AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE Right issue Hak

  • Slides: 10
Download presentation
AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE

AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE

 Right issue (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) adalah : hak yang diberikan oleh

Right issue (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) adalah : hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru.

PERSYARATAN PERUSAHAAN DAPAT DISEBUT GO PUBLIC 1) Perusahaan harus transparan, 2) Sistem akuntansi dan

PERSYARATAN PERUSAHAAN DAPAT DISEBUT GO PUBLIC 1) Perusahaan harus transparan, 2) Sistem akuntansi dan pengendalian intern perusahaan harus cukup baik. 3) Kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan beberapa tahun lalu, sekarang dan beberapa tahun yang akan datang harus cukup baik. 4) Perusahaan harus menyiapakan prospektus. 5) Harus ada tax clearance dari Dirjen Pajak yang menyatakan tidak ada kewajiban pajak yang tertunggak. 6) Tidak ada masalah hukum yang menyagkut perusahaan di pengadilan.

 Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon emiten biaanya cukup besar karena dala proses

Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon emiten biaanya cukup besar karena dala proses go public diperlukan jasa dari lembaga pendukung seperti: 1. Financial consultan, 2. Lead atau Main underwriter (penjamin emisi utama), 3. Sub underwriter (Penjamin Emisi tambahan), 4. Kantor akuntan publik, 5. Legal consulant, 6. Notaris, 7. Tax consulant, 8. Appraisal company, 9. Biro Administrasi Efek (BAE).

TUJUAN PEMERIKSAAN ATAS PROSES RIGHT ISSUE Tujuan pemeriksaan right issue adalah memeriksa kewajaran proses

TUJUAN PEMERIKSAAN ATAS PROSES RIGHT ISSUE Tujuan pemeriksaan right issue adalah memeriksa kewajaran proses right issue, dalam arti apakah dilakukan sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-26/PM/2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-26/PM/2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan lampirannya berupa peraturan Nomor IX. D. I: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP 08/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan lampirannya berupa Peraturan Nomor IX D. 2: Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Nomor KEP-09/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus.

AUDIT PROSEDUR ATAS PROSES RIGHT ISSUE 1. Meminta fotokopi, Pernyataan Pendaftaran dan memeriksa apakah

AUDIT PROSEDUR ATAS PROSES RIGHT ISSUE 1. Meminta fotokopi, Pernyataan Pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor IX. D. 2. Meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus dan memeriksa apakah Bentuk dan Isi Prospektus sesuai dengan Peraturan Nomor IX. D. 3. atau IX. D. 4. 3. Meminta Akta Notaris yang berhubungan dengan Right Issue. 4. Membandingkan Laporan Hasil Penjatahan Saham dengan Daftar Hasil Penjatahan Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang, mengelola administrasi saham perusahaan.

4. Membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan

4. Membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham. 5. Memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. 6. Memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham untuk mnegetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham. 7. Meminta rekening Koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham utama.

CONTOH LAPORAN AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE Laporan audit atas proses right issue terdiri

CONTOH LAPORAN AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE Laporan audit atas proses right issue terdiri dari: 1) Pernyataan akuntan 2) Laporan hasil penjualan saham 3) Daftar hasil penjatahan saham 4) a) masyarakat perorangan Indonesia, b) lembaga/badan usaha Indonesia, c) dana reksa, d) perorangan asing, e) lembaga asing. Akte notaris Perjanjian Pengalokasian Sisa Saham.

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH