ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA BIRO PERENCANAAN Jakarta, 2 Desember 2015

Assalamu’alaikum wr. wb. SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA

FUNGSI MANAJEMEN P O A C Sasaran strategis pembangunan LHK 2015 -2019 KONDISI 2019 ? 2014 ? Kerangk a regulasi Apa intervensi? Intervensi anggaran APBN, Dekon, DAK. TP Apa masalahnya? Apa kondisi pemungkin nya? Siapa? UPT, BLHD, Dinas, Bakorluh, Bapeluh.

Menetapkan Standar Kinerja PENGENDALIAN (CONTROLLING ) Proses pengawasan & pengendalian kinerja. Untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai. Mengukur Koreksi dan Pengendalian Perbaikan dengan rencana yang telah. Kinerja ditetapkan. Upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan (work in progress) sekaligus mengevaluasi Menghasilnya, sehingga apabila evaluasi terjadi penyimpangan Kinerja dapat dilakukan perbaikan atau koreksi sedini UNSUR UTAMA PENGENDALIAN mungkin.

PERAN P 3 E PERBAIKAN MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN • MENGKOORDINASIKAN PERENCANAAN PADA TINGKAT EKOREGION : Membawa hasil lapangan ke perencanaan dan merumuskan intervensinya DINAS PROV UPT P 3 E DINAS KAB/KOTA BLHD • P 3 E SEBAGAI PENGENDALI PEMBANGUNAN DI TINGKAT EKOREGION DARI INTERVENSI ANGGARAN (APBN, DEKON, DAK) & REGULASI (Kerjasama Pemerintah Swasta). • MEMASTIKAN SASARAN STRATEGIS KLHK PADA TINGKAT EKOREGION TERCAPAI

2015 -2019 PEMBANGUNAN KLHK NILAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TUJUAN MEMASTIKAN KONDISI LINGKUNGAN BERADA PADA TOLERANSI YANG DIBUTUHKAN UNTUK KEHIDUPAN MANUSIA, DAN SUMBERDAYA BERADA PADA RENTANG POPULASI YANG AMAN, SERTA SECARA PARALEL MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL.

Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66, 5 – 68, 5 Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB nasional Derajat keseimbangan ekosistem meningkat setiap tahun SASARAN STRATEGIS 2015 -2019 INDIKATOR MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

PENGENDALIAN EKOREGION PAPUA TUJUAN MEMASTIKAN KONDISI LINGKUNGAN BERADA PADA TOLERANSI YANG DIBUTUHKAN, SECARA PARALEL MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL, DI WILAYAH EKOREGION. SASARAN Meningkatnya Pengendalian Pembangunan LHK di Ekoregion Papua IKK 1. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Lhk Di Ekoregion Papua 95% 2. Jumlah Rencana Pengelolaan Pembangunan Berbasis Daya Dukung Dan Daya Tampung Berdasarkan 8 Isu Strategis Di Ekoregion Papua Selama 5 Tahun TRANSFORMASI DARI PENGELOLA KE PENGENDALIAN

SINERGITAS PEMBANGUNAN 1. Sistem data, map, dan informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dengan data, map, dan informasi sumber daya alam (termasuk sumber daya hutan di dalamnya) yang akurat dan transparan) 2. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup menjadi payung bagi sinergi pembangunan antar unsur sumber daya alam, salah satunya adalah sub sistem kehutanan 3. Pengelolaan hutan pada tingkat tapak daya tampung dan daya dukung pada tingkat tapak 4. Penegakan hukum yang tegas sebagai salah satu instrumen dalam menegakkan prinsip tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik (good governance)

YANG PERLU DILAKUKAN? 1. Satu Data, Satu Peta, Satu Informasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Kehutanan) ONE MAP dan Neraca Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (daya tampung, daya dukung, IKLH) 2. Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup: pemantauan dan evaluasi, dilakukan berdasarkan rencana pemanfaatan sumber daya alam, serta penilaian dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. 3. Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan: (i) penyadaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan terhadap semua stakeholders hingga tingkat tapak, (ii) penegakkan hukum dilakukan secara konsekuen, tidak memihak, transparan.

YANG PERLU DILAKUKAN? 4. Pengendalian Pelaksanaan: dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan UU nomor 23/2014 dengan tetap berkoordinasi secara vertikal dan horizontal, 5. Pengelolaan dan Pengembangan SDM: jumlah, kompetensi, career mapping, dan persebaran disesuaikan dengan beban tugas 6. Kemitraan: LSM, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, dan Rakyat

PROGRES REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN KLHK TA 2015 (Sumber Data : emonev anggaran tgl. 1 Desember 2015) 100 89. 58 90 80 77. 11 73. 23 63. 67 70 53. 65 60 48. 34 50 59. 72 53. 08 52. 70 43. 28 40 44. 78 38. 24 38. 01 30 20 5. 03 10 T RA UA AP OV. P PR H LU BA KO R DA DA L PE BA BA BA R AP OV. P PR PR UT DI SH UA UA AP OV. P LH BP AT T RA BA AP. P OV PR PR HU T E P 3 UA UA AP. P OV P 3 LIM E AN JA TA W N A U UK AL ES IM KA DI S P 3 E SU LA P 3 E W BA L AT IN US ER RA A A SU M E P 3 E PA PU EN TJ SE HK KL NA SI O NA L 0

TERIMA KASIH