BAB 1 Sasaran Keselamatan Pasien SKP Edisi 1

BAB 1 Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Edisi 1 Dr. dr. Sutoto, M. Kes

CURICULUM VITAE: DR. Dr. Sutoto, M. Kes • Ketua Eksekutif KARS (Komisi Akreditasi RS Seluruh Indonesia), • Board Member of ASQua (Asia Society for Quality in Health Care), • Regional Advisory Council dari JCI (Joint Commission Internasioanl) sejak 2013, • Dewan Pembina MKEK IDI Pusat. • Dewan Pembina AIPNI Pusat Pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan RS seluruh Indonesia Periode tahun 2009 -2012 dan 2012 -2015, Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta, Direktur Utama RS Kanker Dharmais Pusat Kanker Nasional, serta Plt Dirjen Pelayanan Medis KARS

6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP) SASARAN 1 : Mengidentifikasi pasien dengan benar SASARAN 2 : Meningkatkan komunikasi yang efektif SASARAN 3 : Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (High Alert Medications) SASARAN 4 : Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. SASARAN 5 : Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan SASARAN 6 : Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh

GAMBARAN UMUM Bab ini membahas Sasaran Keselamatan Pasien, yang wajib diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusunan sasaran ini mengacu kepada Nine Life-Saving Patient Safety Solutions dari WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh Pemerintah. Maksud dan Tujuan dari Sasaran Keselamatan Pasien adalah untuk mendorong rumah sakit agar melakukan perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran ini menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan rumah sakit dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus para ahli atas permasalahan ini. Sistem yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien.

SASARAN 1 Mengidentifikasi pasien dengan benar

Standar SKP. 1 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk menjamin ketepatan (akurasi) identifikasi pasien Maksud dan Tujuan SKP. 1 Kesalahan identifikasi pasien dapat terjadi di semua aspek diagnosis dan tindakan. Keadaan yang dapat membuat identifikasi tidak benar adalah jika pasien dalam keadaan terbius, mengalami disorientasi, tidak sepenuhnya sadar, dalam keadaan koma, saat pasien berpindah tempat tidur, berpindah kamar tidur, berpindah lokasi didalam lingkungan rumah sakit, terjadinya disfungsi sensoris, lupa identitas diri, atau mengalami situasi lainnya. Ada 2 (dua) maksud dan tujuan standar ini, 1. Memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan dan 2. Untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien.

(lanjutan) Proses identifikasi yang digunakan di rumah sakit mengharuskan adanya paling sedikit 2 (dua) dari 3 (tiga) bentuk identifikasi, yaitu, nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, atau bentuk lainnya (misalnya, nomor induk kependudukan atau barcode). Nomor kamar pasien tidak dapat digunakan untuk identifikasi pasien. Dua (2) bentuk identifikasi ini digunakan di semua area layanan rumah sakit, seperti di rawat jalan, rawat inap, unit darurat, kamar operasi, unit layanan diagnostik, dan lainnya. Dua (2) bentuk identifikasi harus dilakukan dalam setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien. Misalnya, identifikasi pasien dilakukan sebelum: • memberikan radioterapi, • menerima cairan intravenous, • hemodialisis, • pengambilan darah atau • pengambilan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis, • katerisasi jantung, prosedur radiologi diagnostik dan identifikasi terhadap pasien koma

Elemen Penilaian SKP. 1 1. Ada regulasi yang mengatur pelaksanaan identifikasi pasien. (R) 2. Identifikasi pasien dilakukan dengan menggunakan minimal 2 (dua) identitas, tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien dirawat sesuai regulasi rumah sakit (D, O, W) 3. Identifikasi pasien dilakukan sebelum dilakukan tindakan, prosedur diagnostik dan terapetik. (W, O, S) 4. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, produk darah, pengambilan specimen dan pemberian diet. (W, O, S) (lihat juga PAP. 4; AP. 5. 7) 5. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian radioterapi, menerima cairan intravenous, hemodialisis, pengambilan darah atau pengambilan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis, katerisasi jantung, prosedur radiologi diagnostik dan identifikasi terhadap pasien koma. (W, O, S)

SASARAN 2 Meningkatkan komunikasi yang efektif

Standar SKP. 2 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses meningkatkan efektivitas komunikasi verbal dan atau komunikasi melalui telpon antar PPA. Standar SKP. 2. 1 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk proses pelaporan hasil pemeriksaaan diagnostik kritis. Standar SKP. 2. 2 Rumah sakit menetapkan dan melakan proses komunikasi “Serah Terima” (hand over).

