ASPEK MEDIKOLEGAL KEMATIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN SOSIALISASI PUSAT

ASPEK MEDIKOLEGAL KEMATIAN & SURAT KETERANGAN KEMATIAN SOSIALISASI PUSAT PENINGKATAN SISTEM REGISTRASI PENYEBAB KEMATIAN 12 -13 AGUSTUS 2010 Dr. Yuli Budiningsih, Sp. F Tim Forensik COD

DEFINISI KEMATIAN 1. MATI KLINIS Berhenti bekerjanya Jantung & Paru 2. MATI BATANG OTAK Matinya sel saraf pada pusat otonom di batang otak mengakibatkan berhenti bekerjanya jantung dan paru 3. MATI SELULAR Matinya sel-sel tubuh 4. MATI OTAK Matinya sel-sel saraf otak neokorteks yang sifatnya ireversibel

DEFINISI KEMATIAN UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117: “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. ”

MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR? • Kehilangan hak BAGI ALMARHUM/AH & KELUARGA – Dihentikan nya segala tindakan medis – Status kependudukan berubah – Segala kepemilikan berpindah tangan pada ahli waris • Timbulnya hak – Pernyataan medis (Sertifikat kematian Surat Keterangan Kematian) – Deklarasi / pernyataan dari pemerintah (akta kematian)

MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR? BAGI MASYARAKAT • Nilai luhur dan keberadaban budaya Penghormatan terhadap kematian Ritual budaya dan agama • Aspek sosial ekonomi Hubungan kekerabatan berubah Beban ekonomi masyarakat berubah • Aspek kesehatan masyarakat Penanganan jenazah dengan penyakit menular Program kesehatan yang tepat sasaran

MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR? BAGI PEMERINTAH • Pemerintah yang beradab Bagian dari penegakkan hak asasi manusia • Kewajiban hukum: 1. UU Kesehatan no. 36 th 2009 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 3. Peraturan Bersama Mendagri & Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian • Perencanaan program pemerintah 1. Aspek kependudukan Statistik , beban wilayah 2. Aspek Kesehatan evidence based, spesifik, tepat sasaran

KEWAJIBAN HUKUM UU Kesehatan no. 36 th 2009 (kewajiban Pemda) Ps 118 PENANGANAN & IDENTIFFIKASI JENAZAH TAK DIKENAL Ps 119 AUTOPSI KLINIS Ps 122 AUTOPSI FORENSIK Ps 125 BIAYA AUTOPSI FORENSIK KUHAP (kewajiban Pemda) Ps 133 TENAGA AHLI UNTUK AUTOPSI FORENSIK Ps 136 BIAYA AUTOPSI FORENSIK Peraturan Bersama Mendagri & Menkes th 2010 Ps 6 (2) KEWAJIBAN PENELUSURAN SEBAB MATI UTK KEMATIAN DI LUAR FASILITAS KESEHATAN

PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN EVIDENCE BASED berdasarkan angka aktual, termasuk kematian berdasarkan informasi riil, dalam hal penyebab kematian dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal metode penentuan sebab mati SPESIFIK masing-masing daerah memiliki karakteristik informasi kematian dan penyebab kematian berbeda harus diketahui TEPAT SASARAN penyebab kematian terbanyak, tersering, terfatal harus menjadi program prioritas

HAL TERKAIT DALAM ISU KEMATIAN CARA KEMATIAN sifat peristiwa yang menimbulkan penyebab kematian: Wajar – Tidak Wajar SEBAB KEMATIAN jenis kekerasan atau penyakit yang menyebabkan kematian MEKANISME KEMATIAN Perubahan biologis, kimiawi dan patologi akibat penyebab kematian LOKASI KEMATIAN tempat terjadinya kematian dan atau ditemukannya jenazah: Fasilitas Kesehatan. Diluar Fasilitas kesehatan

SIAPA YANG DAPAT MENENTUKAN SEBAB KEMATIAN? Dilakukan oleh “ahlinya” Ahli: Seseorang yang memiliki keahlian untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan Contoh: Dokter, perawat, bidan. Sebab Mati versi ICD-10 vs Sebab Mati versi Forensik

SEBAB KEMATIAN (PERSPEKTIF FORENSIK) Mengutamakan “kepastian” Bila ragu 2 – harus di “declare tidak dapat ditentukan” If you don’t see it – don’t say it Purpose: pemastian hak / kewajiban / konsekuensi yuridis Cara berpikir: critical analisis cod …. Deduktif

SEBAB KEMATIAN (ICD-10) Penyebab Kematian langsung Penyebab Kematian antara Penyebab Kematian Dasar

ASPEK MEDIKOLEGAL: AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN Pasal 119: Untuk Kepentingan Penelitian dan Pengembangan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit. 2. Bedah mayat klinis ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian

ASPEK MEDIKOLEGAL: AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN • Pasal 120: 1. Untuk kepentingan pendidikan Untuk Kepentingan Pendidikan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran 2. Dilakukan pada mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya atau atas persetujuan tertulis

ASPEK MEDIKOLEGAL: AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN • Pasal 122: 1. Untuk kepentingan penegakan Untuk Kepentingan Penegakan Hukum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 2. Dilakukan oleh dokter ahli forensik atau dokter lain apabila tidak terdapat dokter ahli forensik atau tidak memungkinkan dirujuk.

Rahasia Kedokteran SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUI OLEH KARENA ATAU PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN DI BIDANG KEDOKTERAN (PP 10 / 1966) UU No. 36/2009: Hubungan dokter-pasien didasarkan atas itikad baik dan saling percaya Right of privacy

PEMBUKAAN RAHASIA KEDOKTERAN IJIN / OTORISASI PASIEN UU WABAH DLL, KUHAP, jo PP 10/66 PS 48 KUHP : DAYA PAKSA PS 50 KUHP : MENJALANKAN UU PS 51 KUHP : PERINTAH JABATAN KEILMUAN, KEPENTINGAN UMUM

INFORMASI TERKAIT KEMATIAN DAN RAHASIA KEDOKTERAN Surat keterangan kematian memuat informasi yang spesifik yang mengungkapkan kondisi kesehatan seseorang. Perlu dibatasi penggunaannya Perlu dibatasi informasi yang termuat didalamnya Perlu dilakukan penjagaan identitas jenazah sebagai bagian dari privacy jenazah dan keluarganya “If You tell the diagnosis don’t tell the name; If you tell the name don’t tell the diagnosis”

KEMATIAN Penanganan kematian akan merupakan kegiatan sertifikasi dan non sertifikasi Kegiatan sertifikasi menghasilkan surat keterangan medis bahwa seseorang telah meninggal = “Surat Keterangan Kematian” Kegiatan non sertifikasi menghasilkan akan menghasilkan data dan informasi seputar kematian = penyebab kematian, database, dll Pelayanan Forensik ada perannya di kedua kegiatan tersebut melalui pelayanan langsung terhadap jenazah Peran itu akan dijalankan dengan lebih efektif melalui City Morgue

SURAT KETERANGAN KEMATIAN -revisi terbaru Memiliki spirit sertifikat kematian namun memfasilitasi kebutuhan registrasi penyebab kematian. Fungsi: - Pernyataan kematian dari petugas medis - Untuk diberikan pada keluarga almarhum/ah - Syarat pengurusan administrasi kependudukan & pemulasaraan

SURAT KETERANGAN KEMATIAN LEMBAR 1 Yang berisi: • Identitas jenazah (Nama, NIK, jenis kelamin, ttl, agama, tk pendidikan, pekerjaan, alamat, status kependudukan) • Deklarasi Kematian • Waktu meninggal • Umur saat meninggal • Tempat meninggal • Rencana pemulasaraan • Dokter pemeriksa dan keluarga penerima jenazah

FORMULIR KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN LEMBAR 2 -4 Untuk kepentingan registrasi penyebab kematian Nama almarhum/ah di blok hitam, ditambah kolom inisial saja Berisi keterangan lengkap penyebab kematian Akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi presentasi berikutnya

