ASPEK KHUSUS PEMBIAYAAN KESEHATAN MOBILISASI PEMBIAYAAN KESEHATAN 2

ASPEK KHUSUS PEMBIAYAAN KESEHATAN

MOBILISASI PEMBIAYAAN KESEHATAN 2. INFLASI BIAYA KESEHATAN 3. PENGENDALIAN BIAYA (COST CONTAINMENT) 1.

Definisi pembiayaan pelayanan kesehatan Mobilisasi biaya/dana untuk pelayanan kesehatan Alokasi biaya untuk wilayah dan kelompok penduduk yang secara khusus untuk pelayanan kesehatan Mekanisme untuk pembayaran pelayanan kesehatan (Hsaio, W and Liu, Y, 2001)

Contoh berikut ini, apakah termasuk pembiayaan kesehatan? Anggaran Gerakan Sayang Ibu pada Kementrian Peranan Wanita Anggaran pembangunan jalan menuju puskesmas pada Kimpraswil Dana Jamkesda pada Sekretariat Pemerintah Daerah Biaya penolong persalinan pada dukun bayi Anggaran biaya penyuluhan pada Depdiknas Iuran dana JPKM di kabupaten Probolinggo Dana keluarga untuk berobat, dari gaji KK Iuran untuk fitness Biaya penyuluhan pencegahan HIV-AIDS di panti pijat

Fungsi pembiayaan kesehatan Revenue collection (taxes, public charges, sales of natural resources, grants, loans, private insurance, etc) Pooling Resources allocation/purchasing (government agency, social insurance/sickness fund, private insurance, employers, individual/hh) Service provision (public providers, private providers) Sources: WHO, 2002

Dari mana dan bagaimana uang tersebut mengalir? Askeskin

Mekanisme pembiayaan kesehatan Pendapatan negara atau pajak Kontribusi asuransi sosial Premi asuransi swasta Pembiayaan masyarakat, seperti dana sehat out of pocket payments Setiap metode: Memberikan distribusi dampak pembiayaan dan keuntungan yang berbeda Memberikan pengaruh yang akan mengakses pelayanan kesehatan Proteksi pembiayaan SOURCE AGENT PROVIDER BENEFICIARY

Total Pembiayaan Publik Sektor Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Menurut Institusi Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dinas Kesehatan PEMDA Puskesmas Rumah Sakit Pemda Sudin Kesehatan Masyarakat Sudin Pelayanan Kesehatan Institusi non Kesehatan 1. Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. SEKDA 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja 6. Dinas Pemukiman 7. Dinas Pendidikan 8. dll

Total Pembiayaan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Institusi Kesehatan: SUMBER 2003 2004 906. 846. 231. 699 896. 575. 389. 645 APBN 10. 377. 859. 000 10. 674. 350. 000 PKPS-BBM 14. 317. 430. 257 12. 651. 668. 345 BLN 485. 397. 800 1. 058. 094. 200 SP-ASKES 163. 706. 600 278. 418. 000 53. 437. 500 48. 667. 200 932. 641. 313. 756 10. 940. 400 921. 662. 416. 230 APBD 1 Jamsostek WHO TOTAL Institusi non Kesehatan: SUMBER 2003 2004 APBD 1 17. 175. 000 27. 226. 022. 000 APBN TOTAL 486. 953. 500 17. 661. 953. 500 129. 864. 000 27. 355. 886. 000 97, 23 % 96, 71 %

APBD II 2002 383. 093. 699. 115 2003 429. 845. 581. 799 ASKES & Fungsional Sektor non Kesehatan 2002 3% 2002: 45. 871, 12 / kapita 2003: 56. 660, 23 / kapita 3, 53 % DIK ‘ 02: 54, 37 % DIP ’ 03: 43, 27 % 200 3 DAU 55, 41 % RSUD Lain 2 ’ 02: 1, 38 % 2002 DIK ’ 03: 54, 53 % 2003 BLN Sektor Kesehatan 200 97 % 2 DAU: 47, 78 % DIP ‘ 02: 44, 25 % APBN 96, 47% DIK ‘ 02: 38, 47 % DINKES 29, 28 % 29, 82 % 2002 70, 72% 31. 467, 09 / kapita 2003 70, 18% 38. 362, 22 / kapita Lain 2 ’ 03: 2, 20 % 2002: 35, 99 % 2002: 62, 51 % I 2002: 1, 49 % 2003: 1, 51 % Kab. Gunung Kidul 2002: 8, 57 % 2003: 10, 22 % O 2003: 61, 50 % P DIK ’ 03: 58, 67 % DIP ’ 03: 34, 56 % Pengelola/Progr am Komponen Biaya 2003: 36, 99 % O Lain 2 ’ 02: 4, 24 % Lain 2 ’ 03: 6, 77 % Komponen Biaya I DIP ‘ 02: 38, 47 % 2002: 89, 90 % 2003: 88, 08 % P 2002: 1, 44 % 2003: 1, 71 % Propinsi: 2002 34, 78% 2003 31, 51% TU 2002: 36, 73 % 2003: 31, 78 % YANKES 2002: 21, 89 % 2003: 27, 54 % Penyuluhan, Kesga, P 3, KLP HS 2002: 6, 60 % 2003: 9, 17 %

Bagaimana bisa memotret pembiayaan kesehatan seperti itu? Menerapkan National/District Health Account Pengelompokan menurut kode akun (code account) sesuai guideline WHO (ICHA = International Classification for Health Account) Idealnya ‘spending’ /expenditure, bukan budget, kurun waktu setahun Financial cost Sumber daya apapun dari sumber manapun yang dikeluarkan, dibeli, digunakan dalam kurun waktu tahun tsb sesuai tujuan dan unit analisis (mis total kes di kab/ kota). Bila diterima ‘in-kind’ diterjemahkan ke nilai rupiah

Agen Pendanaan: Lembaga/institusi atau entitas dalam sistem yang mengarahkan dana yang telah disediakan oleh sumber pendanaan untuk membeli atau membayar kegiatan yang ada dalam batasan akun kesehatan Source: Marrk Wheeler, DHA in NTB, Guidance notes for District Team, Nov 2007

AGENT HF 1 DHA Pemerintah HF 1. 1. 1. Pemerintah Pusat HF 1. 1. 2 Dinkes Propinsi HF 1. 1. 3 Pemerintah Kabupaten HF 1. 1. 3. 1. Dinkes Kabupaten HF 1. 1. 3. 2. Non Dinkes Kab HF 1. 2. Soc Sec Fund Askeskin HF 1. 3. Gov Emp Insurance Askes PNS, Jamsostek

sumber Pendanaan: Lembaga/institusi atau entitas dalam sistem yang menyediakan dana yang digunakan oleh agen pendanaan dalam sistem tersebut Source: Marrk Wheeler, DHA in NTB, Guidance notes for District Team, Nov 2007

Pendanaan by provider: entitas yang menerima uang/dana sebagai ganti atau mendukung upaya menghasilkan kegiatan dalam batas akun kesehatan yang telah disepakati Source: Marrk Wheeler, DHA in NTB, Guidance notes for District Team, Nov 2007

Pendanaan by fungsi: jenis barang dan pelayanan yang disediakan dan kegiatan yang dilakukan dalam batas-batas health account dan dikelompokkan berdasarkan tujuan Source: Marrk Wheeler, DHA in NTB, Guidance notes for District Team, Nov 2007

Resource cost Faktor atau input yang digunakan provider atau agen pembiayaan (FA/financial agent) untuk memproduksi pelayanan (jasa/ barang) yang dikonsumsi atau aktifitas yang dilaksanakan oleh sistem kesehatan

Beneficiary (Penerima Manfaat) Menurut PHER: Beneficiary adalah sekelompok masyarakat yang menerima manfaat pelayanan kesehatan (barang/jasa). Pengelompokan bisa menurut status sosioekonomi, geografi (urban/rural), gender, umur Menurut WHO: Individu datu kelompok yang menerima manfaat atau dijamin suatu kebijakan pembiayaan/ suransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Kasus 1: Simulasi Kasus: Dana DAK yang dialokasikan dari pusat ke Dinkes Kabupaten untuk renovasi Puskesmas Agen = Dinkes Sumber = Pusat Beneficiaries = Puskesmas Komponen biaya = capital expenditures

Kasus 2: Gaji dokter PTT yang Agen = Dinkes dibayar oleh Pusat untuk Sumber = Pusat dokter yang bekerja di Beneficiaries = Puskesmas Komponen Biaya = operasional expense di Puskesmas

Beberapa pertanyaan Utama Apakah belanja untuk kesehatan cukup? Apakah terlalu banyak belanja untuk pelayanan kuratif, dibanding kesehatan masyarakat? Apakah belanja terlalu sedikit atau terlalu banyak untuk gaji, atau obat, atau konstruksi, atau pemeliharaan? Berapa banyak belanja untuk administrasi? Apa saja yang didanai donor, bagaimana supaya belanja bisa menjadi lebif efektif?

APA YANG AKAN KITA HASILKAN DARI DHA/district heatlh account KITA? Putuskan pertanyaan kebijakan apa yang akan dijawab, misal: APakah daerah tergantung pada sumber tertentu dalam pendanaan kesehatan seperti Pusat atau donor? Apakah dana APBD untuk kesehatan sudah memadai? Apakah program prioritas mendapatkan porsi cukup? Siapa mendapat apa? Setelah bantuan GFATM berakhir, bagaimana kelanjutan aktifitas yang telah dirintis?

Harapan dari NHA/DHA: NHA/DHA memberi informasi tentang tingkat kecukupan, sustainability, efisiensi, dan efektivitas pembiayaan pada periode yang telah berjalan. NHA/DHA dipakai untuk penajaman sasaran perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota NHA/DHA dipakai sebagai dasar untuk efisiensi distribusi anggaran di periode mendatang

Isyu-isyu (1): Kecukupan (Adekuasi) Berapa idealnya? Meski tidak ada ukuran mutlak, tetapi diperkirakan oleh WHO/ WB/ Macroeconomics sekitar $ 34 atau USD 40, atau 5% GDP, atau Rp 42. 000/ cap Bagaimana kondisi saat ini? Pemetaan (besar, sumber, penggunaan): NHA, DHA, perbedaan potensi daerah Kebutuhan dana: costing (P 2 KT, SPM) Desentralisasi?

Pembiayaan kes 75% OOP apa implikasinya? ?

Isyu-isyu (2): Persoalan alokasi sumber daya: efisiensi, equity (pemerataan), sustainability (langgeng) Efisien: bagaimana penggunaan, prinsip ‘worth spent’ Equity (pemerataan): prinsip keadilan siapa dapat apa? Peran Pemerintah: public goods & Gakin Faktor-faktor need, geografi, sosioekonomi Dalam SKN : UKM dan UKP Desentralisasi: Pem. Pusat & Daerah equity egaliter (you get what you need and you pay what you can afford) Sustainability: habis proyek habis kegiatan? Mobilisasi Sumber daya: Pemerintah, Swasta, masyarakat

Cita-cita Pembiayaan Cakupan universal: setiap penduduk ‘insured’ memiliki jaminan/asuransi kesehatan Suatu konsep pembiayaan kesehatan dimana out of pocket minimal atau affordable Subsidi Melalui sisi Supply atau demand? Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menetapkan tarif puskesmas dan RS yang “terjangkau” (sisi supply) Persoalan tidak hanya barier biaya Pemda membantu

Kelompok Mampu Kelompok Formal Kelompok Informal Kelompok MASKIN

Berbagai contoh Inggris dan Saudi Arabia memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi semua penduduk, termasuk transplantasi. Swedia juga menerapkan pembiayaan kesehatan bersumber pajak/ government revenue Kanada dan negara-negara maju di Eropa (Jerman), Australia, Asia (Korea, Jepang, Taiwan), dan Kanada menerapkan sistem asuransi kesehatan nasional. Semua penduduk memiliki asuransi kesehatan Amerika Serikat menerapkan asuransi komersial, program subsidi hanya bagi lansia dan penderita

Contoh di tanah air Beberapa kabupaten (biasanya dikaitkan dengan politis): membebaskan biaya kesehatan di puskesmas dan RSUD Kaltim: menambah premi untuk PNS untuk hindari cost sharing dan menjamin gakin melalui PT Askes Tabanan (2008): Jamkesmas dengan kuota, sisanya ditanggung Pemda kerjasama dengan PT Askes, plus premi untuk personil non PNS/ TOMA, askes PNS…. . Keinginan ‘universal coverage’. . RSUD menjadi BLU sehingga mampu mengelola dengan berkualitas dan insentif yang baik bagi tenaga medis

Komitmen Anggaran Kesehatan : Prosentase anggaran kesehatan APBD II terhadap total APBD II 15% ? ? ? Tingginya komitmen daerah dilihat dari tingginya proporsi anggaran kesehatan APBD II terhadap total anggaran kesehatan sustainability (>70%) Semakin besar dana kesehatan ke sektor non kesehatan semakin sulit menentukan batasan pembiayaan kesehatan Proporsi Anggaran Dinkes dan RSU menurut sumber (Pusat, APBD I, dan APBD II)

Komitmen Anggaran Kesehatan : Makin tinggi (>60%) proporsi APBD II Dinkes terserap untuk DIK, makin rendah Komitmen Pemda. Komitmen pelayanan yang menjadi tanggung jawab APBD II adalah program yang dominan “Public Goods” Komitmen yang baik ditunjukkan dengan alokasi yang relatif seimbang antara Investasi (20%), Operasional (70%) dan Pemeliharaan (10%)

Diskusi kasus: Hasil Studi Pembiayaan Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan D. I. Y Tahun 2009 - 2010 Buatlah dalam kelompok, dan dikumpulkan minggu depan

Pertanyaan Pilihlah satu kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dan di Yogyakarta sebagai kasus. Buatlah analisis perbandingan antar keduanya. Sangat dianjurkan untuk menggunakan data, referensi, dan asumsi tambahan untuk memperkaya analisis. Analisis diarahkan pada pertanyaan berikut ini; Bagaimana tanggapan anda melihat fakta pembiayaan kesehatan seperti itu? Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan pengeluaran biaya kesehatan di daerah tersebut? Bagaimana tingkat keberlangsungan biaya kesehatan di daerah tersebut? Dan Bagaimana komitmennnya? Jika anda menjadi kepala dinas, apa yang harus anda lakukan menyikapi fakta pembiayaan kesehatan seperti itu?