BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Perspektif Jabatan Fungsional dalam UndangUndang

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yulina Setiawati NN, SH. MM. Jakarta, 24 November 2014 Page 1

Outline I Pendahuluan II Manajemen PNS III Pembinaan Jabatan Fungsional IV Pembinaan Kinerja Pejabat Fungsional V Penutup

I Pendahuluan

STATISTIK PNS INDONESIA 2015 Jumlah PNS: 4. 520. 939 (BKN, 31 MARET 2015) Dari Honorer : 1. 047. 120 BKN Rasio PNS: 1, 76% Rata 2 Pendidikan: S 1 (43. 21%) & SMA (26. 67%) Page 4

BKN TRANSFORMASI PENGELOLAAN PNS 2025 2018 BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN SEJAHTERA MELAYANI DYNAMIC GOVERNANCE 2000 PERFORMANCE BASED PENGEMBANGA BUREAUCRACY N RULE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN POTENSI/HUMAN CAPITAL Page 5

Reformasi Bidang Kepegawaian • Restrukturisasi organisasi (right sizing; flat org. ) • Service Delivery • Outcomes. Oriented • Mind-set dan Culture set • Strong commitment • Recruitment, Placement and promotion • Performance-based Mgt. • SKP • Kwalitas & Produktivitas • Welfare dan Renumerasi • Core competency training • • • Penataan Peraturan Law Enforcement Reward and Punishment De-kooptasi dengan politik Minimalisasi spoiling system Wasdal/supervisi BKN SDM Aparatur Penataan Organisasi Regulasi Modernisasi Pelayanan • Pemanfaatan TIK (e-office, egov dan i-gov) • Transparansi dan akuntabilitas • Efektivitas dan efisiensi • Simplifikasi proses Page 6

DRIVING FACTORS PERUBAHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BKN Intervensi Politik tinggi, netralitas terganggu PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi Penetapan formasi PNS belum melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan perencanaan SDM yang benar Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasis kompetensi terjadi mismacht Terbatasnya mobilitas PNS secara Nasional Terbatasnya kesempatan mengembangkan diri karena keterbatasan kuota jumlah peserta Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan Masalah overstaff (kelebihan secara kuantitas/jumlah) dan understaff (kekurangan secara kualitas/kompetensi) Budaya kinerja PNS masih rendah Gaji PNS belum berdasarkan individual, internal, & eksternal equity Tsunami Pensiun Page 7

VISI DAN MISI KEPEGAWAIAN NEGARA DI ERA UU ASN VISI Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera MISI Memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone BKN Page 8

BKN PRINSIP DASAR MERIT SYSTEM DALAM UU ASN Page 9

IMPLIKASI MERIT SISTEM BAGI INSTANSI BKN 1. Penataan jabatan (restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi; 2. Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan; 3. Pemetaan Potensi dan Kompetensi; 4. Penempatan kembali pegawai; 5. Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk program Diklat; 6. Penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan; 7. Penyempurnaan sistem remunerasi; Page 10

BKN II. MANAJEMEN PNS Sistem Informasi Manajemen PNS Page 11

BKN JABATAN (UU ASN) PIMPINAN TINGGI UTAMA MADYA PRATAMA JABATAN ADMINISTRASI ADMINSTRATOR PENGAWAS PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL v Utama v Madya v Muda v Pertama KEAHLIAN v Penyelia v Mahir v Terampil v Pemula KETERAMPILAN Page 12

Pangkat dan Jabatan BKN • Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. • Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Page 13

Rancangan Pangkat/Grade (Kombinasi FES & Hay System) Jabatan Administrasi (JA) Peringkat (Grade) JA 15 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Administrator Utama JA 11 JA 10 JA 9 Madya JA 8 JA 7 JA 6 JA 5 Pelaksana JA 4 JA 3 JA 2 JA 1 JF 15 JF 14 JF 13 JPT 26 JF 12 JPT 25 JF 11 JPT 24 JF 10 JPT 23 JF 9 JPT 22 JF 8 JPT 21 JF 7 JPT 20 JF 6 JF 5 JF 4 JF 3 JF 2 JPT 28 JPT 27 JA 12 Pengawas Peringkat (Grade) JF JPT 29 JA 14 JA 13 Jabatan Fungsional (JF) Peringkat (Grade) Pra-tama JPT 19 JPT 18 JPT 17 JPT 16 JF 1 Page 14

BKN Ps. 79 UU No. 5/2014 1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. 2. Gaji sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. 3. Gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (Pasal 79 UU ASN) 15 Page 15

