BAB 5 DEMOKRASI INDONESIA 1 Konsep Demokrasi adalah

BAB 5 DEMOKRASI INDONESIA 1. Konsep Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan ( kratein ) dari, oleh, untuk rakyat (demos). Berdasarkan konsep ini, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara. Sejak abad ke-6 SM bentuk City State di yunani berdasarkan demokrasi, yaitu suatu pemerintahan yang melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya.

Agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, dibentuk badan perwakilan rakyat yang menjalankan demokrasi sehingga dikenal demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga Negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan UU. Dan demokrasi perwakilan ( yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan) yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada negara-negara modern, demokrasi perwakilan dilakukan karena berbagai alasan seperti di bawah ini. Ø Penduduk selalu bertambah sehingga musyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilaksanakan. Ø Hasil bulat mufakat sulit dicapai karena pemungutan suara dari warga yang hadir sulit dilakukan. Ø Masalah yang dihadapi negara semakin rumit sehingga membutuhkan orang yang professional.

Prinsip utama demokrasi ialah adanya pengakuan HAM sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Prinsip itu harus menegakan nilai-nilai demokrasi. Ø Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Ø Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Ø Menyelenggarakan pergantia pimpinan secara teratur. Ø Membatasi pemakaian kekerasan. Ø Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ø Menjamin tegaknya hukum.

Untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi tersebut, diperlukan beberapa lembaga. Ø Pemerintah yang bertanggung jawab. Ø DPR yang berfungsi mengawasi pemerintah sesuai dengan aturan. Ø Organisasi politik sebagai wahana hubungan rutin antara masyarakat dan pemerintah. Ø Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Ø Sistem peradilan yang bebas yang menjamin HAM dan keadilan

1. 1 Pengertian Demokrasi Secara terminologi, banyak ahli yang mengemukakan pengertian demokrasi, namun dasar demokrasi selalu mengacu pada rakyat, yaitu • Pelaksana kekuasaan negara ialah wakil rakyat yang terpilih karena rakyat yakin segala kepentingannya akan diperhatikan, • Cara melaksanakan kekuasaan Negara dengan senatiasa mengingat kehendak rakyat dan memenuhi kehendak rakyat, • Batas kekuasaan negara demokrasi ditentukan dengan sebanyak mungkin memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak menyimpang dasar demokrasi.

Pengertian demokrasi yang sangat popular ialah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat (Abraham Lincoln ). 1. 2 Jenis Demokrasi 1) Demokrasi Rakyat • Demokrasi langsung dengan cara mengikutsertakan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pemerintahan. • Demokrasi perwakilan, rakyat mewakili hak demokrasinya kepada wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. • Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat ; rakyat memilih wakilnya tetapi diawasi oleh rakyat melalui referendum.

2. Demokrasi Sederhana • Gotong royong dan musyawarah yaitu demokrasi yang terdapat di desa – desa ( di Indonesia ) ; dengan diadakan pembicaraan sampai terjadi kesepakatan. • Referendum, dengan pemungutan suara langsung disuatu tempat dengan jumlah penduduk yang kecil, hal ini pertama kali dilakukan di Swiss dan Rusia. 3. Demokrasi Barat • Demokrasi liberal yang dianut oleh Eropa Barat, AS ; berdasarkan kebebasan individu. • Demokrasi Kapitalis, kaum kapitalis membeli televise, radio, kendaraan bermotor, dan sebagainnya untuk menggalang kekuatan dan mempengaruhi opini rakyat.

4) Demokrasi Timur • Rusia; manusia dianggap sebagai alat/mesin yang dapat dibentuk menjadi manusia sempurna ala penguasa, dengan jalan paksaan • Penguasalah yang berhak membenahi keadaan yang salah. • Komunis menganggap bahwa demokrasi merekalah yang paling murni padahal hanya terdapat satu partai, yang lain tidak boleh

5) Demokrasi Semu • Demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi terdidik karena ada anggapan ada jurang antara penguasa dengan rakyat. • Demokrasi tengah, fasisme dan nazisme di Italia dan Jerman masa pemerintahan Mussolini dan Hitler, terkenal dengan semboyan saatnya penguasa dengan rakyat, artinya kalau penguasa berkata maka rakyat harus ikut. 6) Demokrasi Pancasila Merupakan demokrasi khas dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat/ perwakilan. Terdapat dua system pelaksanaannya, yaitu :

