BAB I PANCA SILA SEBAGAI DASAR DAN IDIOLOGI

BAB I PANCA SILA SEBAGAI DASAR DAN IDIOLOGI NEGARA OLEH: ADI PATONI, SH

A. PENGERTIAN IDIOLOGI Idiologi adalah Seperangkat prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

B. RUMUSAN PANCASILA Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin. Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 5 Asas yang disampaikan soekarno 1. Kebangsaaan Indonesia 2. Internasionalisme dan Prikemanusiaan 3. Mupakat dan Demokrasi 4. Kesejahteraan Rakyat 5. Ketuahanan Yang Maha Esa

Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di panitia sembilan mengadakan pertemuan membahas pidato usulan mengenai Asas Dasar yang telah dikemukakan pada sidang BPUPKI. Anggota Panita sembilan, antara lain: 1. Ir Soekarno 2. Drs Moh. Hattta 3. Mr. A. A. Maramis 4. Abikesno Tjokrosoejoso 5. Abdoel Kahar Mudzakar 6. Hadji Agoes Salim 7. Mr. Ahmad Siebardjo 8. KH. Wachid Hasim 9. Mr Muhammmad Yamin

Setelah proses panjang panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang dukenal dengan piagam jakarta 9 (jakarta charter) yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradap Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perpusayawaratan dalam perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

�Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus 1945 menjadikan piagam jakarta sebagai pendahuluan yang kemudian dikenal dengan pembukaan UUD 1945. Pengesahan dilakukan setelah mencoret kalimat kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemelukkan. Sebab dihaps karena adanya keberatan dari pemeluk agama lain hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan seluruh bangsa indonesia yang majemuk terdiri dari berbgai suku-agama dan adat istiadat yang berbeda.

� Pada hakekatnya pancasila saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, kaitan tersebut di jelaskan sebagai berikut: 1. Sila pertama meliputi dan mejiwai sila 2 -3 -4 dan 5 2. Sila kedua meliputi dan mejiwaji sila 1 dan diliputi oleh sila 3 -4 - dan 5 3. Sila ketiga meliputi dan dijiwaji sila 1 dan 2 dan diliputi oleh sila 4 dan 5 4. Sila ke emat meliputi sila 1 -2 dan 3 dan 4 dilputi oleh sila 5 5. Sila ke lima meliputi dan meniwai sila 1 -2 -3 san 4

C. FUNGSI PANCASILA DAN PERANAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA Tujuan dirumuskannya pancasila adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara indonesia merdeka yang akan dibentuk, karena dasar negara merupakan nilai yang digali dari bumi dan budaya bangsa indonesia. Fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.

D. PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDIOLOGI NEGARA Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila: 1. Nilai Sila ke-1 Indonesia terdapat berbagai macam agama masing-masing melaksanakan ajaran agamanya. Dengan adanya iman dan taqwa maka akan tercipta kerukunan, perdamaian, dan kekeluargaan 2. Nilai Sila ke-2 Setiap warga negara mengakui persamaan derajad, hak dan kewajiban anatara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa indonesia

3. Nilai sila ke-3 setiap warga negara mengutamakan kesatuan dan keselamatan bangsa dan negra diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan sikap ini akan melahirkan sifat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Nilai sila ke-4 semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama digunakan dengan kesadaran selalu memperhatikan kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai warga negara kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan bersama. 5. Nilai Sila ke-5 Setiap warga negara harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan dan gaya hidup mewah maupun perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kerja keras dan menghargai usaha orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan.

E. PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN IDIOLOGI LAIN 1. Libralisme Paham individualisme yang menitik beratkan pada kebebasan perseorangan. Paham ini bertentangan dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai mahluk individu sekaligus sebagai mahluk sosial 2. Komunisme Membangun negara berdasarkan kelas (kelompok golongan), hal ini bertentangan dengan Pancasila yang memandang negara bukan untuk kelompok/golongan melainkan untuk seluruh rakyat.

F. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA PERISTIWA YANG PERNAH MENGANCAM KEBERADAAN PANCASILA : 1. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948 yang ingin mendirikan negara Komunis 2. Pe, berontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia(DI/TII) yang ingin mendirikan negara islam 3. Gerakan G. 30. S/PKI Tahun 1965 gerakan ini ingin menggantikan dasar negara pancasila dengan idiologi komunis.

Sikap positif terhadap Pancasila dapat dilakukan dengan cara 1. Menetapkan pancasila sebagai idiologi dan dasr negara 2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila 3. Pemerintah bertindak dengan tegas segala upaya yang ingin menggantikan pancasila dengan idiologi lain.

Sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan bermasyarakat a. Dalam kehidupan politik Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 2. Menyelenggarakan pemilu dengan baik dan penuh tanggung jawab 3. Menjalankan kegiatan pemerintahan dengan jujur dan konsekuen 1.

b. Dalam kehidupan Ekonomi 1. Memanpaatkan SDA dengan baik 2. Meningkatkan efesiensi dan produktifitas perekonomian dengan menghilangkan distorsi (gangguan) 3. Pembuatan UU untuk memperkuat pundamental atau dasar ekonomi yang berkeadilan 4. Menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur tidak merugikan orang lain

c. Dalam kehidupan Sosial 1. Pengamalan Sila ke -1 - Menjalankan agama masing-masing dengan baik Tekun beribadah Saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama Tidak memaksakan agama kepada orang lain Setiap ucapan dan perbuatan didasarkan rasa takut kepada Tuhan YME

2. Pengamalan Sila ke -2 - Senantiasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia - Suka membantu dan menolong sesama manusia - Tidak menyakiti orang lain

3. Pengamalan Sila ke -3 - - Selalu mengutamakan kebersamaan, kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan sesama manusia dilingkuangan Tidak meperuncing masalah perbedaan dan permusuhan dengan sesama manusia

4. Pengamalan Sila ke -4 - Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan bersama - Menghargai perbedaan pendapat - Menghargai dan menjunjung tinggi demokrasi

5. Pengamalan Sila ke -5 - Bersikap adil - Menjaga keseimbangan anrata hak dan kewajiban - Tidak mengambil hak orang lain - Memiliki kemauan yang keras untuk maju dan bersama-sama membangun bangsa dan negara.

TERIMA KASIH, kita lanjutkan ke. . BAB SELANJUTNYA

BAB II KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA OLEH: ADI PATONI, SH

A. SISTEM KETATANEGARAAN DAN KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA �KONSTITUSI adalah keseluruhan aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balek antara lembaga negara berlaku dan anatar negara dan warga negara. �KONSTITUSI NEGARA ADA 2 MACAM 1. Konstitusi Tertulis disebut dengan UUD 2. Konstitusi tidak tertulis disebut dengan Konvensional

Sejak indonesia merdeka ada beberapa konstitusi yang sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia 1. 2. 3. 4. 5. UUD 1945 ( UUD Proklamasi) Kanstitusi RIS 1949 UUDS 1950 UUD 1945 Hasil dekrit presiden 5 Juli 1959 UUD 1945 Hasil amandemen

Latar belakang dan proses Terjadinya UUD 1945 direncanakan oleh BPUPKI yang diketuai oleh Dr Radjiman Weyodiningrat dan Ketua muda R. P Soeroso anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh panglima tertinggi bala tentara jepang di jawa. TUGAS POKOK BPUPKI 1. Merencanakan organisasi pemerintahan nasional indonesia setelah merdeka 2. Membuat rancangan UUD

�Masa Sidang I Dilaksanakan tgl 29 mei s/d 1 juni 1945. tanggal 1 juni bung karno menyampaikan konsep dasar negara indonesia merdeka dengan judul Pancasila. Oleh karena itu 1 juni diperingati hari lahirnya pancasila. Pada tanggal 22 juni 1945 BPUPKI berhasil menyetujui naskah rancangan UUD yang disebut Piagam Jakarta

�Masa Sidang II Dilaksanakan tgl 10 – 17 Juli 1945. Pada tgl 11 juli 1945 dibentuk panitia kecil perancang UUD yang terdiri ari 1. Wangsonegoro. 2. Soebarjo. 3. maramis. 4. Singgih. 5. Agus salim. 6. Soekiman. 7. Soepomo (sebagai ketua). Tgl 13 Juli 1945 panitia berhasil merumuskan UUD yang terdiri dari 42 bab dan 42 pasal termasuk aturan tambahan dan aturan peralihan. Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI menghasilkan keputusan sbb: 1. Memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden 2. Menetapkan UUD 3. Untuk sementara presiden dibantu oleh komite nasional Indonesia pusat (KNIP)

