BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Edy Wahyono Suwarno Putro NIP

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Edy Wahyono Suwarno Putro NIP. 195504211982031001 Widyaiswara Utama

RIWAYAT PENDIDIKAN P r o f i l S 1 Hukum UGM S 2 Fisip UI S 3 Manajemen Pendidikan UNJ RIWAYAT PEKERJAAN Direktur PDPAK II BKN Kakanreg VI BKN Medan Kakanreg I BKN Yogyakarta Deputy INKA BKN

REFORMASI 10 ASPEK MANAJEMEN ASN 1 PENETAPAN KEBUTUHAN 2 PENGADAAN 3 PENGEMBANGAN 4 PENILAIAN KINERJA 5 DISIPLIN Menggunakan ANJAB dan ABK Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun e-formation Sistem registrasi On-line dlm penerimaan ASN Seleksi menggunakan CAT Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi Perencanaan suksesi dan talent pool Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan (open recruitment unt JPT) Diklat merupakan hak Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja, bawahan) Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat

6 PENGHARGAAN MANAJEMEN ASN kinerja (Lanjutan) Diberikan berdasarkan pencapaian 7 PEMBERHENTIAN Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja 8 PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah 9 JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA Perbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun) 10 PERLINDUNGAN • Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar) • Bantuan HK

“Kegiatan untuk mengisi Formasi yang lowong” Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan Formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal, atau adanya perluasan organisasi.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN CPNS 1. Obyektif: pendataan, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya. 2. Transparan: pendataan, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka 3. Kompetitif: bersaing secara sehat didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan/atau nilai terbaik dari seluruh peserta 4. Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat 5. Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): terhindar dari unsur KKN

6. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan. 7. Tidak dipungut biaya: tidak dibebankan biaya apapun. 8. Efektif: dilakukan organisasi. sesuai dengan kebutuhan 9. Efisien: dilakukan dengan biaya seminimal mungkin

• Untuk memperoleh CPNS/PNS yang berkualitas dan potensial agar dapat dikembangkan diberdayakan sebagai aparatur Pemerintah yang profesional, jujur, bertanggung jawab, setia dan netral • Hasil kegiatan Pengadaan PNS sejumlah pelamar yang telah diselesaikan dinyatakan lulus serta diterima untuk dapat diangkat sebagai CPNS/PNS PELAMAR SELEKSI LULUS & DITERIMA DIANGKAT

Penetapan Kebutuhan Pengadaan Panselnas • Kementrian PAN • Kementrian Dalam Negri • Kementrian Keuangan • Kementrian Pendidikan • BKN • BPKP • terkait Dilaksanakan secara nasional • Mengisi kebutuhan • JA Pelaksana • JFK JFA Pertama; muda • JFTram JFA tram Pemula; trampil

Mendesain sistem sel pengadaan PNS Menyusun soal kopetensi dasar Mengkoordinasikan ins pembina JF dalam Panselnas penyusunan materi seleksi komp bidang Rekomendasi kepada menteri tentang ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar untuk setiap ins pemerintah Melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama dengan instansi pemerintah dan mengolah hasil seleksi Mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan bidang Menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar Mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidanng evaluasi

Pansel Pengadaan PNS Instansi Pemerinta h • Ketua PYB • Bidang Kepegawaian • Bidang Pengawasan • Bidang Perencanaan • Bidang Keuangan • Terkait • • Menyusun jadwal Mengumumkan: Jenis jabatan, Jumlah PNS Melakukan seleksi adm Sarpras Melaksanakan bersama panselnas Melaksanakan kompetensi bidang Mengumumkan hasil seleksi Mengusulkan hasil tes kompetensi bidang ke panselnas

2 1 Perencanaan • Panselnas Pansel Ins • • Perencana an • • Jadwal Sarpras • Pengumuman terbuka Nama jabatan Jumlah Kualifikasi pendidikan Instansi pemerintah yang membutuhkan Alamat dan tempat lamaran ditujukan Jadwal tahapan seleksi Syarat deng…. dipenuhi Pengadaan

1. Warga Negara Indonesia 2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran; 3. Tdk pernah dihkm penjara atau kurungan berdsrkan putusan pengadilan yg sdh mempunyai kekuatan hkm yg tetap, krn melakukan suatu tindak pidana kejahatan dengan penjara 2 tahun atau lebih; 4. Tdk pernah diberhentikan dg hormat tdk atas permintaan sendiri atau tdk dg hormat sbg PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara atau diberhentikan dg tidak hormat sbg pegawai swasta

6. Tdk berkedudukan sbg calon/pegawai negeri sipil, Prajurit TNI, atau anggota Polri. 7. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI; 8. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani) 9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI atau negara lain yg ditentukan oleh pemerintah 10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik 11. Memiliki kualifikasai pendidiksn sesuai dengan persyaratan jabatan 12. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

1. Prinsipnya dapat diketahui banyak orang/khalayak ramai, sehingga diharapkan diperoleh lebih banyak calon yang berkualitas pengumuman 2. Diumumkan seluas-luasnya melalui media massa atau bentuk lainnya 3. Pengumuman dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender 4. Dicantumkan materi pengumuman : a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong; b. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar; d. Alamat dan tempat lamaran ditujukan e. Batas waktu pengajuan lamaran; f. Waktu dan tempat seleksi; g. Lain-lain yang dipandang perlu.

pelamaran 1. Setiap lamaran ditujukan kepada PPK; 2. Setiap lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar; 3. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar; 4. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar; 5. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman; 6. Setiap instansi Pusat dan Daerah wajib mengakomodasi pelamar penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan jenis kecacatannya serta jabatan atau tugas yang akan didudukinya; 7. Khusus bagi lulusan terbaik dengan predikat paling kurang cum laude dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dengan peringkat A, untuk mendapat perhatian khusus dalam penerimaan CPNS.

