 000/kg, maka harga Jual TTIC Rp 27. 500/kg, sedangkan Harga Jual TTI Rp 30. 500/kg Bantuan Pemerintah untuk operasional 60 juta, minimal digunakan memasok 30 ton (6 x Putaran). Badan Ketahanan Pangan 23
BUTIR-BUTIR… B. Bawang Merah Uraian (per kg) Transportasi ke TTI Center LUPM 1, 700 Susut dan Rusak (20 %) Koperasi 1, 700 4, 000 Kemasan 300 Transportasi dari TTIC ke TTI Ongkos bongkar muat Sortasi dan Penimbangan Jumlah 4, 000 300 200 400 100 500 2, 000 Keuntungan Koperasi 1, 500 Keuntungan TTI 3, 000 5, 300 Harga Jual TTIC =Harga Petani+Operasional Koperasi+ Keuntungan Koperasi Harga Jual TTI = Harga Petani + Operasional Koperasi + Keuntungan TTI Sebagai contoh: Harga bawang merah petani di Provinsi NTB: Rp 20. 000/kg, maka harga Jual di TTIC Rp 26. 800/kg, sedangkan Harga Jual TTI Rp 29. 800/kg Bantuan Pemerintah untuk operasional 60 juta, minimal digunakan memasok 30 ton (6 x Putaran). Badan Ketahanan Pangan 24
PROVINSI PELAKSANA PUPM 2017 JAWA BARAT JAWA TENGAH BANTEN LAMPUNG JATIM NTB SUMSEL (PUSAT DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN) (SEKRETARIAT BADAN) (PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI & KEAMANAN PANGAN) (PUSAT KETERSEDIAAN & KERAWANAN PANGAN) BADAN KETAHANAN PANGAN 25
Informasi Lebih Lanjut: Sekretariat PUPM Badan Ketahanan Pangan Ged E. Lantai 6 Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan Telp/Fax: (021) 780 4496/7804367 Website: tti. pertanian. go. id Email: sekretariat. tti@gmail. com TERIMA KASIH “PETANI MAJU PEDAGANG LAKU ” U P I S R E T M U Y N E S KONSUMEN
- Slides: 26