B. SISTEMATIKA DAN ISI POKOK UUD 1945 �Sitematika UUD 1945 terdiri dari 3 bagian: 1. Pembukaan 2. Batang tubuh dan 3. Penjelasan

�Pembukaan UUD 1945 terdiri atas: Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu adalh hak segala bangsa dan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaaan dan prikeadilan. 2. Alenia II berisi perjuangan bgs indoneisa telah sampai pada tingkat yang menentukan. kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi lebih dari mewujudkan indonesia yang berdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmir. 3. Alenia III menyatakan kemerdekaan indonesia tersebut merupakan Rahmat dari Tuhan YME. 4. Alenia IV Berisi Negara Indonesia dan prinsip-prinsip dasar untuk mencaai tujuan negara. 1.

� Batang Tubuh UUD 1945 Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan

�Penjelasan UUD 1945 Pernyataan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat 4 pokok pikiran. b. Tujuh kunci pokok syistem pemerintahan Negara Indonesia, yaitu 1. Negara indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat)tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat) 2. Sistem konstitusional 3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR a. 4. Prsiden ialah penyelenggara negara tertinggi dibawah MPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara adalah pembantu presiden ia tidak bertanggung jawab kepada DPR 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

C. BERBAGAI PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA 1. Penyimpangan UUD 1945 Priode 1945 -1949 a. Wapres mengeluarkan maklumat No. X tgl 16 Oktober 1945 memutuskan KNIP diserahi tugas legeslatif b. Tgl 14 Nopember 1945 di bentuk kabinet parlementer yang pertama 2. Penyimpangan UUD 1945 Priode 1959 -1966 a. Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden/pemerintah. b. MPRS menetapkan pidato presiden tgl 17 agustus 1945 yang berjudul Penemuan kembal Revolusi kita. Sebagai GBHN yang bersifat tetap. Pidato tersebut dikenal dengan minipesto Politik RI (Maniol)

c. Melalu TAP MPR No III/MPRS/1963 mengangkat Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup d. Pemimpin lembaga-lembaga negara diangkat sebagai menteri-menter negara. 3. Penyimpangan UUD 1945 priode 1966 - munyulnya reformasi 1998. a. Bidang Politik - Sistem demokrasi dijalankan secara feodal - kebebasan berbicara ditekan b. Bidang Ekonomi - Sistem ekonomi rakyat berubah menjadi kapitalis libralis dimana monopoli, KKN merajalela

D. AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI PENYIMPANGAN KONSTITUSI /UUD Tidak berjalannya sistem sesuai dengan yang ada dalam UUD 1945 2. Memburuknya situasi di indonesia contoh terjadinya pemberontakan G. 30. S/PKI 3. Munculnya aksi-aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang menuntut perubahan. Contoh. a. Demonstrasi mahasiswa tahun 1966 menuntut: -Pembubaran PKI -Pembersihan kabinet dari unsur PKI -Turunnya harga/perbaikan ekonomi b. Demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut reformasi (penataan kembali disegala bidang) yang berakibat jatuhnya pemerintahan Orde Baru. 1.

Pusiiiing. . binguung Saaama. . saya juga bingung !!!!

E. HASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945 Menurut Andi Hamzah amandemen berarti usulan untuk mengubah suatu (rencana) UU. Dalam Proses amandemen UUD 1945 semua fraksi di DPR mendasarkan pada kesepakatan dasar yaitu: 1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945 2. Tetap mempertahankan bentuk negara yaitu NKRI 3. Tetap mempertahankan sistem presidensial 4. Penjelasan memuat hal-hal normativ dimasukkan dalam pasal-pasal 5. Perubahan dilakukan secara addendum artinya perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945.