Lanjutan………. . . • Demokrasi system parlementer, yang bercirikan: DPR lebih kuat dari pemerintah, menteri bertanggung jawab pada DPR, program kebijaksanaan Kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen, kedudukan kepala Negara sebagai simbol. • Demokrasi system presidensial ( pemisahan kekuasaan ) yang mempunyai cirri: Negara dikepalai oleh presiden, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan, menteri bertanggung jawab kepada presiden, presiden dari DPR mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga Negara, dan tidak dapat saling membubarkan

2. Demokrasi dan Sistem Politik Pemahaman demokrasi sebagai system politik menunjukan kebijakan umum ditentukan dasar mayoritas oleh wakil-akil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala berdasarkan prinsip kebersamaan politik untuk menjalin kebebasan politik (Henry B. Mayo). Atau menyatakan bahwa para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem ini melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala: calon peserta bersaing untuk memperoleh suara (Samuel Huntington). System politik dewasa ini dibedakan menjadi dua : • Sistem politik demokrasi • Sistem politik nondemokrasi/diktator

Prinsip demokrasi sebagai sistem politik 1. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di badan yang berbeda. 2. Pemerintahan konstitusional, berdasarkan hukum, mayoritas, dan dengan diskkusi. 3. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, dan pemilihan umum yang bebas, manajemen terbuka, pers yang bebas, dan bertanggung jawab. 4. Pengakuan terhadap hak minoritas, perlindungan HAM, peradilan yang tidak memihak. 5. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan pemerintah, kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan, penempatan pejabat dengan sistem merit.

6) Penyelesaian secara damai, jaminan kebebasan individu dalam batas tertentu. 7) Konstitusi demokratis, prinsip persetujuan. 3. Demokrasi di Indonesia Bangsa Indonesia sejak dulu telah mengenal demokrasi dalam wujudnya yang sangat sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Misalnya, ditingkat desa, ada pemilihan kepala desa secara langsung, ada rembuk desa; inilah yang demokrasi asli Indonesia, yang memiliki lima unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, hak menyingkir dari kekuasan raja absolute. Di demokrasi modern lima unsur itu dikebangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia modern, yang meliputi tiga hal, yaitu demokrasi di bidang politik, ekonomi, sosial.

3. 1 Demokrasi Pancasila Demokrasi pancasila bersumber dari ideologi nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dengan keadilan dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai demokrasi yang dan terjabar dalam pancasila ialah 1) Kedaulatan rakyat 2) Republik 3) Negara berdasarkan hukum 4) Pemerintah yang konstitusional 5) System perwakilan 6) Prinsip musyawarah 7) Prinsip ketuhanan

3. 2 Perkembangan demokrasi di Indonesia Demokrasi di Indonesia dapat dipandak sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dikatakan juga sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi Negara, sesuai keinginan orang (demos ) yang berkelompok (weltanschauung) falsafah hidup bangsa( filosofisce grondslag ) dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Demokrasi di Indonesia adalah pemerintah berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila, yaitu, dari, oleh, dan untuk rakyat, Demokrasi di Indonesia : 1) System pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. 2) Transformasi nilai falsafah Pancasila menjadi bentuk dan system pemerintahan.

Lanjutan………. . 3) Konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dibidang pemerintahan atau politik. 4) Mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai falsafah Pancasila. 5) Pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan

Ada pendapat bahwa demokrasi Indonesia ialah pemerintaan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada juga pengertian bahwa demokrasi Indonesia sekaligus demokrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam satu sistem pemerintahan rakyat. Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia, demokrasi dirumuskan dalam pola dasar pembagunan Nasional, GBHN. Asas demokrasi ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

3. 3 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan pemerintahan rakyat dijiwai oleh Pancasila. Paham yang dianut kenegaraan Indonesia adalah NKRI ( United States of Republic ). Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen), pembagian kekuasaan di Indonesia ialah 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) terdiri atas anggota DPR dan DPD 2) Kekuasaan. Pemerintah Negara; presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang, dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan menteri-menteri Negara. 3) Pemerintahan Daerah; NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. 4) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); anggota dipilih dengan pemilihan umum, memegang kekuasaan membentuk UU.

Lanjutan…………… 5) Dewan Perwakilan Darah (DPD), yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai badan yang bertanggung jawab tentang keuangan yang bersifat bebas dan mandiri. 7) Kekuasaan Kehakiman, terdiri atas MA dan MK; MA bertugas mengadili, menguji peraturan perundang-undangan, sedangkan MK berwenang mengadili UUD 1945. Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain.

4. Pendidikan Demokrasi 4. 1 Kajian Teori Menurut Ermaya Suradinata, tatanan demokrasi yang ideal bagi suatu Negara adalah tatanan demokrasi yang sesuai dengan kehidupan budaya rakyat yang bersangkutan, tingkat kemajuan berpikir dan kemampuan perekonomian nasional. Di Indonesia dikembangkan Demokrasi Pancasila untuk mengembangkan kehidupan nasional kearah peningkatan kesejahteraan sesuai dengan budaya bangsa. Demokrasi Pancasila ada 3 aspek yang menonjol yaitu politik, ekonomi, dan keadilan.

Pada dimensi politik, kehidupan demokrasi diwarnai kebebasan, kebersamaan, dan kemufakatan untuk menyelesaikan permasalaha. Kebebasan didukung oleh hak-hak dan kewajiban konstitusi, dasar hukum, dan cara hidup yang etis untuk menghindari tirani. Nilai Pancasila juga menyediakan keseimbangan antara kebebasan WN dan penguasa Negara untuk membina dan mempertahankan stabilitas, persatuan dan integritas intitusi politik sebagai infrastruktur dan suprastruktur yang berfungsi sebagai kolektor dan komunikator aspirasi rakyat. Dengan demikian kebijakan bersifat legitimasi dari sistem politik yang berlaku.

Negara-negara maju mengklaim demokrasi yang memiliki kriteria seperti di bawah ini. üAda kebebasan penuh bagi rakyat menentukan pilihan dan pendapatnya. üBebas dari tekanan agama üAda pengawasan dari masyarakat üAda kebebasan penuh bagi rakyat menentukan pilihan dan pendapatnya. üMenghormati HAM

Tatanan demokrasi bagi Negara berkembang, seperti Indonesia ialah yang sesuai dengan kondisi budaya, ekonomi, kemampuan berpikir rakyat. Syarat demokrasi v Kesadaran berbangsa dan nasionalisme yang tinggi v Kebesaran jiwa dan sportifitas v Konstitusional v Keamanan v Bebas campurtangan asing

Syarat tersebut tidak terpenuhi maka terjadi kekalutan. v Kondisi internal Indonesia yang sangat mempercayai kebenaran demokrasi tanpa menyadari bahayanya dan persyaratan yang diperlukan v Pemerintah tidak/belum berhasil mengatasi krisis dan meningkatkan kembali kesejahteraan rakyat v Digulirkannya isu global dalam bentuk demokrasi sekuler, HAM, dan politik global Negara maju v Tuduhan, pemutarbalikan fakta dan tuntutan yang berlebihan terhadap kesalahan aparat keamanan pada masa lalu sehingga muncul kebencian dendam yang diada habisnya

Dengan beberapa syarat demokrasi di atas, tatanan demokrasi yang ideal di Indonesia seperti di bawah ini 1) Secara konstitusi, adanya aturan hubungan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan syarat § Pancasila tetap pandangan hidup bangsa, dasar Negara, menjadi ideologi nasional yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara § Ada perangkat hukum yang mengatur kebebasan rakyat untuk mencegah anarki, membatasi aparatur agar tidak otoriter § Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara otonom yang diatur oleh UU dengan tetap berpegang pada ketahanan nasional

Lanjutan……… 2) Secara bertahap perlu ditingkatkan kembali kesadaran semangat Bhineka Tunggal Ika, dan diperlukan disiplin, kebesaran jiwa dan sportifitas 3) Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dengan melancarkan kembali pembangunan nasioanal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi 3) Stabilitas keamanan yang mantap yang didukung oleh peratuaran hukum perundang-undangan dan kesadaran bela Negara rakyat serta dapat menuntas sparatis bersenjata dan gangguan lainnya

4. 2 Visi, Misi Pendidikan Demokrasi Pendidikan demokrasi mengarah pada kemampuan warga Negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdemokrasi dapat dilakukan memalui kegiatan di masyarakat dalam pemilihan ketua rukun tetangga, misalnya; dapat juga dilaksanakan di sekolah dalam bentuk organisasi ekstrakulikuler, OSIS, atau pada ekstrakulikuler di PT Pendidikan demokrasi dapat dilaksanakan dengan cara di bawah ini: ü Formal diselenggarakan di sekolah; dengan metode pembekalan/tatap muka, diskusi, presentasi, diskusi kasus yang memberikan gambaran kepada pesrta didik agar memiliki kemampuan bela Negara ü Informasi diselenggarakan melalui pergaulan di rumah dan di masyarakan sebagai bentuk aplikasi berdemokrasi

ü Nonformal diselenggarakan secara makro melalui interkasi di luar sekolah sebagai pembentukan jiwa demokrasi Visi pendidikan demokrasi menjadi wahana substansi , pedagogis, dan sosial cultural untuk membangun cita-cita , nilai, konsep, prinsip, sikap, hidup, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga Negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Misi pendidikan demokrasi q Manifestasi warga Negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam berbagai teori dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai

q Memfasilitasi warga Negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individu dan atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari serta beragumentasi atas keputusannya q Memfasilitasi warga Negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam praktis kehidupan demokrasi dilingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan politik

Pendidikan demokrasi merupan proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar sehingga sasaran yang akan dicapai, yaitu mengajar warga Negara; terutama mahasiswa; untuk melaksanakan pendidikan ini dengan benar dan bertanggung jawab. Pembelajaran memerlukan sarana, strategi pengajaran dilakukan memanfaatkan aneka media, sumber belajar berupa kajian interdisipliner, masalah sosial, aksi sosial, studi kasus, dan sebagainya. Buah dari pendidikan demokrasi ialah kemampuan peserta didik dalam memahami bahwa demokrasi bukan hanya sesuatu yang dianggap benar (taken for granten) tetapi juga memerlukan sikap hidup yang membutuhkan usaha nyata dari setiap warga Negara maupun penyelenggara Negara untuk berperilaku mendukung pemerintah demokrasi

4. 2 Demokratisasi adalah penerapan kaidah berdemokrasi pada setiap kegiatanpolitik kenegaraan yang bertujuan membentuk kehidupan politik yang demokratis Tahap Demokratisasi 1) Pengaruh kekuasan nondemokratis ke penguasa demokratis 2) Penbentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi 3) Konsolidasi demokrasi 4) Praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara

Demokratisasi juga berarti menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi bisa dibentuk secar bertahap dan bersumber dari kultur demokrasi. Kultur demokrasi akan mewarnai cirri demokrasi v Berlangsung secar evolusioner, berlangsung dalam waktu lama, secara perlahan, bertahap, dan bagian demi bagian v Perubahan berdasarkan persuasive, dilakukan bukan atas dasar pakasaan, kekerasan, tekanan; tetapi berdasarkan musyawarah dengan melibatkan setiap warga Negara. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik dan bertanggung jawab v Proses yang tidak pernah selesai; berlangsung terus-menerus untuk mencapai demokrasi yang paling ideal. Tidak ada Negara yang seratus persen demokratis bahkan cenderung otoriter, tetapi Negara akan berusaha sedekat mungkin dengan demokrasi

4. 4 Problematika Demokrasi Cita-cita bangsa kedepan, yaitu keadilan, kesejahteraan, perdamaian, dan persatuan harus dicapai dalam latar belakang sosio-antropologi bangsa yang berbeda-beda. Jika keadilan adalah syarat kebebasan, keadilan memasyarkatkan keragaman. Hanya dengan kesadaran keberagaman ; kebersamaan, solidaritas, dan keadilan akan muncul dalam bentuknya yang otentik tanpa dipaksakan Keragaman harus dipelihara untuk alasan yang fundamental untuk memelihara kehidupan yang saat ini mulai retak. Hal ini tampak pada menguatnya primordialisme dalam politik, hukum, dan ekonomi; politik identitas dan fundamentalis; kekerasan berbasis agama, etnis, lokal. Selain itu, kemerosotan kesadaran konstitusi yang justru didikte oleh partikulasi, misalnya, terlihat pada peraturan daerah yang bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945. Jika hal ini dibiarkan, demokrasipun akan roboh yang dapat menghasilkan tatanan kehidupan yang kacau dan kejam

Dalam kehidupan Demokrasi Indonesia, dulu kita “membenci” dan menjauhi Orde Baru karena dianggap menghancurkan otonomi sekaligus menotalisasi kehidupan bangsa di bawah satu dan kesatuan politik tunggal. Dalam Orde Baru, kemajemukan diakui tetapi untuk ditaklukan kini, muncul gagasan dan politik yang sama persis, yakni hendak menghancurkan otonomi manusia dan menotalisasi seluruh kehidupan ke dalam satu wadah tunggal melalui “argumentasi demokrasi” Setelah otoritarisme, muncul penghancuran keberagaman yang akan memecah belah dan mengantarkan manusia ke sudut ekstrim sebagai cikal bakal konflik, kekerasan, dan perpecahan. Setelah itu, akan hadir gelombang tragedi yang akan menghancurkan proyek bersama kita, Indonesia. Jadi memperjuangkan keragaman bertujuan memberi suplemen bagi struktur dan keberagaman demokrasi, HAM, dan kebangsaan Indonesia. Untuk itu keberagaman harus diwadahi dalam konstitusi kita. (Herdadi, Kompas 15 Mei 2007)

4. 5 Maklumat Keindonesiaan Indonesia sebai sebuah warisan yang berharga, tetapi juga sebuah cita-cita. Indonesia yang bukan hanya amanat para pendahulu, tetapi juga titipan berjuta anak yang kan lahir kelak. Pancasila bukanlah wahyu dari langit. Ia lahir dari jeri payah dalam sejarah. Ia tumbuh dari benturan kepinga, sumbang-menyumbang gagasan, saling mendengan dalam bersaing dan berembuk. Indonesia tak menganggap Pancasila sebagai agama, sebagaimana Indonesia tidak pernah dan tidak hendak mendasarkan dirinya dari satu agama apaun. Nilai luhur agama mengilhami kita, namun justru karena itu, kita mengakui keterbatasan manusia. Dalam keterbatasan itu, tak ada manusia yang bisa memaksa, berhak memonopoli kebenaran, dan patut menguasai percakapan

5. Pembangunan Demokrasi Sasaran pembangunan demokrasi dalam mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kokoh adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang telah terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2004 melalui beberapa capaian seperti di bawah ini. Ø Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara Negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ø Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik Ø Terlaksananya pemilu yang demokratis, jujur dan adil pada tahun 2009

Arahan kebijaksanaan pembangunan demokrasi Ø Mewujudkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari seluruh kelembagaan Negara/pemerintah yang berdasarkan mekanisme ceks and balances. Ø Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society) Ø Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah Ø Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional beserta segala kelengkapan kelembagaannya Ø Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat

Program pembangunan demokrasi 1) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan demokrasi, bertujuan mewujudkan pelembagaan fungsi-funsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, lembaga politik lainnya, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal. Kegiatan pokoknya mencakup § § § Perumusan standar parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances diantara lembaga-lembaga penyelenggara Negara Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang professional dan netral Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenanangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah

Lanjutan…………. . § Fasilitas perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara untuk mendorong profesionalisme Polri, TNI dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut § Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislative DPR, DPD, dan DPRD § Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas dan intergritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan Negara

Lanjutan…………. . § § § Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Fasilitasi perberdayaan partai politik dan masyarakat sipil yang otonom dan idependen serta yag memiliki kemampuan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputisan kebijakan publik, dan Fasilitasi perberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis 2) Program Perbaikan Proses Politik bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik. Kegiatannya mencakaup § Perumusan standar parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional

Lanjutan…………. . § § Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat public Perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas, dan efektif Fasilitasi penyelenggaraan pemilu 2009 yang jauh lebih berkualitas, demokratis, jujur, dan adil, dan Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan

3) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa bertujuan meningkatkan pers dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, transparant, dan bertanggung jawab, serta dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Kegiatan pokoknya ialah § § § Fasilitasi peninjauan atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang terkait pers dan media massa Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi, dan Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi