Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di DIY Tahun 2018 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Forum Tematik Bidang Sosial Budaya Tahun 2018 Gedung Radyosuyoso Bappeda DIY, 24 Maret 2017

2 KEMISKINAN

Garis Kemiskinan Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai : suatu kondisi kehidupan terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (basic needs) minimum, dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut (Todaro dan Smith, 2007) Konsep yang dipakai BPS dalam mengukur kemiskinan juga berdasarkan kebutuhan dasar (basic needs approach) Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. 3

Posisi DIY terhadap provinsi lain dan nasional Sep-16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Provinsi PAPUA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU GORONTALO BENGKULU ACEH NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI TENGAH LAMPUNG SUMATERA SELATAN JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA SULAWESI TENGGARA JAWA TIMUR SULAWESI BARAT INDONESIA Persentase Penduduk Miskin (%) 28. 40 24. 88 22. 01 19. 26 17. 63 17. 03 16. 43 16. 02 14. 09 13. 86 13. 39 13. 10 12. 77 11. 85 11. 19 10. 70 Sep-16 No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Provinsi INDONESIA SUMATERA UTARA SULAWESI SELATAN JAWA BARAT JAMBI SULAWESI UTARA KALIMANTAN BARAT RIAU SUMATERA BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU UTARA KALIMANTAN TIMUR KEP. RIAU BANTEN KALIMANTAN TENGAH KEP. BANGKA BELITUNG KALIMANTAN SELATAN BALI DKI JAKARTA Persentase Penduduk Miskin (%) 10. 70 10. 27 9. 24 8. 77 8. 37 8. 20 8. 00 7. 67 7. 14 6. 99 6. 41 6. 00 5. 84 5. 36 5. 04 4. 52 4. 15 3. 75 4

Kondisi Kemiskinan DIY 5 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin di DIY

6 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 Yogyakarta 8, 82 8, 67 8, 75 - Bantul 16, 48 15, 89 16, 33 - Kulon Progo 21, 39 20, 64 21, 40 - Gunungkidul 21, 70 20, 83 21, 73 - Sleman 9, 68 9, 50 9, 46 - Sumber : BPS DIY, 2016

Indeks Kemiskinan Multidimensi 7 DIY Indeks Kemiskinan Multidimensi Terendah Kedua (2014) 1 2 DKI Jakarta DIY (0, 0588) 33 Bali

Target Penurunan Tingkat Kemiskinan RPJMN 2015 -2019 Sumber : Buku III RPJMN 2015 -2019 8

9

Permasalahan/Kendala Utama Kemiskinan 1. Ketimpangan pendapatan 2. Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan : 3. Masih adanya kekurangtepatan sasaran Koordinasi antar program/kegiatan yang belum selaras Pemenuhan pelayanan dasar yang belum efektif Kewenangan (UU 23/2014) : (Bagaimana program/kegiatan bisa menjangkau pada level desa) 4. Belum optimalnya sinergi penanganan kemiskinan lintas sektor 10

Strategi Penanggulangan Kemiskinan DIY Pendekatan 1. Pemenuhan kebutuhan dasar 2. Peningkatan daya beli 11 Strategi Tujuan 1. Peningkatan kecukupan kebutuhan dasar penduduk miskin Mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan 2. Peningkatan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi Melakukan Pendampingan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin 1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Menciptakan struktur perekonomian yang pro pengentasan kemiskinan , perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi tinggi 2. Peningkatan kapabilitas penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri Meningkatkan produktifitas dan pendapatan Rumah Tangga Miskin 3. Peningkatan akses penduduk miskin pada lembaga ekonomi dan keuangan Meningkatkan akses pemasaran, dan permodalan usaha ekonomi produktif Rumah Tangga Miskin

Arah Kebijakan dan Fokus Prioritas Tahun 2018 12 • Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif • Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan • Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi • Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan • Inovasi regulasi kebijakan yang mampu menyentuh akar permasalahan penangggulangan kemiskinan Arah Kebijakan 1 Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Fokus Prioritas 2 Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan 3 Peningkatan ketersediaan akses dan aset penghidupan bagi penduduk miskin serta penguatan kapasitas/keterampilan penduduk miskin dan rentan 4 Peningkatan peran UMKM dan koperasi dalam penanggulangan kemiskinan

Konsep Keterpaduan Wilayah dan Sektor dalam Penanggulangan Kemiskinan 13

14 KETIMPANGAN PENDAPATAN

Indeks Gini Sumber : Balai Statistik Daerah DIY menempati urutan tertinggi indeks gini di Indonesia yaitu 0, 425 (di atas rata-rata nasional 0, 394) 15

Penyebab Meningkatnya Ketimpangan 1 Keterbatasan penduduk miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Kesempatan penduduk miskin untuk meningkatkan penghidupannya relatif rendah Sisi kebijakan : • Penyerapan tenaga kerja yang belum optimal • Sistem logistik yang kurang efisien : distribusi, persaingan usaha, dan peran lembaga pangan belum memihak masyarakat miskin Sisi akses : • Kurangnya jangkauan pelayanan dasar • Rendahnya akses kredit usaha bagi penduduk miskin • Rendahnya kepemilikan aset penduduk miskin terutama lahan produktif 16 2 Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor pertanian, sedangkan rata-rata penduduk miskin bekerja di sektor pertanian Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skilled labor, lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas

Strategi Kebijakan Mengatasi Ketimpangan 17 “Ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi & pengentasan kemiskinan ” Perkuatan dan penajaman program CSR 4 PENDORONG TERJADINYA KETIMPANGAN • • Terjadinya ketimpangan peluang yang berasal dari non-individu Distribusi pekerjaan tidak merata (trampil vs nontrampil) • Tingginya konsentrasi kekayaan sekitar 20 % masyarakat • Tingkat ketahanan ekonomi rendah KEBIJAKAN PUBLIK YANG MAMPU MEMUTUS SIKLUS KETIMPANGAN • • Memperbaiki pelayanan publik yang ada khususnya kesehatan dan pendidikan Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih ketrampilan bagi tenaga kerja Memastikan perlindungan dari goncangan / gejolak Menggunakan anggaran belanja untuk mengurangi ketimpangan pro-poor Ciptakan perekonomian yang tahan dari krisis Keberpihakan pemanfaatan anggaran Memperbaiki sistem pelayanan publik Memperkuat perlindungan sosial Ketrampilan dan Lapangan kerja produktif Pemenuhan standar kualitas minimum Layanan kesehatan & pendidikan berkualitas Miskin Kaya

18