Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Pada l aran g, 13 Ma re t 2017 Foru m Perenca na an Ta hunan B P 2 D P ro vinsi Jawa Ba ra t Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Sistematika § Tahapan dan Tema Pembangunan Jawa Barat § Input Perencanaan BP 2 D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 § Arah Kebijakan Perencanaan BP 2 D Tahun 2018 § Peran BP 2 D Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Pembangunan § Tahapan Perencanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2005 -2008 Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia 2008 -2013 -2018 Penyiapan Kemandiria n Masyarakat Jawa Barat Memantapk an Pembangun an Secara Menyeluruh Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2014 Tahap Awal 2015 2016 Tahap Pengembangan Tahap Diversifikasi 2017 Tahap Pemantapan 2018 -2023 -2025 Mencapai Keunggula n Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang Mencapai Kemandiria n Masyarakat Jawa Barat 2018 Tahap Awal Mencapai Kemandirian 3
Tema Pembangunan 2014 Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi. Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera 2015 Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat 2016 Satu perencanaan jabar untuk peningkatan daya saing, kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global 2017 Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat 2018 Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat 4
Input Perencanaan BP 2 D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Tema Pembangunan 2018 : Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat Renstra BP 2 D Provinsi Jawa Barat Peluang Usulan APBN kegiatan BP 2 D yang mendukung Prioritas Nasional Arah Kebijakan Perencanaan Provinsi Jawa Barat Rencana BP 2 D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Indikator Kabid dan Kasubid BP 2 D Provinsi Jawa Barat Tugas dan Fungsi BP 2 D Provinsi Jawa Barat IKU Kepala BP 2 D Provinsi Jawa Barat
Arah Kebijakan Perencanaan Tahun 2018
Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Nawacita, RPJMN, Prioritas Nasional RPJMD, Janji Gubernur, Pokok-Pokok Pikiran DPRD , Arahan Gubernur Evaluasi kinerja RKPD Tahun 2017, capaian target pelaksanaan RPJMD Tahun 2013 -2018, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, Permasalahan, dan Rekomendasi Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 mencapai target janji Gubernur dan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018.
Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 I. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan Kualitas Guru II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyedian Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 8. 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi Pangan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a. l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN 27. Pengutan Pertanahan Pembangunan Perdesaan 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 29. Kapasitas Hukum 30. Reformasi Birokrasi
JANJI GUBERNUR JAWA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALISASI POSYANDU DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100. 000 WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI 100. 000 RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA 9 Salah satu fokus Tahun 2018, sebagai tahun terakhir Perwujudan Janji Gubernur 9 9
Arahan Gubernur Provinsi Jawa Barat Reformasi Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja EVALUASI 6. Terintegrasi antara perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi A D 1. 2. 3. 4. PERTANGGUNG JAWABAN 5. Tanggug jawab pada level program dan Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokasi Dengan reward punishment yang jelas. UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN YANG: Dirancang dengan baik Digambarkan obyektif, fokus, efektif dan efisien Dapat dievaluasi Jelas terstruktur Dilakukan Pendekatan Logical Framework C 2. 3. PERENCANAAN Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result) Percepatan capaian target pembangunan melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK Gubernur Nomor 500 Tahun 2014 PENGANGGARAN B 4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya (money follow program) Sumber : Ahmad Heryawan; 2016 10
Integrasi Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Capaian Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat 1 PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) GUBERNUR E-Planing 2 5 E- Budgeting INTEGRASI E-Sakip 3 SIPKD Sumber : Ahmad Heryawan, 2016 PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (INDIKATOR RENSTRA PD) PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (PK KEPALA PD) 4 E-Monev PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIOITAS (IKU ESELON III OPD) INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA OPD LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA 11
Isu Strategis dan Arah Pembangunan Tahun 2018 pada aspek kesejahteraan Isu strategis masyarakat : 1) Ketahanan pangan; 2) Pengangguran 3) Kemiskinan; dan 4) Ketahanan keluarga Isu strategis pada aspek pelayanan umum : 1) 2) 3) 4) Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur; Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Isu strategis pada aspek daya saing daerah : 1) Ketenagakerjaan; 2) Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM); 3) Kepemudaan dan Olahraga; 4) Reformasi Birokrasi; 5) Kepariwisataan; 6) Kebudayaan; 7) Lingkungan hidup dan penataan ruang; Arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 : 1) Optimalisasi pencapaian janji Gubernur dan indikator kinerja Daerah RPJMD untuk Tahun 2018; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (urusan wajib provinsi); dan 3) Optimalisasi kewilayahan perbatasan pembangunan dan kawasan
Tema Pembangunan - Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Selaras dengan Prioritas Nasional Tahun 2018 NAWACITA-RPJMN Prioritas Nasional Tahun 2018 P 1. Pendidilkan P 2. Kesehatan P 3. Perumahan dan Pemukiman P 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata P 5. Ketahanan Energi P 6. Ketahanan Pangan P 7. Penanggulangan Kemiskinan P 8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman P 9. Pembangunan Wilayah P 10. Politik, Hukum, RPJMD-JANJI GUBERNUR, ISU STRATEGIS Tema 2018 : Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 1. Akses dan Kualitas Pendidikan serta keagamaan (P 1) 2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (P 2) 3. Penyediaan Infrastruktur layanan dasar Permukiman dan Infrastruktur Strategis (P 3) (P 8) 4. Peningkatan Iklim Investasi, Daya Saing Usaha dan Pariwisata (P 4) 5. Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi dan Air (P 6) 6. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri (P 7) 7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan (P 10) 8. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Penanggulangan Bencana (P 9) (P 5) 9. Penanggulangan Kemiskinan (P 7) 10. Penataan Ruang Daerah (F) (P 9) 11. Peningkatan Kualitas Kependudukan (P 1) (P 2) (P 9) (P 10)
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 I. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan 1. Akses dan kualitas pendidikan a. Wajib belajar 12 tahun b. Pendidikan vokasional c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan pendidikan inklusif d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru e. Penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU)/ Multikampus f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah g. Meningkatnya akses dan kualitas Keagamaan 2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak. b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS); d. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. e. Dukungan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis a. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi, b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional. c. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. d. Meningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan & perhubungan. 4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja. c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian. d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha. e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal. 5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan proyein hewani. b. Meningkatkan distribusi, informasi harga dan akses pangan. c. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis. e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan perikanan. f. f. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga. g. Meningkatnya kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur irigasi. h. Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku. i. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Daya Saing Industri a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang. c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin 7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan a. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good govermence dan clean governance) b. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis TIK c. Peningkatan kesadaran hukum antar umat beragama d. Dukungan dan fasilitasi Pilkadadaya yangalam langsung, 8. Pengelolaan sumber , Umum, Bebas dan rahasia (LUBER) dan Jujur lingkungan hidup dan penanggulangan Adil bencana a. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi air, hutan dan lahan. b. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. c. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana. 9. Penanggulangan kemiskinan a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. b. Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin 10. Penataan ruang daerah a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang. b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang 11. Peningkatan Kualitas kependudukan a. Meningkatnya ketahanan keluarga. b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas
Peran BP 2 D dalam Pelaksanaan Pembangunan Tugas Pokok BP 2 D : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi : § analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, § penguatan sistem inovasi daerah, § monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek § menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, § melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. IKU Gubernur : Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapatkan HAKI, Target Tahun 2018 40 buah Tugas Pokok Balai Agro Teknologi : Menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan agro teknologi, meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu, pengembangan peternakan dan perikanan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Agro Teknologi. IKU Kepala BP 2 D : • Prosentase kajian, analisis, dan riset yang direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan • Jumla karya IPTEK yang didaftarkan ke HAKI • Jumlah Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK • Jumlah hasil kajian, analisis dan riset yang dijadikan Model atau Piloting Project • Prosentase hasil Penelitian yang digunakan dalam perencanaan BP 2 D dapat melakukan analisis kebijakan berbasis IPTEK, penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK untuk menunjang seluruh Prioritas Pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan dengan Perangkat Daerah lainnya
Program Pembangunan § 11 prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, dan 113 program pembangunan daerah, yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 9 urusan pilihan. § Program untuk memayungi dan mengoptimalkan pelaksanaan prioritas pembangunan Tahun 2018 yang menjadi urusan kewenangan Provinsi, sekaligus menjalankan fungsi manajemen pemerintahan Provinsi diluar prioritas pembangunan 2018 BP 2 D - Penelitian dan Urusan Wajib : Untuk Pengembangan mencapai - Pelayanan Dasar Program Penelitian, Optimalisasi - Non Pelayanan Dasar Pengembangan dan Urusan Pilihan Penunjang Urusan Pemerintahan Penerapan IPTEK sebagai Program Utama Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Riset Daerah (sumber : Pergub No. 16 Tahun 2016 tentang Proritas Pembangunan tahun 2018 di semua urusan, sesuai Tugas dan Fungsi BP 2 D
Optimalisasi Pencapaian Proritas Pembangunan tahun 2018 melalui Peran BP 2 D § Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat terkait arah kebijakan pembangunan tahun 2018 § Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kegiatan penunjang berupa kajian, analisis dan riset yang dibutuhkan oleh setiap sektor § Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian terkait untuk mendapat informasi Prioritas Nasional dalam bidang Penelitian dan Pengembangan, ditindaklanjuti dengan usulan pengajuan kegiatan sumberdana APBN § Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung Optimalisasi Pencapaian Prioritas Pembangunan Tahun 2018 § Memenuhi mekanisme perencanaan dan penganggaran Tahun 2018 melalui Sistem RKPD Online, sekaligus untuk finalisasi Penyusunan RKPD Tahun 2018 § Memastikan pencapaian Target Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapatkan HAKI Tahun 2018 : 40 buah
Kebijakan Pendanaan Tahun 2018 PENDAPATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Memantapkan Kelembagaan; Intensifikasi dan ekstensifikasi; Koordinasi Pusat-Daerah; Meningkatkan Deviden BUMD; Meningkatkan kepercayaan masyarakat; Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; 7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah. PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan Si. LPA Tahunan B. Pengeluaran Pembiayaan 1. Penyertaan modal; 2. Kredit Cinta Rayat (KCR) BELANJA 1. RPJMD 2013 -2018, RPJMN 2015 -2019, dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur 20132018, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance; 2. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; 3. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; 4. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. 5. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat. 6. Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak 7. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi 8. Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII 9. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
Tahapan Perencanaan Provinsi Jawa Barat BTL Top Down Belanja Langsung Draft Ranwal RKPD 2018 Rancangan Awal RKPD 2018 Draft Rancangan RKPD 2018 15 Februari 2017 13 – 17 Maret 2017 21– 22 Maret 2017 27 Maret– 1 April 2017 Forum Perangkat Daerah Forum Gabungan Perangkat Daerah (Rakortek-1) Pra Musrenbang Provinsi 1 Pembukaan Rangkaian Musrenbang RKPD BTL Bottom Up 2 3 Musrenbang Kabupaten/ Kota 17 Feb – 10 Maret 2017 Belanja Langsung BTL Top Down Draft Rancangan RKPD 2018 3 – 5 April 2017 6 April 2017 10 April 2017 11 -13 April 2017 Virtual Musrenbang Provinsi MUSRENBANG Provinsi Pasca MUSRENBANG Provinsi 7 8 Rakor Bidang 4 5 BTL Bottom Up Rakor Bappeda Provinsi & Kab/Kota BTL Bottom Up 6 BTL Bottom Up Belanja Langsung BTL Top Down Rancangan Akhir RKPD 2018 BTL Bottom Up Catatan : Forum gabungan (Rakortek) Membahas Kegiatan Belanja Langsung dan Kegiatan Top Down
Sekian Hatur Nuhun
- Slides: 20