BKN Pelaksanaan Gaji Berbasis Harga Jabatan Dilakukan Secara Bertahap 16 Page 16

BKN KONSEPSI REFORMULASI SISTEM PENGGAJIAN PNS 1. Pay for Position 2. Pay for Person 3. Pay for Performance 4. Pay for Living Cost (Lc) Idealnya gaji pegawai dibayar dengan menggabungkan Page 17 3 P + Lc

BKN Konsepsi : Pemberian Tunjangan Kinerja Tahap I Tahap 2 Penetapan Besaran Pembayaran Evaluasi Jabatan Nilai/Bobot Jabatan Peringkat/Kls Jabatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Penetapan Besaran Tunjangan Kinerja Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Page 18

BKN Tunjangan Kemahalan PNS Indeks Harga: Basis per Wilayah Basis Wilayah: Kabupaten & Kota Pembagian Zona berdasarkan Ketersediaan Data Indeks Harga Wilayah Untuk PNS di LN tunjangan kemahalan berdasarkan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Dibayarkan sesuai dengan Indeks Harga masing Daerah (menggunakan Data BPS) Page 19

III Pembinaan Jabatan Fungsional

JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BKN Sumber data: BKN, Nov 2015 No Instansi Guru 1 Pusat 138, 069 2 Daerah Jumlah Dokter Pendidik Klinis Dokter Gigi Bidan Perawat Gigi Tenaga Fungsiona Kesehatan l Tertentu Jumlah Lainnya 2, 760 924 653 872 14, 352 467 5, 553 166, 055 329, 705 1, 577, 135 21, 275 480 6, 264 74, 943 142, 884 9, 463 63, 693 80, 206 1, 976, 343 1, 715, 204 24, 035 1, 404 6, 917 75, 815 157, 236 9, 930 69, 246, 261 2, 306, 048 Page 21

JABATAN FUNGSIONAL 43 INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL PEMBINA JF T AHLI 2012 110 jenis 2013 124 jenis 2014 129 = 2. 303. 887 org 2015 BKN 142 = 2. 306. 048 org Page 22

KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

BKN Jenjang Jabatan Fungsional 1. J. F Keahlian : utama, madya, muda, pratama 2. J. F Ketrampilan : penyelia, mahir, terampil, pemula Page 24

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL KEDEPAN BKN 1 Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap • JF Keahlian : utama, madya, muda, pratama • JF Keytampilan : penyelia, mahir, terampil, pemula • Jumlah JF dari 129 menjadi 142 2 Usulan JF baru pada 17 K/L : 43 JF terampil dan ahli 3 Penyempurnaan dalam pengaturan kegiatan tidak berdasarkan proses tetapi berdasarkan produk/output akhir, dan outcome Menyusun standar kompetensi JF Persyaratan pengangkatan dalam JF berdasarkan uji kompetensi Mengharuskan instansi pembina JF untuk melakukan pengelolaan JF secara profesional Prestasi kerja JF lebih terukur • Pengelolaan kompetensi JF dapat berjalan secara efektif • Terwujudnya kelas jabatan • diklat JF dapat direncanakan berdasarkan training need assessment (TNA) • Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan • JF menjadi pilihan karier Pengelolaan profesionalisme JF dapat dilakukan Page 25

BKN PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL 1. Pengangkatan : a. Pengangakatan pertama; b. Inpasing bagi jabatan fungsional baru; c. Promosi; d. Melalui jalur P 3 K 2. Perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional dan dari jabatan fungsional ke struktural baik secara horizontal, vertikal, maupun diagonal serta perpindahan wilayah kerja; a. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan jabatan pada tingkat eselon dan pangkat jabatan yang sama; b. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan (promosi); c. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional atau sebaliknya. Page 26

BKN PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL 3. Pengambilan Sumpah atau Janji. 4. Pemberhentian, PNS diberhentikan dari JF apabila: a. mengundurkan diri dari jabatannya; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JFnya; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 5. Pemberhentian sementara PNS: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; 6. Rangkap jabatan tidak diperbolehkan kecuali yang kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan. 7. Kegiatan dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi kegiatan dalam bentuk angka kredit Page 27

PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA Instansi Pembina (Pembinaan ) a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; b. menyusun pedoman formasi; c. menetapkan standar kompetensi; d. mengusulkan tunjangan jabatan; e. melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f. menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional; g. memfasilitasi diklat fungsional/teknis fungsional; h. mengembangkan sistem informasi jabatan; i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n. melakukan monev Jabatan Fungsional; BKN Instansi Pengguna a. menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang b. melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional c. penyelenggaraan pembinaan. − memfasilitasi pelaksanaan tugas − melakukan penilaian prestasi kerja. − menyusun Manajemen Diklat d. berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung PNS PROFESIONAL Page 28

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SBG INSTANSI PEMBINA JABFUNG : 1. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN 2. PENGAWAS PERIKANAN 3. PENGELOLA EKOSISTIM LAUT DAN PESISIR 4. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN 5. PENYULUH PERIKANAN