Tahap-Tahap Amandemen UUD 1945 1. Amandemen pertama 19 Oktober 1999 2. Amandemen kedua 18 Agustus 2000 3. Amandemen ketiga 09 Oktober 2001 4. Amandemen keempat 10 Agustus 2002

F. PENGARUH AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP SITEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI 1. 2. 3. 4. 5. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU (psl 1 ayat 2) MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung melalui pemilu dan doatur lebih lanuut oleh UU MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD (psl 3 ayat 1) MPR melantik presiden dan wakil presiden (psl 3 ayat 2) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam stu pasangan secara langsung oleh rakyat (psl 6 ayat 1)

6. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kemali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (psl 7) 7. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presuden dan Wakil Presiden dan DPRD (psl 22 E ayat 2) 8. Adanya keseimbangan kekuasaan antar a kekuasaan presiden dan DPR 9. Di hapusnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 10. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, PA, PM, PTUN (psl 24 ayat 2)

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 HASIL AMANDEMEN UUD 1945 MPR DPD Legeslatif Presiden dan Wakil Presiden Eksekutif Kekuasaan Kehakiman MA MK KY Yudikatif BPK KPU

Pengaruh Amandemen UUD 1945 terhadap HAM Amandemen UUD 1945 dapat dikatakan “berhasil” menuangkan konsep HAM dalam sebuah bab tersendiri dalam UUD NRI tahun 1945

G. SIKAP POSITIP TERHADAP PELAKSANAAN UUD 1945 HASIL AANDEMEN 1. SIKAP POSITIF TERHADAP TUJUAN PERUBAHAN (AMANDEMEN UUD 1945 a. Adanya kepastian hukum dan sistem ketatanegaraan b. Kedaulatan kembali berada di tangan rakyat Terciptanya keseimbangan anatara kekuasaan eksekutif (Presiden) dengan kekuasaan Legeslatif (DPR) d. Lebih terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM) e. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis c.

2. Partisipasi terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen a. Aktif berpartisifasi dalam pemilu b. Aktif berpartisifasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik c. Aktif berpartisifasi dalam pengawasan terhadapa eksekutif d. Aktif berpartisifasi dalam upaya penegakan HAM

TERIM A KASIH

BAB III PERUNDANG - UNDANGAN NASIONAL OLEH: ADI PATONI, SH

A. TATA URUTAN PERUNDANGAN NASIONAL 1. Kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan Secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan perundan-undangan lainnya. Hal ini ditetapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan RI. Kemudian di ganti dengan TAP MPR NO. III/MPR/2000 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-Undang (UU) 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang(Perpu) 5. Peraturan Pemerintah(PP) 6. Keputusan presiden (kepres) 7. Peraturan Daerah (Perda)

2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan a. Memberi perlindungan b. Penghormatan bagi HAM secara proporsional c. Mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat d. Memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia e. Memperhatikan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali f. Mencegah terjadinya diskriminasi g. Jaminan adanya kepastian hukum h. Menciptakan keseimbangan, keselarasan antara individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

B. SIKAP KRITIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT Dalam penyusunan perundang-undangan harus diperhatikan aspirasi berkembang di masyarakat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Tujuan negara indonesia yaitu seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4, yaitu: 1. Melindunhi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikutserta melaksanakan ketertiban duna yang berdasarkan kemerdekaa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

C. MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Kewajiban warganegara terhadap hukum dan peraturan perundang-undanagan, ini diatur dalam UUD 1945 psl 27 ayat 1 yaitu: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Ketaatan warganegara terhadap peraturan perundangan. Ketaatan diartikan sebagai kepatuhan terhaap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan bagi dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Ketaatan terhadap perundang-undangan dapat diwujudkan melalui tindakan atau perbuatan , sebagai berikut: 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas 2. Turut serta menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah disembarang tempat 3. Tidak mengganggu teman atau orang lain yang sedang melaksanakan ibadah 4. Tidak melakukan pengerusakan terhadap pasilitas umum seperti telepon umum 5. Membayar pajak tepat waktu 6. Tidak membuat keributan dan keonaran dilingkungan sekitar seperti melakukan aksi tauran(perkelahian) dan sebagainya.

