Asasasas Hukum Internasional Asas Teritorial Asas territorial adalah

Asas-asas Hukum Internasional

• Asas Teritorial Asas territorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurutasas ini negra melaksanaan hukum bagi semua orang dan barang yang berada diwilayahnya berlaku Hukum Internasional.

• Asas Kebangsaan Asas kebangsaan adalah asas yang didasakan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini setiap warga Negara di mana pun ia berada tetap mendapat perlakuan Hukumdari negaranya.

• Asas kepentingan Umum Adalah asas yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan hidup masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan peristiwayang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat dengan batas-batas wilayahsuatu Negara.

Asas Persamaan Derajat Adalah Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa Negara yang berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Secara Formal memang Negaranegara diduniasudah lama derajatnya, tetapi secara Faktual dan Substansinya masih terjadi ketidaksamaanderajat, khusunya dalam bidang ekonomi.

Asas Keterbukaan Dalam Hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlukan adanyakesediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan. Sehingga masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalammenjalin Hubungan Internasional.

Subjek Hukum Internasional Hal-hal yang menjadi Subjek hukum Internasional, antara lain Negara, Tahta Suci di. Vatikan, palang merah Internasional, Organisasi-organisasi Internasional, Individu atu perorangan, dan pemberontak atau Pihak yang sedang bersangketa. Berikut penjelasannya adalahsebagai berikut: a. Negara adalah Subjek Hukum Internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya Hukum. Internasional itu sendiri atau sesuai dengan Istilah lain dari Hukum Internasional (Hukum Antar Negara) b. Tahta Suci (Vatikan) Merupakan suatu Contoh dari Subjek Hukum internasional selain Negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah dari sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja. Roma, melainkan memiliki kekuasaan duniawi.

c. d. e. Palang Merah Internasional. Palang merah Internasional berkeduduan di Jenewa Swiss. Palang merah Internasioanl dijadikansebagai Subjek Hukum Internasional karena adanya berberapa perjanjian dan berberapa. Konvensi Palang merah (Konvesi Jenewa) tentang perlindungan korban perang. Organisasi Internasional seperti PBB, ILO, GATT, WHO, dan FAO memiliki hak dan kewjiban, seperti telah ditetapkan dalam konvensi Internasional sebagai anggaran dasarnya. Orang perorangan (Individu)Dalam arti yang terbatas, orang perorangan dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Internasional. Perjanjian Versailles pada 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang-orang mengajukan perkara ke hadapan mahkamah bitrasiinternasional. Misalnya, ada penuntutan terhadap bekas para pemimpin perang jerman dan jepang yng dituntut untuk orang perseorangan (Individu) dalam perebutan yang dikelompokkansebagai kejahatan terhadap perdamaian kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Oleh mahkamah Internasional. Selain itu, individu para perwakilan suatu Negara, para turis, pelajar, musisi atau wakil olahraga.

f. Pemberontakan dan Pihak Sangketa. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam berberapa hal tertentu. Para pemberontak dianggap sebagai salah satu seubjek Hukum Internasional yang memiliki berberapa alasan, misalnya mereka pun memiliki hak yangsama untuk : 1)Menentukan nasib sendiri 2)Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, Politik dan Sosial sendiri 3)Hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.

Aliran monoisme- dualisme Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Aliran Dualisme Daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan suatu negara. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini: 1. Sumber hukum, 2. Subjek hukum internasional, 3. Struktur hukum, 4. Kenyataan.

Aliran Dualisme akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. artinya tidak adanya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional.

Aliran Monisme Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. kebalikan dari aliran dualisme, aliran monisme ini terdiri dari hukum internasional dan hukum nasional yang menjadi satu untuk mengatur kehidupan manusia.

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

• Subjek-subjek HI seharusnya memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional utama untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya

Kecakapan hukum dalam HI: 1. mampu menuntut hak-haknya didepan pengadilan internasional (dan nasional) 2. menjadi subjek dari beberapa atau semua � kewajiban yg diberikan oleh HI 3. � mampu membuat perjanjian internasional yg sah dan mengikat dlm HI 4. � menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik

Macam-macam subjek HI - Negara� 1. subjek HI dlm arti yg klasik dan telah ada sejak lahirnya HI �. Hinggaskrg msh ada anggapan bhw HI pd 2 hakikatnya adlh hukum antarnegara.

Karakteristik negara 1) a defined territory 2) a permanent population � 3) government � 4) capacity to enter into relations with other � states

Defined teritory � 1. Suatu wilayah yg pasti (fixed teritory) mrp persyaratan mendasar. � 2. Tidak ada persyaratan dlm HI bahwa semua perbatasan sdh final dan tdk memiliki sengketa perbatasan lg dg negara-negara tetangga baik pd wkt memproklamirkan diri sbg negara baru. HI tdk mensyaratkan batas minimum � maupun maksimum wilyh negara.

Permanent population - Negaratdk akn exist tanpa pnddk. - Tidak ada persyaratan jumlah minimum � penduduk yg hrs dimiliki suatu negara - HI tdk mensyaratkan penduduknya hrs � homogeneus. - Persyaratan utk permanent population � dimaksudkan utk stable community - Kriterianya � merujuk pd kelompok individu yg hidup di wilayah negara ttt.

government � - pemerintah yg berdaulat, mampu menguasai organ 2 pemerintahan sec efektif, memelihara ketertiban dan stabiitas dlm negeri. -� Pengertian bedaulat tdk dpt ditafsirkan bhw pemerintah yg bersangkutan tdk pernah diintervensi pihak manapun dlm menentukan kebijakan.

• • Kemampuan utk melakukan hub dg neg lain. Bentuk- bentuk negara Tahta suci (vatikan) Palang merah internasional Organisasi internasional Individu Pemberontak & pihak dlm sengketa (belligerent)