ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL Malang, 8 Maret 2017 Disampaikan Oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pariwisata 1

OUTLINE 1. Analisis Situasi Strategis 2. Performansi 2016 a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata d. Sekretariat Kementerian 3. Program Kerja Tahun 2017 Ø Top Three Kementerian Pariwisata 1. Digital Tourism 2. Homestay Desa Wisata 3. Aksesibilitas Udara Ø Dukungan Lintas Sektor 4. Dukungan Kementerian Pariwisata untuk daerah 2

1. Analisis Situasi Strategis 3

“Untuk Indonesia, Pariwisata sebagai penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling mudah dan murah. ” Dr. Ir. Arief Yahya, M. Sc Menteri Pariwisata RI 4

Pariwisata penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling mudah dan murah (2015) A. PDB 1. Menyumbangkan 10% PDB nasional, tertinggi di ASEAN. 2. Pertumbuhan PDB pariwisata di atas rata-rata industri. 3. Spending US$ 1 Juta -> PDB 170%, tertinggi di industri. B. DEVISA 1. Peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional, sebesar 9, 3%. 2. Pertumbuhan penerimaan devisa tertinggi, yaitu 13%. 3. Biaya marketing hanya 2% dari proyeksi devisa. C. TENAGA KERJA 1. Penyumbang 9, 8 juta lapangan pekerjaan, atau 8, 4%. 2. Lapangan kerja tumbuh 30% dalam 5 tahun. 3. Pencipta lapangan kerja termurah US$ 5. 000/satu pekerjaaan. Sumber: WTTC (2016) dan World Bank (2016) 5

Pariwisata Sebagai Core Economy Indonesia Pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif: 1. Pariwisata Penghasil Devisa Terbesar Tahun 2019 Industri Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia yaitu US$ 24 Miliar, melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Kelapa Sawit. Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Terbaik di Regional Tahun 2019, Pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN. Pesaing utama kita adalah Thailand dengan devisa pariwisata lebih dari US$ 40 Miliar, sedangkan negara lainnya relatif mudah dikalahkan. 3. Country Branding Wonderful Indonesia yang semula tidak masuk ranking branding di dunia, pada tahun 2015 melesat lebih dari 100 peringkat menjadi ranking 47, mengalahkan country branding Truly Asia Malaysia (ranking 96) dan country branding Amazing Thailand (ranking 83). Country branding Wonderful Indonesia mencerminkan Positioning dan Differentiating Pariwisata Indonesia. 6

Pariwisata Sebagai Core Economy Indonesia 4. Indonesia Incorporated Negara ini hanya akan dapat memenangkan persaingan di tingkat regional dan global apabila seluruh Kementerian/Lembaga yang ada bersatu padu untuk fokus mendukung Core Business yang telah ditetapkan. Maju Serentak Tentu Kita Menang. 5. Indonesia Sebagai Tourism Hub Country Untuk menjadi Trade dan Investment Hub akan terlalu sulit bagi Indonesia untuk mengalahkan negara lain, seperti Singapura. Di lain pihak, Indonesia dapat dengan mudah menjadi destinasi utama pariwisata dunia, sekaligus Tourism Hub. Dengan menjadi tourism hub, yang pada prinsipnya menciptakan people-to-people relationship, maka diyakini Trade dan Investment akan ikut tumbuh dengan pesat. 6. Alokasi Sumber Daya Setelah ditetapkan sebagai Core Business Negara, maka alokasi sumber daya, terutama anggaran harus diprioritaskan. 7

SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 1. Pangan 2. Energi 3. Maritim 4. Pariwisata 5. Kawasan Industri & KEK 8

RKP 2015 -2017 TEMA RKP SEBELUMNYA: 2015 2016 Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas Perpres No. 45 Tahun 2016 Tentang RKP Tahun 2017: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah 9

Target Kementerian Pariwisata Tahun 20172019 2017 2018 2019 5, 50% 6, 50% 7, 50% Devisa (Triliun Rupiah) 200 223 280 Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang) 12, 0 12, 6 13, 0 Indeks Daya Saing Pariwisata (WEF) #40 n. a #30 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Juta Orang) 15 17 20 Jumlah Wisatawan Nusantara (Juta Orang) 265 270 275 Indikator Mikro Makro Kontribusi terhadap PDB Nasional 10

2. Performansi Tahun 2016 11

A. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 12

Target dan Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2016 Realisasi Target Prognosa 2015 2016 4, 23% 5% 4, 03* Devisa (Triliun Rupiah) 144 172 176 184 Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang) 11, 4 11, 8 12* Indeks Daya Saing Pariwisata (WEF) #50 n. a. ** Jumlah Wisatawan Mancanegara (Juta Orang) 10 12 12, 02 Jumlah Wisatawan Nusantara (Juta Orang) 255 260 263, 68 Indikator Mikro Makro Kontribusi terhadap PDB Nasional Catatan : § * Kontribusi PDB Sektor Pariwisata dan Jumlah Tenaga Kerja dihitung tersendiri melalui Nerasa Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS) § ** Indeks daya saing pariwisata, penilaian dilakukan 2 (dua) tahun sekali oleh World Economic Forum (WEF) 13

Perolehan Penghargaan dan Promosi Wonderful Indonesia Tahun 2016 14

BRANDING WONDERFUL INDONESIA Selama tahun 2016, Wonderful Indonesia mendapatkan 46 penghargaan di 22 negara 15

B. Pengembangan Destinasi Pariwisata 16

10 Destinasi Pariwisata Prioritas 17

LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS Danau Toba Sumatera Utara Tanjung Kelayang Bangka Belitung Mandalika Nusa Tenggara Barat Pulau Morotai Maluku Utara Wakatobi Sulawesi Tenggara Kepulauan Seribu dan Kota Tua DKI Jakarta Tanjung Lesung Banten Badan Otorita Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Borobudur Jawa Tengah Bromo Tengger Semeru Jawa Timur KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KEK/Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata 18

Perkembangan Badan Otorita Pariwisata Penanggung Jawab No Perihal 1 Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Kemenpar 2 Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Borobudur Target Progres Keterangan 2016 100% Badan Otorita Telah Terbentuk (Perpres No. 49 tahun 2016) Kemenpar Maret 2017 90% Rancangan Perpres 3 Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Wakatobi Kemenpar Maret 2017 90% Rancangan Perpres 4 Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru Kemenpar Maret 2017 90% Rancangan Perpres 5 Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores Kemenpar Maret 2017 90% Rancangan Perpres 6 Pembentukan Badan Otorita Kepulauan Seribu Kota Tua Kemenpar Maret 2017 90% Rancangan Perpres 19

C. Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata 20

Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 2016 NO INDIKATOR Realisasi 2015 Target 2016 Realisasi 2016 % CAPAIAN 1 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang) 17. 500 35. 000 35. 150 100, 4 2 Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan dan Pariwisata Goes to Campus (Orang) 8. 996 17. 600 22. 569 128, 2 3 Pelatihan Asessor (Orang) 100 300 100 4 Pelatihan Bahasa Asing bagi SDM Pariwisata (Orang) 350 100 5 Diklat Pimpinan (Orang) 2 56 55 98, 2 6 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 70% 75% 70%* 93, 3 7 Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata (Orang) 1. 750 1. 800 1. 786 99, 2 8 Pendirian Poltekpar Negeri Palembang dan Poltekpar Negeri Lombok (Dokumen) 2 2 100 9 Jumlah peserta Diklat SDM Aparatur Pusat dan Daerah (Orang) 120 1. 772 1. 156 65, 2 * Angka Sementara Kemen PAN-RB 21

D. Sekretariat Kementerian 22

PERFORMANSI SEKRETARIAT KEMENTERIAN Reformasi Birokrasi Opini BPK: Tahun 2014 : Disclaimer Tahun 2015: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kenaikan Tunjangan Kinerja Tahun 2014: 47% Tahun 2015: 47% Tahun 2016: 70% (per-September 2016) Akuntabilitas Perolehan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Tahun 2014: B Tahun 2015: BB Tahun 2016: BB* Penghargaan atas penyajian saldo kas bendahara pengeluaran pada laporan keuangan dengan tingkat akurasi tinggi untuk tahun 2015 (untuk tahun 2016 dilaporkan Januari 2017) Terbaik pada dua kategori “Anugerah Media Humas 2016” yaitu Cinderamata dan Profil Lembaga Humas. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016 Tingkat Pratama, sebagai Kementerian Yang Memiliki Komitmen Dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak * Hasil Sementara Kemen PAN-RB 23

2. Program Kerja Tahun 2017 24

Target Wisman 2017 = 15 Juta Wisman Pasar No 1 Greater China Tiongkok Taiwan Hongkong 2 Singapura 3 Eropa Inggris Perancis Jerman Belanda Rusia Eropa Lainnya Total 2, 453, 000 2, 037, 000 284, 000 132, 000 2, 275, 000 2, 198, 000 441, 000 330, 000 306, 000 250, 000 100, 000 771, 000 No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pasar Australia Malaysia Jepang India Korea Selatan USA Timur Tengah Filipina Thailand Pasar Lainnya TARGET Total 1, 816, 000 1, 772, 000 762, 000 546, 000 514, 000 380, 000 340, 000 217, 000 135, 000 1, 592, 000 15, 000 25

PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2017 1. Digital tourism (E-tourism) 2. Homestay (Rumah Wisata) TOP THREE 3. Aksesibilitas Udara 4. Branding/ PR-ing 5. Top-10 Originasi 6. Top-3 Destinasi Utama (15 Destination branding) 7. Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 8. Sertifikasi Kompetensi SDM & Gerakan Sadar wisata 9. Peningkatan Investasi Pariwisata 10. Pengelolaan Crisis Center 26

TOP THREE: 1. Digital Tourism 27

Indonesia Tourism Exchange ( ITX ) 1. Akses produk yang lebih beragam, luas dan real time (Lebih Responsif & Kreatif) 2. Akses Pasar lebih luas 3. Opportunity Mengisi Low Season 4. Free Services : a. Free Standard Website Development b. Free Booking System c. Free Asistensi Digital Marketing Note: Pay based on Successful transactions 28

2. TOP THREE: Pengembangan Homestay Desa Wisata 29

Latar Belakang Terdapat +/- 13 Juta HOUSING Housing BACKLOG Backlog didi Indonesia Kementrian Pariwisata berkontribusi membangun 100 ribu rumah untuk program 1 juta rumah terjangkau bagi MBR yang dibuat oleh Kementrian PUPR Presiden Jokowi menetapkan Pariwisata sebagai SEKTOR UTAMA sebagai sektor core Pariwisata ditetapkan sebagai sektor utama penggerak perekonomian, dan amenitas di kawasan pariwisata adalah satu hal yang harus dikembangkan Terdapat 70. 000 DESA di Terdapat 70. 000 desa di Indonesia Menaikan kesejahteraan Menaikkan KESEJAHTERAAN RAKYAT rakyat Permasalahan Presiden Jokowi berencana untuk mengembangkan konsep desa wisata, dan tempat menginap (amenitas) adalah komponen yang harus dikembangkan Salah satu janji Presiden Jokowi adalah menaikan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan cara menyediakan rumah terjangkau 1. Rumah Wisata 2. Pondok Wisata 3. Homestay Solusi 30

Lokasi Target Pembangunan 100. 000 Homestay Target Pembangunan Rumah Wisata Per Tahun (Unit) No Destinasi 2017 2018 2019 1. 200 1. 800 3. 000 700 1. 050 1. 750 1 Danau Toba 2 Tanjung Kelayang 3 Tanjung Lesung 1. 200 1. 800 3. 000 4 Kota Tua & Kep. Seribu 1. 200 1. 800 3. 000 5 Borobudur 2. 200 3. 300 5. 500 6 Bromo Tengger Semeru 1. 200 1. 800 3. 000 7 Mandalika 2. 200 3. 300 5. 500 8 Labuan Bajo 700 1. 050 1. 750 9 Wakatobi 700 1. 050 1. 750 10 Morotai 700 1. 050 1. 750 11 Destinasi Lainnya 8. 000 12. 000 20. 000 Total 20. 000 30. 000 50. 000 31

Lokasi Potensi Pembangunan Rumah/Pondok Wisata Danau Toba Sumatera Utara Tanjung Kelayang Bangka Belitung Mandalika Nusa Tenggara Barat Wakatobi Sulawesi Tenggara Pulau Morotai Maluku Utara NAD Mandeh Sumatera Barat Tanjung Lesung Banten Kepulauan Seribu dan Kota Tua DKI Jakarta Borobudur Jawa Tengah Bromo Tengger Semeru Jawa Timur Banyuwangi Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur KSPN/Kawasan Strategis Destinasi Lainnya Pariwisata Nasional BOP/Badan Otorita Pariwisata KEK/Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata 32

Perihal Target Keluaran Pihak Terkait A. PENDANAAN Kemudahan pendanaan untuk MBR dan komunitas masyarakat (mudah dan murah terutama menyangkut kemudahan persyarakatan administrasi dan dokumen pendukung). • • Kesepakatan terkait bentuk bantuan, syarat, kriteria, dan pemasaran Rumah/ Pondok Wisata Prosedur pengajuan pendanaan untuk pembangunan Rumah/ Pondok Wisata • • Kriteria sebagai acuan pemetaan lokasi Kesepakatan syarat desain Rumah/ Pondok Wisata dan infrastruktur wilayah Program Persiapan Masyarakat akan Rumah/ Pondok Wisata • • Kementerian DPDTT Arsitek Framework Sistem Digital untuk Homestay/Rumah/Pondok Wisata • Platform reservasi dan pemasaran seperti; Air. Bn. B, Airy. Rooms, Red Doorz, Zen Room • Kementerian PUPR Bank Tabungan Negara (BTN) Pemda atau Lembaga Terkait (misal: Badan Otorita) B. STANDARISASI Pemilihan lokasi sebagai bagian dari program desa terpadu; dukungan infrastruktur; sarana dan prasarana; desain; serta operasional yang berupa pelatihan masyarakat dan operator Rumah/ Pondok Wisata. • • • C. GO DIGITAL Digital atau reservasi online (terpadu, meliputi juga pemasaran dan sistem pembukuan keuangan sederhana) • 33

Desain Rumah Wisata Berdasarkan Hasil Sayembara Arsitektur Nusantara Danau Toba Tanjung Kelayang Tanjung Lesung Kota Tua Jakarta Borobudur Bromo Tengger Semeru Mandalika Labuan Bajo Wakatobi Morotai 34

TOP THREE: 3. Aksesibilitas Udara 35

INDONESIA INCORPORATED : “KERJASAMA 3 A” 3 A: Airlines, Airports and Air. Navigation , Authorities 36

STRATEGIC SITUATION ANALYSIS KEBUTUHAN SEATS CAPACITY 2016 – 2019 Perlu tambahan 3, 5 juta seats untuk memenuhi target 18 juta wisman di tahun 2018. + 3 Jt. 30 Jt. 27 Jt. + 3, 5 Jt. Perlu tambahan 4 juta seats untuk memenuhi target 15 juta wisman di tahun 2017 Kapasitas seats penerbangan internasional saat ini hanya cukup untuk memenuhi target 12 juta wisman di tahun 2016 Perlu tambahan 3 juta seats untuk memenuhi target 20 juta wisman di tahun 2019. 23, 5 Jt. + 4 Jt. 19, 5 Jt. 12 jt Wisman 2016 15 jt Wisman 2017 18 jt Wisman 2018 20 jt Wisman 19, 5 Jt. 2019 37

STRATEGY FORMULATION STRATEGI PEMENUHAN SEATS CAPACITY 2016 – 2019 Perlu tambahan 3, 5 juta seats untuk memenuhi target 18 juta wisman di tahun 2018. Perlu pengembangan/ perluasan fisik bandara (rapid exit taxiway, apron, parking stand). Perlu tambahan 4 juta seats untuk memenuhi target 15 juta wisman di tahun 2017, diharapkan dapat dipenuhi dari penataan kapasitas slot time di bandara tertentu (solusi non fisik). Kapasitas seats penerbangan internasional saat ini hanya cukup untuk memenuhi target 12 juta wisman di tahun 2016 Perlu didukung oleh operasional bandara baru di 10 destinasi prioritas 30 Jt. + 3 Jt. 27 Jt. + 3, 5 Jt. 23, 5 Jt. + 4 Jt. 19, 5 Jt. 12 jt Wisman 2016 15 jt Wisman 2017 18 jt Wisman 2018 20 jt Wisman 19, 5 Jt. 2019 38

Dukungan Lintas Sektor 39

IMPLEMENTASI STRATEGI INDONESIA INCORPORATED MELALUI KERJASAMA ANTAR K/L BERDASARKAN TTCI PENINGKATAN KUALITAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN Kejahatan dan kekerasan Layanan Kepolisian Terorisme Indeks kejadian terrorisme INTERVENSI STAKEHOLDER TERKAIT KEPOLISIAN RI Peningkatan pengamanan objek khusus (objek vital, objek wisata, objek khusus tertentu dan objek vital nasional) BNPT Peningkatan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan, dan memberikan perlindungan terhadap objek pariwisata KEMENHAN Peningkatan peran aparat TNI dalam menjaga stabilitas keamanan nasional KEMENHUMHAM Peningkatan pengamanan jalur keluar masuk orang asing (imigrasi) 40

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN KEBERSIHAN Ketersediaan dokter per 1, 000 pop. Akses untuk meningkatkan sanitasi (% pop. ) Akses untuk meningkatkan air minum (% pop. ) Tempat tidur rumah sakit per 10, 000 pop. INTERVENSI STAKEHOLDER TERKAIT KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN PU-PR Dukungan pembangunan sarana, prasarana pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, dan penyehatan kawasan pemukiman Pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, Pembangunan TPA Kasus Malaria per 100, 000 pop. 41

PENINGKATAN KUALITAS KESIAPAN IT INTERVENSI STAKEHOLDER TERKAIT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Individu yang menggunakan internet (%) • Pengguna Broadband internet per 100 pop. • Pengguna Mobile telephone subs. per 100 pop. Kualitas Listrik KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyediaan akses internet dan penyediaan Infrastruktur Penyiaran Penyediaan base transceiver station (BTS) dan peningkatan bandwitch Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, proyek pembangkit listrik 42

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR LAYANAN PARIWISATA INTERVENSI STAKEHOLDER TERKAIT Kamar Hotel per 100 pop. Rekomendasi Tur Perjalanan Keberadaan perusahaan rental mobil Ketersediaan ATM yang menerima Visa cards per juta pop. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN BUMN, BANK INDONESIA BKPM Promosi Investasi di Bidang Perhotelan Pembangunan bandara, dermaga, dan penambahan fasilitas jalan Penambahan jumlah ATM dan money changer 43

PENINGKATAN KUALITAS KETAHANAN LINGKUNGAN INTERVENSI STAKEHOLDER TERKAIT KEMENTERIAN PU PR Baseline water stress (0– 5 worst) Penanganan Limbah (%) Species Langka (% total species) KEMENTERIAN KLH Penanganan Air Limbah Kawasan • Peningkatan program konservasi di Taman Nasional dan kawasan lindung • Komitmen pengembangan dan penerapan rencana aksi Sustainable Development Goals dan Climate change 44

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI UDARA INTERVENSI STAKEHOLDER TERKAIT Jumlah kursi penerbangan Internasional per minggu (juta) Jumlah Keberangkatan Penerbangan per populasi ( 1, 000 ) Jumlah Bandara per populasi (juta) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN BUMN, AP Dukungan pembukaan jalur Pengembangan fasilitas penerbangan langsung terminal bandara, penambahan seat capacity Dukungan peningkatan fasilitas bandara Jumlah airlines yang beroperasi 45

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DARAT DAN PELABUHAN INTERVENSI STAKEHOLDER TERKAIT Kualitas Jalan Kualitas infrastruktur rel kereta Kulaitas infrastruktur pelabuhan Kualitas jaringan transportasi darat KEMENTERIAN PU - PR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Peningkatan pemeliharaan, Peningkatan akses pelebaran, rekonstruksi dan transportasi, keselamatan rehabilitasi jalan dan kenyamanan moda transportasi darat Kepadatan jalan (km/surface area) Kepadatan jalan kereta (km/surface area) Kepadatan jalan beraspal (km/surface area) 46

4. Dukungan Kementerian Pariwisata untuk daerah 47

DEKONSENTRASI 48

MAKSUD DAN TUJUAN DEKONSENTRASI § Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional § Pendelegasian kewenangan pemerintah pusat di daerah sebagai bentuk pemerataan pembangunan bidang kepariwisataan 49

PEMBAGIAN URUSAN Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi meliputi kegiatan : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; Fasilitasi/dukungan; Bimbingan teknis; Pembekalan/pelatihan SDM; Pemberian penghargaan; Penyuluhan; Supervisi; Penelitian; Survey dan pendataan; Pembinaan; dan Pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan Kegiatan Dekon tidak berupa penambahan aset tetap atau bersifat nonfisik. 50

Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA sosialisasi Branding Pesona Indonesia penyusunan rencana induk dan rencana detail Kawasan bimbingan teknis peningkatan peran serta masyarakat melalui Sadar Wisata dan Sapta Pesona BIDANG PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA partisipasi daerah pada even promosi pariwisata mancanegara pemasangan Iklan Pariwisata melalui media cetak, elektronik, media online dan media ruang pengadaan atau penyediaan bahan promosi pemasaran paket wisata yang siap jual di masing daerah partisipasi dalam festival dan penyelenggaraan even (alam, budaya, dan buatan) pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerah Sumber : Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata BIDANG KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN pembekalan teknis bidang pariwisata pembekalan pelayanan prima penyelenggaraan TOT (Training Of Trainer) pembekalan keterampilan bidang pariwisata

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi : LAPORAN MANAJERIAL, meliputi : • Perkembangan realisasi penyerapan dana dan fisik • Kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut LAPORAN MANAJERIAL LAPORAN AKUNTABILITAS, meliputi : • Laporan akuntabilitas kinerja • Laporan Keuangan Laporan disampaikan setiap akhir triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya 6

LAPORAN AKUNTABILITAS 1. Laporan akuntabilitas kinerja disampaikan setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya 2. Laporan keuangan meliputi: a. laporan realisasi anggaran belanja; b. laporan realisasi anggaran pengembalian belanja; c. laporan realisasi anggaran pendapatan; d. laporan realisasi anggaran pengembalian pendapatan; e. neraca; f. neraca percobaan; g. laporan operasional; h. laporan perubahan ekuitas; i. laporan barang milik negara; dan j. catatan atas laporan keuangan Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Eselon I terkait dan Inspektur 53

SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 30 PERMENPAR No 22 Tahun 2015) 1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a) penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; b) pengurangan alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya; dan c) penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya. 2) Sanksi administratif dapat dikenakan bagi SKPD yang secara sengaja melakukan perubahan/revisi kegiatan Dekonsentrasi tanpa persetujuan Deputi terkait. 3) Pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi. 54

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016 DAN 2017 No (1) 1 2 3 4 5 Eselon I 1. 2. 3. EXERCISE PENGHEMATA APBN 2016 APBN P 2016 N N APBNP 2016 (3) (4) (5) (6) (2) Deputi Bidang Pengembangan 2. 955. 674. 733 Pemasaran Pariwisata Mancanegara Deputi Bidang Pengembangan 914. 851. 703 Pemasaran Pariwisata Nusantara Deputi Bidang Pengembangan 463. 994. 697 Destinasi dan Industri Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan 693. 817. 931 Kelembagaan Kepariwisataan Sekretariat 380. 686. 799 Kementerian TOTAL (dalam ribuan Rp) PAGU MENJADI APBN 2017 (7) (8) 703. 095. 563 2. 252. 579. 170 475. 286. 354 1, 777, 292, 816 1, 571, 866, 940 217. 625. 464 697. 226. 239 147. 330. 500 549, 895, 739 771, 185, 545 110. 375. 005 353. 619. 692 74. 912. 522 278, 707, 170 347, 317, 431 127. 406. 833 566. 411. 098 85. 983. 730 480, 427, 368 814, 000 26. 160. 731 354. 526. 068 16. 486. 894 338, 039, 174 319, 588, 143 5. 409. 025. 863 1. 184. 663. 596 4. 224. 362. 267 800. 000 3. 424. 362. 267 3, 823, 958, 059 Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Penghematan Kemenpar sebesar Rp 784. 663. 596. 000, Sesuai Surat Menkeu Nomor S-522/MK. 02/2016 Penghematan Kemenpar Bertambah Sebesar Rp 400. 000, 00 Sehingga Total Penghematan Kemenpar Menjadi Rp 1. 184. 663. 596. 000, 00 Sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, Penghematan Kemenpar bertambah sebesar Rp 800. 000, 00 sehingga menjadi Rp 1. 984. 663. 596. 000, 00 55

REKAP ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2009 - 2017 (dalam ribuan Rp) 50, 000, 000, 000 50, 000 2009 Dekonsentrasi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17, 550, 000 60, 931, 500 65, 169, 999 85, 776, 435 83, 800, 000 46, 300, 595 105, 714, 720 156, 979, 000 50, 300, 000 Tugas Pembantuan 42, 123, 100 33, 621, 000 210, 965, 945 69, 543, 565 50, 800, 000 106, 250, 000 88, 200, 000 Catatan : Untuk tahun 2016 dan 2017, alokasi dana tugas pembantuan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata 56

