BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DALAM KERANGKA MANAJEMEN ASN Dr. Janry H. U. P. Simanungkalit, S. Si. , M. Si. Direktur Kompensasi ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pokok Materi 01 Latar Belakang 02 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 03 Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja/TPP

Latar Belakang

Grand Design Reformasi Birokrasi

Penerapan Evaluasi Jabatan (Historical Background)

Kebijakan Pemberian Tunkin Honor Tunjangan Khusus Kebijakan Perpres 81/2010 Perjalanan Dinas Kinerja Pembatasan Honor-honor yang terkait ouput kegiatan dan tidak memenuhi kriteria pembentukan tim untuk dialihkan sebagai Tunjangan Kinerja Tunjangan khusus/lainnya diintegrasikan dalam Tunjangan Kinerja, apabila terjadi penurunan penghasilan, sepanjang dasar hukumnya kuat, dapat diberikan Tunjangan Selisih Penghasilan Pengurangan Perjalanan Dinas dialihkan untuk Tunjangan Kinerja harus dikaitkan dengan capaian kinerja sejak tunjangan tersebut dibayarkan

Contoh Penetapan Tunkin K/L KELAS JABATAN KEMENDAGRI (75 %) LAN (75 %) BKN (70 %) 123 Th 2018 126 Tahun 2017 123 Tahun 2017 17 33. 240. 000 29. 085. 000 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27. 577. 500 25. 577. 500 20. 695. 000 19. 280. 000 14. 721. 000 17. 064. 000 11. 670. 000 10. 936. 000 8. 562. 000 9. 896. 000 7. 271. 000 8. 757. 600 5. 183. 000 5. 979. 200 4. 551. 000 5. 079. 200 3. 781. 000 4. 595. 150 3. 319. 000 3. 915. 950 2. 928. 000 3. 510. 400 2. 702. 000 3. 134. 250 2. 493. 000 2. 985. 000 2. 350. 000 2. 898. 000 2. 216. 000 2. 708. 250 2. 089. 000 2. 531. 250 1. 968. 000

Dual System Penerapan Pangkat

Perubahan Makna Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian digunakan sebagai dasar penggajian. (PP 99 Th 2000) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian (Psl 46 PP No. 11 Th 2017) Pergeseran/Perubahan Makna 1. Melekat pada Orang/PNS. 2. Ditentukan oleh Pendidikan. 3. Naik Pangkat secara berkala. 1. 2. 3. 4. Melekat pada Jabatan. Diitentukan oleh Kriteria tertentu. Melalui proses Evaluasi Jabatan. Naik Pangkat = Naik Jabatan.

Arah Kebijakan Perubahan Sistem Penggajian PNS (UU ASN) EXISTING KOMPONEN PENGHASILAN PNS GAJI POKOK UU ASN TUNJ. JABATAN GAJI TUNJ. KELUARGA TUNJ. PANGAN TUNJ. KINERJA TUNJ. LAINNYA: Tunj Resiko, THR, etc UANG MAKAN HONORARIUM Perubahan Komponen Penghasilan Tunj. Kinerja Tunj. Kemahalan

PRINSIP DASAR PENGGAJIAN PNS (UU 5 Tahun 2014) 1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. 2. Gaji sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung-jawab, dan resiko pekerjaan. 3. Gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (Pasal 79 UU ASN) Sistem Penggajian berbasis Jabatan

Prinsip Penggajian (UU ASN) Pemerintah WAJIB membayar gaji yang Adil & Layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Dibayarkan sesuai dg Beban Kerja, Tanggung Jawab & Risiko Pekerjaan. Gaji PNS diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup PNS. Beban Kerja Tanggungjawab Resiko Pekerjaan EVALUASI JABATAN Pangkat Kelas Jabatan Harga Jabatan

PERUBAHAN SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS PANGKAT MENJADI BERBASIS HARGA JABATAN

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Landasan Hukum a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan PNS Jo. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2013. b. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

Historikal 2011 2012 Permen. PAN RB No. 34/2011 & Perka BKN No. 21 Tahun 2011 • Format Berita Acara • Kelas Jab untuk Tukin 2013 2014 Format Surat Persetujuan Analisis Jab. , Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jab. 2018 - 2019 UU ASN Pusat 100% & Daerah < 10% 2020 Percepatan Penyelesaian Tahap II PP MANAJEMEN PNS PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN Permen. PAN RB No. 39/2013 Workshop Nasional 2017 Zona Aceh dan Papua Percepatan Penyelesaian Tahap I