CITY MORGUE & PERANNYA DALAM SISTEM REGISTRASI PENYEBAB KEMATIAN

JUSTIFIKASI Setiap Municipal (Pemerintah Daerah) diseluruh dunia bertanggungjawab untuk (mengurus) seluruh warganya mulai dari lahir hingga meninggal Penghargaan terhadap harkat martabat (warga) sebagai manusia (berbeda dengan binatang yang mati) Peristiwa meninggalnya seseorang (warga) disuatu wilayah adalah urusan publik (public services) tanpa memandang status sos-ek Terjadinya suatu Peristiwa Hukum: �Berubahnya status seseorang dari warga menjadi bukan warga (dengan segala hak dan kewajibannya) �Beralihnya hak dan kewajiban seorang subyek hukum (waris, dll) �Mulai timbulnya hak-hak seseorang (waris, pensiun, asuransi, dll) �Kemungkinan terjadinya peristiwa pidana (pembunuhan, kecelakaan, dll)

TERJEMAHAN & DEFINISI “City Morgue” Terjemahan langsung Definisi Fungsional Kamar jenazah kota, rumah mayat kota Pusat pelayanan medikolegal di wilayah kerjanya ? ? ? kurang sesuai dengan perannya yang diharapkan atau Pusat pelayanan jenazah dan informasi kematian terpadu di wilayah kerjanya ? ? ? Lebih sesuai namun masih butuh revisi Belum ada konsensus khusus

KONSEP CITY MORGUE SURAT KETERANGAN KEMATIAN, RAHASIA KEDOKTERAN, WARISAN, ASURANSI, DLL PERHATIAN PADA ASPEK MEDIKOLEGAL KEMATIAN PEMUSATAN INFORMASI KEMATIAN PENAMPUNG JENAZAH KOTA SEBAGAI PENGUMPUL DAN SUMBER INFORMASI KEMATIAN STANDAR BAKU EMAS METODE PENENTUAN COD DENGAN AUTOPSI FORENSIK & KLINIK KELENGKAPAN PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN TERISI LENGKAP & PELAPORAN TOTAL SELURUH JENAZAH YG DIPERIKSA HERKUTANTO & ASTARI. HOTEL AKASIA 22 JULI 2010

KONSEP “City Morgue” Suatu lembaga teknis milik pemerintah daerah kabupaten/ kota Yang memberikan pelayanan terpadu terhadap kejadian kematian di wilayahnya (terhadap fisik jenazah maupun data penyebab kematiannya) Sifatnya khas karena memerlukan kompetensi institusi dan kompetensi sumber daya yang khusus Bertujuan untuk melayani seluruh kematian yang terjadi di kab/ kota baik langsung (pemeriksaan jenazah) maupun tidak langsung (autopsi verbal, pengumpulan data)

INSTITUSI “City Morgue” Salah satu usulan bentuk: “BADAN URUSAN KEMATIAN DAN MEDIKOLEGAL KABUPATEN/ KOTA” Merupakan sebuah lembaga teknis hasil kerjasama komponen dibawah ini: - Kementrian Dalam Negeri - Kementrian Kesehatan - Pemerintah Kab/ Kota (Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan) - Profesional

PORSI PERAN UNTUK KEBERADAAN CITY MORGUE Kementrian Dalam Negeri merupakan kontributor terbesar karena membawahi Pemda Kementrian Kesehatan berkontribusi dalam kompetensi SDM dan prosedur Pemerintah Daerah berkewajiban langsung atas ketersediaannya

KAMAR JENAZAH RUMAH SAKIT Didisain sebagai tempat persinggahan sementara bagi pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut Rumah sakit didisain untuk yang masih hidup Tidak didisain untuk menerima jenazah dari luar rumah sakit

KAMAR JENAZAH RS Selama ini di “fait accompli” sebagai city morgue, dengan beberapa akibat: Peningkatan Beban Pelayanan di RS yang tidak semestinya Penanganan jenazah TIDAK OPTIMAL, karena Kamar Jenazah RS tidak di disain sebagai “City Morgue” Indonesia belum memiliki City Morgue

CITY MORGUE Diselenggarakan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah Menangani semua kematian yang memenuhi kriteria untuk ditangani di City Morgue kematian tidak wajar (unnatural) Kematian yang mendadak (belum diketahui penyebabnya) Kematian ditempat umum (jalan raya, pasar, terminal, bandara, dll) Kematian di fasilitas non kesehatan (lembaga pemasyarakatan, panti wreda, panti sosial, dll)

City Morgue Diharapkan menjadi pusat Pemeriksaan jenazah dan penentuan sebab kematian Pemulasaraan jenazah wilayah kerjanya Rujukan kasus Pusat pengumpul data penyebab kematian di wilayahnya

Contoh: DKI JAKARTA Pernah dilakukan analisa untuk DKI Jakarta Estimasi kematian yang memerlukan city morgue 10 % dari total kematian Sekitar 20 jenazah per hari memerlukan penampungan di City Morgue Kemungkinan Jakarta Morgue: - Tersedia di 5 wilayah kotamadya ATAU - Terpusat di 1 tempat

GAMBARAN sebuah Badan Urusan Kematian dan Medikolegal kab/ kota - Pelayanan Pemeriksaan Jenazah (AF, AK) Laboratorium dan penunjang autopsi Rujukan kasus dari Puskesmas/ RS Konsultasi medikolegal Penelitian Basis data mentah Analisa data Publikasi data Pelaporan data Pendidikan Kerjasama dengan institusi pendidikan kedokteran

GAMBARAN sebuah Badan Urusan Kematian dan Medikolegal kab/ kota 1. 2. 3. 4. 5. SUMBER DAYA MANUSIA Profesional/ fungsional: Dokter forensik Dokter patologi anatomi Toksikologist Epidemiologist Ahli statistik, dll Manajerial/ struktural: Pimpinan badan Staf badan Representasi stake holder Dinas kependudukan Dinas kesehatan Dinas sosial BPS Kepolisian, dll

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN TIM FORENSIK PUSAT (bagian dari Tim COD): 1. Mengembangkan konsep city morgue sebagai salah satu upaya peningkatan registrasi penyebab kematian 2. Mendorong dilahirkannya payung hukum yang kuat untuk pengembangan city morgue dengan menjalin kerjasama lintas sektor 3. Memberikan masukan dari sisi medikolegal terhadap kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN TIM FORENSIK PUSAT (bagian dari Tim COD): 4. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan 5. Membantu penyelesaian konflik medikolegal di lapangan yang rumit terkait kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian 6. Mengevaluasi pelaksanaan dan menerima masukan dari kab/kota untuk upaya perbaikan berkelanjutan kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian 7. Membangun jalur komunikasi langsung dengan dokter forensik perwakilan kabupaten/kota untuk memperlancar kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN DOKTER FORENSIK PERWAKILAN KAB/KOTA TERPILIH: 1. Mensosialisasikan pentingnya penanganan kejadian kematian dengan layak dan akurat 2. Menjalin komunikasi langsung dengan dinas kesehatan, dinas kependudukan, rumah sakit dan puskesmas di kabupaten/ kota untuk memperlancar kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian 3. Sebagai tempat bertanya dan konsultasi bagi petugas lapangan (dokter umum, bidan, perawat) mengenai penentuan sebab kematian untuk meningkatkan registrasi penyebab kematian

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN DOKTER FORENSIK PERWAKILAN KAB/KOTA TERPILIH: 4. Berpartisipasi dalam pengumpulan data penyebab kematian dari pelayanan forensik setempat : a. Penggunaan surat keterangan kematian & form keterangan penyebab kematian (revisi terbaru) b. Melaporkan hasil kegiatan pada dinas kesehatan dan Balitbangkes Kemenkes 5. Memberikan masukan pada tim pusat berdasarkan pengalaman lapangan melaksanakan kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN DOKTER FORENSIK PERWAKILAN KAB/KOTA TERPILIH: 6. Mendorong pengembangan sistem registrasi penyebab kematian di kab/kota melalui konsep city morgue 7. Penanganan konflik medikolegal di lapangan terkait kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian MAKA Jelas Dokter Spesialis Forensik BERPERAN PENTING dalam Tim Registrasi Penyebab Kematian di masing-masing Kabupaten/ Kota

SEKARANG SAATNYA MEMBUAT JEJARING SILAHKAN SALING BERKOMUMIKASI PESERTA DARI KAB/ KOTA DAN PROPINSI YANG SAMA TERIMA KASIH