Panitia Ujian 1. PPK dengan SK membentuk Panitia Ujian 2. Panitia Ujian sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang (ketua, sekretaris, anggota) Panitia Ujian 3. Apabila harus lebih 3 orang, maka jumlahnya harus ganjil. 4. Tugas Panitia Ujian a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian c. menentukan tempat dan jadwal ujian d. menyelenggarakan ujian e. memeriksa dan menilai hasil ujian f. menyampaikan hasil ujian (berdasarkan ranking) kepada PPK g. membuat pelaporan pelaksanaan tugas panitia kepada PPK

Materi Ujian 1. Tes Kompetensi Dasar (TKD), a. TKD terdiri dari : Tes Wawasan Kebangsaan; Tes Intelegens Umum; dan Tes Karakteristik Pribadi. b. TKD untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ Materi Ujian perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional, dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas, dan inisiatif. c. TKD disusun oleh konsorsium PTN. d. Setiap pelamar wajib mengikuti TKD.

2. Tes Kompetensi Bidang (TKB) a. TKB untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan b. Materi soal TKB harus disesuaikan dengan formasi jabatan Materi Ujian atau pekerjaan. c. PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan soal TKB lowongan formasi jabatan fungsional tertentu berdasarkan materi ujian yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu. d. PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan materi ujian dan menetapkan soal TKB untuk lowongan formasi jabatan fungsional umum.

PENETAPAN KELULUSAN 1. Penentuan kelulusan TKD ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Men. PAN dan RB atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari Konsorsium PTN. 2. Pengumuman kelulusan TKD: a. Materi Ujian b. c. d. Men. PAN dan RB menetapkan dan menyampaikan hasil TKD berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium PTN. Men. PAN dan RB menyampaikan hasil kelulusan TKD kepada PPK Pusat/Daerah Provinsi/Gubernur bagi Kabupaten/Kota di lingkungannya. PPK mengumumkan hasil kelulusan TKD di lingkungannya yang memuat instansi, nama, tanggal lahir, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan elemen lain yang diperlukan. Pengumuman di instansi dapat dilakukan melalui website instansi, surat kabar lokal, papan pengumuman dan media lainnya.

Materi Ujian 3. Penetapan kelulusan TKB a. Penetapan kelulusan TKB dilakukan oleh PPK berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan. b. Apabila terjadi nilai yang sama, maka penetapan kelulusan TKB dengan mempertimbangkan masa kerja. c. Hasil TKB berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah dan kualifikasi formasi yang ditetapkan. d. Penetapan kelulusan seleksi dituangkan dalam keputusan PPK sebagai dasar pengumuman.

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI Materi Ujian 1. Pengumuman hasil seleksi dilakukan oleh PPK yang memuat nama, tanggal lahir, nomor ujian, jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan elemen lain yang diperlukan. 2. Pengumuman dapat dilakukan melalui website instansi, surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia. 3. PPK wajib menyampaikan hasil kelulusan kepada Kepala BKN paling lambat 30 hari kalender sejak diumumkannya kelulusan.

PENYAMPAIAN USUL PENETAPAN NIP PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa G berkas persyaratan administrasi pelamar umum, menyampaikan usul permintaan NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 5 kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN, dengan melampirkan berkas kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

PEMERIKSAAN USUL NIP G a. Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari instansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi, ditetapkan NIP-nya; 2) Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi. 3) Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai dengan alasannya.

PENGANGKATAN MENJADI CPNS 1. 2. G Pelamar umum yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh Kepala BKN. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP, paling lambat 25 hari kerja, menetapkan surat keputusan pengangkatan CPNS. Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut : a. Bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan surat keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN. b. Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan surat keputusan pengangkatan CPNS dan belum melaksanakan tugas, maka ditetapkan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala Kanreg BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.

PENUGASAN/PENEMPATAN 1. CPNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. 2. Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan G melaksanakan tugasnya. 3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala Kantor Satuan Unit Organisasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas. 4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

PEMBAYARAN GAJI CPNS 1. Pembayaran Gaji CPNS 2. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT. 3. G Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga. 4. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

PEMBERHENTIAN TERHADAP CPNS Diberhentikan dengan hormat a. b. c. d. e. f. Diberhentikan dengan hormat atau Tidak dengan hormat Diberhentikan dengan tidak hormat Mengajukan permohonan berhenti Tidak memenuhi syarat kesehatan Tidak lulus diklat prajabatan Pelaksanaan tugasnya tidak baik Sikap dan budi pekertinya buruk yg dpt mengganggu lingk. Kerja 1 bulan tidak melapor & melaksanakan tugas, kecuali bukan kesalahan ybs a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat b. Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol a. Memberi keterangan palsu dalam melamar b. Dihukum penjara atau kurungan

1. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik ; 2. Telah memenuhi syarat kesehatan dan rohani 3. Telah lulus Diklat Prajabatan CPNS lebih 2 tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, dapat dipertimbangkan apabila bukan karena kesalahan ybs Penetapannya : 1. PNS pusat ditetapkan oleh Ka. BKN 2. PNS daerah ditetapkan oleh PPK daerah ybs setelah mendapat pertimbangan teknis dari Ka. Kanreg BKN

1. Instansi Pusat dan Daerah membuat laporan kegiatan mulai perencanaan dan persiapan, seleksi administrasi sampai dengan pengangkatan pelamar umum menjadi CPNS. 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan pelamar umum menjadi CPNS digunakan sebagai bahan masukan pelaksanaan menjadi CPNS. dalam pengangkatan penyempurnaan pelamar umum

TERIMA KASIH