Ragam Metode Evaluasi Jabatan Hay. Group (1950) HAY TOWERWATSON MERCER PC Mercer (1970) • • • Eurocomp Job Ranking Job Classification Point Method Factor Comparison FES Dan lain-lain. . . Evaluasi Jabatan Tower-Watson Global Grades (1980) Factor Evaluation System (Sept. , 1977), menggantikan metode sebelumnya: Classification Principles and Policies (1963) - US OPM FES merupakan basis dalam Perka BKN & Permen. PAN-RB (sebelumnya BKN sudah menerbitkan Perka BKN No. 46 B / 2003 untuk Pelaksanaan Evaluasi Jabatan)

Prinsip Evaluasi Jab. Yang dievaluasi adalah JABATAN bukan Orang/Pegawai Jabatan-jabatan yang telah ditetapkan Intellectual Judgement (bukan matematis) Proses pembahasan dan kesepakatan tim (melalui proses validasi 3 pihak : Kem PAN & RB, BKN dan Instansi ybs. )

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Persiapan a. Tim Ev. Jab 1)Pengarah 2)Pelaksana b. Inventarisasi Informasi Jabatan (Anjab) c. Klasifikasi Jab. Pelaksanaan Penetapan Hasil a. Penyusunan Peta Jabatan b. Penyusunan Informasi Faktor Jabatan a. Validasi Nilai & Kelas Jab. b. Penetapan c. Tabel Penilaian Hasil Evajab. Jabatan Evaluasi Jabatan Evalua si Perubahan Tusi Jabatan dan/atau Struktur Organisasi, dll

Kriteria Faktor Jab. Managerial Positions JPT, Administrator, dan Pengawas 1) Ruang Lingkup dan Dampak Pekerjaan Jabatan (5 level); 2) Pengaturan Organisasi (3 level); 3) Wewenang Penyeliaan (3 level); 4) Hubungan Personal yang harus dilakukan (4 A Sifat Hub. – 4 B Tujuan Hub. 4 level); 5) Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (8 level). 6) Kondisi Lain (6 Level) + Situasi Khusus (Lihat Anak Lampiran I Perka BKN No. 21 Th 2014, atau Lihat Lampiran Permen. PAN dan RB No. 34 Th 2011) Non-Managerial Positions Fungsional dan Pelaksana 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan (9 level); Pengawasan yang diterima (5 level); Pedoman/Panduan Kerja (5 level); Kompleksitas Pekerjaan (6 level); Ruang Lingkup dan Dampak Pekerjaan Jabatan (6 level); Hubungan Personal yang harus dilakukan (4 level); Tujuan Hubungan (4 level); Persyaratan/Tuntutan Fisik (3 level); Lingkungan Kerja (3 level). (Lihat Anak Lampiran II Perka BKN No 21 Th 2011) (Lihat Lampiran menpan No 34 Tahun 2011)

Hasil Evaluasi Jabatan Peringkat Jabatan Evaluasi Jabatan (Struktural dan Fungsional) JS JF F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 Nilai Jabatan dan Klasifikasi Jabatan Tingkat/ Kelas Jabatan 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nilai Jabatan 4. 055 3. 605 3. 155 2. 755 2. 355 2. 105 1. 855 1. 605 1. 355 1. 105 855 655 455 375 305 245 190 s/d s/d s/d s/d s/d Keatas 4. 050 3. 600 3. 150 2. 750 2. 350 2. 100 1. 850 1. 600 1. 350 1. 100 850 650 450 370 300 240

Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja/ TPP

• Konstruksi Yuridis • Arah Kebijakan • Prinsip • Implementasi

1. Konstruksi Yuridis Pemberian Tunjangan Kinerja/TPP PP No. 7/1977 ttg Peraturan Gaji PNS (Pasal 19). . . . “apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada PNS dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain”. Psl. 63 PP No. 58/2005 dicabut dengan Psl. 58 PP No. 12/2019 Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah Perpres Tunjangan Kinerja Masing-masing K/L Tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS Pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi Kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya Daerah Pusat Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Perkada berpedoman PP? Persetujuan Mendagri pertimbangan Menkeu Kepala Daerah nakal: penundaan/ dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

PUSH FACTOR Fakta: Bentuk pemberian tambahan penghasilan setiap Daerah berbeda-beda (variatif), terutama dari aspek : 1. Penetapan (eselon/golru) 2. Tata Cara Pemberian (presensi pegawai) Koordinasi & Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)

PEDOMAN PENDAMPINGAN PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh: TIM KOORDINASI & SUPERVISI BIDANG PENCEGAHAN KPK

II. PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 2. 1. DASAR HUKUM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 1) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menyatakan bahwa: (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, (4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2) Pasal 63 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Lampiran A. VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Kode Rekening Belanja Daerah pada Kode Rekening 5. 1. 1. 02 Bab Tambahan, yakni penganggaran bagi tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di daerah mengacu pada kriteria: a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. 4) Peraturan Menteri PAN dan RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Jo. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 39 Tahun 2013, dan 5) Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

II. 3. PRINSIP PELAKSANAAN TPP Manfaat Tunjangan 1. Pegawai merasa mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. 2. Meningkatkan motivasi kerja pegawai, terutama untuk tunjangan kesejahteraan yang dikaitkan dengan kinerja. 3. Menghilangkan istilah meja ‘mata air’ dan meja ‘air mata’, atau ‘lahan basah’ dan ‘lahan kering’. 4. Menghilangkan rasa iri diantara pegawai yang sering terlibat dalam proyek dan yang tidak pernah terlibat dalam proyek (karena tupoksi memang tidak memungkinkan). 5. Meningkatkan pendapatan pegawai, sehingga standart biaya hidup minimal bisa dicapai, terutama untuk pegawai staf dan fungsional, sehingga tercipta 'pemerataan pendapatan‘ secara proporsional. 6. Menunjukkan rasa kebersamaan, karena 'kerelaan' dari pejabat yang dengan ikhlas 'pendapatannya berkurang' demi untuk 'menambah pendapatan' staf. 7. Seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi negara, maka perlu juga dipikirkan perihal peningkatan kesejahteraan para ASN di daerah. 8. Memberikan ketenangan bathin kepada ASN karena mendapatkan tambahan penghasilan secara “legal”.

2. Arah Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja/TPP Berdasarkan Undang-Undang ASN & RPP GTF

Penyederhanaan/Simplikasi Komponen Penghasilan Overview KOMPENSASI TOTAL PNS (UU No. 5 TH 2014 ttg ASN) 1 2 Gaji Tunjangan Kinerja 3 Fasilitas Penghargaan • Tanda Kehormatan • Kenaikan Pangkat Istimewa • Kesempatan Prioritas Pengembangan Kompetensi • Kesempatan menghadiri Acara • Resmi dan/atau Acara Kenegaraan K o m p e n s a s i T o ta l P N S Jaminan Pensiun Jaminan Hari Tua Tunjangan Kemahalan Perlindungan • Jaminan Kesehatan • Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Kematian • Bantuan Hukum

Arah Kebijakan Tunjangan Kinerja (draf RPP GTF) TUNJANGAN KINERJA (1) PRINSIP: BERUPA INSENTIF/BONUS TERTENTU PEMBERIANNYA DIDASARKAN PADA CAPAIAN KINERJA ce n a m r o f r Pe ) P R P y( a P d e t a l Re TUNJANGAN KINERJA TERTENTU (2) DISKRESI PRESIDEN UNTUK KONDISI TERTENTU (c/: bagi yang mengalami penurunan penghasilan, atau tambahan bagi yg bertugas di daerah konflik/pulau kecil terluar) Basis Pemberian: Hasil Penilaian Kinerja

3. Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja/TPP Merit System • ALIGNMENT (sesuai dengan bobot pekerjaan/keahlian/kompetensi) …Refers to the pay relationship among different jobs/skills/competencies within an organization • CONTRIBUTION (harus dikaitkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi) …Refers to the employee’s contribution to organization performance • COMPETITIVENESS (mampu menghadirkan tren positif untuk pencapaian kinerja) …Refers to the pay relationship among organization

IMPLEMENTASI PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PNS (Berdasarkan Perka BKN No. 20 Tahun 2011)

1. PENGERTIAN Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian kinerja PNS.

2. PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA Evaluasi Jabatan Untuk menentukan besaran tunjangan kinerja PNS yang adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, maka penghitungan tunjangan kinerja harus didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Pembayaran Sesuai dengan Pencapaian Kinerja PNS

A. Penetapan Besaran Tunjangan Kinerja Variabel Penetapan Besaran Tunjangan Kinerja Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS Evaluasi Jabatan Penilaian Tingkat Faktor Jabatan Kelas dan Nilai Jabatan Penetapan Besaran Tunjangan Kinerja Menpan RB Data Collector Capaian RB “Kelas dan Nilai Jabatan yg telah divalidasi digunakan sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja” Dilakukan dengan memberikan Indeks Besaran Rupiah tertentu untuk setiap Nilai Jabatan, dengan formula: TK = NJ X IDrp Menkeu Job Pricing TK = Tunjangan Kinerja NJ = Nilai Jabatan Idrp = Indeks Besaran Rupiah ttg Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri

Contoh Perhitungan NO JABATAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN INDEX (Rp , -) TUNJANGAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 = (4 X 5) 1 Sekretaris Utama 17 4. 585 5. 000 22. 925. 000 2 Direktur Peraturan Perundang-undangan 15 3. 645 5. 000 18. 225. 000 3 Direktur Kepangkatan dan Mutasi 15 3. 205 5. 000 16. 025. 000 4 Kepala Subdit Peraturan Perundang-undangan II 12 2. 285 5. 000 11. 425. 000 5 Kepala Subdit Kepangkatan & Mutasi II 11 2. 020 5. 000 10. 100. 000 6 Kepala Seksi Penyiapan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak Kepegawaian, Gaji dan Tunjangan 9 1. 430 5. 000 7. 150. 000 7 Kepala Seksi kepangkatan dan Mutasi I. A 8 1. 165 5. 000 5. 825. 000 8 Pengolah Bahan Perancangan Peraturan Perundang -undangan 7 940 5. 000 4. 700. 000 9 Pemroses Mutasi kepegawaian 5 590 5. 000 2. 950. 000

b. Pembayaran Tunjangan Kinerja Subvariabel Penilaian Kinerja + Subvariabel Penilaian Administrasi Contoh di BKN • Daily Report • Supervisor & Director Approval • Tingkat Kehadiran • Cuti • Hukuman Disiplin

40

PENATAAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH (Berdasarkan Peraturan MENPANRB Nomor 41 Tahun 2018) Dr. Janry H. U. P. Simanungkalit, S. Si. , M. Si. , Direktur Kompensasi ASN – BKN

“Eksistensi” Jabatan Pelaksana Contoh Peta Jabatan (Evajab)

HISTORIKAL STANDARISASI JABATAN PELAKSANA PERMENPAN RB STAF FUNGSIONAL UMUM (? ) PERKA NO. 3/2013 KAMUS JFU PNS 1. 831 (Rumpun Jab Teknis) Ikhtisar Jab + Uraian Tugas NO. 41/2018 Total: 3. 414 Kualifikasi Pendidikan Minimal PERMENPAN RB NO. 25/2016 PERMENPAN RB NO. 18/2017 2. 648 (Pendekatan 38 Kelompok Urusan Pemerintahan) Kualifikasi Pendidikan + Ikhtisar Jab + Calon Hakim

JABATAN PELAKSANA Dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan: Pola Kerja Karakteristik Mekanisme Ditetapkan "Nomenklatur Jabatan Pelaksana"

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA Tugas Jabatan Kualifikasi Pendidikan Formal dan/atau Profesi Kompetensi (Sesuai Kebutuhan Organisasi)

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA digunakan sebagai acuan bagi • Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; • Penentuan Pangkat dan Jabatan; Instansi Pemerintah untuk: • Penggajian dan Tunjangan; • Pemberhentian. • Pengembangan Karier; • Pengembangan Kompetensi; • Penilaian Kinerja;

MENGUSULKAN: • Perubahan / Penyempurnaan; • Nomenklatur Jabatan Pelaksana Baru INSTANSI TEKNIS Mengusulkan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana yang diusulkan oleh K/L dan Pemerintah Daerah. Usulan minimal memuat: a. Klasifikasi jabatan b. Nomenklatur jabatan; c. Tugas Jabatan; d. Uraian tugas jabatan; e. Syarat jabatan; f. Hasil kerja/output jabatan; g. Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; h. Kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural; i. Kedudukan jabatan/peta jabatan; dan DISAMPAIKAN PPK KEPADA MENTERI disertai dengan: • peta jabatan; • analisis beban kerja.

Standarisasi Jabatan Esensi Standarisasi Jabatan Pelaksana 1 • Nomenklatur Jabatan 2 • Persyaratan Jabatan (Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi) 3 • Tugas Jabatan (peran, tanggung jawab, wewenang, hasil kerja jabatan) 4 • Kelas Jabatan

Pasal 56 (Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana) 1. Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong (termasuk Jabatan Pelaksana) 2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jab Pelaksana. 3. Py. B mengusulkan pengangkatan PNS dalam jab Pelaksana kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, yg dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

ISU DALAM IMPLEMENTASI Bagaimana kualifikasi pegawai (Pelaksana) di Instansi Bapak/Ibu saat ini? a. Overqualified b. Sesuai Standarisasi c. Under. Qualified

Pasal 167 s/d 171 (Manajemen Karir – Profil PNS) 1. Instansi Pemerintah harus terlebih dahulu menyusun: a. standar kompetensi Jabatan; dan b. profil PNS. 2. Profil PNS tersebut memuat: a. data personal; b. kualifikasi; c. rekam jejak jabatan; d. kompetensi; 3. Kompetensi dimaksud merupakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan. 4. Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi PNS dalam profil PNS, setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi. 5. Uji kompetensi PNS dapat dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerjasama dengan assessor independen dan dilakukan secara berkala.

TERIMA KASIH