Rekap Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata TA 2016 NO PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR 1 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA 5329 Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata 01 5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 01 NSPK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM KAB/KOTA/KAWASAN PARIWISATA YANG DIFASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2016 UNIT PELAKSANA 117. 500. 000 66. 600. 000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 50. 900. 000 DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA 50. 900. 000 66. 600. 000 2 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA 10. 500. 000 5337 Pengembangan Pasar Asia Tenggara 3. 600. 000 01 5338 Pengembangan Pasar Asia Pasifik 01 5339 Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika 01 PARTISIPASI DAERAH PADA EVENT PROMOSI PARIWISATA MANCANEGARA 3 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA 5343 5344 4 PARTISIPASI DAERAH PADA EVENT PROMOSI PARIWISATA MANCANEGARA 3. 600. 000 3. 650. 000 3. 250. 000 21. 479. 000 DEPUTI BIDANG PROMOSI PARIWISATA INDONESIA DI MEDIA ELEKTRONIK NUSANTARA 3. 479. 000 PENGEMBANGAN 01 PROMOSI PARIWISATA INDONESIA DI MEDIA ELEKTRONIK NUSANTARA 3. 479. 000 PEMASARAN Pengembangan Segmen Pasar Personal 18. 000 PARIWISATA 01 PROMOSI WISATA DAERAH 18. 000 NUSANTARA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 7. 500. 000 5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 7. 500. 000 01 7. 500. 000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA PEMBEKALAN SDM BIDANG KEPARIWISATAAN TOTAL 156. 979. 000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 57

Realisasi Dekonsentrasi TA 2016 Per Provinsi PROPINSI SATKER PAGU REALISASI % 01 DKI JAKARTA 2. 950. 000 754. 361. 800 25, 6 02 JAWA BARAT 8. 418. 000 8. 417. 275. 311 100, 0 03 JAWA TENGAH 7. 952. 500. 000 6. 604. 463. 550 83, 0 04 DI YOGYAKARTA 6. 963. 000 6. 100. 404. 769 87, 6 05 JAWA TIMUR 5. 612. 000 4. 161. 021. 939 74, 1 06 ACEH 2. 623. 000 1. 393. 601. 960 53, 1 07 SUMATERA UTARA 3. 893. 000 3. 126. 973. 800 80, 3 08 SUMATERA BARAT 7. 013. 000 4. 335. 828. 145 61, 8 09 RIAU 3. 263. 000 2. 770. 614. 400 84, 9 10 JAMBI 3. 863. 000 3. 020. 261. 100 78, 2 11 SUMATERA SELATAN 4. 048. 000 3. 759. 813. 688 92, 9 12 LAMPUNG 5. 362. 000 4. 803. 039. 300 89, 6 13 KALIMANTAN BARAT 4. 640. 000 3. 884. 439. 326 83, 7 14 KALIMANTAN TENGAH 1. 728. 000 1. 501. 630. 575 86, 9 58

Realisasi Dekonsentrasi TA 2016 Per Provinsi PROPINSI SATKER PAGU REALISASI % 15 KALIMANTAN SELATAN 3. 048. 000 2. 421. 413. 950 79, 4 16 KALIMANTAN TIMUR 6. 350. 000 5. 419. 027. 779 85, 3 17 SULAWESI UTARA 4. 348. 000 3. 112. 249. 093 71, 6 18 SULAWESI TENGAH 3. 343. 000 3. 057. 816. 567 91, 5 19 SULAWESI SELATAN 3. 690. 500. 000 3. 304. 830. 400 89, 5 20 SULAWESI TENGGARA 2. 568. 000 2. 433. 379. 407 94, 8 21 MALUKU 3. 355. 000 2. 615. 719. 800 78, 0 22 BALI 12. 143. 000 10. 235. 039. 671 84, 3 23 NUSA TENGGARA BARAT 7. 272. 000 5. 870. 944. 492 80, 7 24 NUSA TENGGARA TIMUR 7. 583. 000 7. 110. 725. 700 93, 8 25 PAPUA 8. 768. 000 4. 424. 501. 600 50, 5 26 BENGKULU 2. 663. 000 2. 120. 509. 400 79, 6 28 MALUKU UTARA 3. 717. 000 3. 162. 227. 300 85, 1 29 BANTEN 2. 820. 000 2. 371. 586. 300 84, 1 59

Realisasi Dekonsentrasi TA 2016 Per Provinsi PROPINSI SATKER PAGU REALISASI % 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2. 087. 000 1. 156. 472. 627 55, 4 31 GORONTALO 3. 027. 000 2. 712. 821. 788 89, 6 32 KEPULAUAN RIAU 5. 493. 000 4. 768. 948. 200 86, 8 33 PAPUA BARAT 3. 317. 000 738. 198. 293 22, 3 34 SULAWESI BARAT 1. 320. 500. 000 1. 016. 526. 600 77, 0 35 KALIMANTAN UTARA 1. 737. 500. 000 0, 0 Kementerian Pariwisata 156. 979. 000 122. 686. 668. 630 60