BAB IV KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANN YA OLEH: ADI PATONI, SH

A. PENGETIAN 1. Menurut kamus besar Bahasa indonesia Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara, atau perusahaan dsb) untuk keuntungan peribadi atau orang lain. 2. Menurut kamus hukum di tulis oleh Prof R. Subekti, SH dan Tjtrosudibio. Korupsi adalah perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 3. Menurut kamus hukum yang di tulis Dr Andi Hamzah, SH. Korupsi adalah suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau mempitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.

B. CIRI-CIRI KORUPSI Menurut situs Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Ciri-ciri korupsi antara lain: 1. Melibatkan lebih dari satu orang 2. Korupsi hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi, korupsi juga di organisasi usaha swasta 3. Korupsi dapat berbentuk sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar baik tunai atau benda. 4. Umumnya serba rahasia kecuali yang sudah membudaya 5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balek yang tidak selalu berupa uang

6. Setiap perbuatan korupsi selalu mengandung penipuan 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat 8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, membuka rahasia perusahaan tempat seorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan

C. BENTUK-BENTUK KORUPSI 1. Penyuapan. Yaitu memberikan sejumlah uang kepada pejabat/aparat pemerintah dengan maksud agar urusan dapat terselesaikan dengan cepat, waktu kurang memenuhi syarat dan prosedur tidak sesuai ketentuan. 2. Komersialisasi Jabatan yaitu mengunakan jabatan demi keuntungan pinansial yang digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok. 3. Pungutan liar 4. Jual beli suara dalam pemilu 5. Pembesaran harga dari sebenarnya

D. PENYEBAB TINDAKAN KORUPSI Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi: 1. Ketentuan perundang-undangan yang kurang jelas dan tegas. 2. Lemahnya penegakan hukum 3. Birokrasi yang rumit 4. Adanya peluang 5. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat

6. Desakan ekonomi 7. Keteladanan yang buruk yang diberikan para pemimpin/pejabat 8. Lingkungan 9. Iman yang lemah

E. AKIBAT TINDAKAN KORUPSI 1. Harga barang dan jasa menjadi mahal 2. Masyarakat dan negara mengalami kerugian 3. Menurunkan disiplin nasional dan efesiensi pemerintah 4. Rusaknya wibawa pemerintah 5. Keamanan dan pertahanan negara di rong-rong 6. Korupsi sering melahirkan tindak kejahatan lain

F. MODUS KORUPSI YANG TERJADI DIBERNAGAI DAERAH 1. Korupsi pengadaan barang dan jasa Modus : a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender. 2. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, dsb. Modus : a. Memungut biaya tambahan diluar ketentuan resmi

3. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, pantai asuhan dan jompo) Modus : a. Pemotongan dana bantuan sosial b. Biasa dilakukan secara bertingkat (setiap meja) 4. Bantuan fiktif Modus : - Membuat urut permohonan fiktif seolah ada bantuan dari pemerintah kepada pihak luar. 5. Penyelewengan dana proyek Modus : a. Mengambil dana proyek pemerintah diluar ketentuan resmi b. Memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain

6. Proyek fisik fiktif Modus : - dana di alokasikan dalam lapiran resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil/tidak ada. 7. Korupsi waktu kerja Modus : a. Meninggalkan pekerjaan b. Melayani calo yang memberi uang tambahan c. Menunda pelayanan umum

G. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 1. Upaya Pencegahan a. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya seseorang memiliki keimanan yang kuat dan hati yang bersih. b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang tercela. c. Memberikan bimbingan dan teladan dalam bersikap jujur dan adil d. Mesosilisasikan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi kepada masyarakat.

2. Upaya Penindakan Aparat hukum harus mampu melakukan tindakan yang tegas dalam menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap koruptor (pelaku tindakan korupsi).

H. PENGERTIAN INSTRUMEN HUKUM DAN KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI 1. Pengertian anti Korupsi Anti korupsi adalah sikap atau perbuatan yang menolak/berjuang untuk mencegah dan memberantas segala tindak pidana korupsi. 2. Instrumen Hukum Anti Korupsi a. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme b. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Kelembagaan Anti Korupsi a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indefendent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. b. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan gerakan anti korupsi (GERAK) Merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terus menerus ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia

TERIM A KASIH