BAB II PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA Bab II

BAB II PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA

Bab. II. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. 1. Dasar Hukum Konsep Bela Negara. 2. Perlunya Pendidikan Bela Negara. 3. Pengertian Negara. 4. Latar Belakang Perlunya Negara. 5. Hakikat Pembelaan Negara. Pembahasan : 1. Dasar Hukum Konsep Bela Negara 1). Pasal 27(3) UUD 1945 Bebunyi: “Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam usaha Pembelaan Negara”. 2). Pasal 30 (1) UUD 1945 Berbunyi : “Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pertahanan dan Keamanan Negara. 1

Pelaksanaanya UUD 1945 Pasal 30 (1), sbb • 1). Undang-undang No. 2/2002, tentang Undang-Undang Polri. 2). Undang-undang No, 3/2002, tentang Pertahanan Negara. 3). Undang-undang No. 34/2004, tentang TNI. Mengenai peran Warga Negara dalam Bela Negara di sebutkan dalam Pasal 9, Undang - Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara yaitu : 1). Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang di wujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. 2). Keikut sertaan Warga Negara dalam upaya Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di laksanakan melalui: (1). Pendidikan Kewarga Negaraan. (2). Pelatihan Dasar Kemiliteran. (3). Wajib militer (Wamil) dan dengan sukarela masuk militer. (4). Pengabdian sesuai dengan profesi. 2

3). Ketentuan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan Dasar Kemiliteran, Wajib Militer, dan Pengabdian sesuai dengan Profesi, diatur dalam Undang-Undang. 2. Perlunya Pendidikan Bela Negara. 3

3. Pengertian Negara. 1). Pengertian Negara. Adalah suatu alat atau Kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama Masyarakat. (Roger. f. Solthan, dalam bukunya Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani tahun 2000). 2). Pengertian Negara (Max Iver, dalam bukunya Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani tahun 2000) sebagai berikut : Pengertian Negara, adalah suatu negara yang harus memiliki 3 (tiga) unsur pokok. yaitu : (1). Ada Pemerintah (2). Ada Rakyat (3). Ada Wilayah Tertentu 4

(4). Pengakuan dari Negara Lain. - Pengakuan De facto (berdsrkn fakta suatu Negara sdh Merdeka) - Pengakuan De Jure (berdrskn pengakuan mnrt Hkm Internasional). 4. Latar Belakang Perlunya Negara. Perlunya suatu Negara adalah untuk melindungi : 1). Individu 2). Wilayah 3)Masyarakat yang lemah dari individu atau penguasa yang otoriter. 5

Catatan (1). Di Indonesia Individu yang sudah berumur 17 tahun keatas Wajib untuk memiliki KTP. (2). KTP. Merupakan pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. (3). Maka secara sadar kita adalah bagian dari suatu Negara.

Keberadaan Warga Negara atau manusia dalam suatu Negara menurut pendapat ”Thomas Van Aquino”. adalah sbb. : 1). Manusia sebagai Mahkluk Sosial. 2). Manusia sebagai Mahkluk Politik. Artinya : 1). Manusia sebagai Mahkluk Sosial yaitu, setiap manusia selalu memiliki dan mempunyai sifat tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. 6

Oleh karena itu Keberadaan Negara sangat di perlukan sebagai : 1). Tempat berlindung bagi Individu , kelompok dan mayarakat. 2). Menyadarkan masyarakat tentang perlunya Negara untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari Masyarakat nya. 3). Untuk menjalankan roda Pemerintahan. Permasalahan negara kita saat ini diantaranya adalah : 1). Masalah Globalisasi. 2). Masalah Otonomi Daerah. 3). Masalah Terorisme. 4). Masalah Narkoba dll. 7

Dampak permasalahan yang terjadi diantaranya adalah : 1), Dampak masalah globalisasi yaitu “Menipisnya rasa Kebangsaan serta Nasionalisme” 2). Dampak masalah Otonomi Daerah (OTDA) 8

2). Bela Negara ini biasanya selalu identik, dikaitkan dengan Militer. Seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk memper tahankan Negara ini terletak di pundak TNI. Ini salah. Hal ini yang perlu di ketahui dan difahami oleh kita semua. Konsep bela Negara dapat di jelaskan sebagai berikut : (1). Bela Negara secara Fisik.

(2). Sekarang pelatihan dasar kemiliteran, di selenggarakan melalui Program Rakyat Terlatih (Ratih). Konsep Ratih ini sesuai dengan Amanat UU No. 20/1982 tentang Pokok-pokok Hankam Negara. Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari : - Menwa (Resimen Mahasiswa) - Wanra (Perlawanan Rakyat) - Hansip (Pertahanan Sipil), tmt 1 April 2016 dibubarkan. - Mitra Babinsa (Bintara Pembina Desa). - OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) Fungsi Ratih, adalah : - Membantu menjaga ketertiban umum - Membantu memberikan perlindungan Masyarakat - Membantu keamanan Rakyat 9

2) Bela Negara Non Fisik

3). Patuh terhadap hukum dan menjujung tinggi HAM. 4). Meningkatkan pembekalan mental dan spiritual di lapisan masyarakat agar dapat menangkal masuknya budaya asing, Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10

Bentuk-bentuk Agresi suatu Negara yaitu : (1). Invasi (Perebutan Wilayah) (2). Blokade (Menduduki tempat tertentu) (3). Bombardemen (serangan Bumi Hangus) (4). Serangan unsur Negara lain (5). Pelanggaran Perjanjian suatu Negara. (6). Penyerobotan Wilayah untuk pangkalan perang. (7). Pengiriman kelompok bersenjata. 2). Pelanggaran Wilayah 3). Spionase (penyusupan untuk mencari rahasia milik suatu Negara) 4). Sabotase (merusak instalasi penting) 5). Aksi teror 6). Pemberontakan bersenjata 7). Perang saudara 11

2). Ancaman Non Militer (1). Ancaman kejahatan yang terorgarnisir di lakukan oleh aktor-aktor dari dalam Negara dengan mendapatkan keuntungan dengan provokasi terhadap kondisi Negara dan keterbatasan kemampuan Aparatur Negara. 12

Ancaman yang dilakukan Bangsa Indonesia di masa depan lebih komplek yaitu : (1). Terorisme Internasional (2). Gerakan Sparatis (Pemisahan diri) (3). Aksi radikalis dengan latar belakang Ras, 13

Penjelasan : 1. Pembelaan Negara, pada dasarnya merupakan Usaha dari setiap Warga Negara untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. 14