Rekap Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata TA 2017 NO 17. 600. 000 5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 17. 600. 000 01 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN MANCANEGARA 10. 900. 000 5337 Pengembangan Pasar Asia Tenggara 4. 000 01 4. 000 5338 Pengembangan Pasar Asia Pasifik 3. 550. 000 01 3. 550. 000 5339 Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika 3. 350. 000 01 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Mancanegara 3. 350. 000 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Mancanegara DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN MANCANEGARA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN NUSANTARA 5341 Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 6. 800. 000 01 5344 Pengembangan Segmen Pasar Personal 7. 000 01 7. 000 4 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Mancanegara 3 Kabupaten/Kota/Kawasan yang difasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat UNIT PELAKSANA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 17. 600. 000 DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA 2 2017 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR 1 13. 800. 000 6. 800. 000 Branding Pariwisata Daerah Event Pariwisata Daerah DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 8. 000 5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 8. 000 01 8. 000 Layanan Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN NUSANTARA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN TOTAL 50. 300. 000 61

Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2016

Kegiatan Dekonsentrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 NO KODE PROVINSI SATKER PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT Dana Alokasi Khusus (DAK) 16 050110 JAWA TIMUR 06 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 5333 06 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 5337 Pengembangan Pasar Asia Tenggara 06 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 5341 Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 06 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Kabupaten/Kota/Kawasan yang difasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Mancanegara 5338 Pengembangan Pasar Asia Pasifik Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata Mancanegara Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan 5339 Afrika Partisipasi Daerah pada Event Promosi Pariwisata 01 Mancanegara 01 01 branding Pariwisata Daerah 5344 Pengembangan Segmen Pasar Personal 01 Event Pariwisata Daerah 01 Layanan Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan 2017 UNIT PELAKSANA 2. 099. 200. 000 519. 20 0. 000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI 519. 20 PARIWISATA 0. 000 650. 000 225. 00 0. 000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN 225. 00 MANCANEGARA 0. 000 200. 000 700. 000 DEPUTI BIDANG 200. 00 PENGEMBANGAN 0. 000 PEMASARAN NUSANTARA 500. 000 230. 000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 230. 00 KEPARIWISATAAN 0. 000

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PARIWISATA 64

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oleh karena itu, DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk percepatan pembangunan daerah, salah satunya adalah bidang pariwisata. Besaran DAK ini ditetapkan setiap tahun dalam APBN DAK BIDANG PARIWISATA Pengalokasian DAK Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas destinasi pariwisata agar lebih indah dan teratur, aman dan mudah dijangkau, serta kelengkapan fasilitas, aktivitas, dan pelayanan wisata. Tujuan Pengalokasian DAK ini adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, sesuai dengan target kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebanyak 20 juta wisman dan 275 juta perjalanan nusantara pada tahun 2019.

66

DAK BIDANG PARIWISATA adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. TUJUAN DAK FISIK PARIWISATA adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia SASARAN PENGALOKASIAN DAK adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, sesuai dengan target kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebanyak 20 juta wisman dan 275 juta perjalanan nusantara pada tahun 2019. 67

Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata NO MENU KEGIATAN 1 Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya. 2 Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet. 3 Penataan taman daya tarik wisata: a. pembuatan pergola; b. pemasangan lampu taman; c. pembuatan pagar pembatas. Pembangunan Panggung kesenian/pertunjukan. 4 5 a. b. Peningkatan/ Revitalisasi Sarana Pendukung daya tarik wisata: 1. kios cinderamata; 2. plaza pusat jajanan/kuliner; 3. tempat ibadah. PENATAAN KAWASAN PARIWISATA A 6 7 B Pembangunan Sarana Pendukung daya tarik wisata: 1. kios cinderamata; 2. plaza pusat jajanan/kuliner; 3. tempat ibadah. 1 Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boadwalk, pedestrian, dan tempat parkir. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah. a. Pembangunan dermaga wisata. b. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (yacht). AMENITAS PARIWISATA 2 Pembangunan dive center dan peralatannya. 3 Pembangunan surfing center dan peralatannya. Berdasarkan Perpres Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 68

KRITERIA PENILAIAN 1. 2. 3. 4. 5. Memiliki daya tarik wisata (alam, budaya dan buatan); Membutuhkan fasilitas penunjang daya tarik wisata; Memiliki SKPD Bidang Pariwisata; Memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA); Nilai Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pariwisata; dan 6. Termasuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Berdasarkan Permen Pariwisata RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata 69

Perkembangan DAK Bidang Pariwisata Tahun 2016 dan 2017 Tahun 2016 Perkembangan DAK Bidang Pariwisata Tahun 2017 Ruang Lingkup DAK Jenis DAK Tahun 2016 : 1. DAK Reguler (Rp. 55, 1 T) 2. DAK Afirmasi (Rp. 2, 8 T) 3. DAK Infrastruktur Publik Daerah (Rp. 27, 5 T) Jenis DAK Tahun 2017 : 1. DAK Reguler (Rp. 20. 496. 248. 563. 000, -) 2. DAK Penugasan (Rp. 34. 466. 762. 990. 000, -) 3. DAK Affirmasi (Rp. 3. 479. 198. 883. 000, -) Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata Penetapan Juknis dengan Peraturan Presiden yang bersifat multi years (masa berlaku 3 tahun) Tatacara penyampaian DAK Proposal based yang telah di tanda tangani dan stempel basah oleh Kepala Daerah/Gubernur, disampaikan kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS (sesuai dengan format yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan) Proposal based yang telah di tanda tangani dan stempel basah oleh Kepala Daerah/Gubernur, disampaikan kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS (sesuai dengan format yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan Total Alokasi DAK Pariwisata Rp. 91. 937. 120. 000, - Rp. 504. 400. 000, -

DAK FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2016 DAK Fisik Bidang Pariwisata untuk Provinsi Jawa Timur diberikan kepada 9 (sembilan) kabupaten/kota No KAB/KOTA 1 Kab. Malang 2 Kab. Lumajang 3 Kab. Banyuwangi 4 Kab. Probolinggo 5 Kab. Pacitan 6 Kab. Pasuruan 7 Kota Blitar LOKASI KSPN/KPPN USULAN Pantai Ngliyep; Taman Pembangunan ruang ganti/toilet; buah Jeru Tumpang; pembangunan gazebo/rumah panggung di Rest Area KPPN Batu-Malang dskt. Poncokusumo; TW Air ruang terbuka; pembangunan menara Wendit; Rest Area pandang; pembangunan TIC Ngantang Penataan taman; pembuatan tempat KSPN Bromo-Tengger. B 29 Argosari penonton (tribun); pembangunan dan Semeru dskt. penataan kawasan wisata Pantai Boom KSPN Ijen-Baluran dskt. Pembangunan amphitheatre Penataan taman; Pembuatan tempat Rest Area Bromo; Seruni KSPN Bromo-Tenggerpenonton; Pembangunan dan penataan Point; Pendopo Agung Semeru dskt. kawasan pariwisata Desa Bomo; Desa Penataan taman; Pembuatan tempat Sendang; Desa Widoro; KSPN Karst Pacitan dskt. penonton; Pembangunan dan penataan Desa Hadiwarno; Desa kawasan pariwisata Candi Penataan kawasan (penataan taman, Pemandian Alam Banyu KSPN Bromo-Tenggerpembuatan tribun, dan pembangunan dan Biru, Kec. Winongan Semeru dskt penataan kawasan) Agrowisata Blimbing Penataan Kawasan (Pembuatan dan KPPN Blitar-Kediri dskt Karangsari Penataan Kawasan Pariwisata) TOTAL DANA (ALOKASI) 030. 000 130. 000 960. 000 980. 000 050. 000 900. 000 880. 000 930. 000 71

DAK FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN 2017 DAK Fisik Bidang Pariwisata untuk Provinsi Jawa Timur diberikan kepada 14 (empat belas) kabupaten/kota TOTAL 27. 426. 500. 000 Berdasarkan Perpres RI Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 72

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DAK 1. Pemantauan § Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Sub Bidang Pariwisata dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya. § Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi: 1. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Pariwisata dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Kesesuaian pemanfaatan DAK Sub Bidang Pariwisata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan petunjuk teknis; dan 3. Kesesuaian pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. 73

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DAK 2. Evaluasi § Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Sub Bidang Pariwisata meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output dan apabila dimungkinkan sampai outcome dan dampaknya. § Evaluasi DAK Sub Bidang Pariwisata dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu : 1. Pemerintah Provinsi melaksanakan review atas laporan akhir yang disampaikan Bupati/Walikota; 2. Kementerian Pariwisata melaksanakan Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun pelaksanaan; 3. Studi evaluasi; dan 4. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Sub Bidang Pariwisata. § Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana dan/atau tim koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 74

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DAK 3. Pelaporan yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu: a. Laporan Triwulan 1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kepala Daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Kementerian Teknis. 2. Pertangggungjawaban penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata dilaksanakan melalui penyampaian laporan triwulan Kepala Daerah penerima DAK kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri Pariwisata Cq. 3. Kedeputian yang membidangi pengembangan destinasi pariwisata dan Menteri Dalam Negeri yang memuat laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 4. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK pada akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. 75

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DAK b. Laporan Akhir Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima DAK yang membidangi Sub Bidang Pariwisata selaku penerima alokasi DAK Sub Bidang Pariwisata kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pariwisata. LAPORAN TRIWULAN dan TAHUNAN DAK BIDANG/SUB BIDANG … TAHUN ANGGARAN …… Provinsi/Kab/Kota SKPD Lap. Triwulan/Tahunan 1 Realisasi Penyaluran Jenis Kegiatan No. Perencanaan Kegiatan Alokasi 2 : …………. 3 Rp % Sat Vol Jumlah Penerima Manfaat 4 5 6 7 8 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Realisasi DAK (Rp Juta) Pendamping (Rp Juta) Total (Rp Juta) Swakelola (Rp Juta) Kontrak (Rp Juta) 9 10 11 12 13 Kesesuaian sasaran Kesesuaian antara DPASisa DAK dan lokasi dgn SKPD dgn Juknis RKPD di Kas Daerah Fisik (%) Keu (%) 14 15 16 Ya Tidak Ya 17 18 19 Kodefikasi Masalah Tidak 20 21 76

SEKIAN Terima kasih 77