Jumlah Pejabat Fungsional Instansi Pembina Kementerian Kelautan dan Perikanan No Nama Jabatan Jumlah 1 Analis Pasar Hasil Perikanan 2 Pengawas Perikanan 221 3 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 775 4 Pengelola Ekosistem dan Laut Pesisir 5 Penyuluh Perikanan Sumber : SAPK BKN data November 2015 - 87

Pembinaan Jabatan Fungsional BKN 1. Bina Karier 2. Bina Profesionalisme 3. Bina Budaya Kerja 4. Bina Disiplin 5. Bina Kode Etik 6. Bina Teknologi Page 31

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEJABAT FUNGSIONAL ASN 1. Pendidikan dan Latihan 3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun BKN 2. Seminar 4. Penataran 6. Pertukara n PNS dan Swasta INSTANSI PEMBINA WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN Page 32 INSTANSI

Uji Kompetensi Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus ujian kompetensi.

BKN IV Pembinaan Kinerja Pejabat Fungsional 1

Tujuan/Manfaat Penilaian Kinerja 1. BKN Menjamin Objektifitas dalam pembinaan karier, pengangkatan jabatan/penempatan jabatan 2. Implementasi manajemen talenta 3. Dasar pengembangan melalui diklat 4. Penetapan tunjangan kinerja 5. Mengembangkan budaya kerja produktif Page 35

SKEMA MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI Nilai bisa Lebih 100 REWARD BKN ASS-CEN PSI-TEST ASPEK: • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABE L • PARTISIPA SI • TRANSPAR AN UNSUR-UNSUR SKP 1. KEGIATAN TUGAS JABATAN 2. ANGKA KREDIT 3. TARGET 4. TUGAS TAMBAHAN 5. KREATIFITAS PENILA IAN PREST ASI KERJA PNS PRESTA SI KERJA PNS PERILAK U KERJA PNS S K P KONTRAK KINERJA • KUANTITAS BOBOT • KUALITAS 60 % • WAKTU • BIAYA ASPEK: PENGAMATAN HASIL PENILAIA N • ORIENTASI PELAYANAN BOBOT • INTEGRITAS 40 % • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN Nilai Maks 1. PELAKSANAAN PEJABAT PENILAI WAJIB MELAKUKAN PENILAIAN 100 PRESTASI KERJA PENILAIAN 2. PPK SBG PEJABAT PENILAI ATAU ATASAN PEJABAT PENILAI TERTINGGI 3. PEJABAT PENILAI WAJIB MEMPERTIMBANGKAN MASUKAN DARI PEJABAT PENILAI YG SETINGKAT 4. PENILAIAN DILAKUKAN PADA SETIAP AKHIR BULAN DESEMBER 5. HASIL PENILAIAN DISAMPAIKAN PADA PNS YANG BERSANGKUTAN 6. PNS WAJIB MENANDATANGANI DAN MENGEMBALIKAN PADA PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER 7. APABILA PNS YG DINILAI TIDAK MAU MENANDATANGANI MAKA HASIL PENILAIAN TSB TETAP DIANGGAP SAH 8. PEJABAT PENILAI MENYAMPAIKAN PADA ATASAN PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER BAIK FEEDBA CK HASIL PENILAIA N REKOMENDA SI TINDAK LANJUT HASIL PENILAIA N BURUK • PEMBINAA N • PUNISHME NT REKOMENDA SI ASS-CEN PSI-TEST KEBERATA N 1. KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN DIAJUKAN KPD ATASAN PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER 2. ATASAN PEJABAT PENILAI MEMINTA PENJELASAN PADA PEJABAT PENILAI DAN PNS YG KEBERATAN 3. ATASAN PEJABAT PENILAI MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN HASIL PENILAIAN DAN BERSIFAT FINAL Page 36

BKN Rancangan Penilaian Kinerja Pegawai Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Sasaran Kinerja Organisasi Uraian Tugas, Perencanaan Kinerja Unit/ Organisasi Sasaran Kinerja Organisasi PENILAIAN KINERJA PEGAWAI SKP ASPEK: • KUANTIT AS • KUALITAS • WAKTU BOBOT 70 % KONTRAK KINERJA PEG DAN ATASAN LANGSUNG Pengesahan dari Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai PERILAKU PNS TIM PENILAI KINERJA PENILAIAN DARI : • ATASAN LANGSUNG • REKAN KERJA SETINGKAT • BAWAHAN Pejabat yang berwenang REKOMENDA SI ASPEK: • ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN BOBOT 30 % Draft Perubahan PP No. 46 Tahun 2011 Page 37

T e r m a i k a s i h