Maksud dan Tujuan SKP. 2 sampai SKP. 2. 2 Komunikasi dianggap efektif, bila tepat waktu, akurat, lengkap, tidak mendua (ambiguous), dan diterima oleh penerima informasi, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik atau tertulis. Komunikasi yang jelek dapat membahayakan pasien. Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan adalah saat perintah lisan atau perintah melalui telpon, komunikasi verbal, saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis yang harus disampaikan lewat telpon. Hal ini bisa disebabkan karena ada perbedaan aksen dan dialek. Pengucapan juga dapat menyulitkan penerima perintah untuk memahami perintah yang diberikan. Misalnya, nama-nama obat yang rupa dan ucapannya mirip (look alike, sound alike), seperti Phenobarbital dan phentobarbital, dan lainnya.

Pelaporan dari hasil pemeriksaaan diagnostik kritis juga merupakan salah satu isu keselamatan pasien. Pemeriksaan diagnostik kritis termasuk tapi tidak terbatas pada : a) pemeriksaaan laboratorium b) pemeriksaan radiologi c) pemeriksaan kedokteran nuklir d) prosedur ultra sonografi e) magnetic resonance imaging f) diagnostik jantung g) pemeriksaaan diagnostik yang dilakukan di tempat tidur pasien, seperti hasil tanda vital, portable radiographs, bedside ultrasound, atau transesophageal echocardiograms. Hasil yang diperoleh dan berada diluar rentang angka normal secara mencolok akan menunjukkan suatu keadaan yang berisiko tinggi atau mengancam jiwa. Sistem pelaporan formal yang dapat menunjukkan dengan jelas bagaimana nilai kritis hasil pemeriksaaan diagnostik dikomunikasikan kepada staf medis dan informasi tersebut terdokumentasi, untuk mengurangi risiko bagi pasien. Masing-masing unit menetapkan nilai kritis dari hasil pemeriksaan diagnostiknya.

Untuk melakukan komunikasi secara verbal atau melalui telpon dengan aman, dilakukan hal-hal sebagai berikut : a) Pemesanaan obat atau permintaan obat secara verbal sebaiknya dihindari. b) Dalam keadaan darurat dimana komunikasi secara tertulis atau komunikasi elektronik tidak mungkin dilakukan maka harus ditetapkan panduannya meliputi permintaan pemeriksaan, penerimaan hasil pemeriksaaan dalam keadaan darurat, identifikasi dan penetapan nilai kritis, hasil pemeriksaaan diagnostik, kepada siapa dan oleh siapa hasil pemeriksaaan kritis dilaporkan c) Prosedur menerima perintah lisan atau lewat telpon meliputi: penulisan secara lengkap permintaan atau hasil pemeriksaaan oleh penerima informasi, penerima membaca kembali permintaan atau hasil pemeriksaaan, dan pengirim memberi konfirmasi atas apa yang telah ditulis secara akurat. d) Penggunaan singkatan-singkatan yang tidak ditetapkan oleh rumah sakit seringkali menimbulkan kesalahan komunikasi dan dapat berakibat fatal. oleh karena itu rumah sakit diminta memiliki daftar singkatan yang diperkenankan dilarang (lihat juga MIRM. 12 EP 5)

Serah terima asuhan pasien (hand over) didalam rumah sakit terjadi: i. Antar PPA, seperti antara staf medis dengan staf medis, staf medis dengan staf keperawatan atau dengan staf klinis lainnya, atau antara PPA dengan PPA lainnya pada saat pertukaran shift. ii. Antar berbagai tingkat layanan didalam rumah sakit yang sama, seperti jika pasien dipindah dari unit intensif ke unit perawatan atau dari unit darurat ke kamar operasi, dan iii. Dari unit rawat inap ke unit layanan diagnostik atau unit tindakan, seperti radiologi atau unit terapi fisik. Gangguan komunikasi dapat terjadi saat dilakukan serah terima asuhan pasien yang dapat berakibat timbul kejadian yang tidak diharapkan (adverse event) atau kejadian sentinel. Komunikasi yang baik dan terstandar baik dengan pasien, keluarga pasien, pemberi layanan dapat memperbaiki secara signifikan proses asuhan pasien.

Elemen Penilaian SKP. 2 1. Ada regulasi tentang komunikasi efektif antar profesional pemberi asuhan. (lihat juga TKRS. 3. 2) (R) 2. Ada bukti pelatihan komunikasi efektif antar profesional pemberi asuhan. (D, W) (lihat juga 3. Pesan secara verbal atau verbal lewat telpon ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan dikonfirmasi oleh pemberi pesan. (lihat juga AP. 5. 3. 1, Maksud dan Tujuan) (D, W, S) 4. Penyampaian hasil pemeriksaaan diagnostik secara verbal ditulis lengkap, dibaca ulang dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan secara lengkap (D, W, S)

Elemen Penilaian SKP. 2. 1 1. Rumah sakit menetapkan besaran nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan hasil diagnostik kritis. (R) (lihat juga AP. 5. 3. 2) 2. Rumah sakit menetapkan siapa yang harus melaporkan dan siapa yang harus menerima nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan dicatat di rekam medis. (W, S) (lihat juga AP. 5. 3. 2 EP 2)

Elemen Penilaian SKP. 2. 2 1. Ada bukti catatan tentang hal-hal kritikal dikomunikasikan diantara profesional pemberi asuhan pada waktu dilakukan serah terima pasien (hand over). (D, W) (lihat juga MKE. 5) 2. Formulir, alat, metode ditetapkan untuk mendukung proses serah terima pasien (hand over) bila mungkin melibatkan pasien. (D, W) 3. Ada bukti dilakukan evaluasi tentang catatan komunikasi yang terjadi waktu serah terima pasien (hand over) untuk memperbaiki proses. (D, W)

METODA HAND OVER 1. 2. 3. 4. Verbal Handover Bedside handover Recorded Handover Writen handover

THE COMMON MNEMONICS TO ASSIST IN SEQUENTIAL DELIVERY OF INFORMATION • SBAR S: Situation – chief complaint, current status B: Background – previous history A: Assessment –result of assessment, vital signs and symptoms R: Recommendation – suggested anticipated changes, critical monitoring • ISOBAR I: Identify the patient and staff S: Situation and status O: Observations, MET calls etc. B: Background A: Accountability R: Risk management

SASARAN 3 Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (High Alert Medications)

Standar SKP. 3 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses meningkatkan keamanan terhadap obat yang perlu di waspadai. Standar SKP. 3. 1 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses mengelola penggunaan elektrolit konsentrat.

Maksud dan Tujuan SKP. 3 dan SKP. 3. 1 Setiap obat jika salah penggunaannya dapat membahayakan pasien, bahkan bahayanya bisa menyebabkan kematian atau kecacatan pasien, terutama obat – obat yang perlu diwaspadai. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang mengandung risiko yang meningkat bila kita salah menggunakan dapat menimbulkan kerugian pasien yang besar. Obat Yang Perlu Diwaspadai terdiri: a) Obat risiko tinggi yaitu obat yang bila terjadinya kesalahan (error) dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, seperti, insulin, heparin, atau kemoterapi. b) Obat, yang namanya, kemasannya, dan labelnya, penggunaan kliniknya, tampak/kelihatan sama (look alike), bunyi ucapan sama (sound alike), seperti Xanax dan Zantac atau Hydralazine dan hydroxyzine atau disebut juga nama obat rupa ucapan mirip (NORUM ) c) Elektrolit konsentrat seperti potasium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 2 m. Eq/ml, potassium fosfat dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari 3 mmol/ml, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0. 9% dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40% atau lebih.

Ada banyak obat yang termasuk dalam kelompok NORUM. Nama-nama yang membingungkan ini umumnya menjadi sebab terjadinya medication error di seluruh dunia. Penyebab dari hal ini adalah, a) Pengetahuan tentang nama obat yang tidak memadai b) Adanya produk baru c) Kemasan dan label sama d) Indikasi klinik sama e) Bentuk, dosis, aturan pakai sama f) Terjadi salah pengertian waktu memberikan perintah Daftar obat yang perlu diwaspadai (high alert medication) tersedia di berbagai organisasi kesehatan seperti the World Health Organization (WHO) dan Institute for Safe Heatlh Medication Practices (ISMP), dan di berbagai kepustakaan serta pengalaman rumah sakit dalam hal KTD atau kejadian sentinel.

Isu tentang penggunaan obat adalah pemberian yang salah atau ketidaksengajaan menggunakan elektrolit konsentrat. Contohnya, potasium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 2 m. Eq/ml, potassium fosfat dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari 3 mmol/ml, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0. 9%, dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40% atau lebih. Kesalahan dapat terjadi jika petugas tidak memperoleh orientasi cukup baik di unit perawatan pasien, apabila perawat tidak memperoleh orientasi cukup atau saat keadaan darurat. Cara paling efektif untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian-kejadian ini adalah dengan menetapkan proses untuk mengelola obat yang perlu diwaspadai (high alert medication) dan memindahkan elektrolit konsentrat dari area layanan perawatan pasien ke unit farmasi. (lihat juga PKPO. 3 EP 4).

Rumah sakit membuat daftar semua obat high alert dengan menggunakan informasi atau data yang terkait penggunaan obat di dalam rumah sakit, data tentang “Kejadian Yang Tidak Diharapkan” (adverse event) atau “Kejadian Nyaris Cedera” (near miss) termasuk risiko terjadi salah pengertian tentang NORUM. Informasi dari kepustakaan, seperti dari Institute for Safe Health Medication Practices (ISMP), Kementerian Kesehatan dan lainnya. Obat-obat ini dikelola sedemikian rupa untuk menghindari kekuranghati-hatian dalam menyimpan, menata dan menggunakannya, termasuk administrasinya, contoh dengan memberi label atau petunjuk tentang cara menggunakan obat dengan benar pada obat–obat high alert.

Untuk meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, rumah sakit perlu menetapkan risiko spesifik dari setiap obat dengan tetap memperhatikan aspek peresepan, menyimpan, menyiapkan, mencatat, dan menggunakan, serta monitoringnya. Obat high alert harus disimpan di instalasi farmasi/unit/depo. Bila rumah sakit ingin menyimpan di luar daerah tersebut, disarankan disimpan di depo farmasi yang berada dibawah tanggung jawab apoteker.

Elemen Penilaian SKP. 3 1. Ada regulasi tentang penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat yang perlu diwaspadai. (R) 2. Rumah sakit mengimplementasikan regulasi yang telah dibuat (D, W) 3. Di rumah sakit tersedia daftar semua obat yang perlu diwaspadai, yang disusun berdasar data spesifik sesuai regulasi. (D, O, W) 4. Tempat penyimpanan, pelabelan, penyimpanan obat yang perlu diwaspadai, termasuk obat NORUM diatur di tempat aman. (D, O, W)

Elemen Penilaian SKP 3. 1 1. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses mencegah kekurang hatian dalam mengelola elektrolit konsentrat (R) 2. Elektrolit konsentrat hanya tersedia di unit kerja / instalasi farmasi atau depo farmasi. (D, O, W)

SASARAN 4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar.

Standar SKP. 4 Rumah sakit memastikan Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur dan Tepat-Pasien sebelum menjalani tindakan dan atau prosedur. Standar SKP. 4. 1 Rumah sakit memastikan dilaksanakannya proses Timeout di kamar operasi atau ruang tindakan sebelum operasi dimulai.

Maksud dan Tujuan SKP. 4 dan SKP. 4. 1 Salah-Lokasi, Salah-Prosedur, Salah-Pasien yang menjalani tindakan dan prosedur merupakan kejadian sangat mengkhawatirkan dan bisa terjadi. Kesalahan ini terjadi antara lain akibat: a) komunikasi yang tidak efektif dan tidak adekuat antar anggota tim b) tidak adanya keterlibatan pasien untuk memastikan ketepatan lokasi operasi dan tidak adanya prosedur untuk verifikasi c) asessmen pasien tidak lengkap d) catatan rekam medik tidak lengkap e) budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim, f) masalah yang terkait dengan tulisan yang tidak terbaca, tidak jelas dan tidak lengkap g) penggunaan singkatan yang tidak terstandardisasi dan dilarang

Tindakan bedah dan prosedur invasif memuat semua prosedur investigasi dan atau memeriksa penyakit serta kelainan dari tubuh manusia melalui mengiris, mengangkat, memindahkan, mengubah atau memasukkan alat laparaskopi / endoskopi kedalam tubuh untuk keperluan diagnostik dan teraputik. Rumah sakit harus menentukan area-area di dalam rumah sakit yang melakukan tindakan bedah dan prosedur invasif. Sebagai contoh, kateterisasi jantung, radiologi intervensi, laparaskopi, endoskopi, pemeriksaan laboratorium, dan lainnya. Ketentuan rumah sakit tentang Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien berlaku di semua area rumah sakit dimana tindakan bedah dan invasif dilakukan.

Rumah sakit diminta untuk menetapkan prosedur yang seragam sebagai berikut : a) Beri tanda di tempat operasi b) Dilakukan verifikasi pra-operasi c) Melakukan Time Out sebelum insisi kulit dimulai Pemberian tanda • ditempat dilakukan operasi atau prosedur invasif • Melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang tepat dan dapat dikenali. • Tanda yang dipakai harus konsisten digunakan di semua tempat di rumah sakit, • Harus dilakukan oleh individu yang melakukan prosedur operasi, • Saat melakukan penandaan pasien sadar dan terjaga jika mungkin, dan harus masih terlihat jelas setelah pasien sadar. • Pada semua kasus, lokasi tempat operasi harus diberi tanda, termasuk pada sisi lateral (laterality), daerah struktur multipel (multiple structure), jari tangan, jari kaki, lesi, atau tulang belakang.

Tujuan dari proses verifikasi pra-operasi adalah untuk a) Memastikan ketepatan tempat, prosedur dan pasien b) Memastikan bahwa semua dokumen yang terkait, foto (imajing), dan hasil pemeriksaan yang relevan, diberi label dengan benar dan tersaji c) Memastikan tersedianya peralatan medik khusus dan atau implant yang dibutuhkan

Beberapa elemen proses verifikasi pra-operasi dapat dilakukan sebelum pasien tiba di daerah pra-operasi, seperti memastikan dokumen, imajing, hasil pemeriksaaan, dokumen lain diberi label yang benar, dan memberi tanda ditempat (lokasi) operasi. Time-Out yang dilakukan sebelum dimulainya insisi kulit dengan semua anggota tim hadir, memberi kesempatan untuk menyelesaikan pertanyaan yang belum terjawab atau ada hal yang meragukan yang perlu diselesaikan. Time-Out dilakukan di lokasi tempat dilakukan operasi sesaat sebelum prosedur dimulai dan melibatkan semua anggota tim bedah. Rumah sakit harus menentapkan prosedur bagaimana proses Time-Out berlangsung.

Salah-lokasi, salah-prosedur, salah-pasien operasi, adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan bisa terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini adalah akibat dari • Komunikasi Yang Tidak Efektif Atau Tidak Adekuat Antara Anggota Tim Bedah • Kurang/ Tidak Melibatkan Pasien Di Dalam Penandaan Lokasi (Site Marking), • Tidak Ada Prosedur Untuk Memverifikasi Lokasi Operasi. • Asesmen Pasien Yang Tidak Adekuat, • Penelaahan Ulang Catatan Medis Tidak Adekuat, • Budaya Yang Tidak Mendukung Komunikasi Terbuka Antar Anggota Tim Bedah, • Resep Yang Tidak Terbaca (Illegible Handwriting) Dan • Pemakaian Singkatan

Rumah sakit perlu untuk secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur yang efektif di dalam meminimalkan risiko ini. Kebijakan termasuk definisi dari operasi yang memasukkan sekurang-kurangnya prosedur yang menginvestigasi dan atau mengobati penyakit dan kelainan/disorder pada tubuh manusia. Kebijakan berlaku atas setiap lokasi di rumah sakit dimana prosedur ini dijalankan. Praktek berbasis bukti ini diuraikan dalam Surgical Safety Checklist dari WHO Patient Safety terkini.

Elemen Penilaian SKP. 4 1. Ada regulasi untuk melaksanakan penandaan lokasi operasi atau tindakan invasif (site marking). (R) 2. Ada bukti rumah sakit menggunakan satu tanda ditempat sayatan operasi pertama atau tindakan invasif yang segera dapat dikenali dengan cepat sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan rumah sakit (D, O) 3. Ada bukti bahwa penandaan lokasi operasi atau tindakan invasif (site marking) dilakukan oleh staf medis yang melakukan operasi atau tindakan invasif dengan melibatkan pasien. (D, O, W)

Elemen Penilaian SKP. 4. 1. Ada regulasi untuk prosedur bedah aman dengan menggunakan “surgical check list ” (Surgical Safety Checklist dari WHO Patient Safety 2009). (R) 2. Sebelum operasi atau tindakan invasif dilakukan, rumah sakit menyediakan “check list” atau proses lain untuk mencatat, apakah informed consent sudah benar dan lengkap, apakah Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien sudah teridentifikasi, apakah semua dokumen dan peralatan yang dibutuhkan sudah siap tersedia dengan lengkap dan berfungsi dengan baik. (D, O) 3. Rumah sakit menggunakan Komponen Time-Out terdiri dari identifikasi Tepat-Pasien, Tepat Prosedur dan tepat Lokasi, persetujuan atas operasi dan konfirmasi bahwa proses verifikasi sudah lengkap dilakukan sebelum melakukan irisan. (D, O, W, S). 4. Rumah sakit menggunakan ketentuan yang sama tentang Tepat. Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien, jika operasi dilakukan diluar kamar operasi termasuk prosedur tindakan medis dan gigi. (D, O, W)

SASARAN 5 Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan

Standar SKP. 5 Rumah sakit menetapkan regulasi untuk menggunakan dan melaksanakan evidence-based hand hygiene guidelines untuk menurunkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Maksud dan Tujuan SKP. 5 Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan sebuah tantangan dilingkungan fasilitas kesehatan. Kenaikan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan menjadi keprihatinan bagi pasien dan petugas kesehatan. Secara umum, infeksi terkait pelayanan kesehatan terjadi di semua unit layanan kesehatan, termasuk infeksi saluran kencing disebabkan oleh kateter, infeksi pembuluh / aliran darah terkait pemasangan infus baik perifer maupun sentral, dan infeksi paru-paru terkait penggunaan ventilator.

Upaya terpenting menghilangkan masalah infeksi ini dan infeksi lainnya adalah dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan. Pedoman kebersihan tangan (hand hygiene) tersedia dari World Health Organization (WHO). Rumah sakit mengadopsi Pedoman kebersihan tangan (hand hygiene) dari WHO ini untuk dipublikasikan diseluruh rumah sakit. Staf diberi pelatihan bagaimana melakukan cuci tangan dengan benar dan prosedur menggunakan sabun, disinfektan, serta handuk sekali pakai (towel), tersedia di lokasi sesuai pedoman (lihat juga PPI. 9)

Elemen Penilaian SKP. 5 1. Ada regulasi tentang pedoman kebersihan tangan (hand hygiene) yang mengacu pada standar WHO terkini. (R) (lihat juga PPI. 9. EP 2, EP 6) 2. Rumah sakit melaksanakan program kebersihan tangan (hand hygiene) di seluruh rumah sakit sesuai regulasi (D, W) 3. Staf rumah sakit dapat melakukan cuci tangan sesuai prosedur (W, O, S) (lihat juga PPI. 9 EP 6) 4. Ada bukti staf melaksanakan lima saat cuci tangan. (W, O, S) 5. Prosedur disinfeksi di rumah sakit dilakukan sesuai regulasi. (W, O, S) (lihat juga PPI. 9 EP 2, EP 5, dan EP 6) 6. Ada bukti rumah sakit melaksanakan evaluasi terhadap upaya menurunkan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan. (D, W) (lihat juga PPI. 9 EP 6)

SASARAN 6 Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh

Standar SKP. 6 Rumah sakit melaksanakan upaya mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh.

Maksud dan Tujuan SKP. 6 Banyak cedera yang terjadi di unit rawat inap dan rawat jalan akibat pasien jatuh. Berbagai factor yang meningkatan riisiko pasien jatuh antara lain : a) kondisi pasien b) gangguan fungsional pasien (contoh gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan atau perubahan status kognitif) c) lokasi atau situasi lingkungan rumah sakit d) riwayat jatuh pasien e) konsumsi obat tertentu f) konsumsi alkohol

Pasien yang pada asesmen awal dinyatakan berisiko rendah untuk jatuh, dapat mendadak berubah menjadi berisiko tinggi. Ini disebabkan, karena operasi dan/atau anestesi, perubahan mendadak kondisi pasien, serta penyesuaian pengobatan. Banyak pasien memerlukan asesmen selama di rawat inap di rumah sakit. Rumah sakit harus menetapkan kriteria untuk identifikasi pasien yang dianggap berisiko tinggi jatuh. Contoh situasional risiko adalah jika pasien yang datang ke unit rawat jalan dengan ambulans dari fasilitas rawat inap lainnya untuk pemeriksaan radiologi. Pasien ini berisiko jatuh waktu dipindah dari brankar ke meja periksa radiologi, atau waktu berubah posisi sewaktu berada di meja sempit tempat periksa radiologi. Lokasi spesifik dapat menyebabkan bertambahnya risiko jatuh karena layanan yang diberikan. Misalnya, terapi fisik (rawat jalan dan rawat inap) memiliki banyak peralatan spesifik digunakan pasien yang dapat menambah risiko pasien jatuh seperti parallel bars, freestanding staircases, peralatan lain untuk latihan.

Rumah sakit melakukan evaluasi tentang pasien jatuh dan melakukan upaya mengurangi risiko pasien jatuh. Rumah sakit membuat program untuk mengurangi pasien jatuh yang meliputi manajemen risiko dan asesmen ulang secara berkala di populasi pasien dan atau lingkungan dimana pelayanan dan asuhan diberikan. Rumah sakit harus bertanggung jawab untuk identifikasi: • lokasi (seperti unit terapi fisik), • situasi (pasien datang dengan ambulans, transfer pasien dari kursi roda atau cart), • tipe pasien, • gangguan fungsional pasien yang mungkin berisiko tinggi untuk jatuh.

Rumah sakit menjalankan program pengurangan risiko jatuh dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan lingkungan dan fasilitas rumah sakit. Program ini mencakup monitoring terhadap kesengajaan dan atau ketidak kesengajaan dari kejadian jatuh. Misalnya: • pembatasan gerak (restrain) atau • pembatasan intake cairan.

Elemen Penilaian SKP. 6 1. Ada regulasi yang mengatur tentang mencegah pasien cedera karena jatuh. (R) (lihat juga AP. 1. 2. 1 EP 2) 2. Rumah sakit melaksanakan suatu proses asesmen terhadap semua pasien rawat inap dan rawat jalan dengan kondisi, diagnosis, lokasi terindikasi berisiko tinggi jatuh sesuai dengan regulasi. (D, O, W) 3. Rumah sakit melaksanakan proses asesmen awal, asesmen lanjutan, asesmen ulang dari pasien rawat inap yang berdasar catatan teridentifikasi risiko jatuh. (D, O, W) (Lihat juga AP. 2 EP 1) 4. Langkah-langkah diadakan untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien dari situasi dan lokasi yang menyebabkan pasien jatuh. (D, O, W) (lihat juga AP. 1. 2. 1 EP 3)

KEPUSTAKAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien di RS Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012. JCI Accreditation Standards For Hospitals, 5 th Edition. 2014 JCI Accreditation Standards For Hospitals, 4 th Edition. ISQua. Guidelines and Principles for the Development of Health and Social Care Standards, Ed 4 th , 2015 ISMP List of High-Alert Medications in Acute Care Settings. 2014 Hand Hygiene Guidelines WHO. 2009

KARS Terima kasih KARS