ASPEK HUKUM PERPRES RENCANA TATA RUANG PULAUKEPULAUAN DAN

ASPEK HUKUM PERPRES RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL 1

LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL q Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan KSN diatur dengan Perpres. q Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang Pulau/Kepulauan dan KSN yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres 2

q PP RTRWN menetapkan 7 RTR Pulau/Kepulauan dan 76 RTR Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dengan Perpres. q RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan oleh Presiden: 1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 2. Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) ditetapkan dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 3. Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) ditetapkan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2011 4. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) ditetapkan dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2011 5. Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) ditetapkan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011 6. Pulau Sulawesi ditetapkan dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2011 7. Pulau Kalimantan ditetapkan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2012 q Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera saat ini telah diajukan kepada Presiden guna penetapannya dan RTR Pulau Jawa Bali sedang dimintakan paraf persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN sebelum diajukan kepada Presiden guna penetapannya. 3

KEDUDUKAN RTR PULAU/ KEPULAUAN DAN KSN RTRWN Rencana Rinci Rencana Umum Tata Ruang RTR PULAU/KEPULAUAN RTR KSN RTRW PROVINSI RTRW KABUPATEN/KOTA 4

FUNGSI RENCANA TATA RUANG PULAU/ KEPULAUAN PEDOMAN penyusunan rencana pembangunan daerah PEDOMAN penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan PEDOMAN pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang PEDOMAN perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor 5

FUNGSI RENCANA TATA RUANG KSN PEDOMAN penyusunan rencana pembangunan daerah PEDOMAN penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota Perpres tentang Rencana Tata Ruang KSN PEDOMAN pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang PEDOMAN perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor 6

2. MATERI POKOK PERPRES RTR PULAU/ KEPULAUAN DAN KSN : a. Perencanaan Tata Ruang struktur ruang dan pola ruang yang memuat b. Arahan Pemanfaatan Ruang yang memuat penyusunan dan pelaksanaan indikasi program c. Arahan Ruang: Pengendalian Pemanfaatan 1) Arahan peraturan zonasi 2) Arahan perizinan 3) Arahan insentif dan disinsentif 4) Arahan sanksi 7

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERPRES RTR KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA Penyiapan materi RPerpres oleh Instansi Pemrakarsa Kementerian PU Pembahasan RPerpres dalam Panitia Antar Kementerian/LPNK, Pemda FORUM BKPRN Penyampaian RPerpres Penetapan oleh PRESIDEN kepada Presiden melalui Setkab BKPRN Menko Bid. Perekonomian Permohonan Pertimbangan dan Paraf Persetujuan kepada Menteri/Kepala LPNK Anggota BKPRN, dan Pemda Pengundangan oleh MENTERI HUKUM DAN HAM Penyebarluasan oleh SEKRETARIAT KABINET o BKPRN dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2009 o Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruang 8

• Selain itu, dalam penyusunan Perpres RTR kawasan Pulau/Kepulauan dan KSN telah pula memperhatikan: - UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); - Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) - Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 -2025; - PUU terkait Penataan Ruang (kehutanan, transportasi, telekomunikasi. Lingkungan hidup, energi); - Peraturan menteri terkait lainnya. 9

Materi Perpres Pulau/ Kepulauan dan KSN yang perlu mendapat perhatian q Arahan Pemanfaatan Ruang Penetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam periode 20 tahun dengan tahapan: - tahap pertama periode 2011 -2014; - tahap kedua periode 2015 -2019; - tahap ketiga periode 2020 -2024; - tahap keempat periode 2025 -2027. Konsekuensi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan. 10

Penutup 1. RTR Pulau/Kepulauan q Berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah q Berfungsi sebagai pedoman: a. penyusunan rencana pembangunan daerah b. penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor 11

Lanjutan … 2. RTRKSN q Berperan sebagai alat operasional RTRWN dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah q Berfungsi sebagai pedoman: a. penyusunan rencana pembangunan daerah b. penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor 3. Perlu komitmen Pemerintah, pemda, dan masyarakat dalam merealisasikan kegiatan indikasi program utama sesuai waktu pelaksanaan 12

Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTR Pulau Kalimantan NO. 1. 1. 4. a. INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI STRATEGI OPERASIONALIS SUMBER ASI PENDANAAN PERWUJUDAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PELAKSANA I II IV 20112014 20152019 20202024 20252027 Jaringan Jalan Bebas Hambatan Pengembanga 1. n jaringan jalan bebas hambatan Jaringan jalan bebas hambatan Simpang Penajam. Balikpapan Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V. 1. ) APBN, APBD, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta Sumber lain yang sah 1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan. Samarinda Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V. 2. ) APBN, APBD, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta Sumber lain yang sah 1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Samarinda. Tenggarong Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V. 3. ) APBN, APBD, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta Sumber lain yang sah 13

Lanjutan … NO. 2. 2. 1. INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI Pembangkit Tenaga Listrik Pengembangan 1. PLTU Tanah pembangkit Grogot, PLTU listrik berbasis Kota Bangun, energi baru PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan, PLTU Kaltim Baru, PLTU Petung, PLTU Melak, PLTU Nunukan, PLTU Berau, PLTU Tanjung Selor, PLTU Kaltim, PLTU Parit Baru, PLTU Pontianak, PLTU Pantai Kura-kura Singkawang, PLTU Asamasam, PLTU Singkawang Baru, PLTU I Kalteng, PLTU Sampit, dan PLTU Gambut STRATEGI OPERASIONALIS ASI PERWUJUDAN Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (II. 1. ) SUMBER PENDANAAN APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN I II IV 201120152020 - 20252014 2019 2024 2027 Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta 14

TERIMA KASIH 15