ASPEKASPEK HUKUM PERANCANGAN PENGELOLAAN KONTRAK BISNIS 1 PRINSIPPRINSIP

ASPEK-ASPEK HUKUM PERANCANGAN & PENGELOLAAN KONTRAK BISNIS 1

PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM DALAM HUKUM KONTRAK 2

KEBEBASAN BERKONTRAK • Prinsip Utama Hukum Kontrak – Diakui di hampir semua sistem hukum • Kebebasan Berkontrak meliputi kebebasan untuk: – Menetapkan dengan siapa kontrak akan dibuat; – Menetapkan isi dan persyaratan kontrak – Menetapkan bentuk kontrak; – Menetapkan cara pelaksanaan, perubahan dan pengakhiran kontrak – Dalam kontrak 2 Int’l, menetapkan hukum yang berlaku atas kontrak (choice of law) – Menetapkan forum/pengadilan dalam penyelesaian perselisihan 3

KEBEBASAN BERKONTRAK – PEMBATASAN TERHADAP KEBEBASAN PARA PIHAK: • Tidak bertentangan dengan Undang-undang atau Kaidah -kaidah hukum yang memaksa (mandatory laws); • Tidak bertentangan dengan itikad baik, keadilan dan kesusilaan • Hukum yang dipilih harus memiliki kaitan nyata dan signifikan terhadap kontrak 4

KEBEBASAN BERKONTRAK Berdasarkan asas ini: Dalam perancangan kontrak, pada dasarnya: – orang tidak perlu terikat pada jenis atau bentuk kontrak tertentu (ingat statute of frauds); – Dalam kenyataan dapat dijumpai pelbagai jenis kontrak, yang masing 2 memiliki kekhasan, tergantung dari transaksi yang melatarbelakanginya (underlying transaction) 5

PACTA SUNT SERVANDA • Setiap kontrak yang telah dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka secara hukum; • Artinya juga: – Perubahan dan pengakhiran kontrak hanya akan sah dan mengikat bila dilakukan: • Sesuai persyaratan di dalam kontrak; • Berdasarkan kesepakatan para pihak; 6

MANDATORY LAWS • Pengertian Mandatory Laws • Asasnya: Tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan; • Masalah khusus dalam Kontrak -kontrak Bisnis Int’l; 7

Good Faith & Fair Dealings • Pelaksanaan semua elemen kontrak harus dilaksanakan atas dasar itikad baik dan pola bertransaksi yang fair; • Asas ini dapat digunakan sebagai defense untuk penolakan pelaksanaan kontrak (contract avoidance) atau Penyesuaian (adaptation); • Erat kaitannya dengan pembentukan kontrak dan keabsahan kontrak; 8

Good Faith & Fair Dealings • Ukuran yang digunakan: ü mengacu pada standar etika bisnis pada umumnya; ü Asas Kewajaran (reasonableness) ü Mengacu pada standar perilaku di dalam sektor bisnis yang bersangkutan; 9

Good Faith & Fair Dealings • Beberapa alasan penolakan pelaksanaan kontrak yang erat kaitannya dengan GFFD: B Kekeliruan (mistake) B Penipuan (Fraud) B Ancaman (Threat); B Kesenjangan Kedudukan Kontraktual (Gross Disparity) 10

KONTRAK BISNIS/COMMERCIAL CONTRACTS • Pengertian: Kontrak 2 yang dibuat oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan transaksi perdagangan dan atau pelaksanaan profesi para pihak • Hati-hati dengan Kontrakkontrak Konsumsi (consumer contracts); 11