BAB 5 SURAT HUTANG NEGARA BAB 6 MANAJEMEN

BAB 5 SURAT HUTANG NEGARA BAB 6 MANAJEMEN PINJAMAN PROYEK Kelompok 3 Sistiani Nur Annisa Farida Budiarti Windi Almustafidah Rosa Nina Mauludyah Citra Cici Malinda 125030100111015 125030100111028 125030100111030 125030100111033 125030100111034

BAB 5 Surat Utang Negara [SUN] UU No 24 Tahun 2003 Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara republik indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah untuk antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutupi kekuarangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran Pasal 3 UU No 24 Tahun 2003 Surat Perbendaharaan Negara SUN Obligasi Negara

Tujuan Adanya SUN 1. surat utang negara diterbitkan untuk membiayai apbn 2. mengelola portofolio utang negara 3. menutup kekurangan kas jangka pendek 4. instrumental fiskal, instrumen pasar keuangan, instrumen investasi

SUN Dalam Struktur Pembiayaan APBN Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan Dalam Negeri : 1. Rekening invesitasi 2. Rekening pembangunan hutan 3. SAL (saldo anggaran lebih) Nonperbankan Dalam Negeri : 1. Privatisasi 2. Hasil pengelolaan aset 3. Surat berharga negara 4. Pinjaman dalam negeri 5. Dana investasi pemerintah 6. Dana kontijensi 7. Cadangan pembiayaan Pembiayaan Luar Negeri 1. Penarikan pinjaman luar negeri bruto: • Pinjaman Proyek • Pinjaman Program 2. Penerusan pinjaman 3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

Surat Utang negera merupakan surat berharga negara yang menjadi target pembiayaan dalam APBN

Resiko kesinambungan Fiskal Resiko Nilai Tukar Resiko SUN Resiko perubahan tingkat bunga Resiko pembayaran kembali Resiko operasional

• Peninjauan terhadap price discovery atau mekanisme dan metode penentuan nilai pasar wajar. • Perbaikan edukasi calon investor yang dilakukan bersama-sama dengan self-regulatory organization (SRO) seperti bursa efek indonesia serta dengan asosiasi-asosiasi terkait lainnya. • Perbaikan master repo agreement atau aturan baku terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan di bursa sehingga mampu menghilangkan perbedaan perlakuan anata bank dan lembaga bukan sekuritas Langkah Solusi

BAB 6 MANAJEMEN PINJAMAN PROYEK Masalah pembangunan ekonomi Negara Berkembang Keterbatasan modal dalam negeri Penerimaan dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan Pinjaman Luar Negeri Hibah Luar Negeri Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali

Bentuk Pinjaman Proyek 1. Dari Sisi Sumber Dana Pinjaman Multilateral Dari Badanbadan Internasional Pinjaman Bilateral Dari Negaranegara yang tergabung dalam kelompok negara Pinjaman Sindikasi Dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

2. Dari Sisi Persyaratan Dana Pinjaman Lunak Pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka waktu panjang Pinjaman Lunak Pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan lebih berat dibandingkan pinjaman lunak dengan pengembalian pinjaman lebih singkat FKE [Fasilitas Kredit Ekspor] Pinjaman Lunak PISA [Purchase Installment Sale Agreement] Pinjaman yang diterima dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar uang dan pasar modal internasional

Motivasi bagi negara pendonor Manajemen pengelolaan pinjaman proyek Kepentingan politik Alasan militer Motivasi negara penerima donor Alasan militer Alasan politik Alasan ekonomi Alasan moral Alasan lainnya

Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah nondepartemen mengusulkan proyek yang direncanakan kepada Kepala Bappenas Penandatanganan Usulan proyek yang dinilai layak dituangkan dalam Daftar rencana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri Penetapan pledge loan agreement pinjaman Alokasi pinjaman dan kontrak pelaksanaan proyek Penerusan pinjaman

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyusunan proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri 1. Kebutuhan impor barang/jasa yang besar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri 2. Proyek yang didanai akan memperbesar kapasitas nasional 3. Peningkatan kemampuan produsen dalam negeri agar mampu bersaing dengan produsen luar negeri

Increasing Debt Service to Governmen t Expenditure (DSGE) Permasalahan Pengelolaan Pinjaman Proyek: Negative Net Transfer Hight Borrowin Cost Low Absorptiv e Capacity Koordinas i antar lembaga tidak terpadu

Pinjaman proyek merupakan pinjaman yang ditujukan untuk membiayai sebuah kegiatan/proyek tertentu. Bidangnya meliputi: pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, militer, dll. Strategi yang bisa disusun oleh pemerintah guna meningkatkan pengelolaan pinjaman proyek adalah: 1. Strategi Fokus 2. Strategi penetapan jumlah utang yang aman bagi perekonomian dan penetapan batas maksimum pembayaran utang.

TERIMA KASIH

Daftar Pertanyaan 1. Iqbal 032 (Kel 1) • Bagaimana SUN pada tahun 2015? • Apa hubungan SUN dengan kebijakan di Indonesia ? 2. Rajendra 161 (kel 4) • BLBI dari Bank Indonesia atau juga dari pinjaman luar negeri? • Bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi permasalahan ketika terjadi lembaga/perusahaan yang tidak mampu membayar hutang? 3. Yuniar 111 (kel 5) • Sistem pelelangan dalam SUN? • Efektif atau tidak SUN dalam mengatasi defisit anggaran pemerintah? 4. Novita 020 (Kel. 2) • Solusi bagi Indonesia agar "alasan sampah" tidak mejadi permasalahan baru bagi Indonesia?