B 3 PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

  • Slides: 28
Download presentation

B 3 PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN - P 3 TB T P

B 3 PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN - P 3 TB T P OUTLINE 1 Pendahuluan Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, cakupan wilayah, penerima manfaat, jangka waktu 2 Komponen Program 4 komponen program P 3 TB 3 Kerangka dan Indikator Keberhasilan Program Komponen, outcome, dampak 4 Pembiayaan IBRD, DFAT, APBN, APBD 5 6 Pengorganisasian Struktur koordinasi, Struktur organisasi pelaksana, PMS, Dukungan operasional Prinsip Penyelenggaraan Kolaborasi, kesepakatan Bersama, partisipasi, berorientasi outcome 7 Meknaisme Penyelenggaraan Persiapan, Penyusunan RIPT, Dokumen teknis dan Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian 8 Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Cakupan dan prinsip dasar 2

1 PENDAHULUAN T B P 3 Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, cakupan wilayah, penerima

1 PENDAHULUAN T B P 3 Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, cakupan wilayah, penerima manfaat, jangka waktu 3

B 3 T P LATAR BELAKANG 4

B 3 T P LATAR BELAKANG 4

1 KENDALA Empat kendala utama pertumbuhan daya saing pariwisata Indonesia 2 3 4 Masih

1 KENDALA Empat kendala utama pertumbuhan daya saing pariwisata Indonesia 2 3 4 Masih buruknya akses, kualitas pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat, pengunjung dan pengusaha; Terbatasnya keterampilan tenaga kerja dan pelayanan pariwisata dari sektor swasta (kecuali Bali); Lemahnya dukungan untuk investasi swasta pada sektor pariwisata; Lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, pusat-daerah, pemerintah-sswasta dalam pengembangan pariwisata dan dalam pelestarian kekayaan 5 alam dan budaya.

Meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata TUJUAN

Meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata TUJUAN Memperkuat keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata mendorong investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas 6

P 3 Batasan 3 Destinasi Wisata Prioritas T B dan Kawasan Inti Pariwisata 7

P 3 Batasan 3 Destinasi Wisata Prioritas T B dan Kawasan Inti Pariwisata 7

LOMBOK Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTA Potensial: • Mataram • Rinjani

LOMBOK Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. KTA Potensial: • Mataram • Rinjani 8

B-Y-P Wilayah di sekitar Borobudur-Yogyakarta. Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa

B-Y-P Wilayah di sekitar Borobudur-Yogyakarta. Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 9

27 KECAMATAN PROGRAM SANITASI DANAU TOBA Sesuai Peraturan Presiden No. 81 No 2014 tentang

27 KECAMATAN PROGRAM SANITASI DANAU TOBA Sesuai Peraturan Presiden No. 81 No 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Kawasan dan sekitarnya. Kecamatan Silahisabungan, Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Tampahan, Sianjur KTA BARU: Harian, Sitiotio, Mulamula, • Balige, Muara • Nainggolan, Merek Onan Runggu, Palipi dan Ronggur Nihut. 10

2019 Efektif dilaksanakan sejak TA 2019 sampai TA 2023 2019 -2023 Jangka waktu sesuai

2019 Efektif dilaksanakan sejak TA 2019 sampai TA 2023 2019 -2023 Jangka waktu sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia JANGKA WAKTU 2020 2021 2022 2023 P 3 TB disiapkan sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2023 2018 • • P 3 TB disiapkan pada tahun anggaran (TA, Januari-Desember) 2018 Pada TA 2018, kegiatan program diawali dengan penyusunan RIPT dan mobilisasi Project Management Support (PMS). 11

2 KOMPONEN PROGRAM T B P 3 4 komponen program P 3 TB 12

2 KOMPONEN PROGRAM T B P 3 4 komponen program P 3 TB 12

1. 2. 3. 4. 13

1. 2. 3. 4. 13

B 3 T P KOMPONEN 1 2 3 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan

B 3 T P KOMPONEN 1 2 3 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Jalan dan Akses Pelayanan Dasar yang terkait dengan Pariwisata Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Lokal di Sektor Pariwisata SUB 1 a 1 b 1 c 2 a Pembiayaan transportasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan kondisi jalan yang terkait dengan pariwisata (termasuk jembatan) 2 b Infrastruktur dan layanan pariwisata 2 c Pelayanan infrastruktur dasar (penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan sanitasi) 2 d Studi kelayakan, rancangan teknis (Detailed Engineering Design - DED), dan jasa konsultan manajemen konstruksi dan supervisi untuk kegiatan fisik 3 a Jaminan keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata 3 b Dukungan bagi perusahaan lokal untuk memanfaatkan peluang ekonomi di sektor pariwisata yang semakin mengandalkan teknologi digital 3 c 3 d 4 Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif Untuk Investasi Swasta ke Sektor Pariwisata Penyusunan RIPT atau Integrated Tourism Master Plans (ITMP) di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas Program Management Support (PMS), yaitu jasa konsultan yang menyediakan dukungan manajemen program kepada BPIW selaku executing agency dan K/L terkait. Dukungan terhadap pemantauan dan pelestarian aset kekayaan alam, budaya dan sosial, termasuk pembentukan dan/atau penguatan lembaga Observatorium Pariwisata Berkelanjutan ( Sustainable Tourism Observatories – STO) Peningkatan standar kualitas pelayanan dari para penyedia jasa pariwisata lokal Peningkatan keterlibatan dan kesadaran (Sadar Wisata) masyarakat setempat di dalam pembangunan sektor pariwisata di daerahnya 4 a IPRO 4 b Market Sounding 4 c Fasilitasi Investasi 14

KERANGKA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM 3 T B P 3 4 komponen program P

KERANGKA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM 3 T B P 3 4 komponen program P 3 TB 15

16

16

17

17

4 PEMBIAYAAN T B P 3 IBRD, DFAT, APBN, APBD 18

4 PEMBIAYAAN T B P 3 IBRD, DFAT, APBN, APBD 18

B 3 SUMBER PENDANAAN (Juta USD) IBRD Hibah DFAT APBN APBD T P KOMPONEN

B 3 SUMBER PENDANAAN (Juta USD) IBRD Hibah DFAT APBN APBD T P KOMPONEN BIAYA PROGRA M 1 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan 2 Meningkatkan Kualitas Jalan dan Akses Pelayanan Dasar yang terkait dengan Pariwisata 3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Lokal di Sektor Pariwisata 4 Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif Untuk Investasi Swasta ke Sektor Pariwisata 24. 7 22. 0 2. 1 0. 6 dimun gkinka n 680. 0 239. 6 dimun gkinka n 66. 9 37. 1 dimun gkinka n 29. 8 dimun gkinka n 1. 3 dimun gkinka n dimungki nkan dimun gkinka n 772. 9 300. 0 Prosentase pendanaan 38. 8% 2. 1 337. 5 367. 9 47. 5% 102. 9 13%

5 PENGORGANISASIAN T B P 3 Struktur koordinasi, Struktur organisasi pelaksana, PMS, Dukungan operasional

5 PENGORGANISASIAN T B P 3 Struktur koordinasi, Struktur organisasi pelaksana, PMS, Dukungan operasional 20

STRUKTUR PELAKSANA PROGRAM TIM PENGARAH (MENTERI) TIM PELAKSANA (ESELON 1) TIM TEKNIS D E

STRUKTUR PELAKSANA PROGRAM TIM PENGARAH (MENTERI) TIM PELAKSANA (ESELON 1) TIM TEKNIS D E W A N KEPALA BPIW KEMENPUPUR EXECUTING ANGENCY (KETUA) DESTINASI PRIORITAS LAINNYA KOMBOK PROVINSI NTB BOROBUDU RYOGYAKART APRAMBANA N JAWA TENGAH dan DIY POKJA PROVINSI POKJA KAB. /KOTA DANAU TOBA SUMATERA UTARA DITJEN BINA MARGA KEMENPUPUR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL BKPM PMU– 4 PMU– 5 C P M U PMU– 1 (1) PUSAT TIM DUKUNGAN SUBSTANSI DITJEN CIPTA KARYA KEMENPUPUR P E N G A W A S PENGEMBANGAN KAWASAN STARTEGIS (2) PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PUPR (3) PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR PIU PMU– 2 PMU– 3 (1) KETERPADUAN (1) ASDEP INVESTASI INFRA PARIWISATA (2) PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN (3) PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (4) PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PIU (1) PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN (2) JEMBATAN (3) RESERVASI JALANM (4) PEMBANGUNAN JALAN PIU (2) ASDEP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM (3) ASDEP SDM PARIWISATA DAN HUB. ANTAR LEMBAGA (4) ASDEP MANAJEMEN STARTEGIS PIU (1) DIREKTUR PERENCANAA JASA DAN KAWASAN (2) DIREKTUR PERENCANAAN INDUSTRI AGROBISNIS DAN SDA LAINNYA PROJECT MANAGEME NT SUPPORT (NASIONAL) PIU PROJECT MANAGEME NT SUPPORT (DESTINASI) PROVIN SI TIM KOORDINASI PARIWISATA (Kementerian, Sekretariat Wakil Presiden DUKUNGAN PENGELOLA AN PROGRAM (PROJECT MANAGEME NT SUPPORT – PMS) KAB/KO TA STRUKTUR KOORDINASI PROGRAM TINGKAT PUSAT STRUKTUR TIM KOORDINASI

6 PRINSIP PENYELENGGARAAN T B P 3 IBRD, DFAT, APBN, APBD 22

6 PRINSIP PENYELENGGARAAN T B P 3 IBRD, DFAT, APBN, APBD 22

PRINSIP PENYELENGGARAAN 1 2 3 Menggunakan pendekatan kolaborasi di seluruh tahapan penyelenggaraan 5 Melibatkan

PRINSIP PENYELENGGARAAN 1 2 3 Menggunakan pendekatan kolaborasi di seluruh tahapan penyelenggaraan 5 Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kelembagaan program Menempatkan RIPT sebagai kesepakatan bersama dalam perencanaan 4 Menggunakan RIPT sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal 6 Mengarus-utamakan pengelolaan lingkungan dan sosial, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas. 7 Berorientasi hasil (outcome) 23

7 MEKANISME PENYELENGGARAAN T B P 3 Persiapan, Penyusunan RIPT, Dokumen teknis dan Penganggaran,

7 MEKANISME PENYELENGGARAAN T B P 3 Persiapan, Penyusunan RIPT, Dokumen teknis dan Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian 24

B T P 3 MEKANISME P 3 TB 2 6 PENYUSUNAN RIPT 4 PELAKSANAAN

B T P 3 MEKANISME P 3 TB 2 6 PENYUSUNAN RIPT 4 PELAKSANAAN KEBERALANJUT AN PERSIAPAN 1 PENGANGGAR AN 3 PENGENDALIA N 5 25

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 8 T B P 3 Cakupan dan prinsip dasar 26

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 8 T B P 3 Cakupan dan prinsip dasar 26

PENGELOLOAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL Proyek/Sub Proyek/Kegiatan Komponen 1, 2, 3, 4 27

PENGELOLOAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL Proyek/Sub Proyek/Kegiatan Komponen 1, 2, 3, 4 27

28

28