ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK AUPB DAN GOOD

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE

r t i a n � Asas: dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir, prinsip dasar sistem pemerintahan � Asas-asas pemerintahan mencakup rambu perilaku aktor pemerintahan dan asas organisasi pemerintahan � Bagi administrasi Pemerintahan/Negara Sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas.

t a h 1. a n 2. y a n g 3. b Asas kepastian hukum: mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan, keadilan. Asas Keseimbangan: mengupayakan keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, pemerintah dengan warga negara, generasi sekarang dan masa yang akan datang, kesimbangan manusia dengan ekosistem. Asas Kesamaan: perlakuan yang sama dari kebijakan

4. Asas Kecermatan: keputusan dipersiapkan dengan cermat 5. Asas Motivasi: keputusan didasarkan oleh fakta 6. Asas tidak melampui/mencampuradukkan kewenangan: tidak mencampuradukkan kewenangan dengan kepentingan pribadi 7. Asas bertindak wajar: tidak membuat keputusan yang diskriminatif 8. Asas keadilan: Mencerminkan keadilan secara proporsional

9. Asas kewajaran dan kepatutan: tidak bertindak sewenang 10. Asas menanggapi pengharapan yang wajar: memberikan janji yang wajar/tidak berlebihan 11. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan batal 12. Asas perlindungan atas pandangan pribadi: tidak diskriminasi 13. Asas tertib Menyelenggarakan Pemerintahan: keteraturan, keserasian dan keseimbangan

14. Asas keterbukaan: membuka diri terhadap hak-hak masyarakat memperoleh informasi. 15. Asas Proporsionalitas : mengutamakan keseimbanganan antara hak dan kewajiban 16 Asas profesionalitas: mengutamakan keahlian sesuai antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan. 17. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan

Asas Kepentingan Umum: Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. 19. Asas efisiensi: efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. 20. Asas efektifitas: tepat guna dan daya guna 18.

H u k u m Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan � dasar hukum terhadap segala tindakan, perilaku, kewenangan, hak dan kewajiban dari setiap penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat. � berisi kaidah-kaidah hubungan instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan individu atau masyarakat 2. Undang-Undang. No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara mengatur apabila terjadi sengketa antara orang atau lembaga dengan penyelengara pemerintahan 3. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 1.

e n t Asas asas penyelenggaraan pemerintahan: a 1. Asas legalitas ( kesesuaian dengan hukum) 2. Asas perlindungan hak asasi manusia n 3. Asas Umum Pemerintahan yang baik g a) Kepastian hukum; b) c) A d) e) d f) m g)h) i n Kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; Keterbukaan, kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

r a y a Asas-asas umum penyelenggaraan negara n meliputi : g 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraen Negara; B 3. Asas Kepentingan Umum; e 4. Asas Keterbukaan; r 5. Asas Proporsionalitas; s 6. Asas Profesionalitas; dan i h 7. Asas Akuntabilitas. d

P e r a d i l a n N

T a t a 1. 2. Partisipasi (Participation) Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Penegakan Hukum (Rule of Law) Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. P Karakter dalam menegakkan rule of law: Supremasi hukum (the supremacy of law); e Kepastian hukum (legal certainty); Hukum yang responsif; m Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi; Independensi peradilan. e r i 1. 2. 3. 4. 5.

3. Transparansi: kemudahan akses informasi 4. Responsif (Responsiveness) � Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 5. Orientasi Kesepakatan (Consencus Orientation) � Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama. 6. Keadilan (Equity) � Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan

7. Efektifitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency) � Pemerintahan efektif dan efisisen, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. 8. Akuntabilitas (Accountability) � Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. 9. Visi Strategis (Syrategic Vision)Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

b a t 1. P e a) mb) e c) d) r e) i n Perilaku etis: perilaku pejabat sesuai dengan nilai-nilai etika pemerintahan (kemenpan nomor 25 tahun 2002) komitmen dan konsisten terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Wewenang dan tanggung jawab Integritas dan profesional Kreativitas dan kepekaan Kepemimpinan dan keteladanan

g) Kebersamaan dinamika kelompok kerja. h) Ketepatan dan Kecepatan mengenai sasaran, tujuan i) Rasionalitas dan kecerdasan j) Keteguhan dan ketegasan k) Disiplin dan teratur kerja l)Keberanian dan kearifan m) Dedikasi dan loyalitas n) Semangat dan motivasi

o) Ketekunan dan kesabaran p)Keadilan dan keterbukaan bekerja sesuai tugas dan fungsi q) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Perilaku Tidak Etis: Perilaku penyelenggara pemerintahan yang tidak sesuai dengan norma-norma etika pemerintahan. a) Ketidak jujuran dalam tugas: misal pungutan liar, dll b) Perilaku yang buruk: penyuapan, sogok c) Konflik kepentingan; kepentingan pribadi dan pekerjaan d) Melanggar peraturan undang-undang

e) Tidak adil terhadap bawahan f) Melanggar prosedur g) Tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan h)Inefisiensi atau pemborosan j)Menutupi kesalahan k)Kegagalam mengambil inisiatif

i l a 1. k 2. u 3. 4. t 5. i d a k Pendidikan dan. Pelatihan Pembinaan agama Audit Manajemen Pembuatan peraturan perundangan dan kode etik